IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Tunjangan Hari Raya dan Cara Menghitungnya

Sabtu 25 Mei 2019 9:0 WIB
Bagikan:
Tunjangan Hari Raya dan Cara Menghitungnya
Bulan Ramadhan dan Syawal adalah bulan yang identik dengan kegiatan dan aktivitas ibadah dan amal. Di bulan Ramadhan, rutinitas ibadah bagi orang Islam adalah melaksanakan puasa dan ibadah tarawih. Ketika  Ramadhan hendak berakhir, ada kewajiban lainnya yang diperintahkan oleh syariat, yaitu menunaikan zakat. Dan saat hari raya tiba, ada kesunahan yang ditradisikan, yaitu menunaikan ibadah shalat 'id dan melakukan anjangsana dalam rangka silaturahmi dan bermaaf-maafan. Tak urung, banyak umat Islam Indonesia yang melakukan mudik ke kampung halaman demi melakukan rutinitas itu. Banyak biaya yang dikeluarkan seiring hal itu menjadi kebutuhan. 

Namun, tahukah Anda bahwa rutinitas itu tidak lengkap tanpa THR. Apa itu THR? Iya, ia adalah Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan karena adanya momen haru raya keagamaan. Namun, apa dasar dari diberikannya THR ini khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta dan sejumlah karyawan dari sebuah instansi? Bagaimana cara menghitungnya? 

Pembahasan ini akan menjadi sangat menarik manakala kita merujuk pada pengertian dan jenis hari raya itu sendiri. Ingat bahwa di dalam PP Nomor 78 Tahun 2015, telah ditetapkan adanya 6 hari raya di Indonesia yang diakui oleh pemerintah, antara lain Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adlha, Hari Raya Natal, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Waisak dan Hari Raya Imlek. Namun, dari keenam hari raya itu, THR identik diberikan karena momen Hari Raya Idul Fitri. Mengapa? Ya karena alasan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. 

Apakah THR ini hanya berlaku untuk karyawan Muslim? Tentu tidak. Perusahaan juga bisa memberikan THR kepada karyawannya yang memeluk agama lain pada waktu mereka merayakan hari raya sebagaimana tertuang di atas. Sebenarnya THR ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan saja, melainkan semua pihak yang mempekerjakan orang lain dalam proses produksinya. 

Aturan yang mewajibkan diberlakukannya THR ini adalah Permenaker No. 6 Tahun 2016, Pasal 2 yang menyatakan bahwa pengusaha wajib memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah ia karyawan tetap, karyawan kontrak ataukah karyawan paruh waktu. Semuanya sama punya hak untuk mendapatkannya.

Nah, jelas bukan? Mungkin selanjutnya yang dipermasalahkan adalah bagaimana THR itu dihitung dan ditentukan oleh sebuah instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta? Dalam hal ini ada beberapa pola penghitungan. Masing-masing dibedakan menurut status personnya dan lama kerjanya. 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terhadap ASN, THR lebaran diberikan dengan mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2018. Ada beberapa komponen yang turut dihitung di dalamnya, yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Ada satu komponen yang juga turut dihitung dan menjadi tambahan bagi turunnya THR itu, yaitu gaji ke-13. Jadi, akumulasi THR untuk ASN adalah gaji ke-13 ditambah segala pernik tunjangan di atas. Dalam hal ini, THR bagi ASN jumlahnya akan berbeda dengan besaran THR sebelumnya yang hanya diberikan berdasar gaji pokok saja.

2. Pegawai Swasta

Acuan bagi pembayaran THR untuk pegawai swasta ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 3 ayat 1. Di dalam Permenaker ini ditetapkan bahwa:

a. Bagi buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus, maka ia diberi THR sebesar gajinya dalam satu bulan. Misalnya gaji pokok buruh adalah sebesar Rp1.5 juta dengan lama masa kerja adalah 12 bulan, maka besaran THR yang diberikan adalah sebesar Rp1.5 juta. 

Jika buruh tersebut kesehariannya memiliki tunjangan lain, misalnya tunjangan anak sebesar Rp200 ribu dan tunjangan transportasi sebesar Rp500 ribu, maka total THR yang bisa ia dapatkan adalah sebesar Rp1.5 juta ditambah total tunjangan (Rp700 ribu), sama dengan Rp2.2 juta.

b. Bagi buruh yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan dan kurang dari 12 bulan, maka tunjangan diberikan menurut proporsi lama kerjanya dibanding dengan besaran total THR bagi yang sudah bekerja selama 1 tahun. 

Suatu misal: gaji pokok bulannya adalah Rp1.2 juta. Jika lama kerjanya 2 bulan, maka proporsi THR yang ia terima adalah sebesar 2/12 dikalikan dengan gaji pokok sebesar Rp1.2 juta, sehingga didapat Total THR adalah sebesar Rp200 ribu. 

Apabila perusahaan menyediakan tunjangan anak dan tunjangan transportasi sebesar 200 ribu dan 500 ribu, maka total THR yang bisa ia terima akan berubah menjadi sebagai berikut:

2/12 x (1.2 juta + 200 ribu + 500 ribu), maka THR yang diterima oleh buruh tersebut akan menjadi 2/12 × 1.9 juta = 316 ribu rupiah.
Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan gaji pokok di sini adalah upah tanpa tunjangan sehingga merupakan net income karyawan. Pasal yang mengatur adalah Permenaker No 6 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2.

Terkadang perusahaan ada yang memberikan THR lebih tinggi dari yang ditetapkan Peraturan Menteri yang dijadikan acuan. Sebagian ada yang menamai gaji ke 13 dan 14. Kenapa demikian? Karena THR yang dibayarkan langsung mencakup 2 bulan gaji. Bahkan ada juga perusahaan yang memberikan THR sampai 3 bulan gaji. Semua ini tergantung pada lama kerja pada perusahaan tersebut dan merupakan hak internal instansi.

Apakah karyawan non-Muslim juga berhak mendapatkan THR? Mengacu pada Permenaker yang sama, Pasal 5 ayat 1, pembayaran THR dilakukan selama 1 tahun sekali dan disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing. Meskipun demikian, ada juga instansi yang memberikan THR itu tidak pada hari raya keagamaan pekerja secara individu, namun diberikan pada momen hari raya agama lain dan hal ini biasanya sudah didahului dengan adanya kesepakatan bersama. Jadi, jika ada kesepakatan pekerja bahwa THR dibayarkan bersamaan dengan momen hari raya agama lain, maka hal itu adalah sah dari sisi hukum positifnya, mengingat penyesuaian momen adalah merupakan anjuran dan bukan perintah yang harus dilakukan.

Sebagian pihak ada yang mengeluhkan soal pemotongan THR. Apakah hal ini dibenarkan menurut hukum positif? Mengacu pada ketentuan Pasal 24 PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, maka THR sebagai hak pekerja bisa saja dipotong oleh perusahaan bilamana pekerja memiliki utang terhadap perusahaan. Namun, ada catatan bahwa potongan itu tidak boleh melebihi 50% dari THR yang harus diterimakan. Kebijakan ini berguna sebagai penjamin agar pekerja dapat merayakan momen bahagia keagamaannya tanpa kebingungan dengan soal finansial.

Adapun mengenai waktu pembayaran THR, maka terdapat regulasi yang mengatur bahwa THR tersebut harus sudah diterimakan maksimal H-7 sebelum Hari Raya Keagamaan. Bahkan dalam Permenaker No 6 Tahun 2016 Pasal 10, terdapat ketentuan bahwa apabila pengusaha terlambat membayarkan THR tersebut, maka ia bisa dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang wajib diterimakan kepada pekerja. 

Dan apabila pengusaha menolak untuk membayar THR, maka dengan mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja, pengusaha dapat diancam dengan pidana kurungan atau denda. 

Demikian sekelumit tentang THR dan perangkat hukumnya. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi para pekerja swasta dan aparat sipil negara dalam hal penerimaan haknya terhadap gaji ke 13. Wallahu a'lam bish shawab. 


Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tags:
Bagikan:
Sabtu 25 Mei 2019 22:45 WIB
Berikut Ikhtiar LP Ma’arif NU Tingkatkan Mutu Pendidikan
Berikut Ikhtiar LP Ma’arif NU Tingkatkan Mutu Pendidikan
Surabaya, NU Online
Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau Inovasi telah meresmikan kerja sama dengan Pengurus Pusat (PP) Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdatul Ulama (NU). Kebersamaan tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar terutama dalam bidang literasi.

H Zainal Arifin Junaidi selaku Ketua PP LP Ma’arif NU mengungkapkan kesiapannya untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan di berbagai daerah. “Kami siap bekerja sama dengan Inovasi melalui kemitraan dengan madrasah di Jawa Timur,” katanya, Sabtu (25/5). 

Seluruh ikhtiar tersebut sebagai upaya kian mendorong makin meningkatnya kualitas sekolah. “Dan nantinya akan dikembangkan di madrasah-madrasah lainnya di bawah organisasi LP Ma’arif NU di Indonesia,” ungkap Arjuna, sapaan akrabnya.

Totok Suprayitno, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud menjelaskan, sekolah yang ingin berkembang tidak perlu lagi terjebak dalam standar mutu yang telah ditetapkan. 

“Sekolah dan guru yang mau maju, kuncinya harus  berani berinovasi dan learning outcome yang bagus, berani out of the box dan berani berubah. Abaikan dulu fasilitas yang kurang memadai. Yang penting punya motivasi untuk lebih baik,” ungkap Totok.

Suyitno, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama sendiri sangat mendukung dan menyetujui opsi penggabungan modul literasi, numerasi dan inklusi yang disusun Inovasi ke dalam dalam Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) guru madrasah. 

“Hal ini sejalan dengan tujuan program Kemenag di bidang pendidikan yakni mendorong peningkatan kualitas guru madrasah di Indonesia,” jelasnya.

Direktur Program Inovasi, Mark Heyward mengungkapkan bahwa program Inovasi memberikan kesempatan bermitra kepada LP Ma’arif NU sebagai upaya ikut berperan dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah yang ada. 

“Inovasi bertujuan menemukan berbagai praktik baik atau cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa Indonesia. Dan kemitraan ini adalah kesempatan luar biasa bagi kami untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan Islam di bawah naungan organisasi LP Ma’arif NU,” terangnya.

Michelle Lowe, Counsellor for Governance and Human Development dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, menyambut positif kerjasama ini. “Melalui kemitraan antara Inovasi dan LP Ma’arif NU, menciptakan program rintisan baru dalam rangka meningkatkan hasil literasi kelas awal di 30 madrasah di 3 kabupaten yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pasuruan,” jelasnya. 

Dalam pandangannya, ini sebagai kesempatan menarik. “Yakni ntuk mendukung upaya lokal dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam khususnya di Jawa Timur, dan sekolah-sekolah LP Ma’arif NU,” ungkapnya.

Tahun ini PP LP Ma’arif NU dalam kemitraannya dengan Inovasi telah melaksanakan program rintisan peningkatan kemampuan literasi kelas awal di 30 Madrasah Ibtidaiyah di Jawa Timur – tepatnya di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pasuruan. 

Kegiatan bekerja langsung dengan guru, siswa, kepala sekolah dan komite sekolah. Program rintisan ini berupaya untuk mengatasi tantangan pembelajaran – termasuk tentang pemahaman guru terkait literasi dan pembelajaran kelas awal; keterampilan guru mengelola kelas; variasi penggunaan media; serta terkait peningkatan hasil belajar literasi siswa.

Sekilas Inovasi 
Inovasi untuk anak-anak sekolah Indonesia (Inovasi) adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia dan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar. Bekerja secara langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama,

Inovasi berupaya memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa di berbagai sekolah di seluruh Indonesia, terutama dalam hal hasil pembelajaran literasi dan numerasi. Pelaksanaan program ini dilakukan di 17 kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program Inovasi, kunjungi situs webnya di www.inovasi.or.id atau kunjungi halaman Facebook: https://facebook.com/InovasiPendidikanAIP/. (Moh Kholidun/Ibnu Nawawi)

Sabtu 25 Mei 2019 22:30 WIB
Santri Diharap Bisa Masuk Prodi Eksakta Kampus Unggulan
Santri Diharap Bisa Masuk Prodi Eksakta Kampus Unggulan

Jakarta, NU Online
Direktur Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Kementerian Agama, Imam Safei mengakui alumni pendidikan madrasah belum setara dengan alumni pendidikan umum. Menurutnya, alumni madrasah belum banyak ditemukan di jurusan jurusan strategis di perguruan tinggi negeri seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA, dan sebagainya.

Hal itu diakui Imam Syafei telah melahirkan inspirasi  untuk menggagas program beasiswa khusus bagi santri di berbagai pesantren di Indonesia. Program beasiswa santri yang dimulai pada 2005 ini, bertujuan untuk mendorong santri agar mau masuk di program studi disiplin ilmu lain selain agama Islam seperti Ekonomi, Kedokteran, IT, Fisika, Kimia, dan lain lain. 

"Sejak kemerdekaan Indonesia sampai hari ini orang-orang penting di negeri ini selalu lulusan UGM, UNES, ITB, IPB. Mana dari pendidikan kita, baru baru ini saja. Makanya waktu itu kami berfikir bagaimana agar anak-anak kita bisa mengambil posisi ini," katanya saat mengisi acara Tasyakuran, Bedah Buku dan Buka Puasa Bersama Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di Gedung PBNU di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5).

Ia terus mendorong agar santri atau siswa dari madrasah yang dibina Kemenag bisa masuk pada kampus-kampus umum unggulan. Sehingga lulusan pesantren atau madrasah tidak dipandang sebagai kelas dua setelah pendidikan umum.

"Dan untuk mensukseskan program ini kami juga kerjasama dengan IPB dan UIN Jakata," imbuhnya.

Syafei mengakui, tidak mudah santri masuk pada Fakultas Kedokteran atau  Eksakta yang lain. Sebab kadang pengajar di madrasah belum sesuai dengan mata pelajaran yang diajar. Misalnya guru Fisika berasal dari alumnus Ushuluddin, sehingga tidak nayambung.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pergunu, Aris Adi Laksono, mengatakan selain perlu meningkatkan kualitas, guru juga harus belajar berwirausaha agar pengajaranya di madrasah semata mata pengabdian bukan untuk mencari penghasilan.

"Makanya di Pergunu ada program teacher preneur dengan harapan guru semakin sejahtera," ucapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Dewan Pakar Pergunu yang juga Rektor Universitas Terbuka, Ojat Darojat, pegiat pendidikan asal Provinsi Jawa Timur, Hudiyono, Pengurus Pergunu, Ilyas Indra, Penulis Buku 'Manajemen Kemitraan' Romi Siswanto dan para pimpinan organisasi guru lain. (Abdul Rahman Ahdori/(Aryudi AR).




Sabtu 25 Mei 2019 21:30 WIB
Perbedaan Ulama dengan 'U-baru' Menurut Gus Yusuf
Perbedaan Ulama dengan 'U-baru' Menurut Gus Yusuf
KH Yusuf Chudlori (Foto: Ist.)

Jakarta, NU Online
Khadimul Ma'had Asrama Pelajar Islam (API) Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) mengatakan bahwa seseorang yang dinamakan ulama adalah ia yang memandang manusia lain dengan kasih sayang.

"Ulama-ulama kita itu tidak cuma alim, tetapi juga betul-betul arif. Mengetahui persoalan umat. Hukum itu tidak hanya halal-haram, hitam-putih, tetapi juga harus dilandasi dengan Yanduru Ilan Naas bi Ainirrahmah (melihat manusia dengan pandangan kasih sayang)," katanya menjelaskan perbedaan antara ulama dengan 'u-baru' yang saat ini banyak bermunculan.

Gus Yusuf menambahkan bahwa seorang ulama tidak hanya sekedar alim dan pintar, namun juga harus mampu memandang umat dengan kasih sayang. Tidak gampang menghukumi segala sesuatu dengan terburu-buru dan sesuai keinginannya sendiri.

"Hukum itu tujuannya apa? Untuk melindungi umat. Maka harus dengan tatapan-tatapan kasih sayang. Coba kalau kiainya marah-marah. 'Oh.. haram itu, neraka'. Maka umat tidak akan mendekat kepada ulama. Itulah ulama yang harus kita ikuti," tegasnya melalui akun Instagram-nya, Sabtu (25/5).

Gus Yusuf pun memberi contoh dengan sebuah kisah sosok kiai sekaligus seorang wali yang mampu dengan arif dan bijak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat. Adalah Kiai Abdul Jalil, Tulung Agung yang mampu menyadarkan seorang perempuan penjaja harga diri alias pelacur.

Suatu hari Kiai Jalil didatangi perempuan yang baru saja ditinggal suaminya meninggal. Perempuan ini memiliki empat orang anak yang harus ia nafkahi. Oleh karenanya, ia datang ke Kiai Jalil untuk meminta doa agar dagangannya laris untuk menghidupi anak-anaknya.

"Pekerjaanmu apa?" tanya Kiai Jalil kepada perempuan tersebut yang tak mau memberi tahu pekerjaannya. Intinya ia minta didoakan oleh Kiai Jalil agar dagangannya laris.

Walaupun Kiai Jalil sebenarnya sudah tahu dengan profesi perempuan tersebut, namun ia tidak serta merta menyalahkan, mengharam-haramkan dan mengusirnya dari kediamannya. Ia malah mendoakan agar dagangan si perempuan tersebut laris.

"Baiklah, saya doakan nanti diamini ya? Allahumma laris," kata Kiai Jali yang diamini oleh si perempuan dengan penuh keyakinan.

Setelah seminggu berlalu, si perempuan ini kembali lagi kepada Kiai Jalil sambil menangis. Ia meminta Kiai Jalil untuk mencabut doanya. Pasalnya, ia sudah tidak sanggup lagi melayani lelaki hidung belang yang tanpa henti datang bergantian minta untuk dilayani. Dan akhirnya, pelacur ini pun bertaubat dan meninggalkan pekerjaan yang dilarang agama tersebut.

Inilah hikmah dari kearifan dan kebijaksanaan dari sosok yang benar-benar ulama. Berbeda dengan zaman saat ini di mana mulai bermunculan orang yang tiba-tiba mengaku ulama dengan mengedepankan kemampuan berbicara dan tampilan busana, namun minim kemampuan dalam agama. (Muhammad Faizin)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG