IMG-LOGO
Opini

Paus Fransiskus, Grand Syekh Al-Azhar dan Trilogi Ukhuwah NU

Sabtu 9 Februari 2019 6:30 WIB
Bagikan:
Paus Fransiskus, Grand Syekh Al-Azhar dan Trilogi Ukhuwah NU
Paus Fransiskus dan Grand Syekh Al-Azhar (Reuters)
Oleh Fathoni Ahmad

Baru-baru ini pertemuan bersejarah terjadi di Uni Emirat Arab (UEA), tepatnya 4 Februari 2019. Pasalnya, tokoh-tokoh pemuka agama dari seluruh dunia bertemu, termasuk Grand Syekh Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayeb, Paus Fransiskus, termasuk ulama dari Indonesia yang diwakili Profesor Muhammad Quraish Shihab. Pertemuan tersebut bersejarah di antaranya karena menghasilkan deklarasi persaudaraan manusia.

Deklarasi yang memuat sejumlah substansi tentang kehidupan beragama, sosial, kebudayaan, politik, ekonomi, kesehatan, tentang perempuan dan anak-anak, serta terorisme secara global ini ditandatangani Syekh Ahmad Al-Tayeb dan Paus Fransiskus dalam Human Fraternity Meeting di Abu Dhabi, UEA. Dunia menyambut baik dan gembira. Puing-puing konflik global yang masih berserakan menemukan angin segar persatuan dalam pemandangan yang sejuk yang ditampilkan para tokoh agama tersebut.

Konflik global yang hingga kini terus menyisakan tragedi kemanusiaan patut menjadi perhatian bersama. Terutama komitmen untuk membangun persaudaraan kemanusiaan. Prinsip persaudaraan atau ukhuwah telah menjadi nilai luhur yang dipegang oleh jam’iyyah (organisasi) Nahdlatul Ulama (NU). Bahkan, Kiai Haji Achmad Siddiq (1926-1991) mengembangkan konsep ukhuwah tersebut ke dalam persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), persaudaraan antar-manusia (ukhuwah basyariyah/insaniyah), dan persaudaraan antarbangsa (ukhuwah wathaniyah).

Konsep ukhuwah tersebut disandingkan oleh KH Achmad Siddiq ketika merancang naskah Khittah Nahdliyyah atau Khittah NU yang akan dibawa pada perhelatan Muktamar ke-27 NU di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Sebelumnya, rancangan khittah tersebut dimatangkan melalui Munas NU tahun 1983 di tempat yang sama. Sedangkan praktik terhadap prinsip persaudaraan tersebut telah lama diamalkan atau dilakukan oleh para kiai pesantren.

Di era pergerakan nasional kemerdekaan Indonesia, Pendiri NU KH Hasyim Asy’ari sering menekankan pentingnya persatuan umat Islam untuk menghadapi ketidakperikemanusiaan penjajah. Hal itu terus digelorakan Kiai Hasyim Asy’ari mengingat perbedaan madzhab dan praktik keagamaan kerap menimbulkan perdebatan hebat. Seruan Kiai Hasyim untuk meneguhkan persatuan umat Islam sekaligus mencegah intervensi penjajah dalam memanfaatkan konflik yang disebabkan perbedan pandangan tersebut.

Kenyataan bahwa bangsa Indonesia sedang terjajah memerlukan langkah strategis, khususnya dari seluruh elemen umat Islam untuk bersatu. Persaudaraan antarumat Islam (ukhuwah Islamiyah) merupakan langkah mendesak untuk dilakukan. Namun, Kiai Hasyim Asy’ari sendiri tidak mempersoalkan perbedaan pendapat dalam memahami sumber-sumber agama. Melainkan menolak perpecahan umat, apalagi saat itu rakyat memerlukan bantuan agar terbebas dari penjajahan.

Ulama NU lainnya seperti KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) memandang bahwa ukhuwah Islamiyah harus disempurnakan dengan perasaan tinggi dari warga negara untuk mencintai bangsanya. Sebab itu, Kiai Wahab getol menanamkan sikap cinta tanah air, terutama bagi para generasi muda. Jauh sebelum Kiai Wahab berupaya mengoperasionalkan cinta tanah air, Kiai Hasyim Asy’ari telah mencetuskan konsep hubbul wathan minal iman (cintah tanah air bagian dari iman).

Melalui jalur pendidikan, Kiai Wahab mendirikan Perguruan Nahdlatul Wathan pada 1916. Di dalam lembaga ini, Kiai Wahab juga membentuk gerakan pemuda cinta tanah air (syubbanul wathan). Konsep cinta tanah air melalui pendidikan ini menyadarkan para generasi muda agar bersatu melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap sebelum memulai pelajaran, para pemuda tersebut menyanyikan syair cinta tanah air, ya lal wathan yang kini populer di kalangan masyarakat, khususnya warga NU.

Menurut catanan Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan NU (2010), KH Wahab Chasbullah berhasil mendirikan perguruan Nahdlatul Wathan atas bantuan beberapa kiai lain dengan dirinya menjabat sebagai Pimpinan Dewan Guru (keulamaan). Sejak saat itulah Nahdlatul Wathan dijadikan markas penggemblengan para pemuda. Mereka dididik menjadi pemuda yang berilmu dan cinta tanah air.

Dari kesadaran historis bahwa gerakan kebangsaan dilandasi cinta tanah air menjadi kekuatan besar dan mampu mengusir penjajah, persaudaraan sesama bangsa (ukhuwah wathaniyah) perlu terus dijaga. Konsep ini lahir dari seorang Kiai Achmad Siddiq berangkat dari konsensus kebangsaan yang berwujud Pancasila. Di mana seluruh elemen bangsa turut berjuang dalam memerdekakan Indonesia. Kiai Achmad Siddiq merupakan tokoh ulama yang merancang hubungan Pancasila dengan Islam dalam perhelatan Muktamar NU tahun 1984.

Perbedaan cara pandang keagamaan, baik secara teologis dan fiqih juga dipandang oleh Kiai Achmad Siddiq rawan menimbulkan perpecahan antar-manusia sehingga perlu dibangun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah). Dalam hal ini, Kiai Achmad Siddiq (Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS [ed.], Menghidupkan Ruh Pemikiran KH Achmad Siddiq, 1999) menawarkan pendekatan kesufian dalam melihat umat manusia.

Dalam pandangan Kiai Achmad Siddiq, kesufian bisa merangkul semua umat manusia tanpa melihat dan membeda-bedakan asal-usul, suku, ras, warna kulit, golongan, atau bahkan agamanya. Dalam tasawuf atau dunia kesufian, semua makhluk dipandang sama. Manusia dalam diskursus tasawuf merupakan makhluk baik tanpa ada prasangka yang sifatnya ideologis, teologis, atau pandangan diskriminatif. Perbedaan agama, suku, bangsa, warna kulit hanyalah perbedaan artifisial yang tidak boleh menghambat persaudaraan manusia.

Tidak terpungkiri bahwa gagasan dan praktik perjuangan para kiai NU tersebut menjadi inspirasi global saat ini. Apalagi jika melihat konflik perang yang menimbulkan krisis dan menyisakan tragedi kemanusiaan yang hingga kini seolah tak pernah menemukan ujung pangkal. Berangkat dari tradisi keilmuan pesantren dan peneguhan nilia-nilai budaya, NU tidak hanya memberikan sumbangsih terhadap bangsanya, tetapi juga mewarnai kehidupan global dengan terus mempromosikan perdamaian dunia.

Deklarasi persaudaraan manusia yang diteken Grand Syekh Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayeb dan Paus Fransiskus disaksikan oleh tokoh-tokoh agama dan warga dunia merupakan gerakan kemanusiaan yang telah lama dilakukan oleh kiai-kiai NU. Apalagi akar persoalan terorisme global yang kerap membawa-bawa simbol agama dan pembelaan terhadap Tuhan menjadi salah satu sorotan tajam dari sekian poin deklarasi kemanusiaan yang diteken.

Salah satu bagian penting dokumen persaudaraan kemanusiaan tersebut berisi: “Semua pihak agar menahan diri menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan tindakan pembunuhan, pengasingan, terorisme dan penindasan. Kami meminta ini berdasarkan kepercayaan kami bersama pada Tuhan, yang tidak menciptakan manusia untuk dibunuh atau berperang satu sama lain, tidak untuk disiksa atau dihina dalam kehidupan dan keadaan mereka. Tuhan, Yang Maha Besar, tidak perlu dibela oleh siapa pun dan tidak ingin Nama-Nya digunakan untuk meneror orang.”

Ya, bagian kalimat “Tuhan Tidak Perlu Dibela” telah lama dilontarkan oleh ulama dan intelektual NU, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kiai yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden World Conference on Religion and Peace (WCRP) itu menuliskan kolom opini berjudul “Tuhan Tidak Perlu Dibela” di Tempo edisi 26 Juni 1982, sekitar dua tahun sebelum Kiai Achmad Siddiq mencetuskan trilogi ukhuwah: Islamiyah, watahniyah, dan basyariyah/insaniyah. Wallahu’alam bisshawab.


Penulis adalah Pengajar Sejarah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta; Redaktur NU Online
Tags:
Bagikan:
Sabtu 9 Februari 2019 20:0 WIB
Ikhtiar untuk Korban Kekerasan Seksual
Ikhtiar untuk Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi: idntimes
Oleh: Ema Mukarramah

Adakah ajaran agama di dunia yang memperbolehkan seseorang melakukan kekerasan seksual kepada orang lain? Tidak perlu membuka semua kitab suci untuk mengatakan tidak. Pada prinsipnya, agama datang ke dunia mengajakan kebaikan dan menyuruh umatnya menjauhi perbuatan tercela dan dilarang.

Demikian pula agama Islam. Tidak perlu menunggu khatam Al-Qur'an untuk mengatakan bahwa Islam memerintahkan umatnya berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Islam, sebagai agama rahmatan lil álamin, bahkan datang untuk mengangkat harkat dan martabat semua manusia  dan melindungi manusia yang direndahkan dan dizalimi oleh kelompok manusia lainnya.

Korban yang Terzalimi

Korban kekerasan seksual adalah orang yang teraniaya, ia dizalimi oleh pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Perbuatan kekerasan seksual terhadap korban menghancurkan hidup dan masa depan korban. Korban dapat mengalami trauma, depresi berkepanjangan, penderitaan psikis yang berat, ketakutan jika bertemu pelaku, dan berbagai gangguan lainnya yang akan membahayakan kesehatan mentalnya. Itu adalah dampak yang dialami korban secara psikis. Belum lagi dampak fisik, berupa luka, memar, sesak nafas, nyeri saat buang air, alat kemaluan bernanah, pendarahan dari alat kelamin, hingga terhinggap penyakit kelamin.  

Korban juga dapat mengalami dampak seksual, seperti ketakutan untuk berhubungan seksual dengan pasangan, atau memilih menghindari ikatan perkawinan agar tidak perlu berhubungan seksual, atau  berbalik menjadi pelaku yang menjadikan orang lain sebagai korbannya. 

Apabila korban berusia sekolah, tidak jarang korban justru dikucilkan dari sekolah, dikeluarkan, atau diminta berhenti sekolah. Apa akibatnya ketika korban tidak lagi mengakses pendidikan? Ya, tentu saja kemiskinan dan lingkaran kemiskinan yang pada akhirnya membuat bangsa ini kehilangan kesempatan menambah kuantitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era teknologi yang makin pesat ini.  Apabila kekerasan seksual itu mengakibatkan kehamilan, korban malah distigma karena punya anak di luar kawin, padahal akses untuk aborsi aman bagi korban juga tidak dengan mudah ia dapatkan. Ada pula korban yang bunuh diri atau akhirnya meninggal dunia karena tidak tahan dengan derita yang harus ditanggungnya. 

Selain itu, masyarakat juga masih cenderung menyalahkan korban, namun sebaliknya tidak menjatuhkan stigma kepada pelaku. Rasa malu dan aib lebih banyak ditimpakan kepada korban daripada pelaku. Padahal, pelaku itulah yang kehilangan keimanannya karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Deretan dampak yang dialami korban kekerasan seksual bukan cerita fiktif. Ingat, jangan menunggu diri anda menjadi korban untuk mengetahui betapa menderitanya korban kekerasan seksual! Bagi yang pernah mendengar cerita dari pendamping korban atau korban itu sendiri, dampak kekerasan seksual sungguh tak terlukiskan, ditambah lagi kesulitan korban yang harus menanggung dan mengatasinya seorang diri. Apalagi mereka yang berada di pelosok yang jauh dari jangkauan para pendamping korban dan lembaga pengada layanan yang sukarela mendedikasikan dirinya untuk mendampingi korban. 

Dari uraian di atas, tidaklah keliru apabila disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual adalah orang yang teraniaya, ia  membutuhkan pertolongan karena ia tergolong dalam kelompok orang yang lemah dan dilemahkan (mustadháfin) akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Sampai di sini, jika ada yang tidak setuju, tidak perlu berdebat di sini, silahkan datang langsung ke lembaga penyedia layanan di daerah masing-masing dan jadilah pendamping korban walaupun hanya dalam sehari saja.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Di sinilah kemudian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hadir. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur norma yang mewajibkan negara menyediakan pemulihan bagi korban kekerasan seksual agar korban mampu kembali bangkit dan berdaya mengambil keputusan dan melanjutkan kehidupan. Pemulihan bagi korban harus dilakukan tanpa terkecuali, baik korban perempuan atau laki-laki. 

Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur norma yang mempidanakan 9 jenis kekerasan
seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Selama ini, pendamping korban atau lembaga pengada layanan bekerja memulihkan korban secara swadaya dan dukungan yang kurang maksimal. Melalui kehadiran RUU ini, negara harus memfasilitasi penyelenggaraan pemulihan korban sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara mewujudkan hak atas rasa aman dan hak setiap orang untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pemulihan kepada korban laki-laki, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, melalui RUU ini juga akan dilakukan untuk memutus kecenderungan korban bertransformasi menjadi pelaku. 

Islam hadir untuk memberikan pertolongan kepada orang yang teraniaya.  Jaminan dalam Al-Qur'an (Annisa: 148) yang menjamin doa orang yang teraniaya akan didengar Allah SWT adalah isyarat kepada umat manusia untuk tidak membiarkan terjadinya kezaliman menimpa sesama manusia lainnya. Orang yang teraniaya adalah orang yang membutuhkan pertolongan, apabila Allah SWT saja sudah menjamin akan menolongnya dengan mengabulkan doa yang ia panjatkan, tentu tidak pantas apabila sesama manusia mendiamkan saja tanpa memberikan pertolongan untuk meringankan penderitaan korban.

Pemulihan korban kekerasan seksual dan pengaturan 9 jenis kekerasan seksual yang menjadi materi muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, selaras dengan spirit Islam untuk menghadirkan pertolongan kepada orang yang teraniaya, yaitu korban kekerasan seksual. Kecuali kalau ada yang ingin mengatakan bahwa Islam akan berpihak kepada pelaku kekerasan seksual dan mengabaikan korban, silahkan untuk tidak setuju dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Penulis adalah lulusan Pesantren Darut Tafsir, Bogor, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Jumat 8 Februari 2019 21:0 WIB
Pemetaan Gerakan Feminisme Global (II)
Pemetaan Gerakan Feminisme Global (II)
Oleh Muhammad Syamsudin

Feminisme Liberal

Feminisme radikal berusaha menanamkan pengaruhnya dengan menuntut kesetaraan posisi dan kesempatan di semua bidang. Gerakan feminisme sosialis berusaha mendobrak status kelas sosial yang terlanjur disandangnya sebagai akibat kesalahannya sendiri sehingga menjadi membudaya dan terlembagakan sebagai bagian dari nilai universal. Kedua gerakan feminisme ini muncul dalam situasi hegemoni masyarakat ekonomi kapitalis yang segala sesuatu dinilai berdasar hitungan modal/kapital. Penerimaan kaum perempuan sebagai makhluk kelas dua dalam lingkup rumah tangga dianggap sebagai penerimaan dirinya sebagai yang diperbudak oleh belenggu legitimasi kaum laki-laki. 

Sebuah pemikiran yang mencoba menjadi sintesa antara kedua gerakan feminisme di atas tampil sebagai gerakan feminisme liberal. Pemikiran dasar dari gerakan ini agak sedikit kooperatif dibanding dua gerakan feminisme sebelumnya. Menurut mereka, bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya diciptakan secara seimbang dan serasi antara satu sama lain. Masing-masing memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki oleh lawan jenisnya. Oleh karena itu, mestinya keduanya menjalin sebuah relasi kerjasama tanpa adanya penindasan antara satu sama lain. Dalam kerjasama mendapatkan suatu obyek yang diinginkan, maka tidak ada yang namanya hak kaum laki-laki, atau hak kaum perempuan, tugas kaum laki-laki atau tugas kaum perempuan. Keduanya sama-sama memiliki hak, tugas dan kesempatan mengakses dan mendapatkan obyek yang dimaksud. 

Melihat dari sisi teorinya, kelompok ini merupakan yang paling moderat dari gerakan feminisme. Kelompok ini mengakui peran wanita sebagai partner kerja bagi laki-laki. Kesamaan hak, tugas dan kesempatan dari kedua makhluk dengan jenis kelamin berbeda ini hendaknya diintegrasikan ke semua lini kehidupan, termasuk kesempatan bekerja di luar rumah. Dengan demikian, dominasi berdasar jenis kelamin bisa ditiadakan. Perubahan struktural tidak musti dilakukan dalam masyarakat. Peran institusi keluarga tetap diakui. Pengakuan akan kesamaan hak bagi kaum perempuan hanya cukup dengan memberi kesempatan kepadanya dalam menentukan dan membuat kebijakan, sehingga suaranya menjadi terakomodir. Adapun organ reproduksi bukan merupakan faktor penghalang terhadap peran-peran tersebut (Valerie Bryson, Feminist Political Theory, Mac Millan, 1992: 11-12).

Latar belakang dari munculnya feminisme liberal ini adalah berawal dari teori politik liberal. Teori politik ini memiliki orientasi bahwa manusia secara individu harus dijunjung tinggi dan memiliki hak otonom yang harus dihormati oleh semua pihak. Karena memiliki titik tekan pada manusia inilah, maka feminisme liberal sering disebut juga dengan istilah feminisme humanis. Akar teorinya terletak pada konsep bahwa yang dinamakan seimbang itu harus bisa diterima oleh rasio (akal). itu pula feminisme liberal juga kadang dikelompokkan sebagai feminisme rasionalis. 

Feminisme Islami

Dilihat dari sudut pandang sejarah, aksi gerakan perempuan dalam Islam telah hadir sejak masa awal Islam itu didakwahkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, kaum perempuan dapat melakukan aktivitas yang leluasa serta tidak didikotomikan dengan laki-laki di zamannya. Anda coba ingat kembali dengan ayat yang menceritakan konsep perempuan haid. Islam menempatkan perempuan haid dengan posisi yang lebih humanis dibanding adat yang berlaku di zaman awal risalah kenabian. 

Sebelum risalah kenabian itu turun, perempuan haid cenderung mendapat perlakuan yang dimarginalkan. Ia harus ditempatkan dan diasingkan dari pergaulan keluarganya. Bahkan makan pun, mereka harus dipisahkan dari keluarganya yang lain. Sedemikian parahnya perlakuan masyarakat Yahudi kala itu, sehingga mendapat perhatian khusus dalam syariat dengan diturunkannya QS. Al Baqarah: 222. Kisah bagaimana perlakuan kaum Yahudi ini sebagaimana terekam dalam sebuah hadits berikut: 

وفي صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت ، فسأل أصحاب النبيﷺ النبيﷺ ، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية ، فقال رسول اللهﷺ : اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حضيروعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله ، إن اليهود تقول كذا وكذا ، أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول اللهﷺ ، حتى ظننا أن قد وجد عليهما ، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول اللهﷺ ، فأرسل في آثارهما فسقاهما ، فعرفا أن لم يجد عليهم قال علماؤنا: كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض ، وكانت النصارى يجامعون الحيض ، فأمر الله بالقصد بين هذين 

Artinya: Di dalam Shahih Muslim, diriwayatkan dari Anas: sesungguhnya dalam diri kaum Yahudi ada tradisi yaitu apabila istrinya haid maka mereka tidak mau makan bersamanya, tidak mau bergabung dengannya dalam satu rumah. Maka dari itulah, para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi tentang tradisi tersebut. Lalu Allah SWT menurunkan ayat: apabila mereka bertanya kepadamu tentang haid (wahai Muhammad), maka katakan bahwa haid itu adalah penyakit. Jauhilah istrimu saat haid (tidak menjimaknya)....(sampai akhir ayat). Lalu Rasulullah SAW bersabda: Berbuatlah kalian apa saja kecuali menjimaknya. Maka sampailah kabar itu ke telinga kaum Yahudi. Lalu mereka berkata: “apa pun yang dimaui oleh laki-laki ini (Muhammad) dengan menyuruh kami meninggalkankan tradisi ini, maka kami pasti mengingkarinya.” Kemudian datanglah Asiid ibn Hadlir dan Ubad ibn Bisyr. Mereka berdua berkata: Wahai Rasulallah, sesungguhnya kaum Yahudi bilang begini dan begini. Adakah kami boleh menjimak istri-istri kami? Lalu berubahlah wajah Nabi SAW sehingga kami menyangka bahwa beliau marah kepada mereka berdua. Kedua laki-laki itu lalu keluar, mereka menyodorkan hadiah susu kepada Rasulullah SAW. Nabi menerima dan meminumnya (tidak sampai habis), lalu sisanya disodorkan kepada mereka berdua dan diminumnya oleh mereka. Sampai di sini kami tahu bahwa beliau tidak sedang memarahi kami.” (al-Hadits) Para ulama’ kita berpendapat bahwa orang Yahudi dan orang Majusi, mereka mengucilkan para perempuan haid mereka. Sementara itu orang Nashrani, menjimak perempuan haid mereka. Sementara itu, Allah SWT memerintahkan kita agar berlaku tengah-tengah di antara kedua model kaum itu. (Al-Qurthuby, Al-Jâmi’u al-Ahkâm al-Qur’ân, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: 78)

Ini adalah sedikit gambaran dari feminisme dalam Islam. Kesimpulannya adalah bahwa ada corak tersendiri dari ajaran Islam. Para pemeluknya tidak dianjurkan untuk meniru-niru perbuatan dari kaum yang beragama lain. Namun, ia juga dituntut untuk menjadi pribadi yang moderat dalam pilihan. Jadi, ciri khas feminisme dalam Islam jika menilik hadits di atas adalah: 

1. Tidak meninggalkan nash
2. Bersikap moderat
3. Tidak memarginalkan perempuan melainkan menempatkannya sesuai dengan fitrah yang seharusnya. 

Wallâhu a’lam bish shawâb

(Bersambung)

Penulis adalah Pembina Forum Kajian Fikih Kewanitaan dan Gender, PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, JATIM

Jumat 8 Februari 2019 18:0 WIB
Pemetaan Gerakan Feminisme Global (I)
Pemetaan Gerakan Feminisme Global (I)
Ilustrasi (Wordpress.com)
Oleh Muhammad Syamsudin

Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan awal dari menjamurnya gerakan yang mengusung isu keadilan bagi kaum perempuan (feminisme). Di Indonesia sendiri, ada nama pahlawan putri R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Keduanya bekerja demi terjadinya perubahan dan persamaan hak antara kaum wanita dan kaum laki-laki di lingkungan tempat ia tinggal. Dari balik tembok keraton, mereka menyerukan pengakuan hak bagi kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan, hak-hak yang sama di depan publik, status hukum dan kesempatan kerja. Jadi, secara umum, tujuan gerakan ini tampak jelas di masa itu. Ringkasnya mereka berjuang dalam rangka mendapatkan hak pilih (the right to vote) dan bersuara di hadapan publik (hak aktualisasi).

Seabad sudah berlangsung gerakan perempuan berlangsung, hingga memasuki kurun abad ke-20. Hasil yang bisa dicapai adalah pengakuan hak politik yang sama dan dilindungi oleh konstitusi RI tahun 1945. Secara global, pengakuan ini juga disampaikan oleh PBB dan diwadahi secara khusus dalam Komisi Kedudukan Perempuan, tahun 1948. 

Meski gerakan feminisme global ini lahir dari kultur sosial yang berbeda, namun mereka disatukan oleh satu nilai universal perjuangan yaitu perjuangan emansipasi kaum wanita. Misi pertama yang mesti ditempuh guna mewujudkan emansipasi itu adalah, perjuangan melawan imperialisme kolonial yang berujung pada eksploitasi dan melemahkan harkat dan martabat kaum wanita. Itulah sebabnya, jargon gerakan melawan penindasan terhadap hak asasi perempuan di era kolonialisme ini dengan mudah mendapat dukungan dan perhatian dunia karena faktor keprihatinan.

Pasca ditentangnya imperialisme dan kolonialisme oleh bangsa-bangsa di dunia dan lahirnya banyak negara baru yang secara de facto merdeka, gerakan feminisme kaum perempuan ini mulai mengalami perubahan penafsiran dan pengejawantahan. Di Barat, gerakan feminisme tampil prasasat sebagai respons pembebasan hak-hak perempuan yang telah dirampas oleh kaum laki-laki. Diksi “perampasan hak” ini banyak mengundang respons pro dan kontra yang datang tidak hanya dari kalangan lawan jenisnya, melainkan juga dari kaum mereka sendiri. Gerakan ini menolak kaum perempuan dianggap sebagai pantas menduduki peran subordinasi (tangan kedua) yang berkutat dalam lingkup rumah tangga. Mereka menginginkan kesetaraan di semua lini bidang kehidupan. 

Karena bangsa Barat saat itu sudah menduduki posisi superior di banding negara dunia ketiga, maka secara umum, gerakan feminisme ini dapat dengan mudahnya dikonsumsi publik dunia. Gerakan feminisme saat itu berubah dan terpolarisasi menjadi tiga kutub penting, yaitu: feminisme radikal, feminisme sosialis, dan feminisme liberal. Masing-masing gerakan mengusung jargon dan manifesto sendiri-sendiri yang diperjuangkan sehingga sulit untuk disatukan. 

Gerakan Feminisme Radikal

Menurut Josophine Donovan, di AS, gerakan feminisme radikal pada awalnya memiliki landasan filosofis yang mirip dengan gerakan feminisme sosialis. Awal mulanya mereka menyuarakan kesempatan yang sama dalam mendapatkan kedudukan sosial bagi kaum perempuan. Namun, karena kultur masyarakat industri dan kapitalis, telah mempengaruhi arah perjuangan gerakan. Mereka ingin lebih dari sekedar mendapatkan kesempatan yang sama di mata hukum dan sosial. Mereka mulai dengan bergerak mengguncang institusi keluarga melalui penyuaraan bahwa institusi keluarga telah memberikan legitimasi subordinasi bagi kaum perempuan dan membakukan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Peran subordinasi tidak lebih dari pada wujud pengalihan dari perbudakan. Itulah sebabnya, menurut mereka wanita harus berusaha agar terbebas dari belenggu itu.

Jika dilihat dari sudut imbasnya terhadap syariat agama kita, maka peran dari feminisme radikal ini memiliki potensi mempengaruhi pada kasus-kasus perwalian nikah, poligami, batas usia pernikahan, dan masa ihdad kaum perempuan serta cuti haidl. Dalam beberapa kesempatan kajian juga ditemukan bahwa feminisme radikal ini juga memperjuangkan visi kesamaan kelas bagi kaum lesbian. Menurut mereka adalah hak bagi kaum lesbian untuk diakui di lingkup agama dan sosial. Kaum lesbian dicitrakan oleh mereka sebagai kelas yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. (Ratna Megawangi, Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang serta Kaitannya dengan Pemikiran Keislaman, Surabaya: Risalah Gusti, 1996: 226). Manifesto gerakan dari feminisme radikal ini dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman, yaitu Notes from The Second Sex, pada tahun 1970. Sementara itu, gerakan ini awal mulanya bangkit adalah sejak masa 1960-an. Di Indonesia, masa ini dikenal dengan istilah masa revolusi.

Gerakan Feminisme Sosialis

Gerakan feminisme berikutnya adalah feminisme sosialis. Menurut Nasaruddin Umar, teori feminisme sosialis ini nampaknya dari sebuah teori konflik. Inferioritas kaum perempuan menurut gerakan ini, berkaitan erat dengan struktur kelas dan keluarga di masyarakat kapitalis, yang segala sesuatunya harus dinilai dinilai dengan uang. Uang merupakan ukuran keadilan. Peran perempuan di lingkup keluarga adalah ibarat tenaga kerja tanpa upah. Itu yang menyebabkan mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap suami yang berperan selaku kepala rumah tangga. Akibatnya perempuan akan dirundung oleh sebuah kecemasan psikologis sehingga terpaksa harus memberi dukungan dominasi suami dalam mengatur roda rumah tangga. (Nasarudin Umar, Argumen Keselarasan Gender, Jakarta: Paramadina, 1999: 65-66). 

Kiranya statemen Nasarudin Umar di atas ini tidak sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Max-Engels. Menurut Max-Engels, faktor seksualitas dan jenderlah yang bertanggung jawab telah memunculkan posisi inferioritas kaum perempuan. Misalnya, dalam tradisi Jawa, perempuan disebut dengan istilah Wanita, yang merupakan sebuah singkatan dari tembung jarwo dosok yaitu Wani ditata (berani ditata). Penyebutan ini adalah bias jender. Berbeda apabila ia disebut sebagai perempuan, yang berangkat dari akar kata Mpu, yang berarti Resi, atau Brahmana yang merupakan simbol dari pendidikan masa klasik di nusantara. Sehingga makna “perempuan” menurut akar kata ini menjadi tempat pendidikan bagi anak-anaknya. 

Solusi yang ditawarkan oleh gerakan feminisme sosialis ini biasanya difokuskan pada upaya penyadaran kaum perempuan bahwa dirinya dalam posisi tertindas. Namun, karena faktor budaya dan adat, ketertindasan ini menjadi serasa hilang sehingga perlu lebih kencang usaha meresonansikannya. Salah satu upaya meresonansi pesan ketertindasan tersebut adalah penyuaraan melalui tampilan iklan yang bercita rasa penghapusan dikotomi sektor bidang pekerjaan. Dikotomi bidang pekerjaan dan profesi sebagai pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki, menurut mereka harus sama sekali ditiadakan. Semua pihak bisa berada di bidang tersebut. Jika laki-laki bisa sepakbola, maka perempuan juga bisa. Demikian kiranya contoh maksud dari perjuangan mereka itu. (Valerie Bryson, Feminist Political Theory, Mac Millan, 1992: 11-12). 

Asumsi dasar dari gerakan feminis sosialis ini tidak serta merta menyalahkan kaum laki-laki sebagai penyebab langsung posisi inferiornya peran kaum perempuan. Menurut mereka, posisi inferior kaum hawa adalah karena salahnya sendiri yang tidak mampu bersaing bersama kaum adam. Akibatnya, peran inferior ini menjadi terlembagakan dalam ranah publik sehingga untuk bangkit, maka diperlukan perjuangan untuk mendobrak kembali struktur pelembagaan tersebut. 

Selain gerakan feminisme radikal dan sosialis, ada pula gerakan feminisme liberal. Di tubuh umat Islam sendiri juga mulai ada gerakan feminisme, akan tetapi jauh berbeda dengan ketiga gerakan feminisme di atas. Ada penekanan perjuangan tersendiri yang menjadi ciri khasnya. Yang paling penting untuk digarisbawahi adalah, bahwa memahami gerakan ini sangat bermanfaat guna melakukan pembacaan terhadap sejumlah rancangan peraturan atau perundang-undangan yang kelak akan disampaikan dalam forum ini. Wallâhu a’lam bish shawab. (Bersambung)


Penulis adalah Pembina Kajian Fikih Kewanitaan dan Gender, PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG