IMG-LOGO
Fragmen

Konferensi Ulama 1954: Cara Ulama Hadapi Pemberontak Atas Nama Agama

Senin 25 Februari 2019 3:0 WIB
Bagikan:
Konferensi Ulama 1954: Cara Ulama Hadapi Pemberontak Atas Nama Agama
Sejak akhir 1940, pemimpin Darul Islam (DI) menyatakan bahwa kepemimpinan Soekarno tidak islami. Di sisi lain, mereka telah mendirikan negaranya sendiri. NU, menurut Greg Fealy pada buku Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967, sebetulnya ingin sekali menggunakan pendekatan nonmiliter untuk melawan pemberontakan itu. 

Karena itulah, NU, memutuskan untuk menggunakan hukum Islam untuk menghadapinya. Kiai Masykur misalnya, tokoh NU yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Agama, meminta ulama-ulama di daerah untuk membujuk orang yang memberontak atas nama agama tersebut.

Namun, gerakan mereka tidak berhenti. Maka, pada 1953, NU merespons semakin gencarnya propaganda DI melalui usulan agar presiden diberi gelar amirul mukminin (pemimpin orang-orang yang beriman). Cara ini, menurut Greg, ditolak oleh Masyumi. 

Kemudian Menteri Agama KH Masykur yang berada di Kabinet dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengadakan Konferensi Ulama 3 sampai 6 Maret 1954, di Cipanas Bogor Jawa Barat. Salah satu hasil Konferensi itu adalah menetapkan Soekarno sebagai waliyyul amri (pemegang pemerintahan), adl dlaruri bi syaukah (dalam keadaan dharuri, belum dipilih rakyat) atau pemegang kekuasaan sementara de facto

Wakil Perdana Menteri saat itu KH Zainul Arifin (tokoh NU) berdasarkan Konferensi Ulama itu menyatakan bahwa, “presiden, pemerintah, dan parlemen”, keberadaan mereka sah dan otoritas mereka harus dipatuhi. Dengan demikian, bagi yang memberontak terhadap pemerintah sudah jelas hukumnya. 

Dalam pembekalan yang diberikan kepada para peiabat senior di Kementerian Agama dalam kaitannya dengan masalah waliyul Amri, KH Masykur juga menjelaskan bahwa pemberian gelar itu adalah inisiatif melakukan kampanye anti-DI. 

Selepas kegiatan tersebut, para peserta konferensi alim ulama berdoa bersama presiden soekarno. Selepas itu mengadakan konferensi pers. Menurut Greg, pada konferensi itu dinyatakan pemberian gelar waliyul amri bukan untuk Soekarno, tapi untuk pemegang jabatan presiden. Siapa pun itu. Karena kebetulan saat itu Soekarno yang menjadi presiden, maka ia yang mendapatkannya. Namun, menurut Greg, di koran-koran waktu itu perbedaan tersebut diabaikan pemberitaan. 

Pada konferensi itu, NU mengirimkan delegasinya yang dipimpin KH Wahab Hasbullah. Sebelumnya, Kiai Wahab juga mengikuti kegiatan pra-konferensinya di Jakarta yang dihadiri Perti dan Muhammadiyah. Pada saat itu telah dikemukakan istilah waliyyul amri adl dlaruri bi syaukah. Tiga ulama Muhammadiyah, menurut Greg, tidak sepakat dengan istilah itu. Karena itulah mereka meninggalkan forum tersebut. 

Konferensi Ulama tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan NU. Namun, tokoh-tokoh NU terlibat di dalamnya, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta. Menurut Abdul Mun'im Dz, kegiatan tersebut bisa dikatakan sebagai Munas Umat Islam karena diikuti para ulama dari seluruh provinsi waktu itu, kecuali dari DI Yogyakarta. 

Munas yang diselenggarakan NU dan ini biasanya berbarengan dengan Konferensi Besar, pertama kali dilakukan pada tahun 1981 di Kaliurang, Yogyakarta. Masalah-masalah yang dibicarakan, selain mengukuhkan KH Ali Maksum sebagai Rais Am, juga memutuskan persoalan-persoalan yang dijawab peserta Munas, di antaranya: bayi tabung, cangkok mata, bank mata, cangkok ginjal dan jantung, dan lain-lain. 

Munas berikutnya diadakan di Situbondo pada 1983. Dalam munas bersejarah ini diputuskan Deklarasi Situbondo, yang merespons tentang Pancasila. Setelah itu, Munas diadakan di Cilacap tahun 1987; di Bandar Lampung tahun 1992 yang memutuskan sistem pengambilan hukum di lingkungan NU boleh menggunakan pola manhaji dengan syarat-syarat tertentu; di Bagu, Lombok Tengah, NTB tahun 1997; dan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta tahun 2002; serta Munas 2012 di Kempek, Cirebon. Dan yang terbaru dilaksanakan di Lombok tahun 2017. (Abdullah Alawi)

Bagikan:
Senin 25 Februari 2019 18:0 WIB
Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar dan Perjuangan Laskar Hizbullah
Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar dan Perjuangan Laskar Hizbullah
Beberapa hari lagi, tepatnya 27 Februari, belasan ribu orang terdiri dari kiai dan warga NU akan mendatangi Kota Banjar, Jawa Barat. Mereka akan berkumpul di satu titik, yaitu di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari. Mereka akan mengikuti Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di tempat itu. 

Menurut penelusuran NU Online, pesantren tersebut bermula dari perjuangan seorang kiai muda bernama Marzuki Mad Salam (wafat tahun 1968 dalam usia 93 tahun). Ia berasal dari Grumbul Kelawan, Desa Gung Agung, Kecamatan Bulus, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 

Ia merupakan kiai yang turut merasakan keprihatinan umat Islam saat penjajahan kolonial Belanda. Namun, ia tak bisa berbuat banyak, selain memohon kepada Allah SWT, memperbanyak doa dan mujahadah. Pada suatu ketika ia mendapat petunjuk bahwa dia harus keluar dari lingkungan mencari tempat yang tepat untuk nasrul ’ilmi wad da’wah islamiyah. 

Hal tersebut ia lakukan di beberapa tempat di antaranya Gombong, Tambak, Sitinggil dan lain lain. Dengan izin Allah SWT, ia sampai di Citangkolo sekarang pada tahun 1911. Tempat tersebut merupakan hutan belantara yang konon angker dan banyak binatang buas. Di tempat tersebut sebelumnya ada 3 keluarga dari Manonjaya, Rancah, Cineam Tasikmalaya. Tapi kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut. 

Pada 10 Muharam 1911 Kiai Marzuki Mad Salam mendirikan mushala panggung ukuran 2x3 meter. Pada tahun 1916, ia memboyong keluarganya dari Grumbul ke Citangkolo dengan membawa bayi laki-laki berumur 100 hari bernama Badrun, putra keenamnya. Karena membawa keluarganya, ia memperbaiki mushalanya, yang semula panggung itu menjadi lemprakan atau lesehan dengan ukuran 5x9 meter.

Tahun 1923 mushala itu pun diperbaiki menjadi masjid jami’ dengan penunjukan dari Sinuhun Bupati Tasikmalaya tahun 1926. Pada saat itu, ia mulai dikenal sebagai pemuka agama sehingga pemuda-pemudi terdekat menjadi santri kalong. Hal itu menjadi permulaan berdirinya Pondok Pesantren Citangkolo sekarang. Saat itu, aktivitas mengajar dibantu putranya, Kiai Mad Sholeh (wafat tahun 1950) dan seorang menantunya. 

Pada masa prakemerdekaan sampai dengan tahun 1950-an, masjid dan pondok pesantren Citangkolo menjadi basis pergerakan membantu para pejuang merebut kemerdekaan dari tangan kolonial Belanda. Dengan semangat Aswaja dan senjata bambu runcing yang telah disuwuk kiai, mereka bergabung dengan laskar Hizbullah yang dikomandani anaknya sendiri, seorang kiai muda, Badrun Bin Marzuki. Wilayah pergerakan Kiai Badrun meliputi Ciamis, Tasikmalaya, dan daerah sekitarnya.

Pergerakan Badrun menyebabkan masjid dan pesantren menjadi sasaran tembak meriam Belanda yang dibidikan dari Banjar. Pasukan Belanda melakukan itu karena pasukan Hizbullah menggulingkan kereta api di jembatan Cibeureum, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman. Letaknya 1,5 km sebelah utara pondok pesantren Citangkolo. 

Dalam situasi seperti itu, Kiai Badrun masih sempat mengatur waktu dan strategi agar perjuangan ayahnya, KH Marzuki Mad Salam, dalam nasrul’ilmi wad da’wah islamiyah. Ia sempat berguru ke beberapa pesantren dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal itu ia jalani sejak zaman prakemerdekaan sampai tahun 1950-an.

Pondok terakhir yang didatangi Kiai Badrun adalah Kesugihan Cilacap yang dipimpin oleh KH Badawi Hanafi pada tahun 1948. Ia kemudian dijadikan menantu pada tahun 1950 oleh pemimpin pesantren tersebut. Saat itu ia mengubah namanya menjadi Abdurrohim. Perkawinannya dengan putri kiai tersebut, Allah mengkaruniainya putra 13 orang. Namun  yang hidup sampai dewasa hanya ada 8 orang. (Abdullah Alawi)

Ahad 24 Februari 2019 2:0 WIB
KH Zainul Arifin, Tokoh NU Melanglang Buana Bersama Sukarno
KH Zainul Arifin, Tokoh NU Melanglang Buana Bersama Sukarno
KH Zainul Arifin selaku Ketua DPRGR di Museum Diorama Arsip Nasional RI, Jakarta
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, menyimpan banyak video-video bersejarah negeri ini, termasuk koleksi video perjalanan kenegaraan Presiden Sukarno dan rombongan ke mancanegara. 

Perjalanan langlang buana utamanya banyak dilakukan Sukarno usai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Misi utama muhibah terpenting merealisasikan persahabatan dengan negara-negara Asia- Afrika sesuai dengan prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung.

Menyongsong peringatan Haul ke 56 pahlawan kemerdekaan nasional KH Zainul Arifin tanggal 2 Maret mendatang, saya melakukan penelusuran atas arsip media baru atau "arsip non-tekstual bermedia kertas". Salah satu temuan menarik adalah kumpulan video tanpa suara kunjungan rombongan kenegaraan Presiden Sukarno ke beberapa negara di Afrika dan Eropa pada tahun 1956 dimana Zainul Arifin tampak termasuk dalam rombongan.

Lawatan bertema Muhibah Membangun Jembatan Persahabatan meliputi negara-negara: Bulgaria, Rumania, Austria, Mesir, Nigeria, Nigeria, Guinea, Maroko, Tunisia, Portugal dan Yugoslavia.

Yang paling menonjol sejarahnya adalah kunjungan ke Maroko, negeri di Benua Hitam yang begitu mengagumi Bung Karno. Tuan rumah Raja Muhammad mendeklarasikan bangsa Indonesia sebagai "saudara bangsa Maroko" sehingga orang Indonesia bisa kapan saja datang ke Maroko tanpa kerepotan mengurus visa. 

Sukarno mengumumkan hal yang sama bagi warga Maroko yang berkunjung ke Indonesia sebagai balasan. Selain itu, Raja Muhammad juga meresmikan jalan utama di ibukota Maroko, Rabat dengan nama Jalan Sukarno. Bung Karno kemudian menamakan salah satu jalan utama di Jakarta sebagai Jalan Cassablanca.

Kedatangan rombongan kenegaraan Indonesia dipimpin langsung Presiden Sukarno dari Guinea disambut langsung oleh Raja Muhammad dan Putra Mahkota Moulay Hassan (ayah dari raja Maroko sekarang) di bandara dengan upacara kebesaran militer. Kemudian, sepanjang jalan menuju Istana Villa Darussalam rakyat memadati kiri-kanan jalan. Di istana raja pasukan berkuda menyambut resmi.

Keesokan hari, ditemani Pangeran Moulay rombongan menuju Marakesh dimana para petinggi sipil dan militer kerajaan siap menyambut. Usai tur keliling kota, Pangeran menjamu makan siang rombongan secara  adat setempat. Acara berlangsung di bawah tenda-tenda besar berlapis karpet dengan peserta jamuan duduk bersila di atasnya. Hidangan utama daging kambing panggang dihidang di atas nampan-nampan. Sebagai hiburan disajikan tarian tradisional Maroko dan pertunjukan akrobatik.

Kembali ke ibu kota, ganti Raja Maroko menyambut rombongan di sekitar kolam istana yang indah dan megah disambung dengan jamuan resmi kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Sukarno menghadiahi Raja cinderamata berupa wayang, keris dan lukisan. Acara ditutup dengan upacara terpenting dalam misi muhibah yakni penandatanganan persetujuan persahabatan sesuai dengan prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung.

Hari terakhir, setelah meresmikan Jalan Sukarno di tengah kota Rabat, rombongan menuju bandara untuk melanjutkan muhibah menuju Lisbon, Portugal. (Ario Helmy) 
Sabtu 23 Februari 2019 1:0 WIB
Sejarah Munas Alim Ulama dari Masa ke Masa
Sejarah Munas Alim Ulama dari Masa ke Masa
Musyawarah Nasional Alim Ulama atau biasa disingkat Munas Alim Ulama, merupakan forum pertemuan yang diselenggarakan PBNU untuk membahas masalah keagamaan. Pada mulanya, kegiatan tersebut sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. 

Namun, menurut Sekretaris Jenderal PBNU H Helmy Faishal Zaini, sejak Muktamar NU ke-32 di Makassar pada 2010, diputuskan bahwa Munas yang biasanya diselenggarakan bersamaan dengan Konferensi Besar NU, harus dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode kepengurusan.  

Menurut Ensiklopedia NU, dari sisi peserta, Munas Alim Ulama dapat mengundang tokoh-tokoh alim ulama Ahlussunnah wal Jama’ah dari dalam maupun dari luar pengurus NU, terutama tokoh pengasuh pesantren, dan dapat pula mengundang tenaga ahli yang diperlukan. Sementara berdasar hasil keputusannya, Munas tidak dapat mengubah AD/ART, keputusan muktamar, dan tidak mengadakan pemilihan pengurus. 

Dalam sejarah NU, masih menurut Ensiklopedia NU, Munas diadakan pertama kali di Kaliurang tahun 1981. Masalah-masalah yang dibicarakan, selain mengukuhkan KH Ali Maksum sebagai Rais Am, juga memutuskan persoalan-persoalan yang dijawab peserta Munas, di antaranya: bayi tabung, cangkok mata, bank mata, cangkok ginjal dan jantung, dan lain-lain. 

Munas berikutnya diadakan di Situbondo pada 1983. Dalam munas bersejarah ini diputuskan Deklarasi Situbondo, yang merespons tentang Pancasila. Setelah itu, Munas diadakan di Cilacap tahun 1987; di Bandar Lampung tahun 1992 yang memutuskan sistem pengambilan hukum di lingkungan NU boleh menggunakan pola manhaji dengan syarat-syarat tertentu; di Bagu, Lombok Tengah, NTB tahun 1997; dan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta tahun 2002; serta Munas 2012 di Kempek, Cirebon. Dan yang terbaru dilaksanakan di Lombok tahun 2017. 

Menurut sejarawan NU H Abdul Mun’im Dz, Munas Alim Ulama sebenarnya dilakukan pada tahun 1954 di Cipanas, Bogor, Jawa Barat. Namun, peserta Munas itu adalah organisasi-organisasi Islam, kecuali Muhammadiyah. Posisi NU saat itu adalah pelopor Munas. Dengan demikian, Munas tahun 1954 bisa dikatakan sebagai Munas umat Islam, minus Muhammadiyah. 

Konteks Munas tahun 1954 adalah respons ulama-ulama terhadap gerakan sebagian umat Islam yang merongrong pemerintahan di bawah Presiden Soekarno yang dinilai tidak sah secara hukum Islam. Terutama dari Pimpinan Darul Islam (DI) Kartosuwiryo yang mengklaim diri sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam di "negara Islam" yang dideklarasikannya. 

Munas itu melahirkan gelar waliyyul amri ad-dlaruri bis syaukah untuk Soekarno yang intinya menegaskan posisi presiden Indonesia (Soekarno) sebagai pemimpin yang sah berdasarkan agama Islam.

Khoirul Amam dalam catatannya di NU Online berjudul Waliyul Amri 1954: Penyerahan Kedaulatan Itsbat Ramadhan kepada Pemerintah mengatakan, keputusan ini merupakan kelanjutan dari Keputusan Muktamar NU sebelum proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di Banjarmasin pada tahun 1936. 

Pada muktamar pertama kali di luar Jawa tersebut, para kiai mencari jawaban dari pertanyaan Indonesia (Hindia Belanda) menurut ajaran Islam? 

Para kiai waktu itu berpendapat bahwa Hindia Belanda adalah darus salam karena pernah ada kerajaan-kerajaan Islam, kemudian saat itu direbut kaum kafir penjajah (Belanda). Pendapat mereka berasal dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. (Abdullah Alawi)


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG