IMG-LOGO
Opini

Bangunan Negara oleh Nabi Muhammad

Rabu 3 April 2019 7:40 WIB
Bagikan:
Bangunan Negara oleh Nabi Muhammad
Sistem pemerintahan berkembanga pasca Nabi Muhammad wafat. Selain sebagai pemimpin umat, Nabi Muhammad juga seorang hakim dan qadhi. Ia mengembangkan negara berdasarkan kesepakatan dan perjanjian di Madinah. Nabi memimpin umat untuk berkomitmen dalam kebersamaan yang diatur dalam Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Walau demikian, Nabi sendiri tidak menetapkan aturan baku soal bentuk negara. Tetapi bentuk pemerintahan di Madinah menjadi inspirasi.

Daulah Islamiyah memang pernah berkembang setelah era Khulafaur Rasyidin. Namun hal itu sebatas pengembangan sistem pemerintahan umat Islam kala itu. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mendirikan negara Islam, daulah Islamiyah, kekhalifahan Islam. Nabi SAW mendirikan negara setelah hijrah ke Yatsrib (Madinah). Dengan kata lain, Nabi mendirikan negara Madinah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang termaktub dalam Piagam Madinah.

Kesepakatan tersebut dijalin oleh Nabi Muhammad dengan agama, kabilah, dan suku-suku lain yang berkembang di Madinah. Madinah kala itu memang berkembang menjadi kawasan yang majemuk atau pluralistik. Konsensus atau kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Madinah berdasarkan asas keadilan untuk semua bangsa, baik Muslim, Yahudi, Nasrani, kabilah, dan suku-suku yang hidup di Madinah. Karena dalam halaman 7 disebutkan bahwa faktor penyusunan Piagam Madinah ialah pertama faktor universal, yaitu mengokohkan kemuliaan kemanusiaan (karomah insaniyyah). Kedua, faktor-faktor lokal, yaitu kemajemukan, kecenderungan bertanah air, dan semangat toleransi keagamaan dan kemanusiaan.

Piagam Madinah berisi 47 pasal. Ia merupakan supremasi perjanjian negara pertama dalam sejarah Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Dengan kata lain, Nabi SAW mendirikan Darul Mistaq, negara kesepakatan antarkelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Jadi jika dihubungkan dengan pembentukan dasar negara di Indonesia, para ulama seperti KH Wahid Hasyim, dan lain-lain sudah tepat dalam meneladani Nabi karena melahirkan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan.

Karena sistem pemerintahan yang menempuh jejak kenabian ialah berdasarkan kebersamaan dan keadilan bagi semua bangsa dalam perjanjian dan kesepakatan yang termaktub dalam 47 pasal Piagam Madinah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Mitsaq al-Madinah menjadi bukti otentik dalam sejarah peradaban Islam bahwa negara pertama yang didirikan Nabi Muhammad SAW ialah negara Madinah, negara kesepakatan atau perjanjian (Darul Mitsaq), bukan negara Islam, bukan daulah Islamiyah atau khilafah dalam pandangan kelompok Hizbut Tahrir dan ISIS. Dengan demikian, tidak otomatis khilafah ISIS atau kampanye khilafah Hizbut Tahrir adalah khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Karena justru yang dilakukan kelompok ISIS mencederai nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap sesama. Mereka mengangkat senjata, menumpahkan darah, dan tidak segan-segan membantai kelompok mana pun yang berbeda pandangan serta tidak mengikuti daulah yang ingin didirikannya.

Begitu juga dengan khilafah yang terus didengungkan oleh Hizbut Tahrir. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kelompok Hizbut Tahrir justru ingin mengubah dasar negara dengan menolak Pancasila dan segala sistemnya. Layaknya Piagam Madinah, Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang disepakati oleh para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia. Para pendiri bangsa di antaranya terdiri dari para ulama dan aktivis Islam. Mereka paham agama dan fiqih siyasah sehingga negara berdasarkan Pancasila tidak menyalahi syariat Islam. Justru syariat dan nilai-nilai Islam menjadi jiwa bagi Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan nilai-nilai universal Islam yang terkandung dalam Pancasila.

Jika khilafah ‘ala minhajin nubuwwah diterjemahkan sebagai sistem pemerintahan yang mengikuti jejak kenabian, Indonesia merupakan negara yang mempraktikkannya. Ukurannya bisa dilihat bahwa Nabi Muhammad mendirikan negara kesepakatan (Darul Mitsaq) bersama umat beragama, suku, dan kabilah-kabilah di Madinah berdasarkan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Serupa, Indonesia juga mempunyai konsensus kebangsaan atau kesepakatan seluruh bangsa yang mendiami tanah air Republik Indonesia berupa Pancasila. Seluruh bangsa yang ada di dalamnya, tak terkecuali, dilindungi oleh negara selama mereka tidak melanggar kesepakatan dan tidak melanggar hukum yang berlaku secara norma, etika, dan legal.

Tentu saja penulis tidak bermaksud membandingkan atau menyamakan antara produk kesepakatan Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah dengan para ulama Indoensia dalam Pancasila. Ulama Indonesia hanya mengambil inspirasi dari praktik pendirian negara Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di sini, Nabi hanya memberikan inspirasi kepada umat Islam bagaimana membangun sistem pemerintahan Islami berdasarkan kesepakatan bersama warga bangsa. Kendati demikian, Islam tetap menjiwai praktik kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kala itu.

Pertanyaannya, mengapa ada sekelompok umat Islam yang menggebu-gebu mendirikan khilafah dalam artian negara Islam? Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah mempraktikkan pendirian negara Islam. Celakanya lagi, ada orang-orang Islam yang memaknai bahwa negara khilafah adalah ajaran Islam. Pandangan ini bukan hanya salah kaprah dan leterlek, tetapi gagal paham soal khilafah. Karena khilafah hanya ‘ijtihad politik’ para pemimpin Muslim sepeninggal Nabi Muhammad. (Fathoni Ahmad)
Tags:
Bagikan:
Rabu 3 April 2019 10:30 WIB
Menengok Kembali Makna Khilafah dan Khalifah
Menengok Kembali Makna Khilafah dan Khalifah
Ilustrasi (Ist.)
Oleh Muhammad Faizin

Khilafah dan Khalifah merupakan kata yang berasal dari kata Khalaf yang berarti di belakang. Maknanya adalah sesuatu atau seseorang yang datang di belakang orang lain atau sesudah orang lain. 

Dalam Al-Qur'an kata ini memiliki dua kata jamak, yakni Khulafa dan Khalaif. Kata Khulafa berarti pemimpin dalam penegakan hukum dan Khalaif berarti pemelihara yang mengantarkan segala sesuatu kepada tujuan penciptaannya.

Al-Qur'an menggunakan kata Khalifah untuk dua makna. Pertama yakni ketika Allah hendak menciptakan manusia yang termaktub dalam QS Al-Baqarah: 30: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Yang dimaksud di sini adalah manusia yakni Nabi Adam AS sehingga manusia adalah Khalifah.

Kekhalifahan yang sudah disandang oleh manusia ini menuntutnya untuk memelihara dan menghantarkan segala yang berwujud di dunia ini kepada fungsi dan tujuan penciptaannya. Laut, misalnya, diciptakan sebagai tempat berlayar kapal untuk mencari ikan-ikan, mutiara dan sebagainya. Sehingga manusia sebagai Khalifah memiliki tanggung jawab memelihara laut sesuai penciptaannya.

Ketika ada seseorang yang menyembelih anak ayam yang baru menetas atau memetik bunga yang belum mekar juga bisa dikategorikan tidak menjalankan fungsi kekhalifahan yang baik di muka bumi.

Penggunaan kata Khalifah yang kedua yakni ketika Nabi Daud diangkat sebagai penguasa yang termaktub dalam QS Shad: 26: "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami (Allah) jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, kerena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Khalifah yang dimaksud dalam hal ini penguasa yang memiliki kekuasaan politik untuk mengatur masyarakat. Dan dalam konteks ini, tidak semua manusia bisa menjadi Khalifah. Dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak semua individu wajib dan berhak menegakkan hukum sendiri-sendiri.

Kekhalifahan dalam konteks ini bisa disamakan dengan sistem pemerintahan. Sistem ini bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara satu waktu dengan waktu lain.

Sebagai contoh sistem pemerintahan yang digunakan oleh masing-masing Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) memiliki perbedaan. Dan di berbagai negara termasuk negara-negara Islam juga memiliki perbedaan. Indonesia sendiri menggunakan kekhalifahan yang berbentuk Republik yang berasaskan Pancasila.

Sehingga secara singkat Khilafah adalah sistem pemerintahan dan Khalifah adalah sosoknya. Sistem pemerintahan bisa berbeda tergantung zamannya dan kesepakatan yang dibuat oleh mayoritas masyarakatnya.

Mungkinkan Khilafah dengan Khalifah Tunggal?

Berbicara tentang harus ditegakkannya Khilafah dengan Khalifah tunggal, sejarah membuktikan bahwa perjalanan umat Islam sewaktu berdirinya kekhalifahan Utsmaniyyah tidaklah tunggal. Pada masa itu ada Khalifah lain seperti di Maroko. Hal ini menunjukkan sejak dulu sudah disadari bahwa Khalifah tunggal itu tidak mungkin.

Berbagai usaha dan kenyataan sejarah untuk mewujudkan Khilafah juga selalu tidak memungkinkan dan gagal dilakukan. Seperti upaya Jamaluddin Al-Afghani, Al-Jamiah Al-Islamiyyah, OKI, dan Al-Jamiah Al-Arabiyyah yang akhirnya malah memunculkan peperangan dengan Arab.

Melihat fakta ini, umat Islam harus berfikir realistis dengan melihat fakta bahwa sistem pemerintahan (Khilafah) harus menyesuaikan kondisi dan zaman dengan mengaca pada sejarah. Sistem pemerintahan harus mampu memperkuat sebuah komunitas masyarakat bukannya memunculkan perpecahan yang tidak dibenarkan.

Bertasbih adalah perbuatan yang baik. Tapi jika dilakukan di kamar mandi maka hal itu tidak diperbolehkan karena bukan tempatnya. Bertakbir dianjurkan. Tapi takbir yang menimbulkan emosi dan memecah belah umat, tidak diajarkan.

Imam Malik berkata: "Seandainya ada satu orang minta-minta dan Anda tidak mampu memberinya, maka tidak perlu berkata: ‘Mudah-mudahan Allah memberi Anda." Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa Allah tidak mau memberi. Bayangkan sesuatu hal berdasarkan kemampuan dan kemungkinan.

Penulis adalah Redaktur NU Online. (Disarikan dari beberapa ceramah dan penjelasan Prof. Quraish Syihab)
Selasa 2 April 2019 23:59 WIB
Pesantren dan Pemimpin Nasional
Pesantren dan Pemimpin Nasional
ilustrasi: para santri berangkat mengaji
Oleh: Asmawi Mahfudz

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan dengan suasana politik Nasional akhir-akhir ini, yang penulis anggap mengkhawatirkan. Dengan banyaknya berita-berita yang mengatasnamakan agama atau organisasi sosial keagamaan tertentu, berakibat dengan menjelek-jelekkan kelompok yang lain, partai yang lain, ideologi yang lain. Apalagi dengan ditopang oleh arus informasi dan media sosial yang begitu bebasnya, akhirnya kadang menabrak sendi-sendi akhlaqul karimah, budaya bangsa, tradisi yang sudah menjadi ikon bangsa Indonesia yang berbudaya luhur. Hari ini seolah luntur dengan perilaku-perilaku kepentingan yang sudah tidak sesuai dengan ajaran agama, kultur, tradisi yang kita pegang teguh sejak nenek moyang kita. 

Penulis ingin mengungkap kembali kekuatan budaya bangsa Indonesia yang santun, ramah, memegang teguh tradisi, juga mempunyai potensi religiusitas yang kuat di bumi Nusantara ini. Ini dapat direnungkan kembali bagaimana konstalasi politik Nusantara pada saat kerajaan-kerajaan Hindu atau saat penyiaran Islam, sesudah Islam masuk di Indonesia, juga sampai paskakemerdekaan, di bumi Nusanatara ini selalu memegang teguh budaya dan potensi religiusitas sebagai sebuah bangsa. Maka ending dari semua perjalanan kesejarahan politik Nasional selalu diwarnai oleh dua hal penting ini, yaitu hubungan yang selalu harmonis antara kekuatan budaya juga agama. 

Institusi yang sejak lama memegangi dua hal penting itu menurut penulis adalah pondok pesantren. Pernyataan ini bukan hal yang tidak berdasarkan, tetapi didasarkan pada perjalanan kesejarahan pondok pesantren di Nusantara, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan, kolonialisme, paskakemerdekaan sampai kepada saat ini. Pesantren dapat membuktikan eksistensinya sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga budaya dan sebutan lain untuk pondok pesantren di Indonesia.
 
Sebagai lembaga dakwah dapat dibaca dalam referensi-referensi sejarah pesantren, awalnya memang sebagai institusi yang dipegang oleh para penyiar-penyiar Islam Nusantara. Pada saat menyiarkan Islam mereka berdialektika dengan masyarakat sekitar yang menjadi obyek dakwah. Hasil dialektika ini menjadikan pesantren menunjukkan peran di masyarakatnya dalam berbagai bidang kehidupan yang dihadapinya, tergantung dinamika masyarakat sekitarnya. Saat itu pesantren menjelma sebagai institusi pendidikan karena mengajarkan ilmu, peran sosial keagamaan karena membimbing masyarakat untuk taat kepada ajaran Islam, berperan sebaga lembaga politik ketika masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan politik dari pemimpin pesantren. Pesantren juga sebagai tempat laboratorium budaya karena di dalamnya banyak diamalkan tradisi, adat istiadat, kebiasaan masyarakat. Sebagaimana di Kediri di Pesantren Lirboyo yang mengajarkan seni bela diri, di Ponorogo ada tradisi reog, pada masa Wali Songo terdapat bedug, wayangan, juga ada budaya bernyanyi, menari dan lain sebagainya. 

Sebagai lembaga politik, pesantren juga menampilkan kekuatan sosial yang diperhitungkan sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dulu sampai sekarang. Ini bisa kita baca pada saat kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri, Kerajaan Banten, Kerajaan Singosari, Kerajaan Samudera pasai, kerajaan Demak, kerajaan Mataram dan seterusnya sampai era awal kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi. Pesantren dan kiai selalu bersinergi dengan para raja-raja atau penguasa di wilayahnya masing-masing. Pada masa kerajaan-kerajaan terdapat tokoh-tokoh nasional pesantren bersinergi dengan raja untuk menyelesaikan problem-problem umat. Misalnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, para Wali Songo, dan para ulama lainnya. Pada masa kemerdekaan para kiai dan pesantren juga berpartner dengan pemimpin Soekarno untuk mempertahankan kemerdekaan, sebagaimana yang dilakukan KH Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Agus Salim, Wahid Hasyim, KH Mahrus Ali, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Sansuri, KH Abbas dan lain sebagainya. 

Pada masa Orde baru yang dipimpin oleh H Muhammad Soeharto, pondok pesantren, kiai juga berperan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru. Di antara kiai itu adalah KH Mahrus Ali Lirboyo Kediri, KH Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, KH As’ad Samsul Arifin Situbondo, KH Thohir Widjaya dari Blitar, KH Maemun Zubair Sarang , KH Ali Yafie Jakarta, KH Sahal Mahfudz Pati, KH Ahmad Sidiq Jember, KH Mustain Romli Jombang. Malah dialektika kiai-ulama saat ini lebih dinamis dikarenakan rezim Orde Baru dan para ulama-ulama berdialiktika yang dibangun begitu dinamis sesuai dengan kondisi politik tanah air. Pada saat ini ketika kiai dapat bersinergi dengan pemerintah akhirnya dapat membangun Masjid seluruh tanah air hampir di setiap kecamatan yang dimotori oleh KH Thohir Widjaya, alumni PP Lirboyo yang dengan diplomasinya dapat mempengaruhi penguasa dalam mengambil kebijakan-kebijakan keagamaanya.

Juga pada masa Reformasi sekarang ini, kita diperlihatkan dialektika pesantren atau kiai dengan pemimpin negeri ini. Yang pada puncaknya dapat mengantarkan seorang tokoh pesantren menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu KH Abdurahman Wahid. Pada saat Reformasi ini dapat dilihat juga bagaimana sinergi pesantren dan kiainya dengan pemerintah. Sebagaimana perjuangan tokoh-tokoh pesantren dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Taruhlah seperti KH Ali Yafie dan KH Sahal Mahfudz yang memberdayakan hukum Islam dengan tema Fiqih Sosial, Gus dur dengan perjuangan demokrasi, pluralisme, tema membumikan Islam. KH Qadri Azizi memperjuangan fiqih dengan tema ijtihad dengan saintifik modern, Emha Ainun Najib mengkolaborasikan seni buaya dan agama dengan tema Padhang Bulan, Din Samsudin dengan tema Islam berkemajuan, Tuan Guru Zaini Martapura, Habib Luthfi Pekalongan, KH Asrori Surabaya dengan pemberdayaan Cinta Rasul dan taarekatnya, KH Zainudin MZ dengan dakwah sejuta umatnya. Pondok Pesantren Sidogiri yang sukses mengembangkan potensi ekonomi masyarakat sekitar dengan koperasi pondok pesantrennya, KH Said Aqil Siroj mendakwahkan Islam Nusatara, Pondok Gontor yang sudah mempunyai alumni yang bertebaran seantero Nusantara, mereka juga berperan di bumi Nusantara dan lain sebagainya. 

Paparan itu dapat dipahami bahwa pesantren dengan perannya yang multidimensi telah menghasilkan tokoh-tokoh Nasional maupun Internasional, juga membuktikannya sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pesantren dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Nasional, padahal institusi ini bukan lembaga kaderisasi pemimpin politik, sebagaimana lembaga partai politik? Jawabannya beragam. Di antarannya adalah sistem kepemimpinan di pesantren menggabungkan potensi budaya (culture) dan religiusitas. Pesantren dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dipimpin oleh seorang kiai atau ulama. Terminologi kiai dan ulama adalah dua istilah yang mensinergikan dua dimensi yakni kiai adalah budaya dan ulama adalah istilah agama. Kiai artinya adalah seseorang yang ditokohkan sedangkan ulama adalah orang yang mapan dalam pengetahuan keagamaannya.

Pesantren mempunyai dua istilah ini dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang kiai berperan sebagai tokoh panutan yang diikuti oleh santri-santrinya dan masyarakat sekitarnya. Dia juga seorang ulama yang mengetahui secara mendalam ilmu-ilmu agama yang kemudian diamalkan membentuk suri tauladan atau uswah hasanah oleh orang-orang di sekitarnya. Jadilah seorang kiai adalah ulama dan ulama juga kiai pesantren, yang dia menjadi profil tokoh panutan bagi orang-orang sekitarnya baik dari kalangan santri, alumni maupun masyarakat umum. Maka akan terlihat di dunia pesantren, seorang kiai memberikan solusi atau menjadi tempat bersandar seluruh urusan masyarakat, baik masalah klenik, kesehatan, doa, agama, ekonomi penyakit sosial, kenakalan remaja, keamanan, pidana konflik keluarga dan sebrek problematika sosial masyarakat. Inilah kemudian yang menjadikan kiai pesantren! ulama, menjadi tokoh yang mengakar di masyarakatnya. Sesuai dengan dawuh Rasulullah “Sayid al-Qawmi Khadimuhum, Pemimpin masyarakat adalah pelayan bagi mereka”. Apa yang di-dawuh-kan oleh kiai, perbuatannya, keputusannya akan selalu menjadi ukuran dan panutan bagi umat di sekitarnya.    

Dengan profil demikian tidak mudah memerankan tokoh kiai pesantren di Nusantara ini. Karena dalam diri mereka terdapat potensi budaya dan religius yang bersinergi dalam dirinya. Mungkin ini nantinya yang memunculkan istilah sosiologi kepemimpinan kharismatis dalam dunia pesantren. Kepemimpinan model kharismatik ini akhirnya tidak mudah digantikan oleh orang sembarangan, kalau dia tidak mempunyai kekuatan budaya dan agama yang kemudian menghasilkan kharisma. Maka sistem pergantian atau suksesi kepemimpinannya menggunakan dua pendekatan di atas, yaitu budaya dan agama. Artinya orang yang dapat mengganti kiai atau ulama adalah dia yang mempunyai kekuatan budaya yang tercermin dalam nasab, genealogi keturunan yang sama, juga kekuatan agama yang mumpuni.

Role model kepemimpinan pesantren ini nampaknya relevan dengan model khazanah kepemimpinan yang ada dalam tradisi bangsa Indonesia, yang di mulai masa kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, seorang yang secara nasab kekeluargaan dari golongan kesatria dan kemampuan agama Hindu budaya mumpuni. Masa awal kemerdekaan oleh Ir Soekarno yang nota bene menggabungkan kekuatan budaya dan kemampuan ilmu, dia juga bersinergi dengan para ilmuwan dan tokoh-tokoh agama.

KH Abdurahman Wahid sebagai presiden keempat juga berusaha menggabungkan kekuatan budaya dan agama. Dia secara intelektual menggelorakan pribumisasi Islam dan secara sosial keagamaan adalah seorang kiai dan ulama juga. Demikian seterusnya bahwa sejarah kepemimpinan di Nusantara selalu saja ada penggabungan antara kekuatan budaya dan agama.

Sisi lain kekuatan pesantren dapat menghasilkan kepemimpinan adalah ajaran akhlaqul karimah yang dimiliki oleh pesantren. Di pesantren selain mempunyai kekuatan budaya dan agama, juga mempunyai potensi akhlak yang mulia. Ajaran-ajaran agama sebagai bentuk manifestasi tafaquh fi al-din tidak hanya dilihat dari perspektif intelektual rasional saja, atau perspektif sosial empiris saja, tetapi juga perspektif spiritual intuitif. Artinya ilmu agama atau ilmu yang telah dikaji di pesantren didalami secara intelektual, dipraktekkan di ranah social, juga dihiasi dengan ajaran-ajaran spiritual dengan berdasarkan hati yang bersih, keikhlasan, selalu minta petunjuk Allah, keistiqamahan dan ajaran-ajaran akhlak yang lain. Misalnya terdapat ajaran tawadlu (merendahkan diri) di Pesantren dalam hal kepemimpinan. Maka prakteknya selalu akan mendahulukan tokoh-tokoh senior (sesepuh) untuk memimpin pesantren, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Dengan ajaran ini di dunia pesantren selalu bisa menyelesaikan masalah kepemimpinan kalau tokoh-tokoh senior atau para sesepuh sudah membuat keputusan atau memberikan arahan. Tidak akan terjadi konflik yang berkepanjangan jika selalu memegang ajaran akhlaq berupa sikap tawadhu’ semacam ini. 

Untuk itu sudah seyogianya pondok pesantren dengan pengalaman empirisnya sejak zaman kerajaan samapai sekarang dapat mengantarkan para tokohnya untuk bisa berperan dalam skala yang labih luas, tidak hanya pemipin dalam satu organisasi Nahdlatul Ulama saja, tetapi menjadi pemimpin Negara atau Bangsa Indonesia dengan beragam cultur, budaya, ideologi, strata sosial, agama, suku dan yang lain. Karena sejarah sudah membuktikan bahwa tokoh-tokoh pesantren dapat membuktikan kepemimpinanya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, baik di level regional, Nasional maupun Internasional. Semoga bermanfaat. Wa Allahu A’lamu!                       

Penulis adalah pengajar di IAIN Tulungagung, Pengasuh Pesantren Al-Kamal Tulungagung, dan Mustasyar NU Blitar.
Selasa 2 April 2019 21:15 WIB
Indonesia di Antara Resolusi Jihad dan Resolusi Gambar
Indonesia di Antara Resolusi Jihad dan Resolusi Gambar
Oleh Aswab Mahasin

Belum lama ini Nahdlatul Ulama (NU) menggelar syukuran akbar memperingati Hari Lahirnya ke-96. Banyak agenda yang diletakkan NU untuk berperan aktif membangun bangsa, salah satunya menyiapkan sumber daya manusia menyambut tantangan era revolusi industri 4.0.

Perkembangan era teknologi tidak hanya memberikan tantangan ‘penyesuaian diri’. Tantangan terberat adalah meminimalisir kerja-kerja negatif yang dilakukan olehpihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Pemanfaatan kerja negatif di era digital memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Apalagi tahun politik sekarang, produksi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian mendominasi dinding halaman medsos.

Alat-alat digital diciptakan muasalnya untuk kemanfaatan, memudahkan berkomunikasi, menerima berita, dan untuk mencari informasi lebih cepat. Tapi, pemanfaatannya telah dislewengkan. Dunia sedang berputar cepat, inovasi teknologi luar biasa—perkembangan handphone yang awalnya hanya mempunyai fungsi komunikasi semata, berkembang melebihi itu, punya kamera, punya pemutar video, pemutar musik, lalu sekarang terlahirlah smartphone—menawarkan berbagai macam kecanggihan tanpa batas.

Begitupun perkembangan medsos, dahulu hanya ada Friendster, sekarang kita dimanjakan dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Saat ini, orang lebih banyak menonton Youtube daripada Televisi. Itu semua adalah kerja gambar. Tidak sedikit diantara anak-anak kita sekarangbercita-cita menjadi Youtuber, dahulu sama sekali tidak terbayang jenis cita-cita itu.

Kalau kita mau jujur, kebutuhan kamera (gambar) saat ini sudah menjadi kebutuhan wajib, disetiap momen pasti ada jeprat-jepret, begitupun bentuk promosi—seperti restoran mempunyai slogan baru instagramable. Tidak ada yang salah dari fenomena ini—bagian dari perkembangan zaman—tidak bisa dihindari.

Namun, gejala tersebut perlu diwaspadai, khususnya ditahun politik, banyak gambar/hasil jepretan tidak sesuai dengan aslinya. Seperti hoaks/fitnah yang ditujukan kepada KH Ma’ruf Amin, katanya dibilang cipika-cipiki dengan wanita bukan muhrim. Tapi ternyata wanita pada foto/gambar tersebut istri beliau. Kan aneh, hoaks!

Hoaks menurut Rhenald Kasali (dalam acara televisi) adalah “kerja iblis”. Pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa terlemparnya Nabi Adam dan Ibu Hawa ke dunia. Dengan itu, apakah kita akan terus melanjutkan tradisi iblis? Mau dilihat dari sudut pandang manapun, hoaks sangat merugikan individu maupun kelompok.

Dari kegaduhan palsu sekarang, kita seharusnya berkaca pada nilai-nilai Resolusi Jihad yang digagas oleh KH. Hasyim Asy’ari. Tidak hanya melulu terjebak pada manipulasi Resolusi Gambar—yang mempunyai watak menghancurkan keutuhan bangsa ini. Memang, sekarang tahun panas, tapi bukan berarti ikut terbakar atas kepentingan sesaat.

Sebagai pengingat, mari kita tarik ke belakang, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, ancaman penjajahan itu datang kembali. Pihak Belanda bersama tentara Inggris yang mengatasnamakan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) berduyun-duyun menginjakkan kaki di Indonesia satu persatu wilayah Indonesia kembali jatuh ke tangan Belanda dan kaum penjajah lainnya.

Kondisi tersebut dianggap genting, Soekarno mengutus orang untuk menghadap KH. Hasyim Asy’ari. Singkat cerita, KH Hasyim Asy’ari bersama dengan ulama lainnya wakil-wakil cabang dari NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada tanggal 21-22 Oktober 1945, hasil rapat tersebut melahirkan sebuah nilai dasar penting bagi bangsa ini, jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsanya. Nilai dasar tersebut dikenal dengan Resolusi Jihad. (Baca karya Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarawan Tebuireng, Resolusi Jihad: Perjuangan Ulama: dari Menegakkan Agama hingga Negara).

Resolusi jihad ini menjadi inspirasi bagi berkobarnya semangat masyarakat Indonesia, khususnya arek-arek Suroboyo mempertahankan kemerdekaan Indonesia, momen itu melutus pada tanggal 10 November 1945, yang kita kenal sekarang sebagai hari pahlawan. Sedangkan seruan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, sekarang menjadi hari santri.

Narasi sejarah pendek tersebut bisadijadikan sebagai standar nilai dalam membangun bangsa. Saya yakin, kita semua bermimpi tentang kebangkitan Indonesia keluar dari semua permasalahan. Hanya saja, jalan keluar yang diambil bersifat ambigu; apakah kebangkitan harus didahului pertengkaran,pembunuhan karakter,dan fitnah bertebaran?

Mengapa terjadi ambiguitas semacam ini? Adanya perjumpaan silang sengkarut di antara kita (bangsa Indonesia), perjumpaan tidak diwarnai ide-ide segar, tanpa keakraban, dan tidak adanya trust. Hasilnya adalah persepsi yang membingungkan dipenuhi kontradiksi, apa yang kita usung dipermukaan bukan sebuah konsep kemajuan peradaban dan bukan realitas aktual objektif, melainkan didasarkan pada memori kebencian serta buruk sangka.

Keributan yang terjadi di Indonesia masa kini sama sekali tidak merefleksikan keragaman interpretasi terhadap realitas, melainkan lebih menggambarkan perbedaan otoritas (panutan) terhadap yang diyakininya. Itu susahnya. Apalagi gerakan resolusi gambar (hoaks, meme, video, dan sejenisnya) semakin masif akhir-akhir ini. Jangkauannya pun tidak sebatas satu atau dua orang, melainkan menyebar dengan cepat melalui medsos dan grup Whatsapp (WA). Untuk apa? Distribusi kebencian.

Jelas sudah, semangat resolusi gambar yang menyimpang, entah gambar dengan resolusi rendah, sedang, ataupun tinggi menyimpan semangat “menghancurkan”, bisa lawan politik, bisa individu, bisa juga kelompok (organisasi). Efeknya apa? Ada pepatah mengatakan, “satu kebohongan, akan diikuti kebohongan lainnya.” Relavan jika disematkan, “satu kehancuran, akan diikuti kehancuran lainnya.”

Mungkin, gerakan resolusi gambar tidak mempunyai tujuan menghancurkan peradaban bangsa ini. Tapi, tidak bisa dipungkiri—menjadi pintu masuk untuk kehancuran sesungguhnya, minimal kehancuran silaturahmi akan terasa. Sebenarnya tradisi saling hujat dengan menampilkan gambar sudah cukup lama terjadi pada pentas politik Indonesia, sepertihalnya menjelang Pemilu tahun 1955 terjadi perang gambar antara Masyumi dan PKI di surat kabar harian saat itu (lebih jelasnya Anda bisa browsing saja).

Namun, perang gambar tersebut tidak secanggih dan seheboh sekarang, dan peredarannya tidak cepat seperti sekarang. Saat ini semua orang bisa akses mulai anak kecil sampai orang tua, dari orang yang tidak punya kepentingan sampai yang berkepentingan. Akhirnya, banyak yang terepengaruh dan menjadi hiburan seakan-akan lumrah dan pantas. Padahal yang disuguhkan kebanyakan tidak laik konsumsi. Ini sesat pikir.

Dari berbagai permasalahan tersebut mari kita tarik semua, manipulasi resolusi gambar yang menyimpang harus dikurangi (kalau memang susah dihentikan), produksi hoaks dan fitnah baiknya diendapkan. Syukur-syukur musnah dari bumi ini, tapi kemungkinannya kecil, karena telah menjadi pola hidup dan (mungkin juga) gaya hidup dan jalan hidup (sumber ekonomi) bagi sebagian orang.

Coba kita bersama-sama renungkan makna Resolusi Jihad; dari mulai semangatnya sampai nilai-nilai yang dikandungnya, setidaknya sebagai orang beriman rasa malu kita muncul kembali untuk tidak melakukan perbuatan jahiliah modern. Resolusi Jihad mempunyai banyak nilai yang bisa kita jadikan prinsip kebangsaan (secara individu maupun kelompok), semangat menegakkan agama dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia salah satunya.

Menegakkan agama bukan berarti mendirikan Negara Islam dan menuding salah sana-sini. Melainkan mendidik akal dan jiwa untuk selalu menebarkan kedamaian, cinta, dan kasih terhadap sesama—inilah esensi dari beragama. Karena sekarang kita sedang menghadapi penjajahan terhadap diri kita sendiri, yakni selalu menuruti nafsu jahat.

Nilai lain dari Resolusi Jihad adalah mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sebagai orang Indonesia yang beragama Islam kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Islam sebagai mayoritas di Indonesia harus tampil sebagai agama publik yang toleran dan mampu mengayomi semua elemen masyarakat dari agama apapun dan suku apapun. Itulah hakikat sebagai orang Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.

Sebenarnya masih banyak nilai yang dikandung dari Resolusi Jihad untuk kita tarik dan tanamkan sebagai pondasi politik dan prinsip kebangsaan, tapi akan terlalu panjang. Singkatnya, Resolusi Jihad mempunyai semangat komitmen kebangsaan, persaudaraan, gotong royong, dan saling menanamkan kepercayaan di antara warga negara (masyarakat).

Silakan Anda renungkan nilai-nilai luar biasa lainnya dari spirit Resolusi Jihad untuk kita tanamkan di era digital sekarang, supaya medsos, WA, dan bentuk saluran informasi lainnya terkontrol serta mempunyai semangat bersama dalam membangun bangsa ini lebih baik dan lebih beradab.

Semoga pengingat “sederhana” ini bisa menyadarkan kita semua untuk menghentikan gerakan “resolusi gambar” yang menyimpang dan kita hidupkan nilai-nilai manfaat dari Resolusi Jihad—supaya resolusi gambar yang ditampilkan lebih mendidik dan informatif secara pengetahuan.

Saya tutup tulisan ini dengan petuah bijak seorang budayawan Kang Sobary (sapaan akrab Mohamad Sobary), dalam tulisannya yang berjudul Menjadi Orang Indonesia, “Kita, orang Indonesia, tak boleh main-main. Loyalitas, biarpun kecil, harus diwujudkan. Perjuangan, biarpun tampak sepele, harus dilakukan. Untuk Tanah Air, kita menyediakan cinta. Dan cinta itu boleh membakar kita dan membuat kita terbakar dalam keindonesiaan yang utuh dan sejati karena kita sudah bulat menjadi orang Indonesia.”


Penulis adalah Pembaca NU Online
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG