IMG-LOGO
Opini

Fenomena Dai dan Hijrah di Kalangan Selebriti

Jumat 12 April 2019 18:15 WIB
Bagikan:
Fenomena Dai dan Hijrah di Kalangan Selebriti
Tanggal 8 April kemarin, salah seorang tim program dari stasiun tv swasta meminta saya untuk jadi salah satu panelis di salah satu program dengan tema “Artis yang Hijrah dan Menjadi Dai”.

Tema ini sangat menarik, mengingat di tanah air sedang trend artis memadati program-program religi. Kalau sekadar menjadi entertainer pada rangkaian program religi tersebut, itu wajar. Tapi jika sudah mengambil alih peran dai, maka perlu dikaji.

Kata hijrah merupakan bahasa keagamaan yang telah banyak mengalami reduksi makna, yaitu, ketika penekanan hijrah lebih pada simbol ketimbang subtansi, ketika life-style lebih diutamakan.

Kesalehan dalam perspektif kolektif lebih penting daripada kesalehan individual maupun tataran epistemologi. Kata hijrah menjadi identik pada berhijab atau pergi ke tanah suci untuk menutupi keglamoran, hedonisme dan kebejatan moral.

Munculnya istilah jilboobs adalah cerminan bahwa fungsi jilbab tidak dipahami dengan benar. Fungsinya untuk menutup lekuk tubuh dan warna kulit menjadi terabaikan, berubah menjadi simbol dan gaya hidup.

Fenomena artis hijrah adalah kabar baik sekaligus tantangan. Kabar baiknya bahwa kesadaran beragama menjadi semakin meningkat, tapi tantangannya juga luar biasa.

Bagi yang hijrah, hendaknya lebih giat menuntut ilmu agama (tafaqquh fid din). Perlu bersabar untuk berkomentar tentang hal-hal keagamaan. Jangan terperdaya untuk mudah berkomentar karena merasa diri sebagai public figure. Ini sangat membahayakan.

Perlu otoritas keagamaan untuk berfatwa maupun berdakwah. Tidak serta merta orang yang populer dan bisa ngomong langsung bicara agama dengan bebas. Setiap orang harus tahu kapasitasnya. Harus otoritatif dan referensional.

Jangan sampai ada artis mendadak jadi “ustadz”, pelawak jadi penceramah atau dai. Dua hal yang sangat kontras. Dua panggung yang berbeda. Artis menghibur untuk kenikmatan sensor duniawi–tidak berkaitan dengan iman. Sedangkan dai bertanggung jawab atas keselamatan umat–dunia maupun akhirat.

Dai berhubungan dengan hal yang paling krusial, maka tidak boleh sembarangan. Pengetahuan yang tidak mumpuni bisa menyesatkan. Dai bisa membawa umat untuk melakukan kerusakan massal hanya dengan membungkus kepentingan-kepentingannya dengan agama. 

Mereka bisa dengan mudah mengklaim kebenaran absolut, serta menafikan semua yang berbeda dengannya. Dakwah ibarat pisau, di tangan orang baik digunakan untuk memotong buah dan sayur. Di tangan orang jahat akibatnya bisa fatal.

Bicara soal otoritas, kita perlu mencontoh para ulama tempo dulu. Imam Abu Hanifah, misalnya, mengakui keilmuan Rasulullah dan para sahabatnya yang mengatakan, “Apa yang datang dari Rasulullah SAW, kami junjung tinggi, apa yang datang dari para sahabat RA, kami seleksi, apa yang datang dari tabi’in, maka [tidak begitu saja kami terima, karena] mereka dan kami sama-sama tokoh.”

Jika tidak cermat, seolah-olah perkataan Imam Abu Hanifah ini menunjukkan bahwa siapa saja boleh mengeluarkan pendapat (fatwa). Boleh menjadi mujtahid. Mereka tidak ingat bahwa Imam Abu Hanifah adalah salah satu dari Tabi’in, maka wajar jika ia mengatakan demikian, karena ia memiliki kedudukan yang sama dengan para tabi’in lainnya. Ia cukup tahu diri, pandai menilai dan menempatkan diri sesuai dengan derajat dan kualifikasinya.

Ini berbeda dengan orang-orang yang belum layak berijtihad atau berdakwah, lalu berpretensi menjadi mujtahid atau dai.

Seseorang yang berhak menyampaikan pendapat adalah mereka yang memenuhi syarat, kualifikasi tertentu sebagai mujtahid/ mufassir. Ia harus memiliki sanad keilmuan yang jelas.

Ibnu al-Mubarak dalam Kitab Al-Majruhin minal Muhadditsin karya Ibnu Hibban mengatakan, 

حدثنا محمد بن عبد الرحمن, قال: حدثنا الحسين بن الفرج, قال: حدثنا عبدان بن عثمان ,قال سمعت ابن المبارك يقول: الاسناد من الدين, لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء

Artinya, “Sanad adalah bagian dari agama, kalau tidak ada keharusan untuk menyebutkan sumber-sumber yang otoritatif, maka setiap orang akan mengatakan segala sesuatu semaunya,”  (Lihat Ibnu Hibban, Al-Majruhin minal Muhadditsin, [Riyadh, Darus Shami’I lin Nasyri wat Tauzi’], cetakan pertama: halaman 30).

Bukan karena semata-mata tahu bahasa Arab, apalagi sekadar hafal beberapa ayat Al-Qur’an/ hadits lantas dapat berpretensi sebagai mujtahid, mufassir atau dai. Umar bin Al-Khattab RA mengakui bahwa ada kalimat-kalimat dalam Al-Qur’an yang sulit untuk dipahami sehingga ia sering menanyakannya kepada Ibnu Abbas RA yang terkenal otoritatif menafsirkan makna kata-kata dan kalimat tertentu dalam kitab Allah.

Kompetensi ilmu agama ini penting bagi seorang dai agar kemuliaan dakwah dan sakralitas agama tetap terjaga. Semoga yang hijrah semakin getol mempelajari ilmu agama, teguh beragama dan semakin menyejukkan melalui kerendahan hatinya. Wallahu a‘lam.


Ustadz Sukron Makmun, Wakil Ketua PWNU Banten.
Tags:
Bagikan:
Jumat 12 April 2019 18:0 WIB
Generasi Muda dan Jalan Terjal Pemilu 2019
Generasi Muda dan Jalan Terjal Pemilu 2019
Ilustrasi (Ist.)
Oleh Sabolah Al Kalamby

Bangun pagi, selesai shalat shubuh layaknya generasi milenial muslim lainnya yang akrab dengan media sosial, tanpa terencana karena sudah hampir menjadi rutinitas, saya selalu membuka handphone (HP) dan melihat media sosial (medsos).

Sepagi itulah saya, mungkin khalayak dan generasi lainnya juga mendapatkan suguhan yang sama tentang pemberitaan, broadcast, kiriman dari grup Whatsapp (WA), Facebook (FB), Twitter dan lain-lain yang berisi tentang keriuhan jelang pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang.

Boleh dicek dan boleh juga dihiraukan, hampir semua pemberitaan dan informasi di medsos selalu ada kaitan dan dikait-kaitkan dengan pemilu mendatang. Tidak hanya dari kalangan politisi yang memang sudah menjadi profesi dan merupakan dunia mereka membicarakan tentang itu, tapi juga kalangan akademisi, konglomerat, pengusaha, mahasiswa, buruh, dan bahkan sampai ke dapur ibu rumah tangga, Pemilu ini menjadi topik hangat tiap harinya untuk dibicarakan.

Apa menariknya dan apa sesungguhnya yang terjadi?. Sesekali saya bergumam sendiri menerka-nerka jawaban dalam hati. Satu-satunya pilihan kata yang saya jadikan jawaban tepat, minimal untuk saya sendiri, adalah karena tujuannya untuk masyarakat dan masa depan bangsa kedepan, termasuk generasi muda di dalamnya.

Jalan terjal dan berliku dalam Pemilu 2019 adalah pilihan diksi yang tepat dalam benak saya untuk mengilustrasikan keadaan yang saya lihat akhir-akhir ini. Betapa tidak, sejak penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada September 2018 lalu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kita secara sadar mulai  masuk jalanan ini. Sampai hari ini kita sudah menempuh jalan tersebut cukup panjang, jauh dan hampir sampai di penghujungnya.

Maaf saja, ketika saya menengok ke belakang ternyata baru sadar jalanan ini cukup terjal, berliku dan berbahaya. Saya merasa penting berhenti sejenak dan harus menuliskan ini untuk memberitahu dan memberikan informasi nantinya bagi orang-orang yang belum kesini, mereka mesti tahu betapa berbahayanya jalanan yang saya dan kita semua tempuh ini jika tidak dicarikan solusi.

Tapi jangan khawatir, saya tidak dalam rangka menakut-nakuti. Biasanya senekat-nekatnya orang menempuh jalanan yang berbahaya pasti karena mengejar sesuatu yang besar, berharga dan berhubungan dengan masa depan banyak orang, minimal bagi dirinya sendiri. Hingga wajar sesuram apapun medannya, itu harus ditempuh.

Namun pertanyaan selanjutnya, sebenarnya adakah jalan lain menuju tujuan yang besar itu?. Menurut saya ada, dengan catatan kita semua mau membangun kesepakatan, saling mengerti, menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya selama dalam perjalanan. 

Oleh karena kita mengejar sesuatu yang sama dengan banyak orang, maka otomatis akan timbul persaingan. Jalan berliku yang harusnya normal dan bisa kita lewati dengan santai, akan menjadi berbahaya kalau kita berebut dan bersaing dengan orang lain yang tujuannya sama dengan kita, menuju titik tertentu.

Saling mengerti, menghargai, menghormati dan saling menjaga untuk tujuan bersama lagi-lagi adalah kunci. Melewati medan ini pertama kali tentu rasa khawatir dan cemas pasti datang, dengan cobaan yang bermacam-macam dalam tiap jarak tempuhnya.

Jalan yang kita tempuh ini sangat baru karena kali pertama Pemilihan Presiden dibarengi dengan Pemilihan Legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD). Untuk pertama kalinya pula negara mengeluarkan anggaran yang besar dalam sejarah Pemilu Indonesia kurang lebih mencapai 25 triliun rupiah.

Sejak September tahun lalu, baru kita sadar (semoga bukan hanya saya) ternyata betapa berliku dan berbahayanya medan yang sudah kita tempuh ini. Berbagai tantangan terus datang menghadang perjalanan kita. Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan maraknya berita hoaks menjadi lubang yang terpapar di sepanjang jalan yang kita sedang lalui ini. Jika kaki salah melangkah, maka kita akan terjatuh dan bahkan menjadi lumpuh.

Beberapa hari ke depan kita akan sampai di penghujung jalan tersebut, tepatnya 17 April 2019. Sebagai orang yang sama-sama baru menempuh jalanan ini, masing-masing kita tentu menerka berdasar pengetahuan sendiri tentang kondisi jalanan yang tersisa di depan. Apakah lebih terjal dan berliku ataukah lebih baik dari jalan yang sudah kita lewati.

Semoga saja jalanannya lebih mulus dan baik agar sesampainya di tujuan, semua merasa puas dan senang. Tidak ada yang merasa capek berlebihan, kehausan sendiri, apalagi merasa dicurangi saat berada di dalam perjalanan.

Kehadiran Presiden dan wakil rakyat yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat adalah dambaan kita semua. Karenanya kita harus secara sukacita melewati rute ini. Semua orang tentu merasa sudah bersusah payah sampai sejauh ini untuk mengejar tujuan itu, karenanya kita semua harus sampai.

Seberat apapun kondisi jalanan yang akan kita tempuh ke depannya, kita harus pastikan semua orang senang sesampai ditujuan. Insyaallah kita yang hari ini berjuang di jalan yang berliku ini dengan profesi dan keahlian masing-masing, pasti akan mendapatkan balasan hasilnya sendiri, “Wamanjaahada fa’innamaa yujaahidulinafsihi”. Aku masih yakin dan percaya akan hal itu.  

Lanjut ke perjalanan, sisa perjalanan yang tidak terbayang kondisinya di depan, harus kita siapkan diri untuk menghadapinya. Minimal kita membayangkan kondisi di depan sama dengan jalanan sebelumnya. Sisa beberapa hari pemilu, semua orang harus bisa menahan diri secara baik, menahan emosi berlebihan, menahan amarah yang menumpuk, saling menjaga, menghormati, menghargai antar sesama, serta bertutur kata yang baik dalam bentuk dan kondisi apapun. Sebab, tujuan bersama ini adalah kebaikan, harusnya kita dapatkan dengan cara-cara yang baik pula.

Apa yang sudah lewat harus jadi pelajaran di sisa perjalanan berikutnya. Anggaran yang besar dari negara untuk pesta ini, tidak boleh disia-siakan. Karenanya kita semua harus berkomitmen menyukseskan bersama Pemilu mendatang agar mandat uang rakyat, yang kita berikan kepada negara untuk dikelola tersebut tidak cuma-cuma, tapi mendatangkan kemaslahatan bagi kita semua.

Lubang lain di jalanan yang sudah lewat adalah tentang media sosial (medsos) menjadi media saling hujat, menyebarkan hoaks, fitnah, dan caci maki antar sesama anak bangsa. Bahkan ekstremnya, medsos membuat tali silaturrahim menjadi putus hanya karena perbedaan pilihan. Inilah fakta jalan berlubang yang sudah kita tempuh.

Isu agama dan kelompok adalah situasi ekstrem lainnya yang kita temukan dalam tikungan yang berbeda yang juga sangat berbahaya bila kita temukan di sisa perjalan kedepan. Semakin dekat dengan tujuan maka orang akan makin kejar-kejaran secara cepat dengan berbagai cara untuk menuju kemenangan. Karena kita sudah sadar telah melewati jalanan panjang dan berbahaya tersebut, tinggal kita saling jaga untuk sampai pada tujuan secara bersama dengan meminimalisir apa yang telah kita temukan di sepanjang jalan yang sudah lewat.

Dalam perspektif dunia pendidikan, situasi kompetisi yang tidak sehat sama sekali tidak bernilai mendidik generasi penerus yang ke depan akan menuju tujuan yang sama seperti ini, bahkan dengan kemungkinan tantangan perjalanan yang berbeda, bisa lebih terjal ataukah lebih mudah dari yang sudah berlalu.

Sebagai orang yang telah melewati itu dan tahu bahayanya di mana, sudah selayaknya kita memperhatikan generasi selanjutnya termasuk kami yang masih muda. Buatkan kami jalanan yang baik, atau minimal berikan contoh dan cara yang baik dalam melewati jalan ini. Sehingga generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa tidak melewati kembali jalanan yang terjal dan berbahaya seperti yang sudah dilewati akhir-akhir ini.

Generiasi muda hari ini juga harus cerdas memilah dan memilih informasi, tutur kata dan sikap secara baik, mengingat di jalanan ini semua serba sensitif. Generasi muda yang masih belajar harus mulai belajar dan boleh belajar memberi contoh. Imam Syafii mengatakan “Sungguh pemuda itu distandarisasi dari kualitas ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak melekat pada struktur kepribadiannya, ia tidak layak disebut pemuda”. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan “Syubbanul yaum rijalul ghod”.

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa pemuda adalah aset utama bangsa, pelanjut dan penerus estafet kepemimpinan. Menurut ahli kepribadian, usia itulah (15-30 tahun) yang menentukan arah dan pertumbuham kehidupan seseorang, karenanya kami generasi muda merasa penting menjadi alasan kebaikan orang-orang tua hari ini.

Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya , “Aku wasiat-amanatkan kepadamu terhadap pemuda-pemuda (angkatan muda) supaya bersikap baik terhadap mereka. Sesungguhnya hati dan jiwa mereka sangat halus. Maka sesungguhnya Tuhan mengutus aku membawa berita gembira, dan membawa peringatan...”.

Menurut beberapa buku dan literatur, generasi milenial mencapai angka kurang lebih 40% di Indonesia dari total penduduk kita kurang lebih 267 juta. Angka ini besar dan menjadi kabar baik. Sebaliknya kabar buruk jika tidak disiapkan, dikelola dan diberikan contoh yang baik dari sekarang. Allah SWT mengingatkan kepada kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Lemah iman, lemah ilmu, lemah akhlak, dan lemah ekonomi,

Walyahsyalladziina lautarakuu min khalfihim zurriyyatan di’aafan khaafuu ‘alaihim falyattaqullaaha wal yaquuluu qaulansadiidan”. Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS: An-Nisa/4:9). 

Ayo sukseskan Pemilu dengan cara-cara yang baik sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Penulis adalah Sekretaris Jenderal PB PMII
Jumat 12 April 2019 17:10 WIB
Di Balik Upaya Delegitimasi KPU
Di Balik Upaya Delegitimasi KPU
Kantor KPU (Foto: istimewa)
Oleh Juri Ardiantoro

Mendekati hari pemungutan suara 17 April 2019, KPU sebagai penyelenggara pemilu mengalami serangan bertubi-tubi. Dari pemilu ke pemilu serangan sebagai upaya-upaya delegitimasi penyelenggara pemilu selalu saja muncul, namun penulis mencatat bahwa pada pemilu 2019 inilah serangan ke KPU sangat berat dan dilakukan secara sitematis.

Upaya delegitimasi paling mutakhir adalah informasi yang diviralkan video 'penggerebekan' pencoblosan surat suara illegal yang seolah-olah untuk memenangkan pasangan 01 dan calon dari Anggota DPR RI dari Partai Nasdem oleh tim sukses pasangan nomor 02 di sebuah ruko di Selangor Malaysia. Meskipun banyak kejanggalan yang dapat dilihat dari video tersebut dan belum ada investigasi secara mendalam dari pihak yang berkompeten, masyarakat sudah digiring untuk mempersepsi bahwa penyelenggara pemilu sudah melakukan kecurangan.

Peristiwa serupa sebelumnya juga terkait dengan kekagetan kita semua dengan adanya informasi dan diviralkan adanya 7 kontainer berisi 70 juta surat suara dari China yang telah tercoblos yang pada saat itu, surat suara saja belum diproduksi oleh KPU. Kejadian lain yang serupa juga dimunculkan dengan video pencoblosan dini di Medan yang diframing sebagai kecurangan. Padahal peristiwa yang divralkan itu adalah kejadian pilkada Medan tahun 2015.

Pada hari-hari ini juga muncul pembualan dari akun di medsos yang mengaku mendapatkan informasi penting tentang kecurangan pemilu 2014 yang disimpan dalam flashdisk almarhum Husni Kamil Manik Ketua KPU saat itu.

Penulis menilai bahwa kejadian ini menyambung serangkaian peristiwa sebelumnya yang mengarah pada serangan serius dan berbahaya sebagai upaya sistemik mendelegiitiasi penyelenggara pemilu, seperti pem-bully-an kepada KPU saat memutuskan menggunakan kotak suara yang terbuat dari bahan karton kedap air dengan dikatakan “kota suara kardus”, padahal kotak serupa sudah dipkai sejak Pemilu 2014 dan berlanjut pada Pilkada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.

KPU juga baru-baru ini diserang dengan pernyataan Amien Rais di akhir Maret 2019 yang mengkampanyekan dan mendorong munculnya people power jika terjadi kecurangan untuk memperotes hasil pemilu. Pemilu saja belum berlangsung, bagaimana Amien Rais tahu ada kecurangan-kecurangan?

Tuduhan heboh selanjutnya yaitu video yang penjelasan tim 02 yang mengklaim bahwa KPU sudah menyeting server KPU dengan mematok kemenangan pasangan 01 sebesar 57 persen. Mereka lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa hasil resmi yang akan menjadi dasar KPU menetapkan hasil pemilu adalah hasil yang diitung secara manual dan berjenjang/bertingkat, disaksikan semua pihak dan pindai (scan) dan di-upload form C1, sebuah formulir perolehan suara paling otentik.

Baru-baru ini juga muncul sekelompok orang yang menamakan dirinya Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (BMPPAB), mereka mengklaim telah menemukan sebanyak 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinilai bermasalah, yakni data pemilih yang dianggap janggal dan tidak wajar, yakni 17,5 juga pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember. Sekilas masyarakat bisa terkecoh dengan manuver ini, seolah ada akal-akalan pemerintah dalam merekayasa administrasi kependudukan untuk kepentingan pemilu. 

Mereka tidak mau tahu dijelaskan bahwa ada peraturan yang berlaku sejak tahun 1970-an karena banyak WNI yang tidak mengetahui dan diketahui kapan tanggal lahirnya, maka untuk kepentingan administrasi kependudukan, dibuatkan tanggal untuk mereka, yakni yang awalnya 31 Desember kemudian menjadi dua pilihan, yakni 1 Januari dan 1 Juli. Data ini nyata dan dapat diverifikasi dan sudah dilakukan proses pemutakhiran lapangan (pencocokan dan penelitian) oleh petugas KPU saat mereka memasukan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Viral informasi hasil penghitungan suara di luar negeri dengan kemenangan mutlak pasangan 02 baru-baru ini menambah kesesatan informasi. Informasi ini menyesatkan karena pemungutan suara saja belum, sebagaian saja sudah dilaksanakan dari 130 negara perwakilan. Sementara penghitungan suara, baru akan diitung secara serentak dengan pemilu di dalam negeri tanggal 17 April 2019.

Kita semua tentu saja harus menolak upaya-upaya kecurangan yang dilakukan oleh siapa saja, termasuk mencoblos secara ilegal untuk kemenangan salah satu kontestan. Oleh karena itu, harus kita dorong seluruh perangkat penyelenggara dan perangkat hukum untuk memproses dan menghukum siapa saja yang berupaya dan melakukan kecurangan. Akan tetapi, jangan buru-buru membangun opini dan stigma bahwa penyelenggara pemilu memihak salah satu kontestan, apalagi dikaitkan dengan kepentingan petahana.

Penulis menilai, sebuah organsiasi berhimpunnya para mantan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan salah satu pendiri NETGRIT (Network for Democracy and Electoral Integrity) mensinyalir secara kuat adanya upaya-upaya berbahaya untuk mendelegitimasi penyelenggara KPU. Sebagai mantan penyelenggara pemilu, penulis memandang upaya-upaya sistemik seperti di atas sangat berbahaya, bukan saja kepada konteks kontestasi yang adil tetapi juga membangun ketidakpercayan masyarakat.

Ujung dari upaya-upaya ini dikhawatirkan masyatakat akan mudah disulut untuk memprotes hasil pemilu dengan cara-cara di luar koridor hukum. Bahkan ada ancaman-ancaman akan ada chaos. Sungguh suatu hal yang berbahaya bagi demokrasi dalam pemilu yang telah selama ini susah payah dibangun hanya untuk sekadar memuaskan kepentingan-kepentingan kekuasaan sekelompok orang.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu untuk berkerja profesional, terbuka dan mandiri serta melawan setiap upaya sekelompok orang yang akan merusak proses pemilu ini, semata-mata demi pemilu yang berkualitas dan hasilnya kita akui sebagai prestasi bangsa.


Penulis adalah Ketua KPU DKI Jakarta 2008-2013, Ketua KPU RI 2016-2017, Koordinator Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI)
Rabu 10 April 2019 12:30 WIB
Melihat Kasus Muslim Uighur dari Dekat
Melihat Kasus Muslim Uighur dari Dekat
Aminul Fikar Masruri di Xinjiang
Oleh Aminul Fikar Masruri

Sejatinya pendapat itu tidak pernah tunggal, selalu ada dua versi atau bahkan lebih. Karena itu perbedaan pendapat, banyak versi dalam setiap masalah adalah suatu keniscayaan dan karenanya klaim atas kebenaran itu tidak alami alias standar ganda atau politis.

Hal yang sama juga berlaku dalam menyikapi pemberitaan media luas terkait apa yang dialami oleh Etnis Uighur di Xinjiang, China. Pemberitaan yang akhir-akhir ini membuat pemerintah China tengah dihujani kritik dari dunia atas dugaan perlakuan mereka terhadap suku Uighur yang dianggap menindas. Perlakuan yang diberitakan adalah seperti menahan warga suku Uighur di kamp-kamp khusus.

Sebelumnya sebuah komite PBB mendapat laporan soal ditahannya satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di wilayah Xinjiang Barat pada Agustus 2018 lalu. Selama ditahan, mereka menjalani apa yang disebut program pendidikan ulang atau Kamp Indoktrinasi Politik yang diduga di dalamnya terdapat upaya pelunturan keyakinan yang dianut warga Uighur.

Versi laporan tentang Muslim Uighur yang cukup viral akhir-akhir ini seolah menjadi kebenaran tunggal, yakni Etnis Uighur di Xinjiang, China mengalami pengasingan bahkan sampai penindasan, sehingga komunitas internasional, baik pers, tokoh politik, serta lembaga kemanusiaan pun mengecam keras. Sebenarnya, siapakah suku Uighur?

Suku Uighur merupakan etnis minoritas di China yang keberadaannya di Xinjiang sudah dicatat sejarah sejak berabad-abad silam. Mereka merupakan penduduk Muslim yang secara budaya merasa lebih dekat ke Asia Tengah, dibandingkan dengan suku Han China yang merupakan mayoritas. Pada awal abad 20, suku Uighur mendeklarasikan kemerdekaan mereka dengan nama Turkestan Timur. Namun pada 1949, Mao Zedong membawa Xinjiang ke dalam kekuasaan penuh Beijing dan menjadi daerah paling luar. Xinjiang sendiri merupakan provinsi terbesar di China yang memiliki banyak sumber daya alam.

Mengenai keberadaan suku Uighur itu sendiri selain di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), populasi suku ini juga tersebar di Kazakhstan, Kyrgystan dan Uzbekistan. Suku Uighur bersama Suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di Tiongkok, namun ada perbedaan budaya dan gaya hidup yang kentara, di antaranya Suku Uighur lebih bernafaskan sufi sedangkan suku Hui lebih pada mazhab Hanafi. Suku Uighur terutama berdomisili dan terpusat di Daerah Otonom Xinjiang. Dari total 24 juta penduduk Xinjiang, sekitar 11 juta adalah warga Muslim yang mayoritas berasal dari suku Uighur.

Sejatinya persoalan gejolak Etnis Uighur di Xinjiang sudah terjadi sejak tahun 1930 dengan versi realitasnya tersendiri. Bukan realitas kemarin sore. Rentetan sejarah RRT dengan Suku Uighur teramat panjang kalau hanya disimpulkan sebagai persoalan diskriminasi pemerintah atas suku minoritas di Negeri Tirai Bambu tersebut, apalagi sebatas diklaim sebagai persoalan Agama.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan dihadapi oleh umat Muslim Uighur di Propinsi Xinjiang sana? Apakah betul terjadi perlakuan intimidasi, diskriminatif oleh RRT kepada Minoritas Muslim Uighur? Benarkah Kamp-kamp pengasingan dibangun untuk Redoktrinasi apa yang menjadi keyakinan suku Uighur?

Untuk menjawab pertanyaan maupun mengkonfirmasi kebenaran pemberitaan diatas, perlu kiranya menggunakan sebuah ungkapan Gubernur Xinjiang, Believing is Seeing yakin dan percaya dengan melihat. Artinya sekali melihat sendiri itu lebih baik daripada seratus kali mendengar dari orang lain. Pendapat demikian mengajarkan pentingnya melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi dengan tahu langsung dari versi realitas daripada mendengar dari orang lain dengan versi pemberitaan dari pihak yang tidak datang langsung ke lokasi kejadian.

Dalam rangka mengilhami ungkapan tersebut, pihak Polri bersama rombongan 32 Orang perwakilan dari Tokoh Agama, Akademisi, dan Aktivis Kepemudaan melakukan kunjungan ke Xinjiang pada tanggal 20-27 Maret 2019 lalu. Dari kajian langsung di lapangan tersebut dapat dilihat fakta dan realitas yang bertolak belakang dan berbeda jauh dengan berita yang marak beredar soal intimidasi suku Muslim Uighur oleh Pemerintah RRT. Bahkan Pemerintah China tampaknya memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan perhatian pada Muslim Uighur di Xinjiang, antara lain dengan membangun sarana ibadah dan pendidikan bagi umat Muslim serta meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi melalui program vokasi maupun pelatihan.

Di Xinjiang sendiri terdapat 24.000 unit masjid. Seluruhnya berada di dalam pengawasan pemerintah China. Sama halnya dengan masjid-masjid lainnya di China yang kebanyakan dibangun pada masa Dinasti Ming yang memerintah China selama 276 tahun, mulai 1368 hingga 1644 Masehi. Sebagian besar masjid di China yang sampai saat ini berdiri sudah mengalami beberapa kali pemugaran, baik berskala besar maupun kecil, dengan semua pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah setempat. 

Perhatian terhadap perkembangan Islam juga diberikan oleh pemerintah China dengan menerbitkan Alquran dalam berbagai bahasa yang digunakan masyarakat setempat, seperti Mandarin, Uighur, Kazakh, dan Kirgiz. Belum lagi referensi keislaman lain berupa manuskrip keislaman yang telah mencapai 1,76 juta salinan, sebagaimana tercatat dalam data Dewan Pemerintahan China Urusan Keagamaan China Islamic Assotiation (CIA). Dalam catatan lembaga tersebut, jumlah Masjid di China sebanyak 34.000 dengan jumlah imam 58.000 orang yang seluruhnya mendapatkan bantuan semacam Mukafaah (Jaminan hidup) dari Pemerintah setempat.

Selain itu, di Kota Urumqi Provinsi Xinjiang berdiri megah bangunan mirip pesantren dengan fasilitas yang lengkap yang mampu menampung ribuan pelajar muslim suku Uighur yang bernama Al-Islam Al-Asr.  Lembaga tersebut memiliki delapan cabang di Xinjiang dengan jumlah pelajar secara keseluruhan sebanyak 1.200 orang. Sebagai satu-satunya lembaga yang mencetak para imam dan pemuka agama Islam di Xinjiang, perguruan Al-Islam Al-Ashr mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Kebanyakan para pelajarnya yang berasal dari berbagai daerah perbatasan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan itu mendapatkan bantuan pembiayaan sekolah, akomodasi, dan bahkan uang saku dari pemerintah China.

Salah seorang pelajar Muslim dari suku Uighur menuturkan kepada delegasi kami bahwa mereka selama ini merasa nyaman serta bahagia di pusat pendidikan agama tersebut, mereka diberikan pemahaman keislaman yang benar, pemantapan wawasan kebudayaan, undang-undang pemerintah yang dapat menguatkan rasa cinta kebangsaan dan nasionalisme mereka.

Dari hasil pengamatan langsung selama seminggu di wilayah Xinjiang dan Beijing, dapat dilihat bahwa Republik Rakyat Tiongkok meski berpaham Komunis namun dalam hal kebebasan beragama, berkeyakinan, serta merawat toleransi di tengah beragamnya suku, agama masyarakatnya memiliki perhatian dan kebijakan yang baik dan akomodatif.

Dari pengalaman melihat RRT dalam media visit pada 20-27 Maret 2019 itu, agaknya ada tiga kata kunci dalam melihat Uighur (bukan hanya mendengar), yakni komunisme China, kebebasan beragama dalam Konstitusi RRT (UUD) dan peta lokasi Uighur.

Khusus komunis, agaknya ada perbedaan pandangan, karena sebagian masyarakat di Indonesia melihat komunis sebagai ideologi (pengalaman PKI 1965), sedangkan komunis bagi masyarakat China hanya paham politik yang mendorong kesejahteraan masyarakat (ekonomi kerakyatan).

Bukti bahwa komunis di China bukan ideologi adalah Konstitusi RRT yang menjamin kebebasan beragama bagi masyarakat, baik beragama atau tidak beragama. Realitasnya, Islam dan agama lain juga berkembang pesat di China.

Terkait peta lokasi Uighur yang perlu diketahui adalah kedekatan jaraknya dengan Afghanistan dan Pakistan yang selama ini juga santer diberitakan bahwa ada warga Indonesia berlatih perang atau ‘berjihad’ di Afghanistan. Apalagi, warga Uighur yang sangat dekat jarak tempuhnya, karena itu sangat mungkin kelompok radikal ada dalam Etnis Uighur, bahkan disebut sudah ada sejak 1930. Dalam kontek paham kelompok radikal, ekstrimis inilah pemerintah RRT tidak tinggal diam dan bersikap preventif guna menjaga kondusifitas dan keamanan Negerinya.

Tercatat lebih dari seribu kasus terorisme berupa pengeboman, pembunuhan masal, perampokan, maupun penembakan sadis yang dilakukan oleh kelompok radikal, ekstremis, maupun separatis selama periode 1998-2015 yang terjadi di wilayah Xinjiang. Cipta kondisi melalui aksi terorisme tersbut disinyalir dilakukan guna mengganggu kondusifitas pemerintah serta menekan agar mau melepaskan wilayah Xinjiang dari kekuasaannya. Dokumentasi kejadian tersebut dapat dilihat di museum yang pada Desember 2018 lalu baru diresmikan di kota Urumqi Xinjiang.

Akhirnya, dapat kita pahami bahwa persoalan pemerintah RRT dengan suku Uighur yang terjadi selama ini bukanlah persoalan tentang Agama namun lebih tepat dikategorikan persoalan politik. Adanya pemberitaan mengenai penindasan, pengasingan terhadap mereka juga tidak bisa dibenarkan, yang ada justru sikap tegas dan preventif pemerintah RRT terhadap sebagian Muslim Uighur maupun agama lain yang terindikasi terpapar doktrin radikal, ekstremis yang tergabung dalam kelompok separatis di wilayah Xinjiang. Mungkin pro-kontra mengenai suku Uighur ini juga tak luput dari muatan peta kepentingan dunia internasional, dalam hal ini Negara pesaing China dalam berlomba menjadi negara terhebat di muka bumi ini. Maklum, RRT selangkah demi langkah berada dalam impian menulis ulang (rewrite) jalur sutra (silk road) perdagangan dunia yang mestinya membuka potensi kerugian besar bagi negara tertentu lainnya. 

Harapannya, Indonesia sebagai Negara umat Muslim terbesar di Dunia, mampu memberikan peran positif bagi keberadaan suku Muslim Uighur. Jalinan diplomasi yang baik juga terus perlu diupayakan pemerintah Indonesia bersama pemerintah RRT guna menjamin keberlangsungan toleransi kehidupan umat beragama yang selama ini terpupuk dengan baik. Sehingga Indonesia mampu menjadi mitra bangsa lain dalam rangka ikut mengampanyekan perdamaian dunia dengan menghindari konflik dan ketegangan atas nama Agama yang selama ini kerap dijadikan alat oleh kepentingan tertentu guna menjajah bangsa lain.  

Selain itu, peran aktif pemerintah mengajak tokoh agama dan stikholder lainnya di Indonesia melalui kajian, forum diskusi, kampanye, maupun pelatihan secara masif tentang wawasan kebangsaan, sikap moderat dalam beragama juga terus dilakukan,  guna menghindari sekaligus menolak kecendrungan gerakan “impor” konflik bangsa lain ke dalam Negeri yang kerap dijadikan komoditas politisasi kepentingan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI.


Penulis adalah Pengasuh Lembaga Madrasatul Qur’an Al-Muntaha Al-Karim Moga, Pemalang; Alumnus Fakultas Tafsir Universitas Al-Azhar Kairo; Peserta Media Visit ke Xinjiang
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG