IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

H As’ad Said Ali: NU lah yang Pertama Kali Tuntut PKI Dibubarkan

Jumat 8 Februari 2019 8:30 WIB
Bagikan:
H As’ad Said Ali: NU lah yang Pertama Kali Tuntut PKI Dibubarkan
H Asad Said Ali (Ist.)
Jakarta, NU Online
Terkait sebuah video berdurasi 3 menit 22 detik yang diduga Ahmad Dhani berbicara di depan umum soal Nasakom, Wakil Ketua Umum PBNU masa khidmah 2010-2015, H As’ad Said Ali menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Dani tidak tepat.

Dalam video tersebut, Dhani menyinggung dan mengait-ngaitkan NU bersama PKI pada zaman dulu, bahkan dikaitkan dengan Nasakom baru.

"Dalam kampanye pemilu 2019 ada pihak yang menganggap NU sama dengan PKI karena 1959-1965 NU mendukung Nasakom. Tentu saja itu salah," tegasnya melalui akun Facebook-nya, Kamis (7/2).

H As'ad menjelaskan, bersama Masyumi dengan 57 kursi serta partai Islam lainnya, NU dengan 45 kursi yang dimilikinya menolak PKI masuk kabinet. Penolakan ini dikarenakan PKI menafsirkan sila pertama Pancasila secara sekuler. Walaupun akhirnya Masyumi dibubarkan karena terlibat pemberontakan PRRI.

"Jadi tinggal tiga partai besar PNI (57), NU (45), PKI (39), selebihnya partai partai kecil," tulisnya.

Setelah Dekrit Presiden Juli 1959 lanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan jargon Nasakom dengan pertimbangan demi persatuan yang ketika itu Indonesia sedang menghadapi pembebasan Irian Barat.

"Terjadi perdebatan di internal NU, menerima atau menolak. Kalau menolak konsekwensinya, Islam tidak terwakili dalam penyelenggaraan politik kebangsaan dan negara akan didominasi kaum nasionalis dan komunis," jelasnya.

Akhirnya dengan pertimbangan kaidah fiqih “mencegah kemudlaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat“, maka NU menerima nasakom sebagai taktik.

"Namun secara strategis, NU tetap menentang PKI sehingga menolak partai itu masuk kabinet. Seperti halnya NU, TNI-AD juga patuh keputusan presiden sebagai panglima tertinggi," terangnya.

Akhirnya Bung Karno hanya memasukkan anggota PKI sebagai menteri tanpa porto folio. Dan selama periode 1959 sampai 1965 pertentangan itu berlangsung baik di lapangan maupun dalam forum politik nasional.

"NU lah yang mempertahankan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) ketika PKI menuntut pembubaran," tambahnya.

Ketika terjadi pemberontakan PKI pada 30 September 1965, NU yang dimotori Kiai Subhan ZE merupakan pihak yang menuntut pertama kali PKI untuk dibubarkan. Dan selanjutnya bersama TNI, NU menghadapi PKI di lapangan maupun di medan politik.

H As’ad Said Ali berharap penjelasan sejarah ini mampu menjadi bekal bagi seluruh elemen bangsa khususnya warga NU untuk menghadapi mereka yang berusaha mendiskreditkan NU.

"Dapat digarisbawahi, NU tidak pernah memberontak (bughot)," tandas pria yang pernah menjadi petinggi Badan Intelijen Nasional (BIN) ini. (Muhammad Faizin).
Tags:
Bagikan:
Jumat 8 Februari 2019 19:40 WIB
Pemerataan Program Sosial Terkendala Kesenjangan Infrastuktur
Pemerataan Program Sosial Terkendala Kesenjangan Infrastuktur
Jakarata, NU Online
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) melakukan pemantauan dan penilaian program sosial melalui survei persepsi warga mengenai kualitas program sosial pemerintah melalui inisiatif Indeks Barometer Sosial (IBS) yang telah dilakukan sejak tahun 2014. 

Dari penelitian tersebut lahir beberapa rekomendasi untuk pemerintah, antara lain: melakukan audit pelaksanaan program sosial oleh tim independen, melakukan analisis kebutuhan program sosial terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), melakukan perbaikan mekanisme dan prosedur perolehan bantuan, dan standarisasi pelaksanaan program sosial. Belum lagi soal kecepatan proses pelayanan yang masih lambat. Oleh karena itu perlu adanya terobosan mekanisme dan prosedur dalam penyaluran bantuan sosial. 

Temuan itu disampaikan dalam acara Launching dan Diskusi Publik Hasil Survei Persepsi Warga Mengenai Kualitas Program Sosial: “Urgensi Optimalisasi Kualitas Program Sosial di Indonesia” di Jakarta, Jumat (8/2).

Dalam forum tersebut Bimo Wijayanto, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden RI, menyampaikan bahaw pemerintah terus berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut. “Kami juga menyadari bahwa perjalanan beberapa program sosial yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK memang ada banyak infrastruktur dasar yang harus dibenahi dari sisi suplai,” kata Bimo. 

Ia mengambil contoh masalah suplai seperti distribusi tenaga medis yang terkendala disinsentif atau keengganan tenaga medis untuk bekerja di daerah terpencil. Disinsentif ini dikarenakan minimnya fasilitas publik terhadap di daerah urban, terutama Jawa. Karena itu lanjutnya, saat ini pemerintah mengupayakan pemerataan infrastruktur dulu. 

Walau begitu, hal tersebut juga bukan tanpa tantangan sebab pemerintah pusat tidak dapat serta merta mengatur pemerintah daerah (exercising power) soal suplai, karena sebagian wewenang tersebut merupakan domain pemerintah daerah melalui UU Otonomi Daerah.

“Maka dari itu, salah satu strategi pemerintah Jokowi-JK adalah memastikan pembangunan terutama layanan dasar di daerah terpencil, terluar, kepulauan itu dipastikan ada infrastruktur dan orangnya,” lanjutnya.

Zumrotin K. Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sekaligus anggota Tim Pelaksana SDGs (Sustainable Development Goals) menyatakan bahwa survei ini penting untuk dibedah dan digali lebih lanjut, terutama pada program-program yang dinilai warga tidak terlalu dibutuhkan karena kemungkinan ada masalah dalam hal sosialisasi.

Masalah kurangnya sosialisasi menurutnya ini bisa menimbulkan berbagai persoalan. Ia mencontohkan di bidang kesehatan reproduksi, masalah kurangnya sosialisasi menimbulkan banyak remaja tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan reproduksi karena khawatir mendapatkan stigma.

Zumrotin K. Susilo juga menekankan pentingnya menyinkronkan data antara pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, data yang tidak akurat dapat menyebabkan program menjadi salah sasaran. Selain itu, masyarakat yang merasa mampu tetapi mendapatkan bantuan karena salah data, harus ada kesadaran dan gerakan untuk mengembalikan bantuan sosial yang bukan haknya.

Mugiyanto, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif INFID menyatakan bahwa survei ini ada karena “INFID ingin memastikan suara publik sampai ke pembuat kebijakan. Ini adalah roh dari riset ini. Ini kenapa yang diambil adalah pendapat warga sebagai beneficiaries atau rights holders layanan sosial. Ini adalah kontribusi INFID kepada pembuat kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi warga.”

Mugiyanto juga berharap ada respons yang sistematis dari pemerintah sebagaimana yang direkomendasikan INFID seperti adanya standarisasi dan audit yang independen terhadap program sosial pemerintah. Di samping itu, ke depannya diharapkan akan ada kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan tinjauan lebih lanjut untuk menjawab ekspektasi perluasan dan pendalaman terhadap pemantauan program sosial. (Ahmad Rozali)
Jumat 8 Februari 2019 19:30 WIB
INFID: Kualitas Program Sosial di Indonesia Perlu Dioptimalkan
INFID: Kualitas Program Sosial di Indonesia Perlu Dioptimalkan
Jakarta, NU Online
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga, salah satunya dengan menyediakan beragam program sosial.

Namun tentu program sosial itu perlu dinilai secara objektif agar publik mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak program tersebut. Dari penilaian itu pemerintah mendapat masukan untuk meningkatkan ragam dan kualitas program sosial pemerintah ke depannya.

Dari pemikiran tersebut, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) melakukan pemantauan dan penilaian program sosial melalui survei persepsi warga mengenai kualitas program sosial pemerintah melalui inisiatif Indeks Barometer Sosial (IBS) yang telah dilakukan sejak tahun 2014.

Dari penelitian tersebut lahir beberapa rekomendasi untuk pemerintah, antara lain: melakukan audit pelaksanaan program sosial oleh tim independen, melakukan analisis kebutuhan program sosial terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), melakukan perbaikan mekanisme dan prosedur perolehan bantuan, dan standarisasi pelaksanaan program sosial.

Ketua Tim Peneliti IBS INFID Bagus Takwin menyampaikan masih ada beberapa catatan, contohnya dari segi kecepatan proses pelayanan yang masih lambat. Oleh karena itu “Harus ada terobosan mekanisme dan prosedur dalam penyaluran bantuan sosial. Ada ketidaksesuaian desain dengan praktik penyaluran bantuan di lapangan, terutama soal pekerjaan,” kata Bagus Takwin dalam Launching dan Diskusi Publik Hasil Survei Persepsi Warga Mengenai Kualitas Program Sosial: “Urgensi Optimalisasi Kualitas Program Sosial di Indonesia” Jumat (8/2).

Ia menambahkan bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan konsep keadilan distributif dan prosedural.  “Hasil ini bukan untuk menyerang atau mendukung pemerintah, tetapi untuk melengkapi informasi mengenai kualitas pencapaian program sosial dari pemerintah,” katanya.

Dalam pemaparannya, ia mengatakan survei pemantauan persepsi ini muncul dari kesadaran bahwa selama ini pemantauan terhadap program sosial yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan indikator objektif yang berasal dari pemerintah.  “Kami mau menawarkan semacam alternatif penilaian lain dari sisi warga. Selama ini yang melakukan evaluasi atau penilaian program sosial selalu dari pemerintah, terutama karena indikator yang objektif itu punya kecenderungan menggeneralisasi atau menyamaratakan kondisi warga” lanjutnya.

“Metode penelitian ini adalah multistage random sampling dengan 2.040 responden di 34 provinsi. Secara keseluruhan, hasil survei penilaian warga terhadap kualitas program sosial pemerintah di tahun 2018 adalah 6,6 atau masuk kategori ‘cukup mengupayakan pencapaian keadilan sosial’. Hasil ini lebih tinggi daripada indeks tahun 2017 yang sebesar 6,2 dan tahun 2016 sebesar 5,8,” jelas Bagus Takwin.

Selain Bagus takwin, acara ini dihadiri oleh Bimo Wijayanto, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden RI, Mugiyanto Plt. Direktur Eksekutif INFID, Zumrotin K. Susilo Yayasan Kesehatan Perempuan dan Nila Warda SMERU Research Institute. (Ahmad Rozali)
Jumat 8 Februari 2019 16:15 WIB
Kepada Yenny Wahid, Mendes Minta Gerakan Desa Damai Ditularkan ke 74.957 Desa di Indonesia
Kepada Yenny Wahid, Mendes Minta Gerakan Desa Damai Ditularkan ke 74.957 Desa di Indonesia
Menteri Eko saat memberikan sambutan pada kegiatan Forum Nusantara tentang gerakan perempuan desa membangun perdamaian
Jakarta, NU Online
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengapresiasi gerakan desa damai yang diinisiasi oleh Wahid Foundation. Menurutnya, gerakan desa damai perlu ditularkan secara masif ke 74.957 desa yang tersebar di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan pada kegiatan Forum Nusantara tentang gerakan perempuan desa membangun perdamaian melalui penguatan ekonomi dan ketahanan rakyat yang diselenggarakan oleh Wahid Foundation di Golden Ballroom The Sultan Hotel and Residence, Jakarta pada Jumat (8/2).

"Mudah-mudahan dengan pembangunan ekonomi yang sedang sangat masif digerakkan ditambah dengan kaidah desa damai yang bisa kita masifkan di 74.957 desa, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di desa-desa," ujarnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi, ia mengatakan, harus dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan yang mayoritas berada di desa. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi oleh pengurangan kemiskinan dan kesenjangan berpotensi besar menimbulkan gejolak sosial, sehingga mengancam asas perdamaian.

"Kita akan menjadi negara maju jika bisa menjaga perdamaian. Saya senang sekali dan menyambut baik kerja keras Wahid Foundation dalam menjaga perdamaian di desa-desa. Mudah-mudahan bisa diintegerasikan," ujarnya.

Ia mengakui adanya keterbatasan pemerintah dalam menjangkau seluruh desa di Indonesia secara bersamaan. Sehingga perlu adanya peran Non Government Organization (NGO) seperti halnya Wahid Foundation yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai perdamaian, termasuk di desa.

"Kemampuan pemerintah sangat terbatas. Makanya penting kerjasama dengan NGO seperti Wahid Foundation dan UN Women," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengakui, gejala intoleransi yang mengganggu perdamaian telah menjalar hingga desa. Hal tersebut merupakan efek dari merebaknya media sosial dan semakin canggihnya sarana komunikasi. Melalui media sosial dan sarana komunikasi canggih inilah, beragam fitnah, informasi palsu, simbol-simbol agama, hingga kasus radikalisme berbasis kekerasan masuk ke desa.

"Tetapi, meningkatnya tantangan ini tidak membuat kita alergi terhadap agama dan keberagaman, karena memang begitu banyak keberagaman di Indonesia. Justru semakin banyak retorika yang memperkuat perbedaan keberagaman termasuk perbedaan keyakinan," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Yenny, desa merupakan jawaban dalam menangkal isu intoleransi. Ia menemukan, bahwa kearifan lokal perdesaan adalah kekuatan besar yang dapat menangkal intoleransi di seluruh tanah air.

"Untuk mengatasi masalah ini (intoleransi) kita perlu cara yang lebih kreatif, masif, komprehensif, dan kolaboratif. Makanya kita luncurkan program desa yang mengkolaborasikan antara masyarakat sipil khususnya perempuan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga sektor swasta," ujarnya. (Red-Zunus)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG