IMG-LOGO
Trending Now:
Opini
CATATAN HAUL KE-9 GUS DUR DI SOLO

Jejak-jejak Perjuangan Kemanusiaan Gus Dur

Sabtu 23 Februari 2019 19:27 WIB
Bagikan:
Jejak-jejak Perjuangan Kemanusiaan Gus Dur
Oleh Zastrouw Al-Ngatawi

Siang itu suasana pendopo pesanntren al Muayyad Solo dipadati oleh pengunjung yang ingin mendengar dan menggali pemikiran Gus Dur yang ada dalam Buku "Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka" yang ditulis Dr. Ahmad Suaedi. Meski sudah ditambah tratag (tenda) dihalaman masjid namun tetap saja tempat itu tak mampu menampung jamaah yang datang.

Acara bedah buku yang rangkaian Haul ke 9 Gus Dur di Solo ini tak hanya dihadiri para santri, kyai dan ummat muslim, tapi juga ummat dari agama dan kelompok lain. Diantara yang datang adalah pemimpin gereja beserta ummat Kristen dan Katholik, komunitas Tionghoa, komunitas Fox Populi dan para aktifis  gerakan sosial lainnya. Mereka antusias mendengatkan paparan penulis buku; Ahmad Suaedy dan para narasumber: Dian Nafi' dan Inayah Wahid.

Dalam buku itu Suaedy menjelaskan bahwa Gus Dur telah memberikan paradigma baru dalam menyelesaikan konflik dengan kaum sparatis. Tidak seperti kaum konservatif yang menganggap kelompok sparatis sebagai musuh negara yang harus ditumpas, Gus Dur justru melihat mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang sedang melakukan kritik atas negara. Untuk itu mereka harus diajak dialog secara terbuka dengan mengedepankan pandekatan kemanusiaan.

Pandangan ini tidak hanya berbentuk pemikiran normatif, tetapi Gus Dur relah merealisasikannya dalam laku hidup. Dia memanggil para pemimpin sparatis Papua dan Aceh untuk diajak dialog. Melalui pendekatan ini, menurut Suaedy Gus Dur mampu membangun sikap emphaty dan saling percaya yang selama ini menjadi pemicu timbulnya konflik. Hal ini diperkuat oleh Dian Nafi' yang menyatakan pendekatan politik Melanesia yang digagas dan dijalankan Gus Dur. Pendekatan ini mampu mengangkat harkat dan maratabat ras Melanesia karena disejajarkan dengan warga bangsa Indonesia lainnya. Mereka tidak lagi dianggap sebagai warga bangsa kelas dua.

Gus Dur melakukan ini tidak sekedar basa basi politik, pencintraan atau sekedar menarik simpati publik. Semua itu dilakukan Gus Dur secara tulus sebagai wujud komitmen terhadap nilai dan ajaran agama yg diyakini. Hal ini dibuktikan dengan keberanian  gus Dur mengambil resiko terburuk dan terberat dari keputusannya ini. Sebagaimana dinyatakan Inayah Wahid, bahwa cinta Gus Dur kepada rakyat Papua, Aceh dan bangsa Indonesia melebihi cintanya kepada keluarga dan kelompoknya. Semua ini dilakukan Gis Dur sebagai cerminan dari spirit keislaman yang diyakini.

Dari diskusi ini terlihat secara jelas, politik kemanusian Gus Dur dalam menyelesaikan konflik Aceh dan Papua sebenranya berakar dari khazanah pemikiran kitab-kitab klasik seperti ilmu fiqih, ushul fiqih, tasawuf. Gus Dur telah merealisasikan dan mengaktualisasikan kaidah dan konsep klasik tersebut dalam kebijakan dan laku hidup. Bagi gus Dur berbagai konsep pemikiran Islam klasik pesantren bukan sekedar ajaran normatif yang abastrak  dan bersifat kognitif. Sebaliknya berbagai konsep dan pemikiran kitab klasik itu adalah instrumen praktis dalam menjawab persoalan sosial, politik.

Hal menarik lainnya yang muncul dalam diskusi siang itu adalah, apa yang dilakukan Gus Dur merupakan bentuk nyata sumbangan pesantren dengan segenap nilai dan khazanah keilmuannya dalam dunia politik kontemporer. Dan sumbangan ini ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab problem kebangsaan yang sedang terancam perpecahan akibat kuatnya tarikan formalisme dan fundamentalisme agama (Islam) yang menggerus rasa keadilan dan kemanusiaan. 

Melalui kaidah dan pemikiran keislaman pesantren Gus Dur berhasil mengembangkan pendekatan kemanusiaan dan mengaktualisasikan spirit persaudaraan sebangsa yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Melalui pendekatan kemanusiaan yang bersumber dari kitab klasik Gus Dur mampu menampilkan wajah Islam yang simpatik yang mampu membuat semua orang merasa damai dan tenteram berada di dalamnya, bukan wajah Islam yang garang dan keras yang membuat kompok lain ketakutan dan harus selalu mengalah karena tertekan.

Sampai saat ini jejak perjuangan kamanusiaan Gus Dur ini masih terlihat jelas sebagaimana yang terjadi pada siang itu, ketika semua orang yang berbeda agama, ras keyakinan dan latar belakang sosial bisa kumpul bersama secara bahagia. Kami tak tahu sampai kapan jejak ini akan terus teraskan, karena jejak-jejak ini akan hilang jika kita tak pandai menjaga dan merawatnya.


Penulis pernah menjadi Sekretaris Pribadi KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Tags:
Bagikan:
Sabtu 23 Februari 2019 14:10 WIB
Mengukur Peluang Doa Neno Warisman
Mengukur Peluang Doa Neno Warisman
Ilustrasi dari Facebook Alit Ambara

 Ahmad Rozali

Puisi doa Neno Warisman dalam acara Malam Munajat Akbar 212 di Monumen Nasional yang ditujukan untuk kemenangan kandidat Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menjadi pembicaraan luas di dunia maya mulai dari media sosial, masuk dalam google trend, hingga merembet ke percakapan platform chatting. Malam itu Neno mengatakan dalam doanya “Jika kami dibiarkan kalah, kami khawatir tidak akan ada lagi yang menyembahMu”.

Namun di luar itu kontes politik yang sedang berlangsung saat ini, benarkah jika Prabowo kalah, tidak akan ada lagi yang menyembah Allah SWT? Saya akan menyajikan analisa atas doa Neno Warisman berdasarkan angka-angka sederhana untuk anda.

Dalam analisa sederhana, ada dua alasan mengapa Neno khawatir Allah tidak akan disembah jika Prabowo kalah. Pertama karena kekecewaan politik atas kekalahan Prabowo dan kedua karena presiden terpilih akan merekayasa program sedemikian rupa sehingga penduduk Indonesia tak lagi menyembah Allah.

Baik, mari kita mulai dari yang pertama. Untuk menganalisanya, saya ingin melakukan mulai dengan dua langkah sederhana; pertama kita tentukan populasi umat Islam di Indonesia terlebih dulu. Kedua, kita asumsikan berapa persen pemilih Prabowo Subianto, (dengan asumsi bahwa komposisi pemilih berdasarkan agama pada kedua kubu adalah sama).

Kita mulai dari sensus 2010, di mana prosentase umat Islam di Indonesia sebesar 87,18 persen dari populasi jumlah penduduk.[1] Data BPS termutakhir menyebut bahwa populasi Indonesia tahun 2017 adalah sebesar 261 juta jiwa. Jika angka kita gunakan sebagai populasi terkini maka umat Islam pada 2017 berjumlah sekitar 228 juta jiwa.

Lalu mari kita bagi populasi umat islam ini dengan prosentase pendukung Prabowo berdasarkan sejumlah lembaga survei independen. Secara acak saya mengumpulkan data elektabilitas Prabowo dari tiga lembaga survei yakni Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia dan LSI Denny JA.

Hasilnya, survei Litbang Kompas pada Oktober 2018 menunjukkan bahwa pemilih Prabowo-Sandi mendapat 32,7 persen (sementara Jokowi-Kia Ma’ruf 52,6 Persen). Lingkaran survei Indonesia pada Oktober 2018 merilis bahwa elektabilitas Prabowo-Sandi 28,6 persen (sementara Jokowi-Kiai Ma'ruf 57,7 persen). Sementara itu, Survei LSI Denny JA pada Desember 2018 merilis bahwa elektablitas Prabowo-Sandi Uno 30,6 persen (sementara Jokowi-Kiai Ma'ruf 54,2).

Sederhananya, dari ketiganya, angka elektabilitas Prabowo pada akhir tahun lalu sebesar 30 persen dari penduduk Indonesia. Dari situ kita bisa memperkirakan bahwa jumlah pendukung Prabowo sekitar 68 juta dari 228 juta muslim Indonesia. 

Maka, dari analisa pertama jika yang dimaksud Neno dengan ‘tidak ada yang menyembah-Mu’ karena kekecewaan atas kekalahan Prabowo dalam Pilpres mendatang, maka besar kemungkinan yang dimaksud sebagai kelompok kecewa adalah 30 persen muslim Indonesia yang mendukungnya itu. Sementara sisanya tidak.

Lalu analisa yang kedua, jika yang dimaksud Neno, 'tidak disembahnya Allah' karena Pemerintah yang dipimpin selain Prabowo merekayasa kebijakan sedemikian rupa sehingga membuat umat Islam di Indonesia tak menyembah Allah (Nauzubillah), tetap saja akan ada yang menyembah Allah yakni muslim yang berada di luar Indonesia. Jika merujuk pada Adherenst.com, website yang mengumpulkan dan menginformasikan pemeluk agama didirikan tahun 1998, pada tahun 20012 saat penduduk dunia berjumlah 7,1 miliar orang, pemeluk agama Islam sebesar 1.8 miliar atau sebesar 24 persen dari populasi dunia. 

Secara pribadi saya berkeyakinan bahwa: Pertama, pemilih Prabowo tidak akan terganggu keimanannya sampai 'tidak menyembah Allah' hanya karena kandidat Presiden yang diusungnya kalah dalam Pilpres. Kedua, mustahil sekali pemerintah yang dipimpin selain Prabowo akan melakukan rekayasa sedemikian jahat sehingga membuat orang memutuskan tidak menyembah Allah. Ketiga, mayoritas populasi pemeluk Islam di muka bumi yang berjumlah 1.8 miliar tidak terpengaruh dengan Pilpres di Indonesia, sehingga ekstrimnya, apapun yang terjadi di Indonesia, pemeluk Allah akan tetap ada di muka bumi.

Kesimpulan saya, apa yang dikatakan Neno Warisman hanyalah ancaman kosong yang tidak memiliki landasan. Apalagi jika mengingat betapa semangatnya para kiai NU dalam menyebarkan Islam hingga pelosok negeri, masa depan Islam di Indonesia masih sangat cerah. Merujuk pada apa yang sering dikatakan ulama NU, selama NU masih ada Insyallah Islam akan terus lestari di Indonesia. Wallahu A'lam.


Redaktur NU Online

 


[1] Populasi Indonesia 2010  237.641.326, pemeluk islam 207.176.162 (Sensus 2010)

Senin 18 Februari 2019 5:30 WIB
Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama 4.0
Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama 4.0
Rakornas LPTNU di Bandung 2019
Oleh Alfin Mustikawan

A new chapter begins (Kasali, 2017) begitulah peringatan yang pernah disampaikan Steve Jobs kepada kita semua seperti yang dicuplik oleh Rhenald Kasali dalam bukunya Distruption. Sebuah era baru yang benar-benar baru telah dimulai, dimana perubahan terjadi begitu cepat, melejit tanpa sekat. Anomali seakan tidak mampu diprediksi lagi, jikalau dulu dinamika berjalan dengan linear dan teratur akan tetapi saat ini  dinamika telah berjalan dengan begitu kompleks. 

Digitalisasi terjadi dalam segala aspek terjadi disekitar kita, bahkan terdapat pergeseran kebutuhan dasar manusia zaman now yaitu dari kebutuhan fisik ke kebutuhan komunikasi, sehingga batrei dan kuota internet menjadi sebuah kebutuhan dasar baru dalam era distrupsi teknologi atau revolusi industri 4.0 seperti yang terjadi saat ini.

Perubahan zaman yang sedemikian itu tentu membawa dampak yang signifikan pada segala aspek kehidupan, termasuk pada Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU). Peter Drucker (1997) pernah meramalkan universitas akan mengalami krisis yang mendalam dan tidak bisa bertahan lagi karena tidak mampu memenuhi harapan penggunanya. Sebuah ramalan yang bisa dibilang terlalu berlebihan, namun apabila dipikir secara jernih dan mendalam ramalan tersebut tentu ada benarnya bila kita melihat kondisi perguruan tinggi kita terutama LPTNU di Indonesia dewasa ini.

LPTNU di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 200 perguruan tinggi. Namun, dari sekian banyak LPTNU tersebut, masih belum ada satupun LPTNU yang memiliki akreditasi A atau unggul dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan yang ada masih dalam kategori akreditasi B dan C serta masih banyak pula yang belum terakreditasi. Capaian akreditasi tersebut merupakan parameter umum yang menggambarkan mutu LPTNU.

Untuk mendapatkan Akreditasi unggul tersebut, diperlukan kerja keras dan konsistensi tinggi dalam melaksanakan sistem manajemen yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perundangan yang berlaku, dan tentu juga harus menjauhkan diri dari pola pikir pragmatis yang simsalabim satu malam langsung jadi. Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang sungguh-sungguh merupakan harga yang harus dibayar oleh setiap PT untuk bisa mendapatkan pengakuan dari sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau Akreditasi yang unggul. Akreditasi PT harus dimaknai seperti wajah berseri-seri dan bersinar secara alami akibat selalu terkena air wudhu, dan bukan seperti wajah polesan make up yang tebal. SPMI merupakan wudhu dalam penjaminan mutu di LPTNU sebagai prasyarat tercapainya mutu pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan zaman dengan melahirkan lulusan dengan kualitas unggul di era revolusi industri 4.0.

Pendidikan Tinggi 4.0
LPTNU sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki platform Ahlusunnah wal Jamaah an-nahdliyah memiliki  peran yang tidak ringan dan sangat strategis dalam melahirkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam aspek ilmu dan agama serta mampu berperan aktif dalam situasi dan kondisi terkini. Dengan asumsi yang terbangun di atas, menjadi sebuah keniscayaan LPTNU harus berbenah secepatnya dalam beberapa aspek.

Pertama, penguatan kelembagaan, karena hal  tersebut merupakan aspek yang fundamental untuk menjadikan lembaga yang sehat secara institusional. Pengembangkan sistem pengelolaan perguruan tinggi yang sesuai dengan karakteristiknya serta memiliki akselerasi yang cepat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penerapan SPMI dan SPME adalah keniscayaan untuk membangun kelembagaan tersebut.

Kedua, reorientasi kurikulum, kurikulum pendidikan harus didesain untuk bisa berkembang dan fleksibel dan membuka peluang seluasnya-luasnya untuk setiap saat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman sesuai dengan kekhasan masing-masing. LPTNU dalam hal ini juga wajib merawat kekhasan tersebut. Pemerintah telah menetapkan kerangka kualifikasi nasional yang wajib dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tersebut, agar lulusan LPTNU bisa bersaing dan diterima di masyarakat. Selain itu digitalisasi pembelajaran sebagai penerjemahan kurikulum LPTNU juga wajib dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan.

Ketiga, melek literasi, menghadapi revolusi industri 4.0 agar lulusan bisa kompetitif perlu penyiapan agar lulusan tidak hanya melek dengan literasi lama terkait dengan membaca, menulis dan berhitung. Akan tetapi dibutuhkan literasi baru (Aoun, MIT, 2017) menyangkut kemampuan untuk membaca, analisis dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital, lalu kemampuan untuk memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti coding, artificial intelegence, & engineering principles (literasi teknologi) dan yang terakhir yaitu pemahaman tentang nilai-nilai humanities, komunikasi dan desain (literasi manusia).         

Sekali lagi, ikhtiar untuk mewujudkan LPTNU yang ideal seperti yang digambarkan diatas, tentu membutuhkan kerja keras, kerja sama, fokus, pikiran terbuka dan istiqomah yang melibatkan berbagai pihak. Dengan begitu LPTNU akan memiliki peran optimal dan mampu menembus batas (infinix) di era revolusi industri 4.0. Wallahua’lam


Penulis adalah Ketua Desk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) LPTNU PBNU 






 

Senin 18 Februari 2019 1:0 WIB
Kebebasan Mimbar dalam Masyarakat Muslim yang Kurang Terstruktur
Kebebasan Mimbar dalam Masyarakat Muslim yang Kurang Terstruktur
Oleh: Achmad Murtafi Haris

Dalam orasinya, seorang penceramah terkadang mengeluarkan seruan demi membela kepentingan  Islam. Timbul pertanyaan di sini, apakah yang tidak mengikuti ajakannya berarti tidak membela Islam? Apakah mereka yang tidak mengikutinya tergolong lemah iman atau bahkan munafik seperti kata sang penceramah? 

Secara faktual, sang dai berpidato dalam sebuah forum yang dihadiri oleh jamaah dalam bilangan tertentu dan di luar sana terdapat banyak forum serupa dengan penceramah dan  seruannya masing-masing. Artinya, setiap penceramah berada pada lingkupnya dan penceramah yang lain juga berada pada lingkupnya. Seruan yang keluar dari masing-masing berada dalam tataran yang sama tanpa yang satu mampu menggugurkan yang lain. 

Pengguguran bisa terjadi manakala ia berada di bawah payung sebuah organisasi. Jika demikian, maka posisi sang penceramah dalam organisasi  menentukan bobot seruan. Jika yang menyampaikan adalah pemimpin tertinggi, tentu berbeda dengan yang di bawahnya. Seruan itu pun masih harus menempuh prosedur  organisasi, jika ingin menjadikannya kewajiban organisasi yang harus dilaksanakan oleh segenap anggota. Sedangkan yang bukan anggota tidak berkewajiban melaksanakannya. 

Dengan demikian seruan atau ajakan apa pun seorang penceramah, berlaku sangat terbatas. Ia hanya berlaku bagi jamaah atau santri yang menganggap sang penceramah sebagai patron atau figur panutannya saja.

Adanya ucapan bahwa yang tidak mengikuti seruannya sebagai munafik paling banter hanya berlaku internal kelompok pengajian. Sedangkan bagi umat Islam yang lain, yang tidak mengikuti pengajian tersebut, ancaman munafik itu tidak berlaku.  Artinya, mayoritas umat Islam tidak tergolong munafik dengan tidak menjalankan seruan tersebut. Seruan tersebut tidak lebih dari sekadar aspirasi kelompok yang jauh dari bisa disebut mewakili umat. 

Dari sisi pergaulan sosial yang menuntut keharusan menjaga hubungan baik antara satu dengan yang lain, tuduhan munafik adalah ucapan yang tidak bertanggung jawab. Ia tidak memikirkan dampak yang diakibatkan dari ucapannya yang bisa mengakibatkan kekisruhan masyarakat. Mereka yang tidak setuju dengan seruan tersebut tentu tersakiti perasaannya. Sebutan munafik sangat merendahkan derajat seorang Muslim di mana dalam agama disebutkan bahwa orang munafik tiada lain tempatnya kecuali di intip neraka. Sesuatu yang dimungkinkan bagi yang bersangkutan (penceramah) diperkarakan secara hukum oleh pihak yang dirugikan.

Munculnya materi ceramah yang intoleran terhadap perbedaan pandangan dan menyerang kelompok lain adalah fakta sosial yang patut mengundang perhatian khusus. Fakta sosial tidak berdiri sendiri. Ia terbangun oleh faktor internal dan eksternal yang menjadikannya abai terhadap perasaan orang atau kelompok lain. Dari sisi internal, ia menunjukkan lemahnya kohesi umat Islam Indonesia. Kohesi atau daya perekat yang hilang itu menjadikan mereka berpisah satu sama lain sehingga sebuah pandangan tidak dipertimbangkan dampak negatifnya terhadap yang lain. Sebuah kelompok yang meyakini kebenaran pandangannya dan memasarkannya tanpa pandang bulu mengabaikan adanya pandangan lain yang berseberangan. 

Kohesi yang lemah menunjukkan lemahnya struktur sosial umat Islam Indonesia. Struktur yang sejatinya mampu mengendalikan umat berdasarkan divisi pemimpin dan pengikut dan hirarki sosial keagamaan, tidak berjalan. 

Struktur meniscayakan adanya hirarki patronistik yang seharusnya membuat seorang dai mempertimbangkan keberadaan ulama yang lebih tinggi darinya yang tidak bisa diabaikan. Seorang penceramah, siapa pun dia, memiliki figur yang lebih tinggi darinya sehingga tidak mungkin baginya sembarangan menyampaikan sesuatu karena adanya kontrol sosial. 

Seorang penceramah yang kerap menyampaikan pernyataan keras dan menyerang kelompok lain, bahkan dengan makian yang sangat tidak beradab, menunjukkan ketidaktahuannya   berada dalam  struktur sosial yang mau tidak mau menempatkannya pada tingkat dan fungsi sosial tertentu bersama yang lain.  Tuna struktur sosial itulah yang membuatnya serampangan dan tidak  mempertimbangkan kepatutan sosial.

Indonesia dengan kondisi masyarakat yang sangat plural menjadi tantangan berat akan terbangunnya struktur sosial keagamaan yang baik. Pluralitas yang tinggi lintas agama, ideologi, suku, ras dan bahasa berpotensi menimbulkan silang sengkarut struktur sosial. Lemahnya struktur Islam di antaranya karena ia harus berbagi dengan struktur sosial yang lain. Dalam hal ini menjadi jamak kalau kemudian struktur sosial keagamaan tidak kokoh sehingga banyak individu atau kelompok (agency) yang melompat dan memposisikan diri di atas bak paduka raja yang berhak bertitah. Padahal, dia sebenarnya di bawah dan harus patuh kepada atasannya. 

Lemahnya struktur sosial umat Islam dan apa yang diakibatkan darinya berupa ketegangan pemikiran hingga konflik fisik perlu menyadarkan kita akan akan perlunya membangun tatanan sosial keagamaan yang baik. Tanpa adanya langkah kongkret yang mengarah ke sana, umat Islam Indonesia akan rentan terhadap problem disharmoni sosial yang tidak mustahil akan menggiring pada disintegrasi dan luluh lantaknya umat.

Kemajemukan dan demokrasi yang telah menjadi konsensus bersama menghadapi tantangan berat dalam membangun tatanan sosial. Hal ini lantaran bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian yang sangat fundamental  dalam praktik kemajemukan dan demokrasi. Tanpanya, maka masyarakat tidak lagi majemuk  dan tidak lagi demokratis. Persis seperti negara yang memberlakukan satu paham dominan sementara yang berseberangan marginal. Ketika kebebasan mimbar dijunjung dan dipraktikkan dalam  kehidupan masyarakat  berkohesi rendah, maka beban berat harus dipikul untuk sebuah idealitas. Kerja ganda oleh pemerintah dan masyarakat sipil  harus dilakukan. Mereka harus rajin mempertautkan pelbagai anasir masyarakat yang berbeda melalui dialog lintas kelompok dan golongan dan kegiatan literasi  kewarganegaraan.  Otherwise, bangunan sosial yang rapuh itu akan runtuh oleh beban berat kebebasan yang tidak terkendali.

Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.


 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG