IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Menjaga Kondusivitas Selama Proses Penghitungan Suara

Ahad 28 April 2019 7:0 WIB
Bagikan:
Menjaga Kondusivitas Selama Proses Penghitungan Suara
Ilustrasi (Antara)
Persaingan antarkandidat dalam pemilu membuat suasana kehidupan bersama menjadi hangat. Banyak orang berharap pemilu segera selesai agar kehidupan kembali normal seperti semula. Ternyata harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Sekalipun pemilu sudah usai dan perkiraan hasil melalui hitung cepat diumumkan, sejumlah pihak belum puas. Karena itu, kita bersama-sama harus menunggu hasil penghitungan resmi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ada upaya provokasi melakukan people power dengan mengatasnamakan pemilu berlangsung penuh dengan kecurangan. Narasi inilah yang dicoba dibangun untuk mendelegitimasi bahwa pelaksanaan pemilu tidak jujur dan adil sehingga rakyat boleh menentukan pemimpinnya sendiri melalui people power.  Sesungguhnya pemilu merupakan pelaksanaan amanat people power yang dilaksanakan secara damai. Tidak perlu darah  tertumpah gara-gara pemilihan pemimpin. Mereka yang paling dirugikan adalah  rakyat banyak yang sehari-harinya masih harus berjuang untuk bertahan hidup dari berbagai  kesulitan yang mendera. 

Proses penghitungan suara terus berjalan di KPU yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019.  Proses ini berlangsung secara terbuka. Semua pihak dapat mengawasi prosesnya. Jika ada salah perhitungan atau potensi kecurangan, pihak yang dirugikan dapat melakukan pelaporan. Mekanisme inilah yang harus dijalankan. Jangan sampai membangun narasi KPU melakukan kecurangan tanpa disertai bukti. Ada Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi sebagai jalur menyelesaikan sengketa pemilu. 

Selama ini ada sejumlah kesalahan input data yang terjadi karena faktor manusia. Kesalahan tersebut bisa saja menguntungkan pasangan 01 atau 02. Tetapi dengan pengawasan publik, maka dengan segera KPU memperbaiki input tersebut. Harus dilihat seberapa banyak persentase kesalahan tersebut apakah sifatnya signifikan atau tidak dari jumlah total suara yang masuk. Jangan sampai dilakukan pembesar-besaran kesalahan seolah-olah KPU melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Ini tentu pekerjaan bagi KPU untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik karena pekerjaannya diawasi oleh rakyat. 

Kerja-kerja yang dilakukan KPU sangat menentukan legitimasi hasil pemilu. Berbagai sistem yang ada tersebut merupakan upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu. Ongkos sosial dan politik yang timbul sangat besar jika hasil pemilu tidak memiliki legitimasi di depan rakyat. Upaya delegitimasi KPU telah dilakukan bahkan sebelum pemilu berlangsung, seperti adanya hoaks tujuh kontainer telah tercoblos, server KPU telah disetting untuk memenangkan calon tertentu, ketua KPU ikut umrah bersama Jokowi, dan lainnya. 

Beruntung, mulai pemilu tahun 2014, publik melalui berbagai kanal mengajak masyarakat membantu mengawal pemilu dengan mengajak mereka mengunggah C1 di situs tersebut sebagai  data pembanding. Upaya tersebut harus diapresiasi sebagai keterlibatan warga dalam gawe besar bangsa Indonesia menentukan pimpinan tertingginya. 

Pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil tentu akan terus melakukan upaya agar situasi Indonesia menjadi kacau. Dalam kondisi seperti itu, mereka akan berusaha mengambil keuntungan. Situasi inilah yang harus diantisipasi oleh semua pihak.  

Dalam hal ini, aparat keamanan memiliki peran besar untuk memastikan bahwa kehidupan berjalan dengan normal. Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah personel keamanan di ibu kota Jakarta patut diapresiasi. Jangan sampai para provokator mengambil kesempatan membuat kekisruhan untuk kepentingan pribadi. Pendekatan pencegahan harus diutamakan sebelum semuanya terlambat. 

Upaya-upaya rekonsiliasi telah digagas dan terus diupayakan antarpihak yang berkompetisi. Joko Widodo telah menginisiasi pertemuan dengan Prabowo Subianto sebagai rivalnya dalam pilpres kali ini, sekalipun belum ada titik temu. Jika hal tersebut terlaksana, tentu akan membuat para pendukung kedua belah pihak mengikuti langkah para pemimpinnya. Wapres Jusuf Kalla juga telah mengundang para pemimpin ormas Islam untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif. PBNU dan sejumlah -ormas Islam juga telah mengeluarkan seruan menjaga kedamaian. 

Bangsa ini telah beberapa kali melaksanakan pemilu dan secara umum, masyarakat semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan pilihan atau menyikapi kemenangan dan kekalahan dari pihak yang didukungnya. Mereka yang terpilih akan menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya partai atau kelompok yang mendukungnya saja. 

Pemilu berlangsung secara rutin setiap lima tahun sekali. Bagi pihak yang nantinya diputuskan kalah oleh KPU, waktunya untuk melakukan evaluasi strateginya dan mulai menyusun langkah-langkah baru mempeersiapkan kontestasi berikutnya pada tahun 2024. Bagi pihak yang nantinya diputuskan menang, juga bukan hal yang mudah. Janji-janji yang telah diucapkan selama kampanye akan ditagih oleh rakyat. Zaman digital menyebabkan hampir semua hal terdokumentasi dengan baik di dunia maya dan dengan mudah dicari kembali. 

Kita dapat belajar dari negara-negara lain yang situasi politiknya tidak stabil, maka kondisi sosial dan ekonominya juga tidak bisa berjalan dengan bagus. Ada banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan secara bersama-sama dalam membangun Indonesia. Jangan sampai energi kita habis sia-sia untuk perdebatan yang tidak perlu. 

Persoalan besar pemilu kali ini adalah banyaknya orang meninggal yang mencapai 225 dan sakit 1470 orang per Kamis (25/4). Ini disebabkan oleh kelelahan akibat banyaknya suara yang harus dihitung. Pemilu 2019 untuk pertama kalinya menggabungkan pemilu presiden dan parlemen. Ada lima kertas suara yang harus dicoblos. Dengan demikian, dibutuhkan waktu yang panjang untuk penghitungannya. 

Penggabungan pemilu kali ini merupakan upaya efisiensi dan efektifitas proses pemilu. Tapi ternyata, ada problem baru yang belum terantisipasi. Sejumlah ahli telah mengusulkan perbaikan teknis atau sistem pemilu ke depan. Tetapi hal tersebut tentunya harus dipikirkan secara matang dan komprehensif. 

Pemilu telah usai, kini saatnya merajut kembali persaudaraan yang mungkin renggang akibat perbedaan pilihan. Pengalaman baik atau pengalaman buruk, dapat menjadi pelajaran bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama karena tidak mau belajar dari pengalaman sebelumnya. Kita optimis bahwa bangsa Indonesia memiliki masa depan cerah.  (Achmad Mukafi Niam)

Bagikan:
Sabtu 20 April 2019 15:0 WIB
Menjaga Kedamaian Indonesia Pascapemilu
Menjaga Kedamaian Indonesia Pascapemilu
Pesta akbar demokrasi berupa pemilihan umum yang diselenggarakan pada 17 April 2019 lalu disambut dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi TPS untuk memberikan suaranya. Warga di perantauan juga terlihat mendaftar ke KPUD Kabupaten/Kota agar bisa pindah tempat memilih. Hal yang sama terlihat dari membludaknya pemilih di luar negeri. Tentu saja mereka berharap agar kandidat yang mereka pilih dapat memimpin Indonesia dan menunaikan program beserta janji yang telah diucapkan selama kampanye. 

Secara umum pemilu yang menghabiskan anggaran 24.9 triliun rupiah ini berlangsung sukses. Hitung cepat yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga survey memenangkan pasangan 01, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. Namun demikian, hasil hitung cepat hanya berupa prediksi yang tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan sekalipun pada pemilu-pemilu sebelumnya, hasil hitug cepat dapat menjadi prediksi perolehan suara. Resminya, KPU akan memutuskan pemenang pipres pada tanggal 22 Mei 2019. 

Dalam sebuah kontestasi, menang atau kalah merupakan hal yang biasa. Sikap legowo bagi yang kalah akan mendatangkan simpati masyarakat sementara sikap tidak jumawa bagi yang menang akan menghindari adanya permusuhan dari pihak yang kalah. Masing-masing pihak telah mengerahkan strategi terbaik dan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk meraih kemenangan. Sebagai manusia, masing-masing telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi sebagai umat beragama, kita percaya ada kekuatan Tuhan yang menentukan segalanya. Tentu ada hikmah yang bisa dipetik dari pengalaman tersebut.

Rakyat Indonesia telah banyak belajar bagaimana menghadapi pemilu. Pascareformasi, pemilu sudah diselenggarakan 1999,2004, 2009, 2014, dan 2019. Sikap dewasa telah terlihat dalam proses pelaksanaan maupun menerima hasilnya. Kini, masyarakat sedang menunggu hasil resmi dari KPU yang akan menjadi acuan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan.

Para penyelenggara pemilu pun sekarang lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tingkat transparansi penyelenggaraan juga jauh lebih baik karena adanya keterlibatan masyarakat dan dukungan teknologi seperti adanya situs kawalpemilu.org atau aplikasi Ayo Jaga TPS. Berbagai kekurangan tentu saja masih terjadi, tapi jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, tentu lebih baik.

Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang memisahkan antara pemilihan pemilu parlemen dan pemilu presiden. Pemilih harus mencoblos lima kertas suara yang meliputi pasangan capres-cawapres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Kali ini, semuanya dijadikan satu. Akibatnya, penghitungan suara berlangsung sampai malam, bahkan dini hari. Tentu saja, hal seperti ini perlu diperbaiki di masa mendatang.

Mereka yang kalah pasti tidak puas, tetapi hal tersebut tidak boleh dilampiaskan dalam tindakan-tindakan anarkis yang merugikan banyak orang. Cara-cara kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Kalah dalam pemilu, berarti menunjukkan bahwa dukungan yang mereka peroleh tidak sebagaimana yang mereka bayangkan. Kemampuan untuk mengumpulkan massa besar di ibu kota hanya menunjukkan sebagian kecil dukungan yang mereka peroleh karena ada 192 juta rakyat Indonesia yang berhak menentukan pemimpinnya. Dan banyak di antara mayoritas tersebut adalah mayoritas diam. 

Penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel akan membuat hasilnya memiliki kredibilitas tinggi. KPU dalam hal ini beberapa kali mendapat serangan hoaks seperti server sudah didesain untuk memenangkan kandidat 01 dengan kemenangan 57 persen, padahal mekanisme penghitungan dilakukan secara manual dan berjenjang dari bawah, hoaks tujuh kontainer sudah tercoblos, padahal surat suara belum dicetak. Dan banyak lagi. 

Rilis yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa penyebaran hoaks meningkat dengan drastis menjelang pemilu. Bahkan setelah usai proses pencoblosan, beragam hoaks tentang hasil pemilu yang beredar di media sosial terus menyebar. Para penyelenggara hitung cepat dianggap melakukan kecurangan atau sudah dibeli pihak tertentu untuk menggiring opini. Padahal, mereka sudah secara rutin menyelenggarakan hal tersebut setiap ada penyelenggaraan pemilu, baik pemilu tingkat nasional atau pilkada. Masyarakat menjadi kebingungan, siapa yang sesungguhnya menang dalam pilpres kali ini.  

Bagi pihak yang memenangkan kontestasi, tentu ini merupakan kepercayaan rakyat yang harus dijaga dengan baik. Janji-janji yang sudah disampaikan dalam kampanye harus segera ditunaikan. Masih banyak sekali pekerjaan rumah bagi para pemimpin Indonesia agar negara ini sejajar atau bahkan lebih maju dibandingkan dengan negara lain. Tingkat kesejahteraan, kualitas pendidikan, kesehatan, dan beragam indikator lainnya menunjukkan bahwa posisi Indonesia belum bagus-bagus amat. Belum lagi jika kita bicara soal korupsi yang masih marak di Indonesia.

Kini saatnya semua pihak menahan diri, mengawasi seluruh proses dan tahapan pemilu yang masih terus berjalan agar semuanya berjalan dengan baik. Sesungguhnya, keberhasilan pemilu ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Bukan kemenangan satu kelompok saja karena seluruh rakyat nantinya yang akan merasakan hasil baik atau buruk dari pemilu ini. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 14 April 2019 15:30 WIB
Berikhtiar Memilih Pemimpin Terbaik untuk Kejayaan Indonesia
Berikhtiar Memilih Pemimpin Terbaik untuk Kejayaan Indonesia
Pada Rabu, 17 April 2019, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Ini merupakan titik akhir dari kampanye yang telah berlangsung selama beberapa waktu, yang berlangsung dengan ketat dan suasana yang panas dengan beragam retorika yang dilakukan oleh para kandidat atau tim pendukungnya. Pilpres kali ini mengulang pertarungan pada 2014 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang kali ini didampingi oleh KH Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. 

Setiap orang tentu sudah memiliki preferensi calon terbaik yang akan dipilih berdasarkan rekam jejak atau visi misi yang mereka sampaikan dalam kampanye. Perbedaan dukungan menyebabkan hubungan keluarga atau pertemanan menjadi renggang ketika kampanye menyentuh hal-hal yang sensitif seperti persoalan agama. Jangan sampai persaudaraan dan pertemanan yang kita bangun rusak gara-gara urusan pilpres.  

Ketika kita membuka grup atau akun media sosial, dengan mudah dapat kita temui unggahan yang mendiskreditkan kandidat lain. Tak jarang, debat kusir antarpendukung militan menyebabkan seluruh anggota grup tidak nyaman dengan perilaku beberapa orang tersebut. Banyak yang berharap pemilu segera berlangsung sehingga ketenangan kembali sebagaimana semula.

Di sisi lain, ada pula orang-orang yang cuek dengan pemilu. Tak peduli siapa yang terpilih karena selama ini gonta-ganti presiden, tetapi nasibnya tetap sama. Sebagian lagi mengamati situasi tetapi merasa calon-calon yang ada kurang memenuhi kriteria idealnya dan akhirnya lebih memilih golput. 

Yang menjadi keprihatinan bersama adalah maraknya politik uang. Praktik ini sudah berlangsung lama dan sejauh ini masih saja berjalan tanpa ada solusi yang memadai untuk menghindarinya. Baru-baru ini KPK bahkan menangkap salah seorang anggota DPR RI yang ternyata sudah menyiapkan sejumlah uang dalam amplop agar orang memilihnya menjadi anggota DPR periode selanjutnya. Kesadaran bahwa pemimpin yang membeli suara kemudian akan berusaha mengembalikan modal politiknya dengan melakukan beragam cara, termasuk melalui korupsi belum tumbuh secara baik di masyarakat. Toh, rakyat juga yang akhirnya menanggung akibatnya dari terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas, yang terpilih bukan karena kapasitasnya, tetapi karena membeli suara. 

Lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP dipertaruhkan kredibilitasnya dengan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan jujur dan adil. Sayangnya, ada sejumlah upaya untuk mendelegitimasi kerja-kerja yang mereka lakukan. Sejumlah hoaks seperti tujuh kontainer surat sudah tercoblos, server KPU sudah diatur untuk memenangkan kandidat tertentu, 17.5 juta data bermasalah, dan lainnya. Ini merupakan upaya untuk meruntuhkan kepercayaan kepada mereka sehingga rakyat akan turun ke jalan. Akibatnya, timbul kekacauan. Masyarakat dapat membantu melakukan proses pengawalan pemilu dengan sejumlah cara, seperti membantu mengunggah data di kanal kawalpemilu.org atau partisipasi Ansor yang akan menjaga semua TPS agar pemilu berlangsung dengan baik. 

Kita meyakini bahwa sebagian besar warga negara Indonesia adalah orang baik-baik yang menginginkan kedamaian. Namun demikian, segala kemungkinan harus diantisipasi. Satu-dua orang yang melakukan segala cara untuk meraih kemenangan dapat menimbulkan masalah besar terhadap kredibilitas hasil pemilu dan keberlangsungan penyelenggaraan negara di masa mendatang.

Kemenangan dan kekalahan merupakan hal yang normal dalam sebuah kontestasi. Yang nantinya menang, tentunya tidak boleh jumawa sedangkan yang kalah, harus mengevaluasi diri atas penyebab kekalahannya. Pemilu berputar setiap lima tahun. Mereka yang menang dalam satu periode belum tentu menang lagi pada periode selanjutnya. Masyarakat memiliki kearifan dalam hal ini dengan mengatakan bahwa dunia berputar. Kadang roda di bawah, kadang di atas.

Rakyat Indonesia sudah semakin matang dalam berdemokrasi. Ini tentu buah dari pengalaman panjang pemilu yang sudah beberapa kali dijalani. Pascareformasi, Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu nasional selama empat kali yang dimulai pada 1999. Kontestasi 2019 adalah yang ke-5. Belum lagi jika dihitung dengan pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten kota.  Ada banyak sekali pelajaran yang kita peroleh dari setiap penyelenggaraan pemilu yang kemudian terakumulasi menjadi pengetahuan bersama yang membuat kita semakin matang menghadapi peristiwa lima tahunan ini.

Pemilu dilaksanakan untuk menghasilkan pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk melayani kelompok yang menang saja. Mereka yang mendapatkan kemenangan tentunya harus merangkul semua kelompok untuk bersama-sama membangun bangsa. Untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebagai Muslim, selain usaha-usaha lahiriah, kita harus berdoa dan melakukan upaya-upaya batinian lain agar kita mendapatkan pilihan terbaik dan agar hajatan besar bangsa Indonesia ini berlangsung dengan aman dan damai. Kita sudah berijtihad bahwa pilihan kita adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi apa yang terlihat baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah mengupayakan yang terbaik. Setelah itu, kita serahkan kepada Allah. Dengan demikian, kita memiliki kerendahan hati untuk menerima hasil yang ada. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 7 April 2019 22:7 WIB
Populisme Islam, Gelombang Pasang atau Hanya Riak?
Populisme Islam, Gelombang Pasang atau Hanya Riak?
Ilustrasi (Antara)
Populisme Islam belakangan menjadi perbincangan banyak pihak ketika beberapa kelompok Islam menunjukkan aksi massa dengan menggelar acara 212 dan kemudian dilanjutkan pertemuan alumni 212 di tempat yang sama, Monas Jakarta. Konsolidasi terus dilanjutkan untuk kepentingan politik pemilihan presiden 2019 menyusul keberhasilan mereka menggulingkan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ada kekhawatiran sejumlah pihak, apakah gerakan tersebut akan mengubah lanskap keberislaman di Indonesia yang selama ini moderat menjadi lebih konservatif.

Secara sederhana, populisme Islam dapat diartikan sebagai upaya menggalang suara umat Islam yang selama ini merasa terpinggirkan oleh elite-elite yang selama ini menguasai negara. Mereka membangun narasi bahwa umat Islam ditindas. Salah satu yang jargon yang paling sering disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Ujungnya adalah, penguasa harus diganti dengan orang yang mampu menampung aspirasi umat. Sayangnya, ada anggapan bahwa yang di luar mereka, tidak memperjuangkan aspirasi Islam. Sebuah fakta yang jauh dari kenyataan. 
 
Populisme berkembang di seantero dunia. Mulai muncul di Eropa oleh kelompok-kelompok masyarakat lokal yang merasa terancam dengan kedatangan imigran. Karena para imigram sebagian besar adalah Muslim yang memiliki cara hidup berbeda dan mengambil kesempatan kerja yang ada, maka orang Islam yang dipersalahkan. Ditambah lagi dengan munculnya gerakan ekstremis yang mengatasnamakan Islam, maka muncullah islamofobia. Kemenangan Donald Trump yang menggunakan pendekatan populisme juga mendorong para politisi di berbagai belahan dunia untuk menggunakan isu tersebut guna meraih kemenangan. Apakah hal ini juga terjadi di Brazilia dengan kemenangan Bolsonaro? Yang jelas, strategi populisme juga digunakan di Indonesia untuk kontestasi politik.

Jika dilihat dalam konteks ideologis, sesungguhnya kelompok-kelompok Islam yang bergabung dalam gerakan populisme Islam sangat beragam. Ada kelompok pengusung ide khilafah, kelompok tetap menginginkan indonesia tetap dalam bentuk NKRI tetapi dengan embel-embel bersyariah, atau simpatisan partai tertentu. Mereka bersatu di dalamnya. Dalam konteks amaliah agama, pengusung gerakan ini juga sangat beragam. Terdapat kelompok Islam puritan yang sangat ketat dalam beragama. Segala sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan Hadits dianggap sebagai bid’ah. Toh Reuni 212 digelar dalam konsep Maulidur Rasul yang sesungguhnya dibid'ahkan oleh yang lain. Kesatuan masih terjaga karena adanya kepentingan bersama.
 
Dengan keragaman kelompok seperti itu, yang dalam situasi normal saling bersaing, maka kelompok tersebut sangat rentan ketika tidak ada lagi kepentingan bersama yang mengikatnya. Mereka tidak disatukan oleh kepentingan ideologi, tetapi lebih kepada kepentingan politik. Ketika  kepentingan bersama tersebut sudah hilang, maka kompetisi yang akan terjadi. Koalisi sangat pragmatis tersebut terlihat dari proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di antara partai-partai pengusung Anis-Sandi yang hingga kini belum menghasilkan solusi, siapa yang akan menggantikan wakil gubernur. 

Koalisi Poros Tengah yang merupakan koalisi antarberbagai golongan Muslim di Indonesia berhasil menjadikan Gus Dur sebagai presiden pada pemilu 1999. Kemudian, koalisi tersebut akhirnya bertarung sendiri, dengan melengserkan Gus Dur yang sebelumnya secara bersama-sama mereka usung. Bekas luka akibat pertarungan politik tersebut masih terasa akibat adanya perasaan dikhianati. 

Politik di Indonesia sangat cair. Koalisi antarberbagai partai lebih didasarkan pada kepentingan untuk memenangkan calon tertentu, bukan didasarkan pada ideologi yang diusung. Pada pilpes 2009, Megawati dan Prabowo Subianto menjadi pasangan capres dan cawapres, sementara PKS yang menjadi mintra koalisi Gerindra saat itu mendukung kepemimpinan SBY. Begitulah politik, koalisi-koalisi bisa berubah dengan cepat, tergantung sejauh mana kepentingan mereka terakomodasi. Dalam Pilkada 2018, koalisi yang terjadi di tingkat daerah sangat beragam, tergantung seberapa besar calon yang mereka usung berhasil memenangkan pemilu daerah. Tak peduli di tingkat pusat saling bersaing, di tingkat daerah, mereka saling bekerja sama memenangkan calon yang mereka usung bersama. 

Koalisi yang berubah-ubah ini juga menjelaskan bahwa para pemilih, sekalipun mereka mengidentifikasi diri sebagai santri atau kelompok Islam puritan, tidak terlalu memperhatikan kualitas keislaman seseorang sebagai ukuran dalam memilih pemimpin. Populasi Muslim di Indonesia mencapai 88 persen, tetapi partai Islam, sejak pemilu 1955 tidak pernah menjadi pemenang. Sakalipun ada kecenderungan peningkatan kesalehan orang Indonesia dalam beragama, partai-partai Islam secara total tidak menunjukkan peningkatan jumlah persentase perolehan suara. Dan sejauh ini tidak ada tanda-tanda partai Islam akan menjadi pemenang dalam pemilu 2019. 

Keberlanjutan populisme Islam di Indonesia, sangat tergantung pada situasi yang ada, yaitu apakah ada kepentingan bersama yang akan menyatukan mereka mengingat begitu banyak warna ideologi yang ada di dalam koalisi yang saat ini mereka bangun. Jika ada perbedaan yang tidak bisa diakomodasi, maka gampang saja koalisi kepentingan tersebut pecah. 
 
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah, akomodasi dari berbagai kelompok Islam dalam membangun bangsa, sejauh mereka masih berada dalam koridor perjuangan NKRI. Perasaan tereksklusi dalam peran-peran yang sesungguhnya bisa mereka kontribusikan dalam membangun bangsa membuat mereka mudah sekali dibujuk untuk menjadi oposan pemerintah. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG