IMG-LOGO
Internasional

Terjepit, ISIS Manfaatkan Warga Sipil sebagai ‘Tameng Manusia’

Rabu 20 Februari 2019 22:45 WIB
Bagikan:
Terjepit, ISIS Manfaatkan Warga Sipil sebagai ‘Tameng Manusia’
Foto: Zohra Bensemra/Reuters
Damaskus, NU Online
Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sekarang ini sedang dalam keadaan terjepit. Wilayah kekuasaan mereka di Baghouz Al-Fawqani, sebuah kota kecil di bagian timur Suriah, dikabarkan hanya tinggal 700-an meter. Tidak hanya itu, jumlah militant ISIS yang tersisa dilaporkan hanya tinggal 300-an orang.

Meski demikian, kelompok ISIS belum bisa dilumpuhkan secara total. Pasalnya, sebagaimana laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok ISIS yang bersembunyi di desa Baghouz melarang wagra sipil yang ada di desa itu untuk melarikan diri dan memanfaatkan mereka sebagai ‘tameng manusia’. 

Hal ini memperlambat Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung Amerika Serikat untuk membasmi mereka secara total. Diperkirakan ada sekitar 200 keluarga yang terjebak di wilayah ISIS tersebut.

Kepala Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet mengatakan kalau militant ISIS mencegah masyarakat sipil untuk keluar dari kantong wilayah kecil yang masih dikuasainya itu.  Bachelet meminta ISIS agar membiarkan dan memberikan jalan yang aman bagi warga sipil yang ingin pergi dari wilayah tersebut. 

“Warga sipil terus dipakai sebagai pion oleh berbagai pihak,” kata Bachelet, dikutip laman The Independent, Selasa (19/2).

Sementara warga yang masih ingin tetap tinggal di sana harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Bachelet mengingatkan agar tidak ada pihak yang menjadikan warga sipil sebagai korban untuk kepentingan ideologi dan kebijakan militer apapun. 

Baghouz menjadi kantong wilayah kekuasaan terakhir bagi kelompok ISIS. Pada 2014 lalu, kelompok ISIS berhasil menguasai sepertiga wilayah Irak dan sepertiga wilayah Suriah atau setara dengan dengan luas negara Inggris (sekitar 130.395 km²).  Namun setelah lima tahun berlalu, wilayah ISIS semakin susut, terutama setelah serangkaian besar pada 2017. 

Merujuk laporan edition.cnn.com, Sabtu (16/2/2019), saat ini kelompok ISIS hanya mengontrol wilayah di Suriah seluas 700 meter persegi. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Rabu 20 Februari 2019 22:0 WIB
Tentara Israel Serang Jamaah di Masjidil Aqsa
Tentara Israel Serang Jamaah di Masjidil Aqsa
Foto: Anadolu
Yerusalem, NU Online
Sejumlah tentara Israel menyerang para jamaah Muslim Palestina di dalam Masjidil Aqsa Yerusalem pada Selasa (19/2) malam waktu setempat. Serangan itu membuat beberapa jamaah terluka dan beberapa jamaah lainnya ditangkap. 

Diberitakan kantor berita Anadolu, Rabu (20/2), serangan tentara Israel terhadap para jamaah tersebut tepatnya terjadi di dekat gerbang al-Rahma. Sebagaimana diketahui daerah ini kerap kali menjadi titik konflik antara Israel dan Palestina. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara Israel yang terlibat dalam aksi tersebut.

Serangan tersebut membuat satu jamaah mengalami luka parah. Palang Merah Palestina sudah membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Meski demikian, belum ada informasi soal identitas dan kabar lanjutan dari korban itu.

Aksi serangan ini masih berkaitan dengan insiden pada Ahad (17/2), dimana tentara Israel menutup sementara pintu masuk gerbang al-Rahma. Hal itu membuat jamaah Palestina melakukan protes. Keesokan harinya terjadi bentrokan kedua belah pihak. 
Pintu yang terletak di bagian timur kompleks Masjidil Aqsa ini pernah ditutup Israel pada 2003 silam, namun kemudian dibuka kembali. Akan tetapi pada 2017 pengadilan Israel memutuskan untuk menutup kembali pintu tersebut, meski sesekali dibuka. 

Seorang pengacara Palestina Mohamed Mahmoud mengatakan, otoritas Israel akan mengadili 17 warga Palestina yang ditahan di dalam Masjidil Aqsa.  “17 warga Palestina dipindahkan oleh polisi Israel ke pengadilan untuk diadili," Mohamed Mahmoud.

Sementara seorang Menteri  Palestina untuk Urusan Yerusalem Adnan al-Husseini mengatakan, berusaha untuk menguasai area pintu gerbang al-Rahma. Menurutnya, Israel berupaya untuk mengubah wilayah itu menjadi Sinagog Yahudi.

Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Timur Tengah pada 1967 lalu. Pada 1980, seluruh kota dianeksasi dan diklaim sebagai ibu kota negara Yahudi. Langkah Israel ini tidak pernah diakui  masyarakat internasional. (Red: Muchlishon)
Rabu 20 Februari 2019 7:15 WIB
Pemerintah Pulangkan Pekerja Migran Diah Anggraini dari Yordania
Pemerintah Pulangkan Pekerja Migran Diah Anggraini dari Yordania
Banten, NU Online
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Yordania Diah Anggraini (36) akhirnya kembali ke Indonesia setelah 12 tahun kehilangan kontak dengan keluarganya. Diah Anggraini bersama empat PMI lainnya  tiba di Bandara Soekarno Hatta Senin (18/2) malam dan langsung ke kampung halaman masing-masing. 

"Alhamdulillah, Diah Anggraini telah tiba dengan kondisi sehat. Kepulangan Diah Anggraini membuktikan negara hadir dalam setiap penanganan dan perlindungan PMI," kata Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan Eva Trisiana di Jakarta pada Selasa (19/2).

Hadir menjemput para PMI asal Yordania tersebut antara lain Plt. Kadisnaker Kota Malang, Supranoto; Staf BP3TKI Serang Gunarto; serta Kasi Pra dan Purna Penempatan TKI Kementerian Ketenagakerjaan, Ali Tsabit Kholidi.

Direktur Eva mengungkapkan, kepulangan Diah Anggraini ke Indonesia setelah majikannya bersikap koperatif dengan melunasi pembayaran sisa 1/3 gajinya. Total gaji Diah selama bekerja pada majikannya mencapai sebesar 9.000 USD (setara Rp 126 juta dengan kurs Rp 14.000). 

"Sebelumnya, majikannya di Yordania telah memberikan 2/3 gajinya. Sekarang Diah sudah bisa pulang karena sisa gajinya telah dibayarkan dan denda izin tinggal sudah diselesaikan oleh majikannya, " kata Eva.  

Eva mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama untuk memulangkan Diah Anggraini bersama empat orang pekerja migran lainnya ke tanah air. Menurutnya, pemerintah akan selalu hadir untuk melindungi seluruh pekerja migran. 

"Pemerintah mengutamakan aspek perlindungan bagi pekerja migran. Termasuk juga pekerja migran yang mengalami sakit saat bekerja di luar negeri," kata Eva. 

Diah hilang kontak dengan keluarganya di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur setelah berangkat ke Yordania pada 5 Oktober 2006 lalu melalui PT Safina Daha Jaya. Selama bekerja 12 tahun, Diah tidak memperoleh hak-haknya sebagai pekerja. 

Diah Anggraini bersama Yuyun Indah Purnamasari (NTB), Mulyana Rais, Rusiyah (Banten) dan Arniti (Cirebon) kembali ke tanah air setelah bekerja  negara Yordania antara  8-12 tahun. Kelima pekerja migran Indonesia tersebut kembali ke Indonesia didampingi staf KBRI Amman (Yordania) Gufron. 

"Syukur alhamdulillah saya bisa pulang ke Indonesia. Saya sudah rindu ketemu keluarga di Malang," kata Diah.

Selama bekerja di Yordania, Diah mengaku diperlakukan dengan tidak manusiawi  dan gajinya tidak dibayarkan. Diah berhasil melarikan diri dari rumah majikannnya dan menuju  kantor Kedubes Indonesia di Yordania. 

Plt Kadisnaker Kota Malang, Supranoto menambahkan, Disnaker Kota Malang bertolak ke Jakarta setelah mendapatkan informasi kepulangan Diah ke tanah air. Pemkot Malang bakal mendampingi dan menanggung semua biaya kepulangan Diah sampai ke rumah ibunya di Kotalama.

Terkait pembayaran gaji yang tertunda, Supranoto mengatakan  Diah sudah membuat buku rekening untuk penyelesaian gaji. Hasil mediasi dengan Atase Ketenagakerjaan KBRI Amman dengan majikan, gaji Diah akan dibayarkan. "Setelah lima hari sampai di Malang, gaji akan dikirim ke rekening Diah," kata Supranoto. (Red: Kendi Setiawan)

Selasa 19 Februari 2019 15:30 WIB
Israel Tahan Uang Pajak Milik Palestina Rp 1,9 Triliun
Israel Tahan Uang Pajak Milik Palestina Rp 1,9 Triliun
Yerusalem, NU Online
Pemerintah Israel menahan uang pajak milik Palestina sebesar 138 juta dollar AS atau setara 1,9 tiliur rupiah. Israel berdalih kalau penahanan uang pajak itu sebagai bentuk protes karena Palestina terus memberikan bayaran kepada warganya yang dipenjara di tahanan Israel. Sebagaimana diketahui, warga Palestina yang ditahan di penjara Israel dicap sebagai ‘teroris’ karena menyerang warga Israel. 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengemukakan, jumlah uang pajak Palestina sebesar 1,9 triliun rupiah tahun ini sama besarnya dengan jumlah uang yang tahun lalu dibayarkan Otoritas Palestina kepada warganya yang masih dipenjara di Israel ataupun mereka yang sudah dibebaskan, dan kepada keluarganya. Untuk itu, Netanyahu berupaya untuk mengurangi gaji bagi warga Palestina yang dianggap ‘teroris’ itu.

“Hari ini, saya akan meminta persetujuan kabinet untuk (aturan legislasi) mengurangi gaji teroris dari dana Otoritas Palestina," kata Netanyahu, pada Ahad (17/2) lalu, seperti dikutip laman Reuters, Senin (18/2).

Sesuai kesepakatan perdamaian sementara, Israel mengumpulkan uang pajak untuk Palestina. Uang tersebut nantinya ditransfer ke Otoritas Palestina. Disebutkan kalau jumlahnya mencapai 222 juta dollar AS per bulan. Karena Israel dan Palestina kerap kali bersitegang, maka Israel menggunakan uang pajak itu sebagai ‘senjata’ untuk menekan Palestina. Caranya dengan menahan uang pajak Palestina tersebut. Bahkan, menguranginya. Penahanan uang pajak Palestina tidak hanya dilakukan Israel sekali ini saja.  

Otoritas Palestina menyangkal tuduhan Israel tersebut. Menurut Otoritas Palestina, uang pajak tersebut diberikan kepada warga Palestina yang kehilangan tulang punggung keluarga. Mereka diberikan bantuan berupa uang agar mereka sejahtera. 

“Ini adalah upaya untuk menekan dan memeras kami. Bahkan dengan hanya satu dolar tersisa, kami akan membayarkannya kepada keluarga para martir, para tahanan dan korban luka," kata Wasel Abu Youssef, pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)

Senada dengan PLO dan Otoritas Palestina, seorang aktivis Palestina Mustafa Barghouti menganggap kalau pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai kabinet yang paling rasis di dunia. Menurutnya, apa yang dilakukan Netanyahu tersebut melanggar kesepakatan bersama yang telah ditandatangani Otoritas Palestina dan Israel.

“Keputusan kabinet Israel untuk memotong dana pajak Otoritas Palestina, yang ditarik dari rakyat Palestina, sungguh kejam," kata Mustafa, diberitakan laman kantor berita Anadolu, Selasa (19/2). (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG