IMG-LOGO
Nasional

Habib Luthfi: Spirit Puasa Harus Diterapkan dalam Kehidupan Berbangsa

Kamis 13 Juni 2019 13:30 WIB
Bagikan:
Habib Luthfi: Spirit Puasa Harus Diterapkan dalam Kehidupan Berbangsa
Gubernur Jateng di rumah Habib Luthfi, Pekalongan
Pekalongan, NU Online
Rais 'Aam Idarah Aliyah Jamiyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) Habib Muhammad Luthfi bin Yahya mengatakan, spirit serta esensi ibadah puasa harus selalu diterapkan pada kehidupan berbangsa. 

Dengan pengamalan esensi ibadah menurut Habib Luthfi, nafsu merusak bangsa atau persaudaraan akan terkikis sehingga meminimalkan pertikaian sesama anak bangsa.

“Mari hasil puasa yang telah kita jalani, buahnya mampu untuk meredam peranan nafsu-nafsu kita. Buah itu sangat kita butuhkan untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan. Sehingga, tidak memberikan peluang bagi oknum-oknum yang rela melihat Indonesia dipecah belah,” ujarnya saat dirinya menerima kunjungan Gubernur Jawa Tengah, H Ganjar Pranowo, di kediamannya Noyontaan Gang VII, Kota Pekalongan, Rabu (12/6).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyempatkan bersilaturahmi ke kediaman Habib Luthfi bin Yahya usai menghadiri festival balon di Stadion Hoegeng dan syawalan di Krapyak Pekalongan Utara. Selama satu jam keduanya berbincang soal kebangsaan dan keamanan negara.

Ganjar tiba di kediaman Habib Luthfi pada pukul 10.30 WIB didampingi Wali Kota HM Saelany Mahfudz dan Wakil Wali Kota Pekalongan H Achmad Afzan Arslan. Pertemuan tersebut berlangsung santai di lantai dua kediaman Habib Luthfi. Beberapa jajanan khas Lebaran pun tertata rapi disajikan. 

Usai pertemuan, Habib Luthfi mengatakan pertahanan negara mesti dijaga seluruh elemen bangsa. “Mari kita jaga tali persatuan dan persaudaraan sehingga jadi benteng kokoh bangsa ini,” paparnya.

Berbincang soal kebangsaan, memang selalu digaungkan Habib Luthfi di manapun berada. Nasionalisme selalu digembar-gemborkan oleh habib yang juga Ketua Forum Ulama Sufi Dunia itu. Bahkan menurut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di setiap kesempatan taushiyahnya, Habib Luthfi selalu lantang meneriakkan NKRI Harga Mati.

“Menjaga persatuan dan kekokohan NKRI, menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, menjaga bangsa yang lentur agar tidak mudah dipecah belah, bangsa yang kokoh persaudaraannya,” kata Ganjar.

Ganjar berpendapat, jika hal tersebut bersemayam kuat di dada setiap anak bangsa, kemajuan bukan hal mustahil bagi Indonesia. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah soal perekonomian, yang mesti dikeroyok dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

“Karena ada nilai ketenteraman di sana. Kekompakan ini yang membuat kita jadi kenyal, tidak mudah diremuk dari luar. Seperti yang selalu disampaikan Habib Luthfi, jika kamu cinta NKRI, buktikan,” ucapnya. (Muiz)
Bagikan:
Kamis 13 Juni 2019 17:45 WIB
Ratusan Banser Jatim Kawal Sidang Pencemaran Nama Baik NU
Ratusan Banser Jatim Kawal Sidang Pencemaran Nama Baik NU
Banser dan Ansor di halaman PN Surabaya.
Surabaya, NU Online
Ada nuansa berbeda pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur yang berlangsung hari ini, Kamis (13/6). Setidaknya 300 personel Barisan Ansor Serbaguna (Banser) berada di halaman dan ruang sidang. Mereka hadir lantaran mengawal kiai yang dihadirkan sebagai saksi.

“Hari ini kami hadirkan ratusan personel Banser untuk ikut mengawal sidang yang sudah sampai pada mendengar keterangan saksi,” kata Yunianto Wahyudi.

Seperti diketahui, sidang kali ini untuk kali kesekian atas terdakwa pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama (NU), Ansor dan Banser yang dilakukan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.
 
Kepala Satkorwil Banser Jatim tersebut mengatakan kehadiran ratusan personel Banser untuk mengawal persidangan. “Karena salah satu saksi yang dihadirkan adalah kiai NU,” ungkap Masteng, sapaan akrabnya.

Memang kesaksian hari ini menghadirkan sejumlah kiai NU, salah satunya KH Nuruddin A Rahman (Kiai Nuruddin) dari Bangkalan. “Kiai Nuruddin adalah Wakil Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim,” jelasnya. 

Dalam pandangannya, kehadiran ratusan Banser lantaran sebagai inisiatif terhadap kiai yang memperjuangkan farkat dan martabat NU. “Maka kita punya kewajiban mengamankan para kiai," kata Yunianto di PN Surabaya. 

Tidak hanya hari ini, pada sidang berikutnya akan juga menghadirkan pasukan Banser dan Ansor. “Kami bakal selalu mengawal proses persidangan saat kiai dan pengurus NU menjadi saksi,” tegasnya. 

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi Ansor dan Banser untuk mengawal para ulama, termasuk saat menghadiri persidangan. “Kita ingin memberi support kepada beliau apapun risikonya, apa yang beliau sampaikan kita akan backup penuh. Karena kita adalah Banser. Karena Banser adalah bentengnya ulama. Maka kita punya kepentingan moral positif," ujarnya.


KH Nuruddin A Rahman (tengah) bersama pengacara dan Ansor di ruang sidang PN Surabaya.

Pantauan di lokasi, sekitar 20 massa pendukung Sugi Nur Raharja yang berasal dari Front Pembela Islam sudah berada di dalam PN Surabaya. 

Kendati demikian, Masteng memastikan tidak akan ada bentrokan antara kedua pendukung. “Kami jamin suasana aman,” tandasnya.

Sugi Nur Raharja didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap NU melalui video blog berjudul 'Generasi Muda NU Penjilat'.

Dalam dakwaan sebelumnya, disebut rekaman video yang diunggah berjudul 'Generasi Muda NU Penjilat' di akun YouTube Munjiat Channel telah ditonton sebanyak 22.213 kali. 

Video itu, dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap Generasi Muda dan Ormas NU. Pada kasus ini, ia didakwa atas Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Ibnu Nawawi)

Kamis 13 Juni 2019 16:2 WIB
Kementan Beri Bantuan untuk Korban Banjir Sultra
Kementan Beri Bantuan untuk Korban Banjir Sultra

Jakarta , NU Online
Curah hujan tinggi yang menerjang Sulawesi Tenggara menyebabkan banjir di sejumlah titik wilayah Kabupaten. Hingga kini, dampak tersebut mengakibatkan ratusan hektare sawah dan lahan pertanian lain mengalami gagal panen.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung bergerak cepat. Dalam kunjungannya ke Sulawesi Tenggara, Amran membawa bantuan total Rp. 12 milyar, yang merupakan  hasil sumbangan internal pegawai, mitra dan anggaran program dari Kementerian Pertanian (Kementan).

"Begitu kita mendengar bencana di Sulawesi tenggara. Saya langsung minta seluruh jajaran di Kementan untuk bergerak cepat. Alhamdullilah, dalam waktu yang singkat terkumpul uang sebanyak Rp. 12,5 milyar. Sementara kita baru bawa Rp. 4,2 milyar," ujar Mentan Amran, Kamis (12/6).

Menurut Amran, bantuan lain yang juga akan segera diberikan adalah bantuan benih padi, jagung dan kedelai. Dia berharap, seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para petani dalam melakukan produksi.

"Khusus untuk Bulog, saya tidak mau dengar kalau di sini kehabisan beras. Saya sudah perintahkan agar mereka langsung kirim. Soal laporannya belakangan saja. Ini menyangkut pangan dan sandang untuk korban bencana," katanya.

Amran menambahkan, masyarakat yang berada di pengungsian juga tidak perlu khawatir dengan kekurangan beras.  Sebab, Pemerintah melalui Kementan sudah memastikan bahwa kebutuhan tersebut dalam kondisi aman.

"Tidak ada masalah karena kita memiliki stok 2,3 juta ton stok beras. Panen kita juga sangat bagus. Makanya stok kita di gudang masih aman," katanya.

Seperti diketahui, dalam bencana ini Pemprov Sulawesi Tenggara  menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor selama 14 hari kedepan. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dalam kesempatan itu meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengirimkan kebutuhan masyarakat.

"Kami mengapresiasi pak gubernur karena beliau bergerak cepat. Tentu kita harapkan semua ikut bahu membahu membantu saudara saudara di pengungsian. Insyaallah kita terus menerus menggalang bantuan," terang Amran.

Dalam kesempatan ini, Amran juga menyempatkan diri meninjau lokasi lahan dan infrastruktur pertanian yang terdampak gempa dan tsunami. Kementan bahkan menyatakan sudah mendirikan posko yang tersebar di Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, dan Konawe Selatan. Posko ini didirikan untuk mengidentifikasi dan merehabilitasi seluruh sektor pertanian.

"Kita juga sudah siapkan program asuransi untuk membantu dan meringankan kerugian petani selama bercocok tanam tahun ini," tukasnya. (Red:Aryudi AR).

Kamis 13 Juni 2019 14:55 WIB
Platform Medsos Harus Terlibat Lebih Aktif Menangkal Radikalisme Online
Platform Medsos Harus Terlibat Lebih Aktif Menangkal Radikalisme Online

Jakarta, NU Online

Beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri, terjadi aksi bom bunuh diri di sebuah pos pantau Polisi di Kartasura, Jawa Tengah. Dari caranya melakukan aksi yang sendirian, pengamat terorisme yang juga Sri Yunanto menyebut aksi tersebut bagian dari fenomena lone wolf atau aksi terorisme yang dilakukan sendirian akibat teradikalisasi secara online. Walau begitu, ia juga menyebut kemungkinan hubungan pelaku dengan jaringan teroris seperti Jamaah Ansharud Daulah (JAD) sebelum kemudian teradikalisasi secara online.

Staf ahli Menkopolhukam ini juga mengatakan bahwa fenomena radikalisasi online ini tak lepas dari banyaknya konten media sosial yang mempromosikan radikalisme dan terorisme, yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu. “Radikalisasi secara online itu sebenarnya bukan fenomena baru. Dulu ada kasus Alam Sutra dan penyerangan gereja di Medan. Itu termasuk self radicalization,” katanya di Jakarta.

Jika ditarik lebih jauh, salah satu akar masalahnya adalah kurang terlibatnya pemilik platform media sosial dalam mengantisipasi banyaknya konten pro radikalisme kekerasan dan terorisme. “Inilah masalahnya karena yang menanggung beban negatif itu pemerintah, sementara penyedia platform enak-enak saja. Seperti di Youtube, kalau tayangannya banyak dapat iklan pasti mereka untung, sementara kalau ada konten tentang radikalisasi ini mereka cuci tangan, baru pemerintah yang take down,” ungkap pakar Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini.

Sebagai solusi, Yunanto mengusulkan agar penyedia platform dan pemerintah membuat agenda bersama untuk mengatasinya. Ia mencontohkan sebuah aturan yang diberlakukan di Jerman; penyedia platform yang memuat konten negatif akan dikenakan denda yang berat hingga sekitar 6 miliar rupiah. Aturan itu efektif sejak diberlakukan dan dapat mengerem berkembangnya konten negatif terutama konten yang mengampanyekan terorisme.

“(Di Jerman) kalau platform tetap seenaknya dengan tidak melakukan screening terhadap konten, mereka pasti akan bangkrut kena denda. Saya rasa, cara itu bisa diterapkan di Indonesia,” tuturnya.

Sebab, tanpa keterlibatan pemilik platform, pemerintah akan kesulitan menangkal derasnya konten yang diproduksi masyarakat tersebut. Dampak luasnya, masyarakat akan ‘dicekoki’ konten-konten radikalisme tersebut.

Apabila penyedia platform bersedia melakukan screening terhadap konten-konten mereka, tentu akan memudahkan pemerintah dalam mewaspadai radikalisasi melalui media sosial. Dengan demikian, pemerintah sebagai regulator bisa memperkuat pengawasan dan pengaturan di media sosial. Selain dua lembaga itu, ia yakin institusi keagamaan juga perlu dilibatkan dalam memerangi radikalisme dan terorisme, karena bertentangan dengan nilai agama yang mengutamakan rahmat bagi semua orang.

“Kalau tiga-tiganya bersinergi Insya Allah bisa kita tekan cybercrime termasuk extra ordinary crime berupa ideologisasi, radikalisasi, dan berbagai hal negatif di medsos,” pungkas Sri Yunanto.


Pemerintah saja tak cukup

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Intelijen dan Terorisme, Wawan Hari Purwanto. Menurutnya aksi Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan berbagai cara untuk membendung radikalisme online tak cukup efektif tanpa adanya filter dari penyedia platform.

Penyedia platform media sosial (medsos) seperti Youtube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, harus lebih aktif bertanggungjawab terhadap terjadinya radikalisasi via medsos. Sehingga konten-konten yang mengandung kampanye ajakan untuk melakukan aktivitas radikalisme kekerasan dan terorisme tidak sampai 'lapas' tersebar ke masyarakat.

“Penyedia medsos ini juga perlu ikut bertanggungjawab. Mereka seharusnya bisa memfilter sebelum konten radikal tersebut tersebar ke masyarakat. Apalagi masalah terorisme ini termasuk dalam katagori extraordinary crime,” ujar Wawan Hari Purwanto, di Jakarta, Kamis (13/6).

Menurutnya, radikalisasi via online melalui medsos sudah menjadi ancaman nyata dan sangat serius sehingga perlu diwaspadai. Karena bagi kelompok radikal terorisme ini media sosial merupakan sebuah sarana yang efektif digunakan untuk merekrut dan melakukan indoktrinasi karena jangkauan yang luas.

“Dari beberapa kasus banyak pihak terpapar melalui medsos. Bai’at yang mereka (kelompok teroris) sekarang juga sudah via medsos. Bahkan mereka juga bisa melakukan tanya jawab jika mereka mengalami kesulitan dalam membuat bahan peledak. Sehingga rekrutmen sekarang ini tidak perlu tatap muka lagi,” ungkap Wawan.

Lebih lanjut, Wawan mengatakan, dalam pengamatannya sejauh ini pergerakan kelompok-kelompok radikal seperti JAD yang sudah dibubarkan oleh pemerintah itu masih eksis untuk menyebarkan paham radikal melalui medsos.

“Meski JAD tidak terdaftar sebagai ormas resmi di Indonesia, sehingga dibubarkan atau tidak, tetapi mereka tetap bisa melakukan gerakan teror dan rekrutmen. Bahkan nama juga relatif bisa berganti sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kenyataannya sekarang JAD ini masih eksis dalam penyebaran gerakan radaikal via medsos,” ujarnya.

Ia sekaligus meminta peran pemerintah melalui Kemkominfo agar terus membatasi ruang gerak penyebaran paham radikal terorisme ini melaui medsos. “Peran pemerintah via Kemkominfo sangat diperlukan, sebab Kemkominfo punya otoritas untuk memblokir, melakukan take down, meng-counter, memutilasi dan lain-lain atas permintaan Kementerian ataupun Lembaga lain ataupun tuntutan masyarakat,” ujarnya.(Red: Ahmad Rozali)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG