IMG-LOGO
Internasional

India Ubah Beberapa Nama Kota, Muslim India Khawatir ‘Warisannya’ Hilang

Rabu 24 April 2019 19:0 WIB
Bagikan:
India Ubah Beberapa Nama Kota, Muslim India Khawatir ‘Warisannya’ Hilang
Ilustrasi: Bangunan bergaya Mughal di kota Allahabad, kini Prayagraj.
Allahabad, NU Online
Pada akhir tahun lalu, otoritas India mengubah nama kota Allahabad menjadi Prayagraj. Dalam bahasa Sansekerta, Prayagraj bermakna tempat untuk berkurban. Merujuk pada keyakinan agama Hindu, di tempat itu lah –di mana sungai Gangga dan Yamuna bertemu- Brahma melakukan persembahan pertamanya. 

Sementara nama Allahabad merupakan nama yang diberikan oleh Maharaja Mughal Akbar pada abad ke-16 silam. Dulu, kota ini merupakan pusat pemerintahan, budaya, dan militer Dinasti Mughal. Sebagaimana diketahui, pada abad 16 hingga 17 Dinasti Mughal menguasai sebagaian besar wilayah India dan Pakistan.

Warisan nama Allahabad diteruskan hingga masa kolonial Inggris dan setelah kemerdekaan India pada 1947. Allahabad tetap menjadi pusat pemerintahan di wilayah utara India itu. Baik Hindu, Islam, dan Kristen memiliki sejarah yang panjang di Allahabad.

Allahabad menjadi ‘kota suci’ bagi umat Hindu. Setiap 12 tahun sekali, umat Hindu berbondong-bondong datang ke kota itu untuk mengikuti festival Kumbh Mala. Puluhan juta pengikut Hindu hadir dalam kegiatan itu. Ritual ini disebut sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia. Pada 2013 lalu, ada 100 juta peziara yang datang ke festival Kumbh Mala. 

Mengutip National Public Radio (NPR), Selasa (23/4), adalah Yogi Adyanath orang yang berada di balik pergantian nama kota Allahabad menjadi Prayagraj. Yogi adalah seorang pendeta Hindu dan juga Menteri Utama Uttar Pradesh, negara bagian terpada di dunia dengan populasi lebih dari 200 juta orang. Yogi juga adalah anggota terkemuka dari partai yang saat ini berkuasa di India, Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party). 

Di bawah pemerintahan Yogi, negara bagian Uttar Pradesh mengganti beberapa nama tempat yang berbau Dinasti Mughal, menjadi nama yang berbau Hindu. Selain Allahabad menjadi Prayagraj, stasiun kereta api Mughalsarai Junction juga diganti namanya menjadi stasiun Deendayal Upadhyay –sesuai dengan nama politisi dan pemikir nasionalis Hindu, Faizabad diubah menjadi Ayodhya. Sementara pemerintahan BJP di Gujarat juga berkeinginan untuk mengubah nama Ahmadabad menjadi Karnavati.

Ada dugaan bahwa pergantian nama Allahabad menjadi Prayagraj dikarenakan motif politik. Pemerintahan BJP mengubah nama kota itu karena ingin mengambil hati penduduk yang sebagain besar beragama Hindu pada pemilihan umum (pemilu) India 2019. 

“Kami akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2019 dan keputusan ini diambil untuk mengambil hati penduduk yang sebagian besar beragama Hindu," kata guru besar dan pengajar sejarah di Universitas Allahabad, Heramb Chaturvedi, diberitakan BBC.

Namun BJP menyangkal tuduhan itu. Partai yang memimpin pemerintahan nasional di New Delhi itu menegaskan, pergantian nama Allahabad menjadi Prayagraj tidak ada kaitannya dengan politik. Menurutnya, Prayagraj adalan ‘nama asli’ kota itu. Kemudian Dinasti Mughal mengganti nama itu menjadi Allahabad (bermakna tempat tinggal Allah). Jadi pergantian nama tersebut, dalih BJP, adalah upaya untuk memperbaiki sejarah. 

Klaim BJP tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurut mantan wakil pimpinan Universitas Allahabad Profesor NR Farooqui, Prayagraj memang disebut dalam sejumlah naskah Hindu dan buku sejarah, namun hanya sebagai tempat tujuan ziarah bukan kota besar. Disebutkan bahwa Prayagraj tidak pernah menjadi sebuah kota yang luas.

“Tempat itu juga disebut di sejumlah naskah Hindu. Tetapi tidak pernah menjadi sebuah kota," jelasnya.

Baru pada 1574, kata Farooqui, Maharaja Akbar dari Dinasti Mughal menempatkan pondasi kota baru di wilayah tersebut dan menamakannya Allahabad. Raja Akbar kemudian membangun banteng besar di wilayah itu dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan Dinasti Mughal untuk menaklukkan wilayah India bagian utara.

Mayoritas penduduk Allahabad adalah umat Hindu. Sementara jumlah umat Islam di kota itu hanya sekitar 20 persen dari total populasi. Pergantian nama kota Allahabad membuat umat Islam India menjadi khawatir kalau ‘warisan mereka’ hilang.

"Pada dasarnya budaya dan ‘warisan kita’ dihilangkan,” kata Ashraf Ahmed (30), seorang Muslim pemilik bisnis IT yang tumbuh di Allahabad terkait dengan pergantian nama kota Allahabad menjadi Prayagraj, dilansir NPR.

Menurut Ahmed, saat ini umat Islam tengah menghadapi beberapa persoalan dengan pemerintah India sehingga hubungan keduanya agak tegang. Ahmed mengaku khawatir, penghapusan nama Allahabad akan menimbulkan dampak yang lebih jauh lagi seperti penghapusan sejarah, identitas, dan akhirnya hak-hak Muslim India. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Rabu 24 April 2019 16:30 WIB
Korban Selamat Teror Christchurch Dapat Izin Tinggal Permanen
Korban Selamat Teror Christchurch Dapat Izin Tinggal Permanen
Ilustrasi (Alamy/wired.com)
Wellington, NU Online
Pemerintah Selandia Baru berencana untuk memberikan izin permanen bagi semua korban selamat dalam penembakan di dua masjid di Kota Christchurch pada pertengahan Maret lalu. Kejadian itu menyebabkan 50 orang meninggal dunia dan 50 lainnya mengalami luka-luka.  

Mereka akan dibuatkan visa khusus yang bernama Visa Christchurch Response. Dengan visa itu, mereka akan bisa tinggal permanen di Negeri Kiwi. Pengajuan visa bisa diajukan mulai Rabu (24/4). Pemberian visa ini merupakan pengakuan terhadap mereka yang selamat dalam kejadian mematikan itu.

Para korban selamat bisa langsung mendaftar di imigrasi Selandia Baru untuk memperoleh visa itu. Namun ada persayaratan, mereka yang ingin mendapatkan visa itu harus sudah tinggal di Selandia Baru ketika penembakan itu terjadi. Sehingga turis atau pengunjuk pendek yang menjadi korban selaman dalam insiden itu tidak akan mendapatkannya.

“Visa dibuat untuk membiarkan orang yang terdampak langsung serangan teroris di Masjid Al Noor dan Lindwood di Christchurch pada 15 Maret dapat tinggal secara permanen di Selandia Baru," demikian kata pemerintah, dikutip Stuff New Zealand, Selasa (23/4).

Brenton Tarrant (28), seorang anti-imigran dan pendukung 'aliran' supremasi kulit putih adalah orang yang bertanggung jawab atas penembakan massal di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood di Christchurch pada Jumat, 15 Maret lalu. Kejadian itu menyebabkan 50 orang meninggal dan 50 lainnya mengalami luka-luka. Aksi brutal Tarrant itu menjadi pembunuhan massal terburuk di Selandia Baru. (Red: Muchlishon)
Rabu 24 April 2019 15:15 WIB
Kondisi Tak Menentu, KBRI Sudan Imbau WNI untuk Waspada
Kondisi Tak Menentu, KBRI Sudan Imbau WNI untuk Waspada
Bendera Sudan
Jakarta, NU Online
Sudanese Professional Association (SPA) dan Gerakan Deklarasi Kebebasan dan Perubahan mengeluarkan pernyataan yang tidak mengakui  Dewan Transisi Militer (DTM) dan menolak negosiasi dengan DTM pada Senin (22/4).

Kondisi Sudan yang tidak menentu dan masih berlangsungnya demo di Khartoum menggerakkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Khartoum, Sudan untuk mengingatkan masyarakat Indonesia di sana agar terap waspada dan berhati-hati.

"Merujuk perkembangan tersebut dan eskalasi dinamika kondisi keamanan Sudan yang tidak menentu, KBRI Khartoum mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Sudan termasuk di Khartoum untuk selalu waspada dan berhati-hati serta menghindari daerah-daerah unjuk rasa," tulis sebuah edaran resmi tertanggal Selasa (23/4).

KBRI Khartoum juga meminta seluruh warga Indonesia di sana untuk senantiasa menjaga komunikasi satu sama lain dan kepada pihak KBRI. "dan saling menyampaikan informasi kepada sesama WNI serta berkoordinasi dengan KBRI Khartoum," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Sudan Eri Prasetiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah diundang oleh KBRI Khartoum guna antisipasi perlindungan warga Indonesia.

"Kemarin sore KBRI mengundang seluruh pemimpin organisasi wilayah, ormas, dan politik, termasuk PCINU, dan menetapkan langkah-langkah berupa alur SOP perlindungan WNI dan rencana kontingensi menghadapi keadaan darurat," ujarnya kepada NU Online pada Selasa (23/4) malam.

Eri juga mengaku terus memantau kondisi Sudan dan selalu berkomunikasi dengan pihak KBRI. "Untuk sementra kondisi masih aman terkendali, cuma KBRI menetapkan siaga 3," kata alumnus Perguruan Mathaliul Falah, Kajen, Pati, Jawa Tengah itu.

Meskipun demikian, Eri menjelaskan bahwa pasokan makanan masih terjaga dan studi di Universitas Internasional Afrika masih tetap berjalan. Hanya saja, beberapa kampus terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajarnya.

Sudan saat ini dalam kondisi yang tidak menentu. SPA yang saat ini memimpin masa transisi pascalengsernya Presiden Omar al-Bashir dan rezim pemerintahannya pada tanggal 11 April lalu, memobilisasi massa unjuk rasa terbesar di seluruh negara bagian Sudan sejak tanggal 18 Desember 2018. Mereka telah menyerahkan otoritas pembentukan pemerintahan transisi sipil kepada Gerakan Deklarasi Kebebasan dan Perubahan.

Sementara itu, Gerakan Deklarasi Kebebasan dan Perubahan mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap ajakan negosiasi dari Dewan Transisi Militer. (Syakir NF/Fathoni)
Rabu 24 April 2019 14:30 WIB
Arab Saudi Eksekusi Mati 37 Orang terkait Kasus Terorisme
Arab Saudi Eksekusi Mati 37 Orang terkait Kasus Terorisme
Ilustrasi (pincture-alliance/dpa)
Riyadh, NU Online
Pemerintah Arab Saudi menghukum mati 37 orang terkait dengan kasus terorisme pada Selasa (23/4) waktu setempat. Eksekusi mati tersebut dilakukan secara serentak di sejumlah tempat, yaitu di Makkah, di Madinah, di ibu kota Riyadh, di Provinsi Qassim, dan Provinsi Timur yang menjadi rumah bagi minoritas Syiah.

“Hukuman mati diterapkan pada sejumlah penjahat karena mengadopsi ideologi teroris ekstremis dan membentuk sel-sel teroris untuk merusak dan mengganggu keamanan serta menyebarkan kekacauan dan memicu perselisihan sectarian,” demikian pernyataan pemerintah Saudi melalui akun Twitter kantor berita resmi negara, SPA, Selasa (23/4).

Salah satu terpidana mati disalib setelah dieksekusi mati. Hukuman ini diperuntukkan kepada mereka yang dianggap telah melakukan kejahatan serius.

Sebagaimana diketahui, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati. Bahkan sepanjang tahun ini, menurut data yang dirilis SPA, sudah ada 100 orang yang dijatuhi hukuman mati. 

Salah satu eksekusi massal terbesar di Saudi terjadi pada Januari 2016 lalu, dimana ada 47 orang –termasuk pemimpin terkemuka Syiah Nimr al-Nimr- yang dihukum mati. Mereka yang dieksekusi mati dituduh terlibat dalam aksi-aksi terorisme dan memiliki ideologi ekstremis.

Sementara menurut data yang dikeluarkan Amnesty Internasional, pada tahun lalu Saudi telah mengeksekusi mati 149 orang, kedua tertinggi di dunia setelah Iran dalam hal menjatuhkan hukuman mati. Ada banyak kasus yang menyebabkan mereka sampai dihukum mati seperti terorisme, ekstemisme, perdagangan narkoba, perampokan bersenjata, pemerkosaan, dan pembunuhan. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG