IMG-LOGO
Nasional

Gus Mus: Islam tidak Memisahkan Ilmu Umum dan Agama

Senin 29 April 2019 5:45 WIB
Bagikan:
Gus Mus: Islam tidak Memisahkan Ilmu Umum dan Agama
KH Ahmad Mustofa Bisri
Jombang, NU Online
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri mengatakan, pemisahan ilmu agama dan ilmu umum yang terjadi di Indonesia saat ini adalah warisan para penjajah terdahulu. Namun hingga hari ini warisan tersebut masih terus terjadi.

Penjajah Belanda punya tabiat yaitu ingin masyarakat Indonesia tetap bodoh. Salah satunya yaitu membuat masyarakat Indonesia ilmunya tidak utuh. Orang yang ahli agama didesain tidak paham ilmu matematika, sains alias ilmu umum, begitu juga sebaliknya.

Hal itu ditegaskan saat dirinya mengisi kajian agama di Pondok Pesantren Al-Aqobah Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Ahad (28/4).

"Di dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan umum. Silakan buka kitab-kitab kuning. Tapi di Indonesia ini terjadi, belajar matematika dianggap bagian ilmu umum dan belajar fikih dimasukkan kategori ilmu agama, ini warisan penjajah," katanya. 

Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Leteh, Rembang ini menambahkan, akibat dari pemisahan antara ilmu agama dan umum membuat masyarakat beranggapan kalau belajar ilmu agama itu di madrasah atau pesantren dan orang pesantren dianggap tidak paham ilmu umum. 

Bahkan pada tahap selanjutnya, ada istilah kitab untuk pesantren dan buku untuk sekolah formal negeri. Sehingga kitab karangan ulama dimasukkan kekategori ilmu agama dan tidak dijual di Gramedia. Kitab tersebut hanya bisa diterbitkan oleh Toha Putra atau khusus penerbitan kitab, padahal kitab dan buku merupakan hal yang sama.

"Insinyur mengerjakan bagian bangunan, pesantren bagian doa saja. Kesalahan ini menjadi lumrah. Saya sudah sosialisasikan ini kemana-mana sejak lama tentang masalah intregasi. Semoga para santri nanti tidak hanya bisa bicara tentang agama saja tapi juga isu umum," tambahnya.

Tokoh agama yang akrab disapa Gus Mus ini lalu mencontohkan negara yang bisa mengintregrasikan ilmu umum dan ilmu agama, membuat keduanya tidak ada perbedaan. Negara tersebut yaitu Iran di Timur Tengah. Para ulama di sana tidak hanya pakar tafsir Al-Qur'an dan hafal teksnya tapi lebih dari itu.

Penggabungan istilah ilmu agama dan umum menjadi ilmu saja membuat negara Iran mandiri dan punya banyak ilmuan yang juga hafal Al-Qur'an. Iran menjadi salah satu negara yang kemajuan dalam bidang militer, pendidikan, sosial, dan budaya cukup pesat.

"Terlepas dari sistem imam, di Iran para ayatulallah atau kiai-kiai sana itu tidak hanya pintar agama tapi juga bisa diajak bicara militer, politik, kebudayaan. Karena sistem ilmu mereka tidak ada ini ilmu agama dan ini ilmu umum, tapi keduanya terintegrasi," cerita Gus Mus.

Dikatakan, berdasarkan pengetahuannya di dalam Hadits sendiri juga tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan agama. Seperti Hadits tholabul ilmi faridlatun, di sini katanya hanya ilmu. Tidak ada tambahan ilmu am atau ilmu addin seperti Hadits lain juga begitu.

"Para orang tua harus bersyukur digerakkan Allah untuk memondokkan anak di pesantren yang tidak memisahkan ilmu umum dan agama, semoga barakah," pungkasnya. (Syarif Abdurrahman/Muiz
Tags:
Bagikan:
Senin 29 April 2019 23:35 WIB
Di Era 'Post-Truth', Pemuda Mesti Selalu Kritis terhadap Informasi
Di Era 'Post-Truth', Pemuda Mesti Selalu Kritis terhadap Informasi
Jakarta, NU Online
Fenomena post-truth (pasca-kebenaran), yakni suatu keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik bila dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi sedang melanda negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Bahkan dalam pandangan Akademisi Universitas Negeri Jakarta Karuniana Dianta Arfiando Sebayang, fenomena post-truth terlihat di tengah-tengah pesta demokrasi pemilihan umum secara serentak pada 17 April 2019.

"(Post-truth) Itu sudah kelihatan kok dengan banyaknya ujaran kebencian," kata Dianta seusai mengisi acara Talk Show yang diselenggarakan Kopri PB PMII di Hotel MaxOne Jakarta Pusat, Senin (28/4), dengan tajuk "Peace as a Value".

Ia mengemukakan bahwa berdasarkan data yang diterimanya, kebanyakan yang terpengaruh post-truth adalah orang tua dan bukan anak muda. Orang tua, katanya, jika mendapatkan informasi seperti di grup Whatsapp, tanpa berpikir panjang untuk mengonsumsi dan menyebarkannya.

"Orang tua menganggap semua informasi itu bener. Kalau anak muda itu sekarang terbiasa dengan banyak informasi dan pada akhirnya masih proses memilah, jadi gak kagetan," ucapnya.

Namun, pria kelahiran 1980 ini berpesan kepada para pemuda untuk tetap berpikir kritis sehingga dapat memilah antara informasi yang benar dan tidak.

Ia mengatakan, post-truth merupakan salah satu dampak negatif dari media sosial. Seseorang yang mengedepankan emosi daripada fakta objektif atas suatu kasus, membuatnya menjadi menutup diri terhadap kebenaran. 

Meski begitu, ia optimis bahwa bangsa Indonesia akan mampu melewati fase tersebut karena memiliki Bhineka Tunggal Ika. Melalui semboyan tersebut, bangsa Indonesia mampu menerima perbedaan yang ada.

"Saya sangat optimis, bangsa Indonesia itu akan ketemu caranya sendiri untuk kembali kepada asal usulnya, yaitu bangsa yang menerima dan menghargai perbedaan," ucapnya. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Senin 29 April 2019 23:30 WIB
Gus Sholah Minta Masyarakat Belajar dari Ketegangan Pemilu 2019
Gus Sholah Minta Masyarakat Belajar dari Ketegangan Pemilu 2019
Semarang, NU Online
Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) meminta masyarakat Indonesia belajar dari ketegangan pemilihan presiden dan anggota legislatif 2019. Banyak

Menurut Gus Sholah, masyarakat Indonesia harus belajar dari situasi tidak menyenangkan ini, yaitu dari situasi selama delapan bulan terakhir. "Baru kali ini kita mengalami situasi pemilu tidak nyaman seperti ini. Kita harus bisa menganalisis apa penyebab situasi ini. Yang saya amati situasi itu timbul karena hadirnya kembali ketegangan antara Islam dan Indonesia," katanya, Ahad (28/4) saat di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Gus Sholah juga meminta masyarakat Indonesia untuk bisa menahan diri. Baik dari pendukung 01, 02 maupun yang bukan bagian dari keduanya. Menahan diri yang dimaksudnya yaitu tidak membuat pernyataan yang kontroversi atau sikap politik yang memperkeruh suasana.

"Ke depan kita semua harus menghindari pernyataan-pernyataan atau sikap politik yang bisa memunculkan kembali ketegangan Islam dan Indonesia. Keterpaduan Islam dan Indonesia jangan diganggu lagi dengan pernyataan atau sikap politik yang bisa mengganggu," ungkapnya.

Menurutnya, ketegangan serupa pernah hadir ketika Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lain serta partai Islam masih menghendaki Islam menjadi dasar negara. Namun ketegangan itu sirna ketika ormas-ormas Islam menerima asas Pancasila pada tahun 1984. 

Selanjutnya, ketentuan hukum Islam diakomodasi dalam sejumlah Undang-undang (UU) dan peraturan Presiden. Menurutnya, ketegangan yang kini berlangsung berawal dari pernyataan Basuki Cahaya Purnama yang dianggap menghina Islam saat di Pulau Seribu.

"Semoga suasana tidak nyaman dalam kampanye dapat kita akhiri dan proses islah bisa dipercepat. Semoga kedua calon dapat menahan diri dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi kelompok dan golongan," ungkap cucu pendiri NU, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari ini.

Terlepas dari itu, Gus Sholah mengapresiasi penyelenggaraan pemilu 2019 yang tidak menimbulkan masalah berarti. Meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di masa depan agar tak terulang lagi dimasa depan.

"Selamat kepada rakyat Indonesia yang telah menyelesaikan tahapan pemilu dengan relatif baik meskipun masih ada kekurangan di sana-sini yang harus diperbaiki," tandasnya. (Syarif Abdurrahman/Abdullah Alawi) 

Senin 29 April 2019 23:18 WIB
Masyarakat Penentu Keberhasilan Pemilu 2019
Masyarakat Penentu Keberhasilan Pemilu 2019
Jakarta, NU Online
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby, menilai bahwa pelaksanaan pemilihan umum secara serentak pada 17 April 2019 itu berhasil. Keberhasilan itu dilihat dari indikator masyarakat sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan damai dan tenteram.

"Indikator keberhasilan itu ada pada masyarakat pemilih, bukan pada elit politik, bukan juga pada penyelenggara karena masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan damai, dengan tentram,"kata Alwan pada acara Talk Show yang diselenggarakan Kopri PB PMII di Hotel MaxOne Jakarta Pusat, Senin (28/4), dengan tajuk "Peace as a Value".

Menurut Alwan, pemilu berlangsung dengan damai tidak hanya pada hari pencoblosan. Namun, hingga hari ini, proses rekapitulasi yang sedang berlangsung di tingkat kecamatan, tidak terjadi konflik.

"Tidak ada masyarakat saling berkonflik, justru yang berkonflik adalah elit politik," ucapnya.

Alwan mengartikan kedamaian itu sebagai sebuah kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Masyarakat dalam penilaiannya telah mulai menjalankan nilai-nilai perdamaian.

Ia juga tidak mempersoalkan terjadinya polarisasi masyarakat pada pemilihan presiden 2019, seperti terpolarisasinya pendukung antara pendukung pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab menurutnya, masyarakat hanya dihadapkan pada dua kontestan. Baginya, yang terpenting bagaimana seusai pilpres, masyarakat kembali berdamai.

"Polarisasi itu wajar, tetapi apa yang harus dilakukan, inilah kita bicara soal kedamaian dan value pasca terjadinya polarisasi itu," ucapnya. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG