IMG-LOGO
Nasional

PPIM: Buletin Jumat di Masjid Patut Diwaspadai

Selasa 19 Maret 2019 22:55 WIB
Bagikan:
PPIM: Buletin Jumat di Masjid Patut Diwaspadai

Jakarta, NU Online

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya penguatan radikalisme agama di ruang publik, salah satunya melalui masjid, di antaranya melalui buletin jumat yang merupakan salah satu media dakwah yang banyak digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dan ajaran Islam di dalam masjid terutama saat shalat Jum’at.

Namun pesan yang disampaikan dalam buletin ini perlu diwaspadai karena kontennya ‘tidak bebas nilai’; artinya, bahwa buletin ini memiliki sejumlah tujuan yang beragam di antaranya adalah memasukkan paham-paham ideologi radikal.

Hal itu mengemuka dalam Launching Hasil Asesmen Buletin Jumat di Jawa yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta di Hotel Century Park Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/03). Forum ini menilai bahwa pembubaran gerakan radikal Islam yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dampak yang tinggi secara formal namun tidak dalam aspek lainnya. Hal itu dibuktikan dengan buletin Jumat yang diterbitkan Hizbut Tahrir Indonesia yang sebelumnya bernama Al-Islam dan saat ini berganti nama menjadi Kaffah, masih tersebar luas di masjid-masjid dengan nuansa narasi yang sama.

Koordinator survei, Kusmana mengumumkan dari seratus masjid yang tersebar di lima kota penyangga di Pulau Jawa yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Gresik, 37 persen di antaranya telah menerima dan menyebarkan Buletin Jumat.

"Meskipun hanya 37 persen namun yang paling masif penyebarannya adalah Buletin Kaffah," jelas Tantan Hermansyah selaku Tim Peneliti.

Tim peneliti membagi dua kategori Buletin, yakni Kaffah dan non-Kaffah. Hal itu didasari dari penemuan sebanyak 44 edisi buletin non-kaffah tidak selalu ada dalam setiap kota, namun Buletin Kaffah selalu ditemukan pada setiap kota dan mudah ditemukan di media online.

Konten buletin Kaffah secara umum membahas tentang hasrat membangun kembali negara dan masyarakat melalui dasar-dasar ajaran Islam. Setelah diteliti, dari 70 edisi Buletin Kaffah 100 persen bermuatan paham radikal.

Sedangkan Buletin non-Kaffah yang ditemukan secara fisik terdapat 84,09 persen bermuatan non-radikal dan sisanya 15,91 persen memiliki konten radikal. "Meskipun jumlahnya kecil juga cukup menghawatirkan," ungkap Kusmana.

Hasil rilis rata-rata, ketersediaan dana dari sejumlah masjid untuk mengadakan buletin tidaklah besar, tetapi semua masjid yang diakses kecuali masjid-masjid di Pandeglang bersedia untuk mendanai pengadaan Buletin Jumat.

“Itu artinya sejumlah masjid masih melihat buletin sebagai media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam, meskipun di tengah kekurangmampuan dalam berimajinasi bagaimana mereka dapat memproduksi maupun ke mana mencari buletin Jumat untuk didistribusikan,” papar Kusmana.

Lebih lanjut, dosen Fakultas Usuluddin UIN Jakarta itu memperingatkan, jika fenomena dari data-data yang ada tidak diantisipasi maka beberapa pihak akan memanfaatkannya sebagai peluang yang strategis untuk memasukkan paham-paham radikal dalam bentuk buletin secara suka rela.

“Saya kira hal ini harus diantisipasi dengan menyediakan buletin yang ramah untuk disebarkan ke masyarakat sebelum dimanfaatkan oleh mereka,” terangnya. (Nuri Farikhatin/Ahmad Rozali)

Bagikan:
Selasa 19 Maret 2019 22:13 WIB
Majelis Rakyat Papua Curhat Persoalan Radikalisme Agama ke PBNU
Majelis Rakyat Papua Curhat Persoalan Radikalisme Agama ke PBNU
Jakarta, NU Online
Majelis Rakyat Papua (MRP) bersilaturahim ke PBNU, Jakarta, Selasa (19/3). Mereka diterima Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU H Iqbal SUllam dan Aizuddin Abdurrahman, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Andi Najmi Fuadi dan Katib SYuriyah KH Nurul Yaqin Ishaq. 

Pertemuan dimulai dengan perkenalan dari 17 anggora MRP. Mereka terdiri dari beragam agama dan suku di Papua. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya, membahas masalah radikalisme agama. 

“Mohon solusi kepada PBNU agar Muslim dan Kristen hidup rukun di Papua. Tak ingin terjadi di Poso dan Ambon. Ini sangat berat,” ungkap Wakil Ketua I MRP Jimmy Mabel. 

Padahal, menurut dia, Papua selalu menginginkan kedamaian dan tidak pernah benci kepada siapa pun. 

“Tidak boleh terjadi peristiwa Poso dan Ambon,” tegasnya lagi. 

Ia menjelaskan, bibit radikalisme agama telah makin tumbuh subur di Papua. Kalau dibiarkan membesar bisa sangat berbahaya. Ia menyebut kelompok tertentu yang mendirikan lembaga tanpa izin yang ditengarai menyebarkan benih-benih kebencian. 

Kiai Said mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Ia berjanji NU akan selalu bersama masyarakat Papua dalam memerangi kezaliman. Ia juga berjanji akan menyampaikan keresahan masyarakat apabila bertemu dengan pihak yang berwenang. 

“NU selalu bersama masyarakat tertindas. Puncak kezaliman adalah mengatasnamakan agama. rais aam berganti, ketua umum berganti, prinsip NU tidak pernah berganti. Semua warga negara Indonesia, saudara saya, saudara NU,” tegasnya. 

Bahkan, ia menyebutkan beberapa minggu lalu, NU memutuskan agar seluruh warga NU tidak boleh menyapa orang di luar agama Islam dengan sebutan kafir. Ini sesuai dengan fatwa ulama Al-Azhar Mesir. (Abdullah Alawi)

Selasa 19 Maret 2019 21:15 WIB
PBNU Tanggapi soal Dilaporkannya Kiai Said ke Polisi
PBNU Tanggapi soal Dilaporkannya Kiai Said ke Polisi
Ketua PBNU, Robikin Emhas
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas menanggapi soal dilaporkannya KH Said Aqil Siroj ke polisi oleh Korlabi pada Senin (18/3) kemarin karena pernyataan Kiai Said soal ‘kelompok radikal’.

Robikin mengaku baru membaca berita di media. Ia belum tahu persis apa materi laporan polisinya. Apakah materi yang dilaporkan masuk dalam ranah kepemiluan atau jurnalistik.

“Dalam negara hukum, seluruh tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apakah itu tindakan warga negara atau penyelenggara negara,” jelas Robikin Emhas, Selasa (19/3) di Jakarta.

Ia percaya atas penegakan hukum di kepolisian karena Kepolisian RI sudah kredibel dan profesional selama ini. Oleh karena laporannya disampaikan kepada kepolisian, imbuhnya, Robikin mengajak untuk mempercayakan sepenuhnya kepada polisi.

“Apakah terdapat dua alat bukti yang sah agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak, kita lihat nanti,” ucapnya.

Terkait adanya radikalisme yang ditandai sikap intoleran, lanjut Robikin, berbagai hasil survei sudah melansir hal itu. Bahkan gamblang diketahui publik adanya kampanye khilafah yang cukup marak sebelum HTI badan hukumnya dicabut.

“Kampanye khilafah itu bahkan masih dijumpai dalam tahun politik sekarang ini, di media sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, tentu saja merupakan kewajiban segenap komponen bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI, baik keutuhan teritorial, sumberdaya alam maupun budayanya.

“Khilafah yang hendak menghapus sekat-sekat bangsa dan negara adalah ancaman nyata terhadap keutuhan NKRI,” tegas Robikin.

Bagi NU, lanjutnya, agama dan negara tidak perlu dipertentangkan. Keduanya bisa saling mengisi, bisa harmonis. NU mengharmoniskannya dengan jargon hubbul wathon minal iman, nasionalisme adalah bagian dari agama.

“Kiai Said Aqil Siroj, NU dan kita semua layak terus mengampanyekan prinsip beragama dan berbangsa tersebut. Agar cita-cita didirikannya Indonesia dapat kita wujudkan bersama,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pengurus dan warga NU selalu setia menolak propaganda khilafah, kampanye segala bentuk negara di luar NKRI, praktik-praktik intoleransi yang mencederai keharmonisan warga bangsa Indonesia.
 
“Untuk kepentingan hal itu, kami semua, baik selaku warga maupun pengurus NU akan senantiasa berdiri di belakang Kiai Said Aqil,“ pungkas Robikin. (Fathoni)
Selasa 19 Maret 2019 19:0 WIB
Gus Yahya: Jadi Pengurus NU Itu Seperti Ziarah ke Makam Wali
Gus Yahya: Jadi Pengurus NU Itu Seperti Ziarah ke Makam Wali
Katib 'Aam PBNU KH. Yahya Cholil Staquf

Denpasar, NU Online
Katib 'Aam PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengingatkan para pengurus NU, Badan Otonom, dan Lembaga NU untuk tidak pernah berpikiran untuk memperbaiki NU, apalagi ingin membesarkan NU. Karena menurut Gus Yahya, NU ini sudah besar dan tidak perlu merasa lebih hebat dari NU.

Hal ini disampaikannya pada acara Dialog Kebangsaan dalam rangka Hari Lahir (Harlah) ke-85 Gerakan Pemuda Ansor di Gedung PWNU Bali, Senin (18/3).


Foto: Hari Lahir (Harlah) ke-85 Gerakan Pemuda Ansor di Gedung PWNU Bali, Senin (18/3)

Gus Yahya mengibaratkan menjadi pengurus NU itu seperti kita berziarah ke makam para wali. Seseorang yang berziarah semisal ke makam Sunan Ampel pada hakikatnya adalah tabarukan (mencari berkah) dan bukan berarti menolong Sunan Ampel.

"Bukan berarti kita merasa lebih mulia dari Sunan Ampel, hakikat mendoakan orang shaleh adalah ngalap barakah (mendapat berkah)," tegas Gus Yahya.

Berkhidmah di NU, menurut Gus Yahya, merupakan kesempatan untuk tabarukan bersama Ulama. Maka sudah semestinya berada di NU harus bersyukur, dan menjalakan apa yang sudah digariskan oleh NU.

"Pengurus NU itu harus ngerti maqom (posisi), jadi pengurus itu bukan berarti mengendalikan NU, bukan pula punya pikiran mau memperbaiki NU, apalagi berpikir mau menyelamatkan NU, kayak dia sudah selamat aja," ungkapnya. 

Salah satu bukti bahwa NU memang besar menurut Gus Yahya adalah ketertarikan dunia internasional untuk bekerjasama dengan NU, terutama dalam upaya menjaga perdamaian dan penyelesaian berbagai konflik di dunia.

"Kita melihat dunia sedang membutuhkan NU, mau tidak mau NU harus berbuat sesuatu untuk dunia," pungkasnya dihadapan sekitar 200 kader NU Bali yang hadir. (Abraham Iboy/Muhammad Faizin)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG