IMG-LOGO
Munas-Konbes NU 2019
MUNAS KONBES NU 2019

Jalan Keluar bagi Pekerja Seks Komersial

Senin 18 Februari 2019 18:55 WIB
Bagikan:
Jalan Keluar bagi Pekerja Seks Komersial

Jakarta, NU Online

Salah satu masalah sosial yang selalu ada dari masa ke masa adalah masalah prostitusi. Kendati fenomena prostitusi selalu berubah dalam setiap zaman, namun pada dasarnya lingkarannya selalu sama yakni antara mucikari, pelanggan dan pekerja seks komersial.

Bagaimana Islam memandang dan menghukumi masalah tersebut, khususnya terhadap mereka yang terlibat dalam lingkaran prostitusi itu? Forum bahtsul masail akhir pekan lalu membahas masalah tersebut.

Dalam bahasannya, musyawirin (peserta musyawarah) forum ini memiliki pandangan berbeda mengenai ketiganya, terutama pada PSK. Kategori PSK oleh musyawirin dibedakan terhadap pelaku dan mucikari. “Para wanita atau pria yang diprostitusi atau diperdagangkan ini kami menganggap lebih karena adanya keterpaksaan dalam melakukan itu,” kata KH Syafruddin Syarif pimpinan bahtsul masail Komisi Qonuniyah di Pondok Pesantren Alhasaniyah Jakarta Barat akhir pekan lalu.

Oleh karena itu, menurut pengurus PWNU Jawa Timur ini, perlakuan pada PSK harus dibedakan dari yang lain. “Mereka perlu mendapat rehabilitasi dari pemerintah. Jadi ada rehabilitasi, pembinaan, keterampilan dan modal,” katanya.

Dengan diberikan modal berupa keterampilan, pembinaan dan permodalan diharapkan mereka tidak perlu melakukan pekerjaan demikian hina untuk mencukupi kehidupannya.

Sementara itu, perlakuan bagi mucikari dan pelanggan praktik prostisusi, dia beranggapan keduanya harus dijatuhi hukuman. “Germonya yang paling dikenai hukuman berat, lalu yang kedua pemakai juga dikenai sanksi,” kata dia.

Selanjutnya catatan bahtsul masail pra-Munas NU ini, nantinya dibawa ke Munas NU yang diselenggarakan pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. (Ahmad Rozali)

Bagikan:
Senin 18 Februari 2019 19:45 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
Bahtsul Masail NU: Baiq Nuril adalah Korban Kekerasan Seksual
Bahtsul Masail NU: Baiq Nuril adalah Korban Kekerasan Seksual
Baiq Nuril Antara

Jakarta, NU Online

Pimpinan sidang Komisi Qonuniyah bahtsul masail Pra-Munas PBNU KH Syafruddin Syarif mengatakan bahwa yang dialami oleh Baiq Nuril, seorang mantan pegawai honorer SMA Negeri 7 Mataram adalah pelecehan seksual.

“Yang dialami Baiq Nuril adalah termasuk kekerasan seksual juga. Kekerasan seksual tidak hanya perilaku tapi juga perkataan,” kata KH Syafruddin Syarif pada NU Online di Pondok Pesantren Alhasaniyah.

Oleh karena itu, tidak sepatutnya Baiq Nuril justru dijebloskan ke dalam tahanan dan didenda Rp 500 juta. “Semestinya para hakim tanggap, dan mengerti apalagi dia ada rekaman. Sebab tujuan Baiq Nuril merekam itu adalah sebagai bahan untuk pembelaannya,” ujar dia.

Tapi, alih-alih mendapat pembelaan, Baiq Nuril, divonis bersalah oleh Mahkamah Agung atas dakwaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Kasus Baiq Nuril merupakan salah satu kasus yang mendorong lahirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Semangat ini lahir dari kekosongan peraturan yang membela Baiq Nuril selaku korban dalam kasus pelecehan seksual.

PBNU, melalui hasil Pra-Munas turut mendorong RUU ini karena sesuai dengan semangat Islam Rahmatan Lil Alamin. Walau begitu dukungan ini bukan tanpa perdebatan. Hal yang diperdebatkan adalah status pemaksaan nikah yang dilakukan Wali Mujbir atau wali perempuan yang diperbolehkan ‘memaksa’ kawin dalam hukum Islam. 

Menurut sebagian peserta musyawarah, status wali mujbir ini perlu dirinci secara lebih jauh sehingga bisa menemukan jembatan antara hukum positif dan hukum Islam.

Selanjutnya catatan bahtsul masail pra-Munas NU ini, nantinya dibawa ke Munas NU yang diselenggarakan pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. (Ahmad Rozali)

Senin 18 Februari 2019 19:15 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
Bagaimana Islam Memperlakuan Pelaku Prostitusi
Bagaimana Islam Memperlakuan Pelaku Prostitusi

Jakarta, NU Online

Di antara perdebatan panjang dalam bahtsul masail pra-munas NU adalah pertanyaan; apakah diperbolehkan untuk menolak keberadaan para pelaku prostitusi itu di desa mereka atau membully mereka atau tidak memperlakukan mereka seperti yang lain?

“Para ulama berpendapat bahwa dalam membully itu tidak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar menutupi kesalahan orang lain. Tetapi masyarakat boleh untuk menolak keberadaan pelaku yang tidak jera dengan perbuatannya. Pelaku perzinahan apalagi yang jual atau germonya,” kata KH Syafruddin Syarif pimpinan bahtsul masail Komisi Qonuniyah di Pondok Pesantren Alhasaniyah tangerang akhir pekan lalu.

Alasannya ada dua; yang pertama agar kemaksiatan yang dilakukan tidak menular pada anggota masyarakat yang lain. Yang kedua, supaya ‘sukhtullah’, kebencian allah yang berupa azab itu tidak diturunkan di tempat itu. Karena perzinaan itu sangat mudah menarik murkanya Allah berupa azab.

Namun para musyawirin membedakan perlakukan pada para pekerja seks komersial. “Para wanita atau pria yang diprostitusi atau diperdagangkan ini kami menganggap lebih karena adanya keterpaksaan dalam melakukan itu,” kata KH Syafruddin Syarif.

Oleh karena itu, menurut pengurus PWNU Jawa Timur ini, perlakuan pada PSK harus dibedakan dari yang lain. “Mereka perlu mendapat rehabilitasi dari pemerintah. Jadi ada rehabilitasi, pembinaan, keterampilan dan modal,” katanya.

Dengan diberikan modal berupa keterampilan, pembianaan dan permodalan diharapkan mereka tidak perlu melakukan pekerjaan deikian hina untuk mencukupi kehidupannya.

Selanjutnya catatan bahtsul masail pra-Munas NU ini nantinya akan dibawa ke Munas NU untuk dimusyawarahkan kembali. Munas NU akan diselenggarakan pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. (Ahmad Rozali)

Senin 18 Februari 2019 18:0 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
Catatan Bahtsul Masail: Apakah Wali Mujbir Bisa ‘Dikenai Pasal’ RUU PKS?
Catatan Bahtsul Masail: Apakah Wali Mujbir Bisa ‘Dikenai Pasal’ RUU PKS?
Jakarta, NU Online
Pendapat yang mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bertentangan dengan semangat Islam adalah pendapat salah. Sebab sejak diturunkan Islam selalu bertujuan untuk kemaslahantan umat manusia.

Semangat ini sejalan dengan Empat tujuan RUU PKS, yakni: mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan Korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Demikian disampaikan oleh KH Syafruddin Syarif pimpinan bahtsul masail Komisi Qonuniyah yang membahas RUU PKS yang sedang ramai diperdebatkan masyarakat. 

Menurutnya, Al-Qur’an, Al-Hadist hingga para ulama melarang adanya kekerasan. “Islam adalah agama yang penuh rahmat bagi semua makhluk atau Rahmatan Lil Alamin. Pendapat ulama juga banyak menjelaskan tentang larangan kekerasan. Pada prinsipnya tindakan yang merugikan orang lain harus dikenai sanksi, agar tidak terjadi lagi,” ujar KH Syafruddin Syarif.  

Karena itu forum bahtsul masail yang dipimpinnya pada akhir pekan lalu mendukung agar sebagian besar dari sembilan perilaku yang dipermasalahkan dalam RUU PKS dikenai sanksi yang tepat. 

Wali mujbir

Namun ia mengatakan, salah satu perdebatan yang menjadi bahan pembicaraan para musyawwirin (peserta musyawarah) adalah pemaksaan kawin yang dilakukan oleh 'wali mujbir' atau wali perempuan yang diperbolehkan ‘memaksa’ kawin dalam hukum Islam. 

“Kecuali ada satu yang beririsan dengan kacamata fiqih yang perlu ditafsil dirinci, yaitu tentang pemaksaan perkawinan. Di dalam fiqih pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbir yaitu orang tua dan kakek dari pihak ayah, dengan catatan yang sudah ditentukan dalam fiqih, misalnya perkawinan anak dilakukan dengan lelaki yang sekufu (sebanding atau seimbang) kemudian tidak ada adawah antara orang tua dan anak ini dan tidak ada adawah antara calon suami dan calon istri, maka "ijbar' atau pemaksaan pernikahan diperbolehkan,” jelasnya. 

Ia menjelaskan bahwa ‘ijbar’ atau pemaksaan yang dilakukan oleh wali mujbir tersebut dibolehkan oleh Islam, karena Islam memandang, ‘tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya’. Tentunya dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan di atas. 

“Salah satu tujuan ijbar untuk menghindari terjadi atau terkena godaan syetan yang menjerumuskan anak perempuan pada keburukan, dan sebagainya,” ujarnya. Catatan ini peru diperhatikan oleh para perancang kebijakan yang sedang mendorong RUU ini. 

Selanjutnya catatan bahtsul masail pra-Munas NU ini, nantinya dibawa ke Munas NU yang diselenggarakan pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. (Ahmad Rozali)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG