IMG-LOGO
Risalah Redaksi

NU Menyambut Tantangan Era Teknologi

Ahad 24 Maret 2019 15:15 WIB
Bagikan:
NU Menyambut Tantangan Era Teknologi
Tanggal 16 Rajab 1440 Hijriah yang bertepatan dengan hari Sabtu, 23 Maret 2019 menandai usia 96 tahun NU. Istighotsah digelar pada pagi itu kantor-kantor NU, masjid, mushala, pesantren, dan berbagai tempat lainnya di seluruh penjuru dunia yang menjadi pusat berkumpulnya warga NU untuk memanjatkan doa agar perjalanan NU ke depan dalam memperjuangkan kemuliaan Islam di Indonesia mendapatkan berkah dari Allah. Dalam perjalanannya hampir satu abad melintasi beragam zaman ini, NU telah mampu mengatasi berbagai tantangan. Dan tantangan baru berupa era teknologi menghadang di depan kita. 

Percepatan perkembangan teknologi memberi manfaat, tetapi sekaligus dapat menjadi bencana jika tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Banyak lembaga atau perusahaan besar yang memimpin pada era tertentu, tetapi kemudian tenggelam ketika mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan zaman baru. Organisasi Islam yang paling maju di era kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru berbeda-beda, silih berganti. Bahkan ada di antaranya sudah bubar. 

Dalam konteks menghadapi berbagai perubahan zaman ini, NU selalu mampu menyesuaikan diri dengan baik. Salah satu karakter NU adalah fleksibilitas atau kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai zaman. Tentu saja, ini menjadi modal besar bahwa NU akan mampu menyesuaikan diri dengan zaman yang akan datang dengan berbagai cirinya.

Sekalipun demikian, kita harus mampu menyiapkan diri dengan era teknologi ini sehingga bukan hanya menjadi konsumen atau sekadar eksis saja, tetapi harus mampu menjadi pemimpin dan menentukan arah perkembangan Islam di Indonesia. Dan untuk itu, modal yang diperlukan adalah kualitas sumber daya manusia. 

Dalam hal ini, kreativitas dan inovasi serta kolaborasi adalah kunci keberhasilan pada era yang dikenal dengan industri 4.0. Ini berbeda dengan kebutuhan sukses di zaman revolusi industri 2.0 yang menyaratkan adanya efisiensi dan efektifitas. Pada aspek kolaborasi, NU adalah sebuah komunitas yang erat. Jaringan aktivis NU ada di berbagai tempat yang satu sama lain saling terhubung. Mereka disatukan oleh cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat dengan ajaran Islam yang ramah di bawah ajaran Ahlusunnah wal Jamaah. 

Yang menjadi tantangan kini adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini artinya adalah bagaimana kualitas pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ada banyak faktor yang menentukan kualitas sebuah lembaga pendidikan seperti kualitas pengajar, sarana dan prasarana, kurikulum. 

Berbagai kebijakan negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa berbagai jenis beasiswa seperti beasiswa santri, Bidik Misi, LPDP, program 5000 doktor, dan lainnya memberi peluang bagi kader-kader muda terbaik NU untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau keahlian tertentu. Beberapa di antara mereka telah lulus dan mengabdikan diri di berbagai lembaga pendidikan NU. Lebih banyak lagi yang sedang menyelesaikan pendidikannya. Dan insyaallah, banyak sekali tunas-tunas muda NU yang di masa depan akan memperkuat NU dengan beragam keahlian yang mereka miliki. Ini menjadi modal NU dalam menyiapkan sumber daya manusianya di masa depan.

Kualitas pendidikan di Indonesia secara umum masih dianggap rendah. Dari indikator internasional seperti Programme for International Students Assessment (PISA) yang mengukur kemampuan sains, matematika, dan membaca, rata-rata kemampuan anak Indonesia dalam ketiga bidang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Ini tentu cerminan dari kualitas pendidikan di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU tentu tak jauh berbeda. Bahkan tantangannya menjadi lebih besar karena dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Apalagi lembaga pendidikan di lingkungan NU berusaha mengkombinasikan kemampuan intelektual sekaligus pemahaman keislaman. Ada lebih banyak materi yang harus dipelajari. Namun, jika berhasil, maka siswa yang dihasilkan merupakan siswa yang tidak sekedar pintar, tetapi juga berkarakter.

Persoalan yang dihadapi NU juga bukan sekedar sumber daya manusia, tetapi komposisi keahliannya. Selama ini, keahlian yang dimiliki oleh kader-kader NU adalah bidang ilmu-ilmu agama dan sosial humaniora. Sedangkan era teknologi membutuhkan orang-orang yang kompeten dalam bidang sains. Dengan demikian, perlu dilakukan perencanaan yang baik agar menghasilkan komposisi yang ideal.

Era teknologi terdapat penguasa-penguasa baru, yaitu mereka yang menguasai teknologi. Para pencipta aplikasi yang disukai oleh warganet, para ustadz yang ceramahnya di media sosial banyak diunduh dan ditonton. Orang-orang berpengaruh di media sosial yang akunnya diikuti oleh jutaan orang, sesungguhnya merupakan individu-individu atau sekelompok kecil yang memiliki pengaruh besar kepada publik. Ini semua adalah soal kreativitas dan inovasi.

Kita yakin bahwa NU akan tetap mampu memberi peran besar pada era teknologi ini. Ada banyak sekali sumber daya manusia kreatif dan inovatif yang bergerak, baik atas nama pribadi atau organisasi NU yang menyebarkan nilai-nilai NU. Bagaimana menciptakan lahan subur tumbuhnya tradisi berteknologi. Memberi ruang bakat-bakat yang ada untuk tumbuh dan berkembang guna memberi kontribusi kepada dunia. (Achmad Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Ahad 17 Maret 2019 21:0 WIB
Mencegah Perkembangan Islamophobia dan Xenophobia
Mencegah Perkembangan Islamophobia dan Xenophobia
Penyerangan terhadap Muslim di Selandia Baru, salah satu negara yang selama ini dikategorikan sebagai yang paling aman di dunia mengejutkan publik. Umat Islam menyatakan kedukaannya terhadap peristiwa tersebut. Simpati juga datang dari umat lain dari berbagai penjuru dunia atas kejadian yang menyebabkan puluhan korban jiwa tersebut.

Kejadian ini merupakan ekspresi dari islamophobia yang belakangan ini terus berkembang di sejumlah wilayah di dunia, terutama di Barat di mana Muslim menjadi minoritas. Islamophobia merupakan perasaan takut atau benci kepada Islam. Dan oleh karena itu, semua Muslim menjadi sasaran. Karena itu, Muslim kemudian didiskriminasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan sebuah bangsa. 

Ada anggapan terutama di sebagian masyarakat Barat yang mengalami islamophobia bahwa budaya Islam lebih rendah dibandingkan dengan budaya Barat atau Islam tidak sesuai dengan norma-norma budaya Barat yang berakar dari tradisi Kristiani. Dan Islam lebih dilihat sebagai sebuah ideologi politik yang mengajarkan kekerasan dibandingkan dengan sebuah agama yang mengajarkan perdamaian. Bukan hanya Islam, umat Yahudi juga pernah mengalami anti-Semitisme, yaitu permusuhan atau prasangka terhadap orang Yahudi yang oleh Hitler kemudian diwujudkan dengan pembersihan etnis Yahudi. 

Ketidaksukaan terhadap segala sesuatu yang asing bukanlah hal yang baru. Xenofobia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara asing. Perasaan terancam oleh keberadaan orang asing kini muncul ketika para imigran masuk ke negara-negara Eropa dan kemudian merebut pekerjaan orang lokal. Para politisi sayap kanan selanjutnya mengeksploitasi suara-suara kelompok yang gelisah tersebut.
 
Semestinya dengan perkembangan internet dan alat komunikasi yang semakin memudahkan warga dunia berinteraksi dan memahami satu sama lain, nyatanya hal tersebut tidak sebagaimana dibayangkan. Dunia belum bisa menjadi sebuah desa global di mana para penduduknya saling mengenal dan memahami, lalu kemudian hidup dalam sebuah harmoni. Itulah gambaran sebuah desa yang ada dalam benak kita. Komunitas masyarakat yang tenang dan damai. 

Globalisasi memungkinkan pertukaran sumber daya dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Sebagai akibatnya, hal ini memunculkan persaingan yang keras untuk memperoleh pekerjaan. Para imigran yang berasal dari negara berkembang bersedia bekerja lebih keras dan lebih lama, serta rela mendapatkan upah yang lebih rendah. Akhirnya, kenyamanan yang dulu didapat penduduk lokal menjadi hilang. Industri yang padat tenaga kerja kemudian juga berpindah ke negara-negara lain dengan upah lebih rendah. Akibatnya, ada persoalan serapan tenaga kerja yang muncul dan menjadi gejolak sosial. Bagi dunia usaha yang berpikir dengan pendekatan rasionalitas ekonomi, maka mereka berusaha memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki dengan bertindak secara efektif dan efisien. 

Faktor budaya juga menjadi penyebab islamophobia atau xenophobia. Kehadiran orang asing dengan perbedaan agama, etnik atau ras yang bertambah dari waktu ke waktu, yang mana mereka hanya bergaul dengan kolompoknya sendiri menyebabkan kurangnya muncul sikap tenggang rasa atau saling memahami satu sama lain. 

Berbagai faktor dasar yang kemudian dieksploitasi oleh para politisi ini kemudian mengeras dan menimbulkan kebencian. Beberapa ekstremis akhirnya melakukan tindakan nyata dengan melakukan pembunuhan sebagaimana terjadi di Selandia Baru. Dalam Pilpres 2019 ini, kita juga mengalami sendiri ketika hoaks yang secara massif disebarkan di media sosial tentang jutaan tenaga kerja dari Tiongkok yang merebut lapangan kerja di sini sementara jutaan orang masih menganggur. Ini merupakan bagian dari kampanye hitam terkait dengan perebutan lapangan kerja oleh orang asing.

Kita tentu harus belajar dari kejadian masa lalu seperti anti-Semitisme yang telah menimbulkan korban nyawa dengan jumlah yang sangat besar di kamp konsentrasi dan kamar-kamar gas. Hitler telah berhasil menggunakan isu-isu nasionalisme sempit untuk menggerakkan dan akhirnya membunuh jutaan orang tidak berdosa. Sejarah gelap tersebut masih belum terhapus dari sekarang. 

Upaya mencegah timbulnya islamophobia dapat dilakukan dengan menindak tegas para pelaku kekerasan dan penebar kebencian atas Islam atau imigran yang umumnya merupakan kelompok minoritas di sebuah negara. Dengan demikian, mata rantai kemungkinan keberlanjutan kekerasan atau penindasan terhadap kelompok minoritas dapat dicegah.

Dialog budaya dan peradaban antara berbagai kelompok yang hidup di satu negara akan memunculkan kesalingpahaman antara kelompok-kelompok yang berbeda. Prasangka-prasangka yang selama ini tumbuh karena ketidakmengertian atau sengaja disebarkan oleh kelompok tertentu bisa sirna dengan sendirinya. Apa yang dianggap baik oleh satu kelompok bisa saja dianggap kurang pas dari sudut pandang kelompok budaya lain, tetapi ketika memahami mengapa satu budaya muncul, maka minimal dapat dipahami mengapa kelompok lain melakukan hal tersebut. Misalnya, bagi budaya Barat, perempuan yang mengenakan jilbab dianggap sebagai penindasan oleh laki-laki. Tetapi jika dilihat dari budaya Islam, maka perempuan menjaga diri dan kehormatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang diyakininya dengan menggunakan jilbab.

Jika proses saling memahami sudah muncul, maka persoalan kompetisi dalam bidang ekonomi akan lebih mudah diselesaikan. Bukan hanya bersaing untuk saling memperebutkan pekerjaan atau kue ekonomi, tetapi kesalingpahaman akan memunculkan kerjasama dan sinergi yang membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 10 Maret 2019 21:15 WIB
Bijak Memilih Dai dan Ustadz
Bijak Memilih Dai dan Ustadz
Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2019 terkait status non-Muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menimbulkan kontroversi. Sejumlah dai populer yang selama ini bersuara keras terkait dengan isu-isu tertentu menyampaikan ketidaksepakatannya atas keputusan tersebut dengan berbagai argumentasi. Salah satunya, mereka membahas asal kata kafir dalam bahasa Arab. Sayangnya, hal ini menjadi blunder ketika hal ini menunjukkan keterbatasan kapasitas ilmu agama yang mereka miliki. Ada yang salah dalam memaknai proses perubahan kata tersebut yang dipelajari dalam ilmu sharaf. Ada pula yang tidak tahu bentuk jamak dan tunggal dari kata kafir. Padahal, kemampuan berbahasa Arab yang baik merupakan dasar memahami pengetahuan Islam yang lain.

Kejadian seperti ini sebenarnya hanya pengulangan atas kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya sangat sederhana jika mempelajari ilmu agama dengan baik. Ada mualaf yang kemudian menjadi ustadz muda yang mengatakan, Rasulullah sendiri yang menuliskan kalimat tauhid di bendera, ada ustadzah yang keliru menuliskan ayat Al-Qur’an ketika sedang ceramah di televisi. Seorang ustadzah yang bacaan Al-Qur’annya tidak lancar sangat getol berceramah di berbagai tempat yang isinya banyak mengaitkan dengan situasi politik saat ini. Ada pula yang membahas pesta seks di surga di hadapan jamaah perempuan. Jika dirunut lagi, kesalahan-kesalahan yang dibuat bisa panjang. 

Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana bisa orang-orang yang belum mumpuni menjadi rujukan masyarakat dalam beragama? Bahkan dengan percaya diri, orang-orang tersebut menyalah-nyalahkan, bahkan memaki-maki, orang-orang yang puluhan tahun tekun belajar agama di pusat-pusat pengajaran Islam di pesantren atau universitas ternama jika pendapatnya tidak sama dengan yang mereka yakini.

Di era media sosial di mana setiap orang bisa mengekspresikan pendapatnya lewat tulisan, foto atau video, kemampuan retorika atau pembuatan konten yang menarik kadang lebih penting dibandingkan dengan kapasitas keilmuan. Inilah salah satu pangkal dari persoalan ketika para dai yang yang hanya memiliki ilmu agama yang pas-pasan, tetapi mampu menyampaikannya dengan menarik sehingga akhirnya mereka memperoleh popularitas. Kebijakan di televisi yang didasarkan pada rating juga menggunakan indikator yang sama, yaitu faktor kemenarikan para dainya. Namun, ketika dihadapkan pada persoalan agama yang rumit, terbukti kemampuan mereka kurang memadai.

Para dai yang ilmunya cukup lumayan pun tetap dituntut untuk terus mengembangkan dan memperbaharui pengetahuannya. Popularitas membuat mereka sibuk dengan undangan ceramah ke sana kemari. Dalam satu hari, mereka bisa berceramah di tiga tempat yang berbeda. Hal ini membuat mereka lelah secara fisik dan mental. Sementara itu, teknologi menyebabkan ceramah bisa didengarkan dari mana saja. Akibatnya, pengulangan-pengulangan tema yang sama dengan diksi yang sama menjadi tidak menarik. Hanya dai yang benar-benar kreatif dan mumpuni yang mampu terus bertahan menghadapi tuntutan jamaah akan kebaruan dan kesegaran dakwahnya. 

Bagi banyak orang, apa yang disampaikan oleh para dai sesungguhnya bukan pengetahuan baru karena hal tersebut sudah sering mereka dengar. Ketika ceramah terkait dengan Maulid Nabi, maka yang disampaikan berputar tentang kelahiran Rasulullah. Saat Isra Mi’raj, maka tema utama adalah perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha. Para pendengar sesungguhnya ingin mengingat kembali atau bahkan sekadar ingin mendengarkan uraian materi agama dengan cara yang segar. Karena itu, dai-dai yang menyampaikan ceramah dengan cara serius kurang laku di publik. Para ahli ilmu agama bergelar profesor dan doktor yang mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam kalah populer dengan dai-dai muda tapi mampu mengemas ceramahnya dengan menarik. 

Bukan hanya itu, kadang masyarakat ingin mendengarkan ceramah dari dai yang sesuai dengan pandangan politiknya. Saat terjadi polarisasi politik akibat pemilihan presiden, maka dai-dai tertentu menunjukkan keberpihakannya kepada calon tertentu sehingga pihak yang berseberangan secara politik tidak mengundangnya. Dai model begini umumnya dalam ceramahnya mengkritisi pihak lawan politiknya.

Suatu kebenaran yang disampaikan secara kontemplatif dan komprehensif bisa saja kalah dengan informasi biasa-biasa saja tetapi menarik. Bahkan hoaks yang secara terus-menerus diproduksi dan dijejelkan ke publik melalui media sosial dengan beragam teknik bisa lebih dipercaya karena kurangnya sikap kritis. Apalagi ditambah dengan kecenderungan publik yang hanya membaca judulnya atau yang dibuat dengan nada provokatif. 

Tak mudah memang berada dalam belantara informasi yang tak terbatas dan terus-menerus diperbaharui dengan beragam isu yang datang silih berganti. Bagi publik yang ingin mendapatkan ilmu dari pengajian, mereka dapat mengecek latar belakang para dai di internet. Di mana mereka belajar agama, bagaimana orientasi ideologi keislamannya, afiliasi organisasinya, termasuk kemungkinan kontroversi yang pernah dibuatnya. Jejak digital kini sangat mudah ditelusuri. Jangan sampai kita tertipu penampilan tetapi isinya kosong.

Inilah PR besar bagi para pegiat dakwah Islam moderat. Jangan sampai ranah dakwah dikuasai oleh kelompok tekstual dan konservatif yang memandang agama hanya secara hitam putih, yang menjunjung tinggi penampilan ketimbang substansi. Pengetahuan agama yang mumpuni tak cukup untuk membuat publik mendengarkan kebenaran yang mereka sampaikan. Kemampuan untuk mengemas dakwah dengan cara yang menarik sesuai dengan target yang mereka tuju sangat penting agar pesan-pesan yang mereka sampaikan di dengar oleh publik. 

Berdakwah, tak cukup dengan belajar ilmu agama, tetapi juga belajar ilmu psikologi publik, komunikasi massa, retorika, karakter media sosial, dan lainnya. Bakat-bakat yang ada, perlu diasah agar mereka mampu tampil di depan publik dengan baik. Dan Itu semua tak bisa diserahkan sebagai tanggung jawab pribadi dai. Ada tanggung jawab lembaga-lembaga dakwah untuk turun terlibat mengemas dakwah di berbagai ruang publik menjadi menarik. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 3 Maret 2019 17:0 WIB
Munas NU, Kafir, dan Hiruk Pikuk di Media Sosial
Munas NU, Kafir, dan Hiruk Pikuk di Media Sosial
Keputusan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU 2019 terkait status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat. Silang pendapat diekpresikan di media sosial melalui akunnya masing-masing, baik yang ditulis sendiri maupun yang hanya meneruskan ulang pendapat orang lain yang senada dengan pikirannya. Meskipun, topik pembicaraan kebanyakan melenceng dari topik sebenarnya: mulai dari soal pilihan kata manggil non-Muslim atau kafir, hingga tuduhan tak masuk akal penggantian Surat al-Kafirun menjadi al-Nonmuslim.

Tema tersebut dibahas awalnya karena dalam kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan di berbagai pesantren, secara politik warga negara dibagi dalam beberapa kategori. Mereka yang tidak beragama Islam masuk dalam kategori kafir yang kemudian dibagi lagi dalam subkategori seperti kafir dzimmi, mu’ahad, musta’man dan harbi. Pertanyaan yang muncul, apakah tepat menggunakan kategori-kategori tersebut di Indonesia. 

Baca juga:
Topik-topik Raksasa dalam Munas Nahdlatul Ulama
Tentang Non-Muslim bukan Kafir
Dalam konteks negara yang berbasis agama pada era tersebut, perbedaan kategori menyebabkan adanya perbedaan hak dan kewajiban masing-masing kelompok masyarakat. Kini, dengan model negara bangsa maka semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama. Jadi, tema tersebut menyangkut kedudukannya sebagai warga negara, bukan menyangkut masalah teologis karena hal tersebut sudah jelas posisinya. 

Sikap NU ini merupakan bagian dari konsistensi untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua agama dalam bentuk negara bangsa. Sebelumnya NU telah menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan sejumlah keputusan lain yang senada. Termasuk beberapa waktu terakhir, upaya NU untuk menentang ide khilafah yang sempat marak sebelum akhirnya organisasi pengusungnya dibekukan oleh pemerintah.

Bagi pejuang berdirinya negara agama, maka klasifikasi Muslim dan kafir adalah sebuah keniscayaan.  Karena itu, keputusan NU ini jelas-jelas bertentangan dengan aspirasi yang mereka usung.  Mereka menggunakan dalil-dalil agama dengan tafsir sesuai dengan ideologi yang diyakini, dari baragam tafsir yang ada, untuk memperkuat pendapatnya.

Dua pendapat tersebut saling berargumentasi dipimpin oleh para pemikir dan ideolognya masing-masing. Bagi NU, perdebatan tersebut wajar-wajar saja, sejauh dilakukan dengan mengedepankan etika dan tanpa prasangka yang mendahului argumentasi yang dikemukakan. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam munas dan konbes, semuanya juga melalui adu argumentasi. 

Ragam macam cara menyampaikan pendapat bermunculan. Ada yang berusaha menyampaikan pendapatnya secara argumentatif, banyak pula yang sekedar cacian. Beberapa versi gambar yang diunggah di media sosial yang menunjukkan jalur yang harus dilalui bagi Non-Muslim  agar tidak masuk ke Makkah, yang dikhususkan bagi penduduk Muslim. Ini menegaskan bahwa di kerajaan dengan ideologi wahabisme tersebut, juga menggunakan istilah non-Muslim, bukan kafir. 

Begitu tema kafir dan non-Muslim menjadi viral, banyak sekali kiai dan intelektual NU yang kemudian mencoba memberikan ulasan terkait pembahasan hal tersebut. Menambahkan, memperkuat atau menjelaskan kronologi persidangan di forum bahtsul masail. Media arus utama yang memiliki ruang opini terbatas, apalagi dalam bentuk cetak, membuat media sosial menjadi pilihan untuk mengekspresikan pikirannya. 

Sayangnya, sekalipun sudah berusaha dijelaskan dengan baik, tetap saja ada yang memahaminya secara sepotong-sepotong atau kehilangan konteks.  Bagi kelompok tertentu yang bangunan ideologi pemikirannya berbeda dengan NU, hasil keputusan NU ini jelas-jelas tidak sesuai dengan pemikiran mereka. 

Dengan kemudahan akses yang memungkinkan setiap orang mengunggah pendapatnya, maka tidak ada saringan untuk menentukan mana saja pendapat yang disampaikan dengan argumentasi yang baik atau dengan mengedepankan etika sebagaimana tulisan opini yang ada di media massa. Akibatnya, warganet harus menyaring sendiri konten-konten yang memiliki kualitas yang baik. Kecenderungan yang ada adalah, mengiyakan pendapat yang sesuai dengan pemikirannya, bukan melakukan pertimbangan dari berbagai pendapat yang ada.

Sekalipun mampu memperkaya wawasan, informasi yang ada media sosial tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Sebelum dibahas di forum munas, tema sudah dibahas dalam workshop pramunas yang melibatkan para ahli yang kompeten dalam bidangnya. Kemudian, rancangan akhir tersebut dibagikan kepada calon peserta munas dan konbes untuk ditelaah. Mereka mencari hal-hal yang mungkin terlewat dari pembahasan sebelumnya. Dari bahan yang ada itulah kemudian diskusi di persidangan di mulai. Dan para peserta sebelumnya sudah menyiapkan referensi-referensi untuk memperkuat pendapatnya. 

Forum persidangan bisa berlangsung sangat cepat karena para peserta sudah sepakat dengan rancangan yang ada. Di sisi lain, perdebatan juga bisa sangat alot karena adanya perbedaan pendapat yang tajam. Bahkan ada kasus-kasus tertentu yang mana tidak ada keputusan yang dihasilkan yang dalam istilah bahtsul masail disebut mauquf

Keputusan di forum sidang komisi pun belum sah karena harus dibawa ke sidang pleno untuk disahkan. Di sini, para kiai dan tokoh senior NU menyampaikan pendapatnya karena sebelumnya mereka mungkin mengikuti forum di tempat lain mengingat ada banyak sekali persidangan dalam munas dan konbes sehingga para peserta dibagi-bagi.  Keputusan akhir bisa saja direvisi seiring dengan masukan-masukan dari forum besar tersebut. Tema yang menyangkut kelompok non-Muslim ini termasuk yang pembahasannya cukup hangat di sidang pleno yang berakhir sampai Jumat dini hari. 

Munas dan konbes NU selalu menghasilkan keputusan-keputusan yang diperbincangkan publik. Beberapa keputusan yang dianggap kontroversial bagi pihak non-NU ternyata diterima dengan baik di kemudian hari. Salah satunya seperti diperbolehkannya presiden perempuan dalam munas dan konbes NU tahun 1997. Ini jauh mendahului politik praktis yang memberi ruang kepemimpinan perempuan secara lebih luas setelah era Reformasi. 

Keputusan yanga dibikin dalam forum-forum NU melintasi zaman karena menggunakan rujukan dari era klasik dan kontemporer untuk kemaslahatan umat kini dan mendatang. Itulah sumbangsih yang diberikan oleh para ulama NU untuk kehidupan bangsa dan umat. (Achmad Mukafi Niam)
  

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG