IMG-LOGO
Nasional
MUNAS-KONBES NU 2019

Legalitas Negara Bangsa Jelas dalam Syariat Islam

Kamis 28 Februari 2019 15:15 WIB
Bagikan:
Legalitas Negara Bangsa Jelas dalam Syariat Islam
Ilustrasi (Ist.)
Banjar, NU Online
Negara bangsa menjadi salah satu bahasan dalam komisi maudluiyah Musyawarah Nasioanl (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2019. Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur Ahmad Muntaha menyampaikan bahwa negara bangsa legal secara syariat Islam.

“(PWNU) Jawa Timur memandang negara bangsa menemukan legalitasnya secara jelas dalam syariat Islam,” kata Muntaha di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2).

Ia berargumentasi bahwa hal yang paling penting dalam suatu persoalan siyasah (politik) adalah kemaslahatannya.

Siyasah yang penting bisa mengarahkan masyarakat menuju kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudlaratan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muntaha juga mengungkapkan bahwa negara bangsa merupakan wasilah tandzimiyah, wasilah pengelolaan masyarakat, bukan sebagai tujuannya.

“Atas dasar yang selaras, maka Islam laa yaqbal itiraf, tidak alergi dengan pengelolaan kemaslahatan negara teritorial,” terang Muntaha.

Muntaha juga menjelaskan bahwa sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang membentuk negara multiagama dengan kesatuan umat di hadapan bangsa lain, Indonesia juga menerima kenyataan yang sama. Rais 'Aam PBNU 1984-1991 KH Achmad Shiddiq mengambil spirit Piagam Madinah dalam rumusan trilogi persaudaraannya.

“Ternyata benar, dalam piagam Madinah itu dibangun berdasarkan perasaan yang sama cita yang sama tujuan yang sama untuk menjadi negara bangsa,” ungkapnya.

Mengutip Syekh Adnan Al-Afyouni, mufti Damaskus, Muntaha menyatakan bahwa berdasarkan prinsip Piagam Madinah yang menjadi spirit dunia dalam konteks sekarang sangat relevan. Negara bangsa yang dibangun oleh negara modern, lanjutnya, pada prinsipnya muwathanah, tidak memandang latar belakang primordial.

“Al-muwathanah bagian dari dasar atau implementasi syariat Islam yang bisa dirujukkan dalilnya,” pungkasnya. (Syakir NF/Muhammad Faizin)
Bagikan:
Kamis 28 Februari 2019 23:50 WIB
Beda Darul Islam dan Daulah Islamiyah Menurut KH Afifuddin Muhajir
Beda Darul Islam dan Daulah Islamiyah Menurut KH Afifuddin Muhajir
Banjar, NU Online
Ulama asal Situbondo, Jawa Timur KH Afifuddin Muhajir menjelaskan perbedaan antara istilah Darul Islam dengan Daulah Islamiyah. Pembahasan tersebut mengemuka ketika para kiai membahas konsep negara, kewarganegaraan, dan hukum negara dalam Bahtsul Masail Maudluiyah Munas dan Konbes NU 2019.

“Darul Islam itu merujuk pada wilayah Islam, sedangkan Daulah Islamiyah lebih pada kekuasaan politik,” ujar Kiai Afifi, Kamis (28/2).

Selain membahas persoalan negara, forum Bahtsul Masail ini juga membahas posisi Non-Muslim dalam kehidupan berbangsan dan bernegara. Karena sebagian kelompok tetap menganggap bahwa Non-Muslim ialah kafir sehingga perlu dibahas serius.

“Kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis,” kata salah satu pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah KH Abdul Muqsith Ghozali.

Para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, akan tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurutnya, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan Non-Muslim di dalam sebuah negara.

“Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain,” terangnya.

Meskipun demikian, kesepakatan tersebut bukan berarti menghapus kata kafir. Penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia rasanya tidak bijak. 

“Tetapi memberikan label kafir kepada warga Indonesia yang ikut merancang desain negara Indonesia rasanya kurang bijaksana,” kata Kiai Moqsith.

Pembahasan ini dilakukan mengingat masih adanya sebagian warga negara lain yang mempersoalkan status kewargaan yang lain. 

“(Mereka) memberikan atribusi teologis yang diskriminatif dalam tanda petik kepada sekelompok warga negara lain,” kata Kiai Moqsith. (Fathoni)
Kamis 28 Februari 2019 23:30 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
IPPNU Ajak Masyarakat Stop Pernikahan Anak
IPPNU Ajak Masyarakat Stop Pernikahan Anak
Halaqah kerja sama LKKNU dan IPPNU
Kota Banjar, NU Online
Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) bersama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menggelar halaqah di arena Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2019. Kegiatan digelar di Masjid Jami Baitul Muttaqin, Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2).

Menurut Magfiroh Hamid, berdasar banyak data bahwa pernikahan anak lebih berdampak negatif pada banyak hal secara sosial, kesehatan, ekonomi dan masa depan. "Misalnya tingkat perceraian tinggi, depresi, ketidaksiapan biologis yang merembet pada hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan masyarakat," kata Dewan Pembina Pimpinan Pusat IPPNU ini.

Usia anak masih belum siap dalam berumah tangga. Maka, IPPNU dan LKKNU perlu bersinergi dalam membangun masyarakat. "Selain itu, peradaban baru menuju bangsa yang kuat dengan kampanye stop pernikahan anak," jelasnya.

IPPNU perlu mempersiapkan kadernya dengan pemahaman yang utuh tentang pernikahan dari pendidikan pra nikah, menikah hingga usai menikah.

"Maka, kematangan pendidikan, mental spiritual serta psikologis adalah hal yang utama sebagai fondasi pernikahan," pungkasnya. (Rof Maulana/Ibnu Nawawi)

Kamis 28 Februari 2019 23:15 WIB
Terkait Sampah, Lembaga Pendidikan Belum Aplikatif
Terkait Sampah, Lembaga Pendidikan Belum Aplikatif
Banjar, NU Online
Direktur Bank Sampah Nusantara Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Fitri Aryani mengatakan persoalan dalam menangani masalah sampah di Indonesia harus dimulai dari dunia pendidikan.

Menurut dia, di pesantren atau lembaga pendidikan umum pun mengenal kebersihan sebagian dari iman. Namun, hal tersebut tidak aplikatif dalam kehidupan keseharian. 

"Dalam soal sampah plastik misalnya, Indonesia menempati urutan kedua sebagai pembuang sampah ke laut, setelah China," katanya. "Pola pikir yang harus berubah. Dalam penanganan sampah di Australia sama dengan Jepang dalam hal gempa. Jadi, kampanye sampah mereka lakukan kepada anak-anak sejak di bangku sekolah,” katanya. 

Jadi, lanjutnya, ketika besar itu tidak seperti kita harus ada sosialisasi dan kampanye. Masuk di kurikulum sekolah. Menjaga kebersihan, memilah sampah itu selesai di sekolah.

Khusus sampah plastik, menurut Fitri, hingga saat ini belum ada solusi terbaik untuk menanganinya “Kalau pemerintah melarang kita-kita ini menggunakan sampah plastik, pemerintah dan perusahaan harus mencari solusi apa penggantinya karena soal pemakaian plastik itu soal mindset. Jadi, apa-apa kita kan dari bangun sampai tidur ketemunya dengan produk plastik,” katanya. 

Kalau masyarakat tiba-tiba secara ekstrem harus menghentikan plastik tanpa diberikan solusi penggantinya, itu yang sebenarnya sangat susah. 

"Paling efektif dilakukan sekarang ini sebenarnya adalah memilah sampah, mana yang organik dan anorganik, sampah plastik dipisah dengan sampah yang bisa membusuk. Itu akan sangat membantu," katanya.

Para kiai NU membahasa hukum membuang sampah plastik pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahull Huda Al-Azhar mulai 28 Februari hingga 1 Maret. Para kiai menyatakan haram membuang sampah plastik sembarangan. (Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG