IMG-LOGO
Opini

Ketika Para Kiai Kumpul di Citangkolo

Ahad 3 Maret 2019 20:30 WIB
Bagikan:
Ketika Para Kiai Kumpul di Citangkolo
Para Kiai NU hadiri Munas-Konbes NU di Kota Banjar, Jabar
Oleh: Muhammad Sulton Fatoni
  
Bukan di Menteng, Lapangan Banteng atau di Monas. Para kiai se-Indonesia memilih berkumpul di Dusun Citangkolo, yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat. 

Menjangkau Citangkolo bukan perkara mudah. Dari Jakarta misalnya, memerlukan waktu hingga sembilan jam perjalanan darat. Namun jarak tempuh dan medan yang sulit itu justru menjadi rutinitas para kiai merajut keindonesiaan. Para kiai dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, sudut-sudut Jawa melangkahkan kakinya menuju Citangkolo. 

Pascamusyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019, Citangkolo ini melengkapi desa-desa menyejarah yang sudah populer sebelumnya di tataran nasional gara-gara kehadiran ribuan kiai, seperti Kempek Cirebon, Bagu Lombok Tengah, Krapyak Yogyakarta, Sukorejo Situbondo, dan lainnya.

Ribuan kiai berkumpul di Citangkolo itu untuk menuntaskan beberapa problem kemasyarakatan dan kenegaraan, yang tidak jarang meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, misalnya soal pendidikan, kesehatan, sampah plastik dan lainnya. 

Problem kemasyarakatan dan kenegaraan tersebut dikaji dalam forum yang populer disebut bahtsul masail. Mula-mula para kiai mendapatkan penjelasan atas problem, selanjutnya terjadilah diskusi, perdebatan, dengan disertai ribuan literasi dan argumentasi. Pada proses ini tidak ada dominasi argumentasi kiai tertentu, misalnya karena senioritas. Proses kajian berlangsung obyektif untuk menemukan jawaban dengan pendekatan keislaman.  

Di antara hasil kajian para kiai di Citangkolo adalah keputusan terma ‘kafir’ dan ‘non muslim’. Pembahasan terma ‘kafir’ dan ‘non muslim’ ini sebagai kelanjutan dari kajian tentang terma ‘kafir’ yang sebelumnya sudah dibahas para kiai pada saat Muktamar NU tahun 1930 di Pekalongan Jawa Tengah.  

Bedanya, jika pada Muktamar NU 1930 para kiai membahas terma ‘kafir’ perspektif teologis sedangkan pada Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama 2019 di Citangkolo ini para kiai menuntaskan pembahasan tentang ‘kafir’ perspektif kebangsaan dan keindonesiaan. 

Penuntasan pembahasan terma ‘kafir’ perspektif teologis dan keindonesiaan ini tentu melegakan.  Bayangkan, pembahasan terma ‘kafir’ yang dimulai sejak 1930 baru tuntas pada 2019 sehingga setidaknya ada rentang waktu selama 89 tahun. 

Maka pertanyaan yang menggelitik adalah, sejauh mana tingkat kerumitan terma ‘kafir’ hingga para kiai baru berhasil menuntaskannya?  Bagi para kiai, cukup mudah membahas terma ‘kafir’ atau ‘non muslim’. Tingkat kesulitan bukan pada proses pembahasan terma ‘kafir’ atau ‘non muslim’ namun pada proses penemuan kasus ‘kafir’ dalam ranah kebangsaan dan keindonesiaan. 

Terma ‘kafir’ yang pada awalnya bersifat teologis kemudian ditemukan menjadi problem saat berada di area publik yaitu ketika masyarakat berkumpul dalam sebuah entitas bangsa dan Negara yaitu Indonesia. Kasus yang mirip terjadi dengan terma ‘kafir’ saat ini adalah saat Muktamar NU 1936 di Banjarmasin. 

Di mana para kiai menghadapi problem sosial masyarakat yang dilanda kecemasan dan ketakutan beragama di era kolonialisme. Mereferensi kepada Syekh Abdurrahman Ba Alawy dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, para kiai akhirnya mengenalkan istilah ‘dar Islam’ (tanpa ‘al’), bukan ‘darul Islam’. 

Terma ‘Dar Islam’ dalam konsep para kiai yaitu cita-cita kehadiran sebuah tatanan bernegara yang memberikan jaminan kebebasan warga negara menjalankan agama yang dianutnya. Sebuah impian kelahiran suatu negara yang dihuni oleh penduduk muslim yang bebas beragama sesuai keyakinannya. Jadi pada Muktamar 1936 itu para kiai tidak mengenalkan istilah ‘darul Islam’.

Penuntasan konsep ‘dar Islam’ yang dibahas para kiai pada 1936 akhirnya menemukan momentumnya pada saat 18 Agustus 1945 yang dikuatkan pada saat Musyawarah Nasional Alim Ulama di Sukorejo Situbondo pada 1983 di mana NU melahirkan Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam. 

Rentang waktu 47 tahun (1936 s/d 1983) sekali lagi bukan karena para kiai kesulitan menuntaskan terma ‘dar Islam’ tapi lebih pada aspek momentum fenomena sosial kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Maka keputusan para kiai di Citangkolo tentang ‘kafir’ ini merupakan upaya menyelesaikan problem kebangsaan dan kenegaraan yang muncul karena realitas sosial masyarakat yang masih terganggu saat akan beragama dengan bebas, tenang dan damai. 

Perlu disadari bahwa kekuatan yang menghambat lahirnya kebebasan itu bukan hanya dari sifat dasar manusia melainkan juga dari faktor eksternal dan historis (Pierre Spoerri, 1997). Karena itu para kiai berkumpul itu untuk memastikan bahwa NU hadir di setiap problem kemasyarakatan untuk memberikan solusi penyelesaiannya perspektif keislaman. 

Penulis adalah Ketua PBNU.
Bagikan:
Ahad 3 Maret 2019 15:15 WIB
Topik-topik Raksasa dalam Munas Nahdlatul Ulama
Topik-topik Raksasa dalam Munas Nahdlatul Ulama
Oleh KH Yahya Cholil Staquf

Segera setelah diumumkannya hasil Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar Patroman, Jumat (2/3) pagi, serta-merta meruak perbincangan publik –baik perdebatan ilmiah maupun pertukaran caci-maki—mengenai sebutan “kafir” terhadap non-Muslim. Hal itu dipicu oleh cuilan informasi yang sama sekali tidak menjelaskan keutuhan hasil pembahasan salah satu topik yang memang boleh dianggap paling penting dalam munas ini, yaitu Bahtsul Masail Maudlu’iyyah (tematik) tentang “Negara, Kewarganegaraan, Hukum Negara dan Perdamaian”. 

Sebagai bagian dari jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya tidak berkecil hati dengan keributan tanpa arah itu. Sebab, Nahdlatul Ulama sedang menempuh upaya yang jauh lebih bermakna daripada sekadar bertukar kata ataupun bahkan membangun citra.

Topik Bahtsul Masail di atas adalah topik raksasa karena signifikansinya terkait dengan masalah yang sedang menjadi pusat keprihatinan dunia. Yaitu konflik tanpa ujung yang merebak di mana-mana terkait dengan Islam, baik di kawasan-kawasan dunia Islam sendiri (Timur-Tengah, Afrika Utara dan Tengah, serta sebagian Asia Tenggara) maupun dunia non-Muslim (Eropa, Amerika, India, China, dan bagian Asia Tenggara lainnya). Konflik menyemesta dengan daya rusak tak terperi itu, jika tidak segera ditemukan jalan keluar, akan berujung keruntuhan bagi seluruh peradaban dunia.

Jelas bahwa Islam dan umat Islam tidak bisa dijadikan satu-satunya tertuduh. Seperti Tango, konflik tidak terjadi dengan aktor tunggal. Semua pihak yang terlibat berbagi kesalahan. Tapi, upaya mengakhirinya harus segera dimulai. Tidak ada waktu lagi untuk saling menunggu. Nahdlatul Ulama, dengan segala keringkihannya dan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, berkehendak untuk ikut mengayunkan langkah menuju jalan keluar itu.

Pada masa ketika melekatnya identitas agama pada negara masih menjadi basis dari format sistemik peradaban, konflik antar-agama relatif terbatasi sebagai konflik di antara negara-negara tertentu, dan hanya melibatkan kekuatan-kekuatan militer dari negara-negara yang bersangkutan, di medan-medan pertempuran yang terbatas. Bagi Kerajaan Islam seperti Turki Usmani, misalnya, norma permusuhan dan kewaspadaan kaum Muslimin terhadap non-Muslim mengemban qashd syar’i (tujuan syari’at) terpeliharanya keamanan kaum Muslimin sebagai warga kerajaan dari ancaman bahaya. Ancaman itu mungkin datang sewaktu-waktu dari kekuatan militer kerajaan-kerajaan non-Muslim di sekelilingnya, dengan penjagaan oleh para prajurit kerajaan di perbatasan.

Di masa kini, ketika seluruh masyarakat di segenap belahan dunia diwarnai dengan keragaman, permusuhan dan konflik antaragama akan berujung kerusuhan sosial dengan skala dan sebaran yang tak terkendali, yang pada gilirannya akan meruntuhkan sama sekali segala sendi kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia.

KH Achmad Shiddiq, Rais Am terpilih pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo, 1984, membuat karya bersejarah dengan meletakkan kerangka keagamaan yang otoritatif bagi kesejajaran nilai antara ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sesama warga bangsa), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan sesama umat manusia). Dalam Muktamar tersebut dinyatakan pula bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk final upaya umat Islam Indonesia mengenai negara. Dengan kata lain, Nahdlatul Ulama memberikan legitimasi keagamaan yang otoritatif bagi keberadaan negara-bangsa modern berikut sistem hukum yang dihasilkan dalam sistem politiknya.

Pada Muktamar ke-32 di Makassar, 2010, Nahdlatul Ulama menegaskan perjuangan demi perdamaian dunia sebagai bagian dari sikap keagamaannya. Dengan itu berarti bahwa terhadap konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk yang melibatkan kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam, baik konflik di antara mereka sendiri maupun kalangan non-Muslim, kewajiban agama menuntut diperjuangkannya resolusi konflik dan perdamaian, alih-alih melibatkan diri dalam konflik atas nama membela kelompok yang dianggap sepihak.

Di dalam Munas kali ini, Nahdlatul Ulama meletakkan kerangka fiqih (ithaar fiqhiy) bagi pandangan-pandangan di atas dengan membangun nalar fiqih untuk menandaskan bahwa: 

Negara-Bangsa adalah landasan kedaulatan yang sah bagi keberadaan suatu negara yang merdeka dan mandiri. Dengan kata lain, tidak mengakui kredibilitas seruan pihak mana pun untuk melebur negara-negara berpenduduk Muslim yang ada saat ini menjadi satu khilafah Islamiyah universal. Setiap warga negara memiliki status kewargaan penuh dengan hak dan kewajiban yang setara, terlepas dari perbedaan latar belakang agama. Kategori Muslim dan kafir tidak relevan dalam status kewarganegaraan.

Produk undang-undang atau kebijakan negara yang lahir dari proses politik modern mengikat seluruh warga negara. Jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, wajib ditaati secara syari’at (mulzim syar’i). Sebaliknya, jika bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka umat Islam perlu meluruskannya dengan cara-cara konstitusional. Tidak boleh menjadikannya alasan untuk melawan pemerintah yang sah.

Upaya memperjuangkan perdamaian adalah kewajiban agama karena merupakan upaya untuk mengakhiri fitnah. Sedangkan melibatkan diri ke dalam konflik berarti memperbesar fitnah.

Sementara itu, peristiwa besar lain telah terjadi di Abu Dhabi pada awal Februari lalu (4/2). Yaitu ditandatanganinya “Piagam Persaudaraan Umat Manusia” (Document of Human Fraternity) oleh Syaikhul Azhar Doktor Ahmad At Thayyib dan Paus Fransiskus. Piagam yang dinyatakan merupakan kelanjutan dan “didasarkan atas dokumen-dokumen internasional yang telah ada sebelumnya” itu, menegaskan pandangan-pandangan yang telah diangkat sebelumnya dalam berbagai deklarasi dan dokumen internasional yang dilahirkan di lingkungan NU selama ini, terutama sejak 1984 sampai 2018. 

Maka, dalam pidato pembukaan Munas, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan dukungan penuh terhadap piagam tersebut dan kehendak untuk bergabung dalam perjuangan bersama-sama Al Azhar dan Vatikan untuk mewujudkannya visi mulianya. Hal ini merupakan bagian dari tekad yang telah dinyatakan dalam Deklarasi Nahdlatul Ulama dalam International Summit Of Moderate Islamic Leaders (nuktah ke-16), yaitu untuk “menggalang konsolidasi komunitas Ahlussunnah wal Jama’ah seluruh dunia agar sungguh-sungguh hadir sebagai pembawa kebaikan dan memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat manusia”.

Tantangan besar selanjutnya adalah upaya untuk mentransformasikan pola pikir dari umat beragama yang dalam realitas hingga saat ini masih diwarnai pandangan-pandangan problematis. Langkah-langkah nyata untuk mengupayakan transformasi itu menuntut konsolidasi global dengan mengajak –sebagaimana dinyatakan oleh Piagam Persaudaraan Kemanusiaan—semua pihak yang memiliki kehendak baik dari semua agama dan kebangsaan. Diperlukan pula strategi yang sungguh-sungguh dapat diandalkan.

Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Islam Untuk Kemanusiaan (Al Islaam lil Insaaniyyah) yang diumumkan pada 22 Mei 2017 di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, menawarkan strategi dengan lima komponen:

Pertama, identifikasi masalah dan penangkalannya. Elemen-elemen yang bermasalah dalam pandangan-pandangan keagamaan –karena tidak sesuai lagi dengan konteks realitas kekinian—harus diidentifikasi secara akurat agar tidak terjadi generalisasi terhadap agama hingga mengarah pada fobia. Artikulasi-artikulasi yang menguatkan pandangan-pandangan bermasalah tersebut harus ditangkal agar tidak terus menyebar di kalangan umat beragama.

Kedua, resolusi konflik. Realitas konflik yang masih ada di berbagai kawasan senantiasa dijadikan pembenar untuk melestarikan pandangan-pandangan keagamaan yang problematis. Masyarakat internasional dituntut untuk lebih gigih lagi menjalankan upaya-upaya resolusi dengan membangun jembatan dialog. Bila mana perlu menerapkan tekanan global atas pihak-pihak yang terlibat agar menghentikan konflik.

Ketiga, mengembangkan wacana alternatif. Artikulasi-artikulasi keagamaan yang mempromosikan perdamaian harus terus dikembangkan. Dalam hal ini, Piagam Persaudaraan Kemanusiaan merupakan wujud besar lahirnya wacana alternatif itu, yang harus diikuti dengan pengembangan wacana-wacana lanjutan dan penyebaran seluas-luasnya di kalangan umat beragama.

Keempat, penyesuaian sistem pendidikan agama. Pendidikan agama melibatkan tidak hanya peserta didik anak-anak, tapi juga dewasa. Maka, upaya penyesuaian perlu dilakukan segera agar membawa dampak langsung pada pola pikir umat beragama.

Di antara elemen utama dari penyesuaian itu adalah mengenalkan cara pandang baru terhadap sejarah dan membangkitkan kesadaran tentang perubahan realitas peradaban. Tujuannya agar peserta didik dan masyarakat mampu menangkap nilai-nilai sejati dari agama yang harus senantiasa mendapatkan ruang manifestasi dalam konteks realitas yang berubah-ubah.

Kelima, gerakan sosial. Masyarakat perlu digalang dalam suatu gerakan untuk senantiasa memelihara harmoni sosial, menjaga kerukunan antar-umat beragama, dan menangkal potensi-potensi perpecahan, lebih-lebih upaya-upaya yang dengan sengaja dilakukan oleh aktor-aktor tertentu untuk memicu konflik. 

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala merahmati seluruh umat manusia dan menurunkan pertolonganNya. Amin.(*)


Penulis adalah Katib ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tulisan ini pernah dimuat di harian “Jawa Pos”, edisi Sabtu (2/3), dengan judul asli “Meredakan Konflik, Mencegah Keruntuhan Peradaban”
Sabtu 2 Maret 2019 21:30 WIB
Kafir, Cover, Keparat, dan Kaffarat
Kafir, Cover, Keparat, dan Kaffarat
Oleh Halimi Zuhdy

Kata "kafir" beberapa hari ini lagi viral, menjadi topik menarik dari berbagai aspeknya. Apa sih sebernya kata "kafir" itu? Dalam kesempatan ini, penulis tertarik mengkaji kata "keparat", "cover" dan "kafir", apakah ketiga kata tersebut ada hubungannya?

Dalam bahasa Arab ada istilah isytiqaq asghar dan isytiqaq akbar. Apabila dari beberapa hurufnya ada kemiripan dan kesamaan, biasanya memiliki arti yang mirip atau sama, seperti kata, "qawala, waqala, laqawa, walaqa, qalawa, lawaqa" yang pada awal maknanya adalah bergerak (yataharrak), yang kemudian, "qâla, qawala" diartikan berkata—berkata itu bergerak, kalau tidak bergerak namanya "diam-mingkem".

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antarbahasa, kita dapat melihat dari sisi kemiripannya, seperti kata dalam bahasa Indonesia "logat dan lughah, alkohol dan alkukhul, marbot dan marbuth, dan lainnya". Di situ ada kemiripan dengan bahasa Arab dan Inggris/Indonesia, dan ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Arab.

Kata, "keparat", dalam bahasa Indonesia bermakna, "kurang ajar, bedebah, bajingan, sompret, sialan dan kata-kata makian lainnya", ia dipergunakan untuk memaki seseorang, karena jengkel. Kata, "keparat" dalam kamus bahasa Indonesia (asal kata) berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata "kuffar"—kata "kuffar" adalah jamak (plural) dari "kafir", dan "kafir" adalah pelaku (orangnya). Dalam banyak kamus bahasa Arab, kata tersebut berakar dari "kafara-yakfuru-kufran, kufrânan" yang bermakna "menutup, tertutup".

كافِرٌ والجمع : كُفَّارٌ ، وكَفَرَةٌ وهو كَفَّارٌأَيضًا وهي كَفُورٌ والجمع : كُفُرٌ وهي كافرة، والجمع كوافرُ ، والمفعول مكفور - للمتعدِّي، كفَرَ
الشَّيْءَ : سَتَرَهُ ، غَطَّاهُ كَفَرَ عَلَيْهِ. الكَفَرُ : وعاءُ طَلْع النَّخْل

Kata "kafara" yang bermakna "menutup" digunakan pada pra-Islam bagi petani yang menutup benih dengan tanah setelah ditanam. Sedangkan ketika Islam datang, kata "kafir" bermakna "Orang yang mengingkari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak percaya kepada Tuhan, atau orang yang tidak beriman". Dan dalam agama lain; Yahudi dan Kristen juga memiliki makna sendiri. Misalkan dalam Yahudi, orang kafir adalah bangsa-bangsa di luar Israil.

Maka, kata "keparat" itu bila didekatkan dengan kata "kafir", mereka yang mengingkari kebenaran, tidak beriman, menjengkelkan, mereka yang tidak beriman dianggap kurang ajar, membuat kesal dan sial.

Sedangkan kata "cover" yang berasal dari bahasa Inggris, muasalnya dari bahasa Arab. Dalam beberapa keterangan bahasa Indonesia, "cover" adalah sampul atau tutup luar dari majalah atau buku. Atau, bermakna bagian depan dari sebuah kemasan produk rekaman suara komersial (album). Atau juga sampul yang digunakan untuk menutup.

Kata, "cover" dalam kitab Al-Lughah al-Arabiyah Asl al-Lughah Kulluha, ia bermakna, "yughatthi, yukhfi" (menutupi), yang dalam bahasa Arab, "kafaras syai: satarahu, waghattahu". 

Maka, kata "keparat” dan “cover" berasal dari satu kata, "kafara", yang diambil dari makna awalnya, "menutup" dan "ingkar".

Sedangkan kata "Kaffarat" secara behasa bermakna "tutup, menutupi" (al-taghtiyah, al-sitr) derevasi dari kata "kaffara-yukaffiru). Sedangkan secara istilah "Pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menghilangkan/menebus dosa yang telah dilakukannya. Maka, sama dengan beberapa kata di atas yang memiliki makna yang sama "tutup".


Penulis adalah Dosen Bahasa dan Sastra Arab UIN Maualan Malik Ibrahim Malang; Khadim PP. Darun Nun Malang

Sabtu 2 Maret 2019 10:0 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Tentang Non-Muslim bukan Kafir
Tentang Non-Muslim bukan Kafir
Oleh M Kholid Syeirazi
Hasil Bahtsul Masâil Maudlū’iyah dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat, memicu polemik. Dari sekian isu penting, yang paling menyengat publik adalah hasil bahasan di tema “Negara, Kewarganegaraan, Hukum Negara, dan Perdamaian.”

Bagi saya, ini bukan tema baru, tetapi kelanjutan dari visi kebangsaan NU yang telah ditanamkan sejak tahun 1936, 1945, 1953, 1984, dan 1987. Tahun 1936, NU menyebut kawasan Nusantara sebagai Dârus Salâm.

Tahun 1945, NU setuju NKRI berdasarkan Pancasila dan kemudian menggalang Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI dari pendudukan kolonial. Tahun 1953, NU mengakui keabsahan kepemimpinan Soekarno secara fikih dan menggelarinya dengan julukan Waliyyul Amr ad-Dlarūri bis Syaukah.

Tahun 1983-84, NU menegaskan NKRI final bagi perjuangan umat Islam. Tahun 1987, NU memperkenalkan trilogi ukhuwwah: Ukhuwwah Islâmiyah, Ukhuwwah Wathaniyah, Ukhuwwah Basyariyah/Insâniyah. 

Produk-produk penting ini perlu saya ingatkan, terutama kepada orang NU, yang mulai gemar menilai NU dengan kacamata non-NU. Saya mengikuti sejumlah grup WA yang isinya orang NU tetapi menghujat produk Munas/Konbes NU 2019 terkait isu ini.

Saya tidak terlibat di Komisi Bahtsul Masa’il, tetapi di Komisi Rekomendasi sebagai sekretaris. Namun, saya mengikuti nuansa perdebatan tentang materi penting itu di luar forum. Bahtsul Masâ’il di lingkungan NU, terlebih jika isunya penting, selalu melibatkan perdebatan panas, sampai-sampai pimpinan PBNU (Rais ‘Am, Ketua Umum, Katib ‘Am, dan Sekjen) turun gelanggang.

Kenapa ini terjadi? Karena tradisi Bahtsul Masâ’il NU adalah adu ta’bir (ibârât/kutipan/rujukan) teks kitab. Dan begitu melihat teks kitab terkait status non-Muslim, yang tersedia adalah istilah Kâfir Harby, Kâfir Dzimmy, Kâfir Mu’âhad, dan Kâfir Musta’min.

Kâfir Harby merujuk ke orang kafir yang agresif karena itu harus diperangi. Kâfir Dzimmy merujuk ke orang kafir yang tinggal di negeri Islam yang tunduk dan dilindungi dengan membayar jizyah (pajak). Kâfir Mu’âhad merujuk ke orang kafir yang dilindungi karena mengikat perjanjian. Kâfir Musta’min merujuk ke orang kafir yang datang ke negeri Islam yang minta perlindungan dan dilindungi. 

Kategori ini adalah kategori sosiologis-politis, bukan teologis. Orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW disebut kafir secara teologis. Tetapi, fiqih jihad membagi mereka berdasarkan kategori sikap sosial dan politis. Semua haram darahnya, kecuali kâfir harby.

Kategori sosiologis-politis ini, menurut saya, bias Negara Islam atau Khilâfah Islâmiyah. Memang, teks kitab yang dikaji dan dirujuk di lingkungan NU, termasuk kelompok Islam lain, rata-rata disusun dalam konfigurasi politik dawlah Islâmiyah.

Dalam konteks itu, orang Islam adalah pemain utama yang menguasai negara dan pemerintahan. Status orang kafir tergantung sikapnya. Kalau dia agresif, dia harus dibunuh. Kalau tunduk dan bayar pajak, dilindungi dan tidak boleh diganggu. Kalau minta perlindungan, harus dilindungi. Kalau mengikat perjanjian, wajib dilindungi selama tidak melanggar perjanjian.

Pertanyaannya, apakah kategorisasi ini tetap relevan dan bisa digunakan untuk menilai NKRI yang sejak semula telah ditetapkan sebagai bukan Negara Islam? Musyâwirīn dalam forum Bahtsul Masâ’il sebagian masih terikat dengan teks harfiah kitab, karena itu tetap mengenakan idiom kafir untuk menghukumi status non-Muslim di Indonesia.

Perdebatan keras itu berujung kepada keluarnya idiom baru: Musâlimin. Istilah ini merujuk ke seluruh pihak yang terikat komitmen untuk saling menjaga dan melindungi. Konsepnya sudah jauh lebih egaliter. Semua pihak berkedudukan sederajat, punya hak dan kewajiban yang sama untuk saling menjaga dan melindungi.

Ketika konsep ini diplenokan, Ketua Umum PBNU mengusulkan penggantian istilah Muwâthinin yaitu warga negara. Muwâthinin derivat dari kata wathan yang artinya bangsa karena NKRI adalah bentuk dari Mu’âhadah Wathaniyah (konsensus kebangsaan), seluruh pihak, tanpa diskriminasi, adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Secara normatif, tidak ada mayoritas dan minoritas. Semua  berlaku prinisp keseteraan dan persamaan di muka hukum (equality before the law).

Keputusan ini sama sekali tidak merevisi konsep keimanan. Mu’min dan kafir itu tetap ada di ranah privat teologis masing-masing agama. Bagi orang Islam, non-Muslim itu kafir, begitu juga sebaliknya. Tetapi, idiom ini tidak berlaku di ranah publik (mu’âmalah wathaniyah). Semua adalah warga negara yang berkedudukan sederajat.

Ini persis seperti yang dilakukan Nabi ketika mendirikan Negara Madinah. Kaum Muslim dan Yahudi dengan beragam suku dan agamanya, di dalam naskah Piagam Madinah, semua disebut sebagai Ummatun Wâhidah.

Definisi “umat” dalam Piagam Madinah bahkan jauh lebih inklusif daripada penggunaan sekarang, yang secara eksklusif hanya merujuk kepada umat Islam. Umat dalam Piagam Madinah adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Tidak ada diskriminasi dan persekusi berbasis SARA. Prosekusi diberlakukan kepada seluruh pelanggar hukum, tidak peduli suku dan agamanya.

Adakah yang salah dengan keputusan ini? Sama sekali tidak! Ada pihak, yang dengan keputusan ini, ingin menambahkan bukti tentang penyimpangan NU di bawah kepimpinan KH Said Aqil Siroj. NU, kata mereka, semakin menyimpang dari jalur para pendiri. Penilaian ini salah, totally wrong!

Tahun 1936, Hadlratussyekh KH M Hasyim Asy’ari telah memimpin Muktamar di Banjarmasin yang memutuskan Nusantara sebagai kawasan damai (Dârus Salâm). Tidak berlaku hukum perang sejauh penguasa kolonial masih membolehkan umat Islam menjalankan syariat Islam, meskipun terbatas.

Tahun 1945, Hadlratussyekh setuju Indonesia tidak menjadi Negara Islam, tetapi NKRI berdasarkan Pancasila. Di tahun yang sama, ketika kompeni berniat menduduki lagi negeri yang sudah diproklamirkan merdeka, Hadlratussyekh mencanangkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila itu.

Tahun 1983-84, dalam kontinuum semangat yang sama, NU memutuskan NKRI final. Apa konsekuensi dari resepsi finalitas NKRI? Secara normatif, seluruh warga negara dalam NKRI berkedudukan sederajat. Tidak ada diskriminasi SARA.

Orang Islam, meski mayoritas dari segi jumlah, tidak lantas kebal hukum atau ingin menjadi pemain utama. Umat Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku sejauh tidak melanggar syariat. Tidak ada mukmin dan kafir di ranah publik NKRI. Yang ada adalah warga negara Indonesia, yang berbhinneka tunggal ika. 

Keputusan Munas/Konbes NU, sekali lagi, adalah menghidupkan kembali semangat Piagam Madinah dan kesepakatan para founding fathers yang mendirikan Indonesia bukan sebagai Negara Islam, tetapi NKRI berdasarkan Pancasila. NU sejak 1984, telah menyatakan NKRI final. Konsekuensinya, tidak lagi relevan mengungkap idiom-idiom privat agama ke ranah publik.

Non-Muslim Indonesia tidak layak dihukumi sebagai kâfir dzimmy, kâfir mu’âhad, kâfir musta’min apalagi kâfir harby yang harus dimusuhi. Nahnu al-Muwâthinūn: kita semua adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Tidak ada persekusi dan prosekusi kecuali kepada para pelanggar hukum, apa pun suku dan agamanya.


Penulis adalah Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG