IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Bijak Memilih Dai dan Ustadz

Ahad 10 Maret 2019 21:15 WIB
Bagikan:
Bijak Memilih Dai dan Ustadz
Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2019 terkait status non-Muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menimbulkan kontroversi. Sejumlah dai populer yang selama ini bersuara keras terkait dengan isu-isu tertentu menyampaikan ketidaksepakatannya atas keputusan tersebut dengan berbagai argumentasi. Salah satunya, mereka membahas asal kata kafir dalam bahasa Arab. Sayangnya, hal ini menjadi blunder ketika hal ini menunjukkan keterbatasan kapasitas ilmu agama yang mereka miliki. Ada yang salah dalam memaknai proses perubahan kata tersebut yang dipelajari dalam ilmu sharaf. Ada pula yang tidak tahu bentuk jamak dan tunggal dari kata kafir. Padahal, kemampuan berbahasa Arab yang baik merupakan dasar memahami pengetahuan Islam yang lain.

Kejadian seperti ini sebenarnya hanya pengulangan atas kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya sangat sederhana jika mempelajari ilmu agama dengan baik. Ada mualaf yang kemudian menjadi ustadz muda yang mengatakan, Rasulullah sendiri yang menuliskan kalimat tauhid di bendera, ada ustadzah yang keliru menuliskan ayat Al-Qur’an ketika sedang ceramah di televisi. Seorang ustadzah yang bacaan Al-Qur’annya tidak lancar sangat getol berceramah di berbagai tempat yang isinya banyak mengaitkan dengan situasi politik saat ini. Ada pula yang membahas pesta seks di surga di hadapan jamaah perempuan. Jika dirunut lagi, kesalahan-kesalahan yang dibuat bisa panjang. 

Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana bisa orang-orang yang belum mumpuni menjadi rujukan masyarakat dalam beragama? Bahkan dengan percaya diri, orang-orang tersebut menyalah-nyalahkan, bahkan memaki-maki, orang-orang yang puluhan tahun tekun belajar agama di pusat-pusat pengajaran Islam di pesantren atau universitas ternama jika pendapatnya tidak sama dengan yang mereka yakini.

Di era media sosial di mana setiap orang bisa mengekspresikan pendapatnya lewat tulisan, foto atau video, kemampuan retorika atau pembuatan konten yang menarik kadang lebih penting dibandingkan dengan kapasitas keilmuan. Inilah salah satu pangkal dari persoalan ketika para dai yang yang hanya memiliki ilmu agama yang pas-pasan, tetapi mampu menyampaikannya dengan menarik sehingga akhirnya mereka memperoleh popularitas. Kebijakan di televisi yang didasarkan pada rating juga menggunakan indikator yang sama, yaitu faktor kemenarikan para dainya. Namun, ketika dihadapkan pada persoalan agama yang rumit, terbukti kemampuan mereka kurang memadai.

Para dai yang ilmunya cukup lumayan pun tetap dituntut untuk terus mengembangkan dan memperbaharui pengetahuannya. Popularitas membuat mereka sibuk dengan undangan ceramah ke sana kemari. Dalam satu hari, mereka bisa berceramah di tiga tempat yang berbeda. Hal ini membuat mereka lelah secara fisik dan mental. Sementara itu, teknologi menyebabkan ceramah bisa didengarkan dari mana saja. Akibatnya, pengulangan-pengulangan tema yang sama dengan diksi yang sama menjadi tidak menarik. Hanya dai yang benar-benar kreatif dan mumpuni yang mampu terus bertahan menghadapi tuntutan jamaah akan kebaruan dan kesegaran dakwahnya. 

Bagi banyak orang, apa yang disampaikan oleh para dai sesungguhnya bukan pengetahuan baru karena hal tersebut sudah sering mereka dengar. Ketika ceramah terkait dengan Maulid Nabi, maka yang disampaikan berputar tentang kelahiran Rasulullah. Saat Isra Mi’raj, maka tema utama adalah perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha. Para pendengar sesungguhnya ingin mengingat kembali atau bahkan sekadar ingin mendengarkan uraian materi agama dengan cara yang segar. Karena itu, dai-dai yang menyampaikan ceramah dengan cara serius kurang laku di publik. Para ahli ilmu agama bergelar profesor dan doktor yang mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam kalah populer dengan dai-dai muda tapi mampu mengemas ceramahnya dengan menarik. 

Bukan hanya itu, kadang masyarakat ingin mendengarkan ceramah dari dai yang sesuai dengan pandangan politiknya. Saat terjadi polarisasi politik akibat pemilihan presiden, maka dai-dai tertentu menunjukkan keberpihakannya kepada calon tertentu sehingga pihak yang berseberangan secara politik tidak mengundangnya. Dai model begini umumnya dalam ceramahnya mengkritisi pihak lawan politiknya.

Suatu kebenaran yang disampaikan secara kontemplatif dan komprehensif bisa saja kalah dengan informasi biasa-biasa saja tetapi menarik. Bahkan hoaks yang secara terus-menerus diproduksi dan dijejelkan ke publik melalui media sosial dengan beragam teknik bisa lebih dipercaya karena kurangnya sikap kritis. Apalagi ditambah dengan kecenderungan publik yang hanya membaca judulnya atau yang dibuat dengan nada provokatif. 

Tak mudah memang berada dalam belantara informasi yang tak terbatas dan terus-menerus diperbaharui dengan beragam isu yang datang silih berganti. Bagi publik yang ingin mendapatkan ilmu dari pengajian, mereka dapat mengecek latar belakang para dai di internet. Di mana mereka belajar agama, bagaimana orientasi ideologi keislamannya, afiliasi organisasinya, termasuk kemungkinan kontroversi yang pernah dibuatnya. Jejak digital kini sangat mudah ditelusuri. Jangan sampai kita tertipu penampilan tetapi isinya kosong.

Inilah PR besar bagi para pegiat dakwah Islam moderat. Jangan sampai ranah dakwah dikuasai oleh kelompok tekstual dan konservatif yang memandang agama hanya secara hitam putih, yang menjunjung tinggi penampilan ketimbang substansi. Pengetahuan agama yang mumpuni tak cukup untuk membuat publik mendengarkan kebenaran yang mereka sampaikan. Kemampuan untuk mengemas dakwah dengan cara yang menarik sesuai dengan target yang mereka tuju sangat penting agar pesan-pesan yang mereka sampaikan di dengar oleh publik. 

Berdakwah, tak cukup dengan belajar ilmu agama, tetapi juga belajar ilmu psikologi publik, komunikasi massa, retorika, karakter media sosial, dan lainnya. Bakat-bakat yang ada, perlu diasah agar mereka mampu tampil di depan publik dengan baik. Dan Itu semua tak bisa diserahkan sebagai tanggung jawab pribadi dai. Ada tanggung jawab lembaga-lembaga dakwah untuk turun terlibat mengemas dakwah di berbagai ruang publik menjadi menarik. (Achmad Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Ahad 3 Maret 2019 17:0 WIB
Munas NU, Kafir, dan Hiruk Pikuk di Media Sosial
Munas NU, Kafir, dan Hiruk Pikuk di Media Sosial
Keputusan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU 2019 terkait status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat. Silang pendapat diekpresikan di media sosial melalui akunnya masing-masing, baik yang ditulis sendiri maupun yang hanya meneruskan ulang pendapat orang lain yang senada dengan pikirannya. Meskipun, topik pembicaraan kebanyakan melenceng dari topik sebenarnya: mulai dari soal pilihan kata manggil non-Muslim atau kafir, hingga tuduhan tak masuk akal penggantian Surat al-Kafirun menjadi al-Nonmuslim.

Tema tersebut dibahas awalnya karena dalam kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan di berbagai pesantren, secara politik warga negara dibagi dalam beberapa kategori. Mereka yang tidak beragama Islam masuk dalam kategori kafir yang kemudian dibagi lagi dalam subkategori seperti kafir dzimmi, mu’ahad, musta’man dan harbi. Pertanyaan yang muncul, apakah tepat menggunakan kategori-kategori tersebut di Indonesia. 

Baca juga:
Topik-topik Raksasa dalam Munas Nahdlatul Ulama
Tentang Non-Muslim bukan Kafir
Dalam konteks negara yang berbasis agama pada era tersebut, perbedaan kategori menyebabkan adanya perbedaan hak dan kewajiban masing-masing kelompok masyarakat. Kini, dengan model negara bangsa maka semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama. Jadi, tema tersebut menyangkut kedudukannya sebagai warga negara, bukan menyangkut masalah teologis karena hal tersebut sudah jelas posisinya. 

Sikap NU ini merupakan bagian dari konsistensi untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua agama dalam bentuk negara bangsa. Sebelumnya NU telah menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan sejumlah keputusan lain yang senada. Termasuk beberapa waktu terakhir, upaya NU untuk menentang ide khilafah yang sempat marak sebelum akhirnya organisasi pengusungnya dibekukan oleh pemerintah.

Bagi pejuang berdirinya negara agama, maka klasifikasi Muslim dan kafir adalah sebuah keniscayaan.  Karena itu, keputusan NU ini jelas-jelas bertentangan dengan aspirasi yang mereka usung.  Mereka menggunakan dalil-dalil agama dengan tafsir sesuai dengan ideologi yang diyakini, dari baragam tafsir yang ada, untuk memperkuat pendapatnya.

Dua pendapat tersebut saling berargumentasi dipimpin oleh para pemikir dan ideolognya masing-masing. Bagi NU, perdebatan tersebut wajar-wajar saja, sejauh dilakukan dengan mengedepankan etika dan tanpa prasangka yang mendahului argumentasi yang dikemukakan. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam munas dan konbes, semuanya juga melalui adu argumentasi. 

Ragam macam cara menyampaikan pendapat bermunculan. Ada yang berusaha menyampaikan pendapatnya secara argumentatif, banyak pula yang sekedar cacian. Beberapa versi gambar yang diunggah di media sosial yang menunjukkan jalur yang harus dilalui bagi Non-Muslim  agar tidak masuk ke Makkah, yang dikhususkan bagi penduduk Muslim. Ini menegaskan bahwa di kerajaan dengan ideologi wahabisme tersebut, juga menggunakan istilah non-Muslim, bukan kafir. 

Begitu tema kafir dan non-Muslim menjadi viral, banyak sekali kiai dan intelektual NU yang kemudian mencoba memberikan ulasan terkait pembahasan hal tersebut. Menambahkan, memperkuat atau menjelaskan kronologi persidangan di forum bahtsul masail. Media arus utama yang memiliki ruang opini terbatas, apalagi dalam bentuk cetak, membuat media sosial menjadi pilihan untuk mengekspresikan pikirannya. 

Sayangnya, sekalipun sudah berusaha dijelaskan dengan baik, tetap saja ada yang memahaminya secara sepotong-sepotong atau kehilangan konteks.  Bagi kelompok tertentu yang bangunan ideologi pemikirannya berbeda dengan NU, hasil keputusan NU ini jelas-jelas tidak sesuai dengan pemikiran mereka. 

Dengan kemudahan akses yang memungkinkan setiap orang mengunggah pendapatnya, maka tidak ada saringan untuk menentukan mana saja pendapat yang disampaikan dengan argumentasi yang baik atau dengan mengedepankan etika sebagaimana tulisan opini yang ada di media massa. Akibatnya, warganet harus menyaring sendiri konten-konten yang memiliki kualitas yang baik. Kecenderungan yang ada adalah, mengiyakan pendapat yang sesuai dengan pemikirannya, bukan melakukan pertimbangan dari berbagai pendapat yang ada.

Sekalipun mampu memperkaya wawasan, informasi yang ada media sosial tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Sebelum dibahas di forum munas, tema sudah dibahas dalam workshop pramunas yang melibatkan para ahli yang kompeten dalam bidangnya. Kemudian, rancangan akhir tersebut dibagikan kepada calon peserta munas dan konbes untuk ditelaah. Mereka mencari hal-hal yang mungkin terlewat dari pembahasan sebelumnya. Dari bahan yang ada itulah kemudian diskusi di persidangan di mulai. Dan para peserta sebelumnya sudah menyiapkan referensi-referensi untuk memperkuat pendapatnya. 

Forum persidangan bisa berlangsung sangat cepat karena para peserta sudah sepakat dengan rancangan yang ada. Di sisi lain, perdebatan juga bisa sangat alot karena adanya perbedaan pendapat yang tajam. Bahkan ada kasus-kasus tertentu yang mana tidak ada keputusan yang dihasilkan yang dalam istilah bahtsul masail disebut mauquf

Keputusan di forum sidang komisi pun belum sah karena harus dibawa ke sidang pleno untuk disahkan. Di sini, para kiai dan tokoh senior NU menyampaikan pendapatnya karena sebelumnya mereka mungkin mengikuti forum di tempat lain mengingat ada banyak sekali persidangan dalam munas dan konbes sehingga para peserta dibagi-bagi.  Keputusan akhir bisa saja direvisi seiring dengan masukan-masukan dari forum besar tersebut. Tema yang menyangkut kelompok non-Muslim ini termasuk yang pembahasannya cukup hangat di sidang pleno yang berakhir sampai Jumat dini hari. 

Munas dan konbes NU selalu menghasilkan keputusan-keputusan yang diperbincangkan publik. Beberapa keputusan yang dianggap kontroversial bagi pihak non-NU ternyata diterima dengan baik di kemudian hari. Salah satunya seperti diperbolehkannya presiden perempuan dalam munas dan konbes NU tahun 1997. Ini jauh mendahului politik praktis yang memberi ruang kepemimpinan perempuan secara lebih luas setelah era Reformasi. 

Keputusan yanga dibikin dalam forum-forum NU melintasi zaman karena menggunakan rujukan dari era klasik dan kontemporer untuk kemaslahatan umat kini dan mendatang. Itulah sumbangsih yang diberikan oleh para ulama NU untuk kehidupan bangsa dan umat. (Achmad Mukafi Niam)
  

Ahad 24 Februari 2019 20:30 WIB
Sampah Plastik, Kelestarian Lingkungan, dan Peran Ormas Islam
Sampah Plastik, Kelestarian Lingkungan, dan Peran Ormas Islam
Ilustrasi (pri.org)
Plastik merupakan produk teknologi modern. Sebuah bahan yang dapat digunakan untuk banyak fungsi dan dapat diproduksi dengan harga murah. Sayangnya penggunaan yang masif menimbulkan masalah bagi lingkungan karena prosesnya yang panjang untuk bisa diurai secara alamiah. Akibatnya, hal ini menjadi problem bagi kelestarian lingkungan. Sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh plastik, termasuk plastik-plastik yang kemudian termakan oleh ikan paus sehingga menyebabkan kematian.

Mengingat ancaman jangka panjang yang timbul dari penggunaan plastik secara berlebihan inilah, Nahdlatul Ulama dalam musyawarah nasional dan konferensi besar (Munas dan Konbes) yang akan berlangsung di Banjar, Jawa Barat, pada 27 Februari-1 Maret salah satunya mengangkat masalah sampah plastik.

Berbagai upaya telah dilakukan banyak pihak untuk mengurangi sampah plastik. Pemerintah menetapkan aturan kantong plastik berbayar jika membeli di toko eceran modern dengan harapan agar konsumen membawa kantong dari rumah. Dengan demikian, diharapkan mengurangi penggunaan kantong plastik yang seringkali hanya dipakai sekali dan kemudian dibuang. Toh, aturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Toko eceran yang sebelumnya mengenakan biaya 200 rupiah per kantong, kemudian menggratiskan kembali. 

Aktivis pecinta lingkungan pun tak henti-hentinya mengingatkan bahaya penggunaan plastik secara berlebihan. Toh, hingga kini, suara mereka masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tak banyak menghasilkan dampak. Kesadaran terhadap bahaya sampah plastik masih lemah.

Tak mudah mensosialisasikan soal pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat. Apalagi ketika dihadapkan dengan produk murah dan mudah diakses sementara di sisi lain, produk-produk yang dianggap ramah lingkungan memiliki ongkos yang lebih mahal sehingga tidak kompetitif ketika harus bersaing. 

Banyak isu lingkungan harus berhadapan dengan kekuatan besar seperti industri tertentu yang menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi memberikan kontribusi besar keuntungan ekonomi. Bahkan negara-negara tertentu menolak menurunkan emisi karbonnya karena hal ini akan menimbulkan dampak peningkatan ongkos produksi yang ujung-ujungnya membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal dan tidak bisa bersaing dengan produk murah dari negara tertentu yang abai soal lingkungan. 

Persoalan lingkungan memiliki dampak jangka panjang yang dirasakan oleh semua pihak yang menghuni bumi ini. Bukan hanya mereka yang abai terhadap persoalan lingkungan. Udara bebas bergerak ke mana saja, polusi yang terjadi di satu tempat menyebar ke tempat lainnya dengan gampang. Cuaca ekstrem berupa kekeringan yang kemudian menyebabkan kebakaran atau hujan yang turun secara terus-menerus dan kemudian menyebabkan banjir merupakan efek dari masalah lingkungan. 

Kelompok agama memiliki peran penting untuk memberikan kesadaran kepada para pemeluknya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nahdlatul Ulama telah memiliki badan yang membidani masalah lingkungan, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU). Selain memberi bantuan saat terjadi bencana,lembaga tersebut juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah  memiliki Bank Sampah Nusantara (BSN) yang mencoba mendaur ulang beragam sampah.

Tantangan mendakwahkan cinta lingkungan juga tak mudah. Banyak orang, masih menganggap urusan agama masih sebatas urusan-urusan ibadah ubudiyah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat terkait masalah agama masih berkutat pada isu-isu tersebut. Orang dianggap saleh atau salehah kalau rajn shalat berjamaah di masjid, puasa Senin-Kamis, atau menggunakan atribut-atribut yang bernuansa agamis. Upaya melestarikan lingkungan, belum dianggap bagian dari perintah agama.

Karena itu, persoalan yang lebih mendasar yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah menumbuhkan kesadaran kepada mereka bahwa urusan agama tidak sekedar masalah ibadah ubudiyah. Bahwa mencintai lingkungan, mencintai kebersihan, mengantri dengan baik, dan banyak hal lain sesungguhnya juga ajaran agama yang harus dilaksanakan.   
  
Dalam banyak hal, Nahdlatul Ulama telah masuk kepada isu-isu besar tersebut dalam beberapa pertemuan tingkat nasional berupa muktamar dan munas-konbes. Hukum halal-haram terhadap sebuah persoalan yang sering ditanyakan oleh jamaah dalam pengajian online dan kemudian dijawab langsung oleh penceramahnya hanya sebagian kecil persoalan yang dibahas dalam munas dan konbes yang terakomodasi dalam Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah. Ada masalah lain yang dibahas dalam Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah yang membahas masalah perundangan, dan Komisi Bahtsul Masail Maudhuiyah yang fokus pada penjelasan konseptual pada isu-isu tematik. 

Dalam tradisi bahtsul masail NU, pembahasan sebuah masalah dilakukan secara komprehensif. Tidak dengan serta merta langsung merujuk kepada sebuah dalil, berupa Qur’an dan Hadits, lalu diputuskan. Pembahasan menghadirkan pakar dalam materi yang dibahas dan mencari rujukan dari kitab-kitab klasik yang memiliki kredibilitas dan didiskusikan dengan berbagai sudut pandang sebelum akhirnya diputuskan. Bahkan ada situasi ketika tidak ada kesimpulan atau mauquf sehingga tidak dihasilkan hukumnya. 

Semakin ke sini, semakin banyak masalah kemasyarakatan yang dibahas dalam forum nasional NU. Sebelumnya dibahas soal hukum tidak membayar pajak karena adanya penyalahgunaan uang pajak, disabilitas, infotainment, presiden wanita, KB, dan lainnya. Apa yang diputuskan oleh NU banyak memberi pengaruh kepada masyarakat. Itulah bentuk sumangsih NU dalam membangun negeri. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 17 Februari 2019 20:30 WIB
Usai Pelantikan Gubernur, Saatnya Bahu-membahu Membangun Jawa Timur
Usai Pelantikan Gubernur, Saatnya Bahu-membahu Membangun Jawa Timur
Ilustrasi (wikipedia)
Gubernur baru Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah dilantik untuk memimpin provinsi di bagian timur pulau Jawa. Janji-janji yang disampaikan selama kampanye sudah saatnya mulai ditunaikan menjadi kerja nyata yang memberi dampak kepada masyarakat Jatim. Karena memang itulah amanah yang harus dipenuhi sebagai seorang pejabat publik.

Sebagai gubernur, ia memiliki tanggung jawab terhadap seluruh warga Jatim. Ia wajib memberdayakan seluruh warga di sana. Ada sejumlah persoalan mendasar yang masih membutuhkan penanganan di Jatim. Kantong-kantong kemiskinan seperti Madura memerlukan perhatian khusus agar daerah tersebut bisa berkembang setara dengan daerah lain. Madura, merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya mengidentifikasi sebagai warga NU.

Khofifah memiliki modal besar untuk mengembangkan Jawa Timur. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota parlemen dan menteri negara pemberdayaan perempuan/kepala BKKBN saat era kepresidenan Gus Dur. Terakhir, sebelum mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Jatim, ia menjawab sebagai menteri sosial pada Kabinet Kerja. Banyak orang mengapresiasi kinerjanya sebagai menteri sosial. Keterlibatannya dalam masyarakat tak diragukan lagi, yaitu selama hampir 20 tahun memimpin Muslimat NU. 

Keberhasilan dalam memimpin tidak melulu soal banyaknya sumberdaya yang dimiliki, tetapi lebih pada bagaimana mengelola sumberdaya yang dimiliki secara baik. Para pemimpin daerah yang berhasil, terbukti mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki, melakukan inovasi-inovasi baru atas apa yang selama ini sudah dianggap sebagai kewajaran dan tentu saja menggerakkan aparat pemerintah dan masyarakat agar terlibat dalam pengembangan daerahnya. 

Korupsi merupakan persoalan besar di Jatim. Terdapat 12 kepala daerah di Jatim dalam dua tahun ini yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Jika kita menggunakan pendekatan teori gunung es, maka kemungkinan korupsi yang tidak terungkap lebih besar lagi. Tentu warga Jatim yang paling banyak dirugikan atas korupsi tersebut karena dana-dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat ternyata dinikmati sendiri oleh para koruptor. Ini tentu tidak mudah mengatasinya. Ada banyak hal yang harus diselesaikan sebelum mampu menguranginya. Dan sesungguhnya ini persoalan nasional.

Dengan jumlah warga NU yang lebih besar, bahkan tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, maka Nahdlatul Ulama sangat berkepentingan terhadap siapa yang terpilih menjadi gubernur. Ada banyak sekali lembaga dan badan usaha yang berafiliasi dengan NU di Jatim, ribuan pesantren dan sekolah NU bertebaran di wilayah tersebut. Aktivitas warga NU juga sangat beragam. Khofifah sendiri sangat paham tentang dinamika di Jawa Timur karena dia tumbuh dan besar di provinsi tersebut dan dia memimpin Muslimat NU yang memiliki massa terbesar di sana. 

Bahkan, keterpilihannya merupakan representasi dari suara warga NU. Baru kali ini semenjak Indonesia merdeka, Jawa Timur yang merupakan kantong NU memiliki gubernur yang merupakan kader NU yang menapaki pengembangan dirinya melalui organisasi di bawah NU. Bahkan untuk pertama kalinya, kontestasi kali ini dua-duanya melibatkan kader NU terbaik. Rivalnya adalah Syaifullah Yusuf, mantan ketua umum GP Ansor. 

Sebuah kontestasi adalah pertarungan dukungan. Masing-masing kandidat membangun tim sukses sampai ke tingkat paling bawah untuk membantu pemenangan dirinya. Dan biasanya, pertarungan yang paling keras adalah di akar rumput sementara elit-elit yang bertarung di level puncaknya berdiplomasi dengan santun. Jangan sampai energi yang ada dihabiskan dengan hal-hal yang seharusnya sudah selesai. 

Kita bisa belajar dari pilkada di tempat lain yang mana antara kelompok-kelompok yang bersaing dalam pilkada masih dirawat, bahkan terasa nuansa permusuhan antara pihak-pihak yang bersaing. Dan ada upaya untuk menjaga hal tersebut untuk kepentingan politik lain atau untuk mempersiapkannya dalam pertarungan politik berikutnya.  

Ketangguhan Khofifah dalam menghadapi tantangan teruji ketika dia selama dua kali gagal dalam kontestasi pemilihan gubernur di Jatim. Toh dia tetap mencoba untuk yang ketiga yang kini memberinya keberhasilan. Tentu mental seperti ini sangat diperlukan dalam membangun sebuah daerah, yang jumlah penduduk dan wilayahnya lebih luas dari sejumah negara. Kompleksitas persoalan yang dihadapi sebagai gubenur tentu lebih tinggi karena harus memimpin kepala daerah, beragam kelompok kepentingan, dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Tetapi, itulah tantangan sebagai pemimpin. Keberhasilannya diuji oleh kemampuannya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. 

Sebagai pemimpin nomor satu di sebuah provinsi dengan jumlah penduduk 39,29 juta tentu tanggung jawabnnya sangat besar. Waktunya akan banyak tersita untuk mengurusi masyarakat. Karena itu, penting memikirkan bagaimana posisinya sebagai ketua umum PP Muslimat NU yang sudah didudukinya selama empat periode. Kini sudah banyak kader-kader yang siap melanjutkan kepemimpinannya. Melanjutkan keberhasilannya memimpin organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia ini, karena keberhasilan pemimpin adalah ketika ia menyiapkan pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan visi besar organisasi. 

Kita semua, adalah penerima tongkat estafet dari orang sebelumnya yang harus menyerahkan tongkat tersebut kepada orang berikutnya. Harapannya, selama memimpin, tentu meninggalkan warisan-warisan berharga bagi yang kita pimpin.  (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG