IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Menuntaskan Sengketa Pemilu di Depan Hukum

Ahad 26 Mei 2019 19:30 WIB
Bagikan:
Menuntaskan Sengketa Pemilu di Depan Hukum
Pasca pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, 21 Mei 2019, sejumlah partai politik menyatakan akan melakukan gugatan hasil pemilu di beberapa daerah ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang sebelumnya menyatakan diri untuk tidak mengajukan sengketa pemilu di MK akhirnya berubah pikiran. Inilah jalan terbaik penyelesaian sengketa pemilu dibandingkan dengan melakukan tekanan massa yang menimbulkan kegaduhan serta korban jiwa dan harta benda. 

Sungguh disayangkan, demo yang menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang berlangsung pada 22 Mei berlangsung rusuh dan memakan sejumlah korban jiwa. Aktivitas masyarakat terganggu berupa ditutupnya pusat bisnis Tanah Abang dan area seputar jalan Thamrin. Sejumlah fasilitas publik rusak. Para korban adalah rakyat kecil yang tak berdaya. Mereka yang berdemo di satu pihak adalah orang-orang yang diminta atau termotivasi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi atas nama membela calonnya. Korban di pihak lainnya, orang yang tak ikut apa-apa, tetapi mengalami penjarahan. 

Kini saatnya membuktikan apakah tuduhan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terbukti atau tidak di pengadilan. Masyarakat selama ini telah dihadapkan pada narasi-narasi bahwa pemilu penuh dengan kecurangan tanpa mengetahui dengan pasti tingkat dan besaran kecurangan tersebut apakah sudah memasuki kategori TSM. Kini para pihak yang bersengketa bisa beradu argumen di hadapan sembilan hakim MK. Dokumen-dokumen pendukung akan disampaikan sebagai bukti. Para saksi akan dihadirkan untuk memberikan kesaksian atas kecurangan-kecurangan yang disangkakan. 

Harus diakui bahwa kecurangan masih ada. Politik uang atau upaya manipulasi masih terjadi. Partai tertentu merasa suaranya diambil partai lain atau sesama kader dalam satu partai berusaha mengambil suara yang lain. Belum lagi adanya kesalahan hitung C1 dan persoalan lainnya. Keluhan terhadap kondisi ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan beberapa di antaranya ditangani polisi. Ini tentunya merupakan puncak dari gunung es terhadap permasalahan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 

Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan total jumlah pemilih 180 juta dinilai jauh lebih baik dilihat dari kompleksitasnya. Ada 800 ribu TPS lebih yang tersebar di berbagai lokasi geografis yang beragam di Indonesia. Tentu tak mudah melakukan semua hal ini. 

Sebagai sebuah sidang terbuka yang dapat dilihat oleh siapapun, maka publik nantinya dapat menilai sejauh mana kecurangan-kecurangan tersebut terjadi. Apakah sifatnya sporadis atau TSM. Para hakim akan memutuskan berdasarkan pertimbangan apakah bukti-bukti yang disampaikan cukup memadai untuk mendukung pernyataan tuduhan kecurangan. Mantan Ketua MK Mahfud MD menyatakan, pada masa kepemimpinannya, beberapa keputusan KPU diubah oleh MK karena adanya bukti-bukti kecurangan yang dianggap sah dan mengakibatkan hasil pemilu berubah.  

Namun demikian, jika tidak terbukti adanya kecurangan, maka pihak yang kalah harus legowo atau berbesar hari untuk menerima kepemimpinan yang ada karena ternyata pihak lain mendapat dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Jangan sampai kemudian ketika kalah, maka balik menuduh MK bertindak curang. Jika bersikap seperti itu, maka tidak akan ada penyelesaian.

Sebelumnya KPU juga dituduh melakukan kecurangan melakukan pemihakan kepada salah satu paslon. KPU selalu dikritik oleh pihak-pihak yang kalah. Jangan sampai MK mengalami hal yang sama, yaitu dipersalahkan oleh pihak yang kalah. Jika hal tersebut terjadi, maka anak bangsa ini akan terus terfragmentasi antara dua kelompok yang saling tertentangan. 

Lembaga-lembaga seperti KPU, MK, Bawaslu dan lainnya dipilih melalui proses yang panjang, mulai dari pembentukan panitia seleksi sampai akhirnya diputuskan oleh DPR. Jadi profil masing-masing anggota terpilih sangat beragam. Karena dipilih DPR, maka sejumlah nama juga disetujui atau bahkan disokong oleh partai-partai pendukung paslon 01 ataupun 02. Dengan demikian, sangat sulit untuk mengajak semua anggota bersekongkol. Sejumlah regulasi dan pengawasan publik membuat KPU dapat menjalankan perannya secara independen, terbuka, dan akuntabel.   

Memilih pemimpin didasarkan pada sebuah idealitas bahwa calon yang menjadi preferensinya akan menjalankan sebuah visi besar, sebuah cita-cita besar yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ada sisi rasional berdasarkan rekam jejak calon pemimpin, tetapi ada sisi subjektivitas personal seperti kecocokan karakter ataupun karena alasan primordial. Bahkan ketika seorang pemimpin dinarasikan sebagai pembawa panji-panji agama sedangkan yang lain diidentikkan sebaliknya, sebuah klaim yang layak dipertanyakan kelayakannya, maka kontestasi menjadi rumit. Maka, ketika calon yang didukung kalah, ada kekecewaan berat.

Jadi, yang perlu dipersiapkan bukan hanya bukti-bukti kecurangan, tapi juga kesiapan mental untuk menerima hasilnya, kalah atau menang dalam gugatan tersebut. Sikap para aktivis pendukung dan simpatisan sangat ditentukan oleh sikap para elitnya. Jika elit legowo, maka yang di bawah juga akan ikut. Mari kita sepakati bahwa proses di MK ini adalah proses terakhir sebelum pada akhirnya kita menyatu kembali sebagai sebuah bangsa. Tidak ada lagi identitas 01 atau 02. Saatnya bersama-sama membangun bangsa ini menyelesaikan sejumlah persoalan besar yang beberapa waktu ini tersingkirkan oleh hiruk-pikuk politik. 

Temuan-temuan dalam persidangan di MK sudah seharusnya menjadi catatan bagi perbaikan pemilu yang akan datang agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Jika masih penasaran, jadwal berikutnya sudah menanti pada pemilu 2024. Energi yang ada lebih baik disiapkan untuk kontestasi selanjutnya. (Achmad Mukafi Niam)


Bagikan:
Ahad 19 Mei 2019 19:30 WIB
Jangan Sampai karena Urusan Pemilu Bangsa ini Pecah
Jangan Sampai karena Urusan Pemilu Bangsa ini Pecah
Ilustrasi (Antara)
Pengumuman hasil pemilu 2019 akan dilaksanakan pada Rabu, 22 Mei. Pihak yang tidak puas atas proses pemilu yang sudah berlangsung selama ini mewacanakan akan menggelar aksi besar-besaran. Berbagai narasi yang menjurus kepada kekerasan beredar di media sosial. Situasi ini membuat masyarakat menjadi takut bahwa pada saat pengumuman hasil pemilu nanti akan berujung pada kekerasan. Bahkan kedutaan besar Amerika Serikat mengeluarkan travel warning untuk tidak bepergian ke Indonesia pada tanggal tersebut.

Kekerasan yang terjadi akibat konflik politik antarelite telah banyak terjadi di sejumlah negara. Irak, Afganistan, Yaman, Sudah, dan sejumlah negara Muslim lainnya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk lebih bijak dalam mengatasi persoalan yang terjadi antar anak bangsa. Dengan jelas, hari ini kita bisa melihat kondisi sosial ekonomi negara-negara tersebut. Kekerasan tidak henti-hentinya terus terjadi. Nyawa manusia sudah tidak lagi berharga. Pengungsian besar-besaran, bencana kelaparan dan kesehatan, serta berbagai persoalan lainnya. 

Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Tentu semuanya memiliki kontribusi atas persoalan yang sudah menjadi karut-marut dan susah diurai. Tetapi tanggung jawab terbesar ada pada elit politik yang memilih menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyalurkan ketidakpuasan atas suatu hasil yang tidak sesuai dengan harapan mereka. 

Rakyat Indonesia memiliki komitmen keagamaan yang sangat tinggi. Jika suatu persoalan dikaitkan dengan nilai agama, maka hal tersebut akan dengan mudah masuk dalam pikiran mereka. Menjadi berbahaya jika ketidakpuasan atas hasil pemilu dibikin narasi sebagai membela Islam. Padahal hampir 90 persen penduduk Indonesia beragama Islam dan kontestan capres-cawapres yang bertarung kedua-duanya beragama Islam. 

Sejumlah ulama di tingkat nasional ataupun di daerah telah berupaya untuk menjalin silaturrahmi yang terputus akibat perbedaan pilihan politik pada pemilu 2019. Mereka berpendapat, pemilu telah selesai. Jika ada sengketa pemilu, maka hal terbaik adalah melalui jalur hukum yang sudah disediakan. Ini merupakan cara yang elegan dan terhormat untuk menyelesaikan masalah.

Laporan mengenai Situng yang dinilai hasilnya tidak akurat juga ditanggapi dengan baik oleh Bawaslu yang memutuskan agar KPU membenahi prosedur unggah formulir C1 di Situng. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tersikap adil dan mengakomodasi siapa saja sejauh laporan yang disampaikan disertai dengan bukti yang memadai. Keluhan-keluhan atas kecurangan yang dianggap terjadi sudah seharusnya juga dilaporkan. Rakyat Indonesia akan bersama-sama dapat menilai dan apakah hal tersebut benar-benar terjadi. Hal ini penting bukan hanya untuk menuntaskan kecurangan yang ada, tetapi juga untuk memperbaiki sistem yang ada agar hal serupa tidak terjadi di masa mendatang. 

Dalam situasi seperti ini, peran aparat keamanan sangat krusial. Mereka memiliki peran untuk secara psikologis menjaga rasa aman masyarakat. Polisi telah melakukan sejumlah penangkapan terhadap teroris yang diduga akan menumpang aksi 22 Mei dengan melakukan peledakan bom.  Mereka telah memiliki prosedur yang baik bagaimana mengatasi ancaman yang terjadi dan bagaimana mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. 

Namun demikian, jika terjadi upaya kelompok tertentu yang melakukan provokasi agar terjadi kekerasan, aparat keamanan dituntut untuk bisa bersikap tegas tetapi dengan tidak melakukan kekerasan kepada massa. Kekerasan yang terjadi, bisa menjadi alasan untuk melakukan tindakan-tindakan aksi massa selanjutnya di seluruh Indonesia. Ada orang-orang tertentu yang memang suka jika terjadi kerusuhan, dan mereka akan memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. 

Situasi pascapemilu 2019 lebih ditentukan oleh bagaimana para elit bangsa ini, yang sebelumnya bertarung dan berkelompok dalam kubu-kubu tertentu, untuk mencari model penyelesaian masalah yang elegan. Massa sesungguhnya hanya mengikuti apa kata elit. Karena itu, narasi rekonsiliasi harus terus digaungkan untuk menunjukkan bahwa bangsa ini cinta damai. Jika narasi damai menguat di masyarakat, maka upaya-upaya  kekerasan tidak akan mendapat legitimasi rakyat. Kredibilitas politisi yang mendorong terjadinya kekerasan akan jatuh. Dengan demikian, omongan dan pengaruhnya tidak akan lagi di dengar oleh rakyat. Itulah yang paling ditakutkan oleh para politisi.

Sikap legowo bagi yang kalah dan tidak jumawa bagi yang menang dari elit akan mempengaruhi penerimaan dari masyarakat. Para elit sudah seharusnya menekankan kepada rakyat bahwa proses pemilu sudah selesai dan sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada. Sesungguhnya, jika terjadi ketidakstabilan di negera ini, maka yang paling menjadi korban adalah rakyat jelata yang ekonominya terganggu, bahkan menjadi korban kekerasan fisik. Para elit, akan tetap dalam kondisi nyaman dari karir yang sudah lama mereka bangun. 

Dunia internasional akan melihat bagaimana  bangsa Indonesia menyelesaikan problem pemilu saat ini. Kematangan kita sebagai sebuah bangsa ditunjukkan bagaimana kita mencari solusi persoalan bangsa. Kita meyakini bahwa dengan niat baik dan prasangka baik, maka apapun persoalan bangsa yang kita hadapi, akan dapat diselesaikan dengan baik.  (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 12 Mei 2019 17:15 WIB
Sampah Makanan dan Makna Puasa Kita
Sampah Makanan dan Makna Puasa Kita
Ilustrasi (via theheal.ca)
Indonesia, menurut laporan dari Barilla Center for Food and Nutrition menjadi produsen sampah makanan terbesar nomor dua di dunia setelah Arab Saudi. Setiap tahunnya, setiap orang membuat sampah sebanyak 300 kg sementara di Saudi Arabia, per orangnya membuang sampah sebanyak 427 kg. Sementara banyak orang yang kekurangan makanan, yang lainnya dengan gampangnya membuang-buang makanan.

Sampah makanan yang dibuang di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara kaya-raya Amerika Serikat dengan jumlah 277 kg per orang per tahun yang dibuang. Negara penguasa dunia ini menduduki urutan nomor tiga dalam hal membuang sampah. Urutan keempat, diduduki oleh Uni Emirat Arab dengan 196 kg.

Yang memprihatinkan bahwa Indonesia bukanlah negara kaya, tetapi menjadi kontributor kedua dalam hal produksi sampah makanan. Di negara ini masih banyak anak-anak yang mengalami stunting atau tubuh pendek karena kekurangan nutrisi. Laporan organisasi pangan dunia FAO menyebutkan 19.4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan karena kemiskinan. Total terdapat 13 juta ton sampah makanan di Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi sebanyak 28 juta orang.  

Tiga dari empat negara yang memproduksi sampah makanan adalah negara dengan Muslim. Tentu saja hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang agar tidak memubazirkan sesuatu karena hal ini sama dengan berteman dengan setan. Tetapi ternyata perilaku umat Islam masih jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. 

Negara Muslim yang kaya terutama berlokasi di Timur Tengah yang kaya akan minyak dan gas. Namun demikian, banyak Muslim di negara lain yang masih menghadapi persoalan mendasar untuk bisa bertahan hidup. Di Yaman yang merupakan tetangga Arab Saudi, jutaan orang mengalami kelaparan karena perang yang hingga kini belum berhenti. Permasalahan yang sama dialami oleh Muslim yang tinggal di benua Afrika.  

Sewaktu kecil, anak-anak diajarkan untuk selalu menghabiskan makanan untuk menghargai pak tani yang telah bersusah payah menanam padi. Atau dikisahkan nasi akan menangis jika tidak dihabiskan. Pada intinya, anak diajarkan untuk makan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan sehingga tidak ada yang tersisa. Namun, kini ada budaya yang kurang bagus dalam pertemuan-pertemuan sosial, menghabiskan makanan dipersepsikan sebagai serakah. Hal ini kemudian memunculkan kebiasaan menyisakan sedikit makanan atau minuman untuk memunculkan kesan sebagai orang yang beretika. 

Ukuran piring untuk menampung makanan dalam berbagai pesta atau acara juga cenderung lebih besar. Ini mendorong orang untuk mengambil makanan apa saja yang terlihat menarik, tetapi ketika dicoba ternyata tidak sesuai dengan seleranya. Akhirnya, makanan tersebut terbuang percuma. Penyelenggara pesta juga cenderung menyediakan makanan berlebih karena jika kehabisan makanan, dianggap mengalami sebagai hal yang memalukan.  

Dalam bulan Ramadhan ini, media melaporkan jumlah sampah yang dibuang di Jakarta dan sekitarnya lebih banyak lagi dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Hal ini terus berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal, Ramadhan adalah bulan untuk menahan diri dengan ikut merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dialami oleh orang miskin yang kekurangan makanan.

Ada perubahan perilaku di kalangan Muslim terkait dengan puasa. Memang betul bahwa mereka menahan diri untuk tidak makan selama waktu tertentu sebagaimana ketentuan syariat, tetapi kemudian ketika berbuka puasa, maka segala sesuatu dimakan. Seolah-olah, mereka telah mengalami kelaparan yang akut. 

Pada bulan puasa, makanan yang disajikan lebih beragam, lebih berkualitas, dan dalam porsi lebih banyak. Ramadhan telah menjadi sebuah bulan untuk berpesta dengan beragam jenis makanan. Dan ketika perut sudah tidak dapat menampung makanan yang tersedia, maka makanan tersebut berakhir di tong sampah. 

Maka, dalam bulan Ramadhan ini, penting bagi kita untuk kembali melakukan perenungan, sejauh mana kita menjalankan substansi dari ajaran Islam untuk ikut berempati terhadap rasa lapar yang dialami oleh orang miskin. Dari situ, kita akan tergerak untuk lebih peduli kepada mereka. Dan di sisi lain, bagi yang diberi kecukupan rezeki, maka mereka dapat meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah. 

Telah ada upaya dari beberapa organisasi untuk memanfaatkan sisa makanan yang terbuang dari ritel, restoran, dan catering untuk mereka yang membutuhkan. Makanan yang dibagikan bukanlah berasal dari sisa piring, tetapi tempat yang belum di makan. Ini tentu langkah yang patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting lagi adalah berusaha menyajikan kebutuhan makanan dalam porsi yang tepat. 

Terkait dengan budaya membuang-buang makanan, maka ada banyak hal yang harus dilakukan agar perilaku tersebut dapat dikurangi sampai pada tingkat yang minimal. Kesadaran bahwa tidak menghabiskan makanan berarti menyia-nyiakan sumber daya yang dimiliki harus ditumbuhkan. Sumber daya yang kita miliki hari ini bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi merupakan titipan dari anak cucu kita di masa mendatang. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 5 Mei 2019 20:30 WIB
Saatnya Bersatu Kembali Membangun Bangsa
Saatnya Bersatu Kembali Membangun Bangsa
Sejumlah tokoh Indonesia dan ulama berpengaruh berkunjung ke rumah mantan presiden Indonesia BJ Habibie untuk menggalang rekonsiliasi dan persatuan. Tak berselang lama, ulama, habaib, dan cendekiawan Muslim juga melakukan pertemuan di Jakarta dengan tujuan yang sama. Rekomendasi yang dikeluarkan dalam pertemuan tersebut salah satunya juga menyangkut persatuan dan rekonsiliasi kembali bangsa pascapemilu.

Pemilu 2019 berlangsung cukup panas. Hal ini terutama dengan narasi-narasi politik identitas yang menjadi bagian dari kampanye. Kampanye-kampanye bernuasa politik identitas agama yang disebarkan melalui media sosial mempengaruhi pandangan sebagian masyarakat. Narasi yang dimasukkan secara terus menerus akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak yang harus diperjuangkan.  

Pandangan yang dikembangkan bersifat hitam putih. Yang baik melawan yang jahat, antara kami dan mereka. Bagi sebagian orang yang termakan isu tersebut, pemilihan presiden kali ini adalah persoalan siapa kandidat yang membela Islam dan siapa yang menista Islam. Padahal, politik tidaklah sesederhana itu.

Bahkan, ketika pemilu sudah usai, upaya untuk mendelegitimasi proses tersebut terus dilakukan oleh kelompok yang merasa akan kalah. Pemilu dianggap penuh dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Lembaga penyelenggara hitung cepat diopinikan dibeli pihak tertentu. Hasil hitung cepat dianggap sebagai sihir sains, dan lainnya. 

Sayangnya, opini tersebut tidak didasarkan pada data-data yang memadai. Ada banyak kekurangan dalam proses pemilu yang melibatkan 182 juta pemilih pemilu dan berlangsung di ribuan pulau di Indonesia, serta kondisi geografis yang sangat beragam. Mulai dari daerah perkotaan yang gampang terakses sampai daerah terpencil yang harus dicapai dengan jalan kaki selama berhari-hari.  Dengan segala tantangan berat yang harus dihadapi, secara umum pemilu berlangsung baik dan damai.

Jika ada kecurangan, UU telah memberi jalan. Pihak yang merasa dicurangi dapat mengadukan ke Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme yang dibangun tentu lebih baik dibandingkan dengan mengancam melakukan pengerahan massa untuk menekan pihak lain dengan kekerasan agar memenuhi keinginannya.

Pemilu telah usai. Rakyat telah menentukan pilihannya. Mereka yang merasa didukung oleh banyak orang tetapi ternyata nantinya diputuskan kalah oleh KPU karena suaranya lebih kecil dibandingkan dengan lawan politiknya, harus menyadari jumlah dukungan yang diperolehnya lebih kecil dibandingkan dengan pihak lainnya. Kelompok kecil tetapi vokal tak berarti mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Pemilihan yang dilakukan secara rahasia di bilik suara, memastikan rakyat memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa takut ancaman dari pihak lain.

Kini saatnya kita fokus untuk kembali bekerja menyelesaikan banyak hal yang tertunda karena hiruk-pikuk kampanye pemilu yang panjang dan menguras emosi. Ada banyak persoalan besar yang harus diselesaikan oleh para pemimpin bangsa ini. Jika bangsa ini terus terpolarisasi karena pemilu, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan terhambat.

Sebuah kekalahan tentu mengecewakan. Banyak yang telah dikorbankan selama proses pemilu, baik berupa uang, waktu, tenaga, dan lainnya. Semuanya terkuras untuk sebuah pertarungan panjang yang melelahkan. Tapi kematangan seorang calon pemimpin sesungguhnya juga dilihat bagaimana responnya terhadap hasil yang tidak sesuai dengan harapannya. Rakyat juga akan menilainya dari situ. Sikap besar hati dan memberikan dukungan kepada calon yang terpilih akan menumbuhkan simpati kepada rakyat. Ini bisa menjadi modal sosial yang bisa digunakan untuk pemilu lima tahun mendatang, jika memang masih berminat untuk  mengikuti kontestasi lagi. 

Berbagai praktek pelaksanaan pemilu yang berlangsung di berbagai negara dapat kita pelajari. Jangan sampai kita mengalami hal buruk karena tidak mau belajar dari bangsa lain yang sudah pernah mengalaminya. Jangan sampai pula kita mengulang-ulang kesalahan yang sama dari pemilu yang diselenggarakan sebelumnya. Sikap menerima hasil, baik kalah atau menang menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi. Pada negara-negara yang demokrasinya telah matang, pihak yang kalah dengan segera menyampaikan selamat kepada pemenang dan siap mendukung proses demokrasi selanjutnya.  

Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang bersedia mengabdikan dirinya untuk kemajuan bersama. Ada banyak peran yang bisa dilakukan. Presiden dan wakil presiden hanya ada satu, tetapi pengabdian kepada bangsa tak harus menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Setiap orang dapat memjalankan peran sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimilikinya. 

Sikap para ulama dan cendekiawan Muslim yang mengajak kita kembali bersatu patut kita apresiasi dan dukung. Mereka adalah para tokoh yang menginginkan Indonesia terus membangun dan memperbaiki diri. Mereka setiap harinya berinteraksi dengan masyarakat dan merasakan berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat. 

Saatnya kita bersama-sama kembali membangun bangsa. Mereka yang terpilih adalah pemimpin dari semua rakyat Indonesia, yang bertanggung jawab untuk memajukan semuanya. Ada banyak kesamaan yang harus kita tonjolkan dibandingkan dengan terus merawat perbedaan. Mari kita tunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara-cara yang baradab. Penyelesaian yang tidak menimbulkan persoalan tambahan. Dalam momen Ramadhan ini, saatnya bersatu kembali membangun bangsa. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG