IMG-LOGO
Nasional

KH Afifuddin Muhajir: Jaga Kesantunan dan Kerukunan Selama Sidang MK terkait Pilpres 2019

Ahad 16 Juni 2019 9:45 WIB
Bagikan:
KH Afifuddin Muhajir: Jaga Kesantunan dan Kerukunan Selama Sidang MK terkait Pilpres 2019
Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2010-2015 KH Afifuddin Muhajir menilai pelaksanaan pilpres 2019 berjalan relatif cukup baik karena situasi yang aman dan tenteram. Menurutnya, keamanan, ketenteraman, dan kesantunan seperti ini perlu dipertahankan.

Demikian disampaikan Kiai Afifuddin Muhajir kepada NU Online ketika menanggapi siding perdana Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019, Ahad (16/6) pagi.

“Kondisi masyarakat yang aman dan tenteram mengindikasikan bahwa pelaksanaan pilpres ini bekerja cukup baik,” kata Kiai Afif.

Kiai Afif mengatakan bahwa secara proses pilpres 2019 ini belum dapat dibilang selesai karena ada pihak yang menganggap penyelenggara Pilpres 2019 di sejumlah titik pemungutan suara tidak netral sehingga pihak yang tidak puas masih menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia juga menambahkan bahwa rasa puas di satu pihak dan rasa kecewa di pihak lain merupakan konsekuensi yang wajar dari pilpres. Demikian halnya, pro dan kontra dalam menyikapi hasil pilpres adalah sesuatu yang wajar.

Kiai Afifuddin yang juga mendidik santri di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghargai proses hukum dan sidang yang sedang berjalan.

“Pertahankan apa yang selama ini diakui sebagai ciri khas masyarakat Nusantara, yaitu kesantunan dan kerukunan,” kata Kiai Afif.

Sebagaimana diketahui, sidang perdana MK terkait PHPU untuk Pilpres 2019 diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Jumat (14/6) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis hasil penghitungan suara pada 20 Mei 2019 lalu.

Sidang akan digelar beberapa kali. Setelah sidang perdana ini, pihak pemohon gugatan diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, agenda sidang berikutnya yang rencananya dilangsungkan pada 17-21 Juni 2019 berisi pemeriksaan perkara gugatan.

Sidang selanjutnya berisi agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti. Berikutnya, pada 24-27 Juni 2019, hakim MK menggelar rapat musyawarah hakim. Terakhir, pada 28 Juni 2019 MK membuat rilis putusan sidang terkait PHPU untuk Pilpres 2019. (Alhafiz K)
Bagikan:
Ahad 16 Juni 2019 7:15 WIB
Bersama Austria, Kemnaker Kembangkan SDM Kemaritiman
Bersama Austria, Kemnaker Kembangkan SDM Kemaritiman
Jakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Pemerintah Austria untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di bidang industri kemaritiman. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengatakan kerja sama ini sebagai langkah strategis demi memperkuat dan mengembangkan potensi Indonesia sebagai Negara Maritim.

"Sebagaimana diketahui dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, sehingga potensi hasil laut kita ini harus dioptimalkan dengan memperkuat SDM di bidang maritim,” kata Bambang di Jakarta, Sabtu (15/6).

Bambang mengatakan hal itu usai menyaksikan penandatanganan kontrak antara BBPLK Medan dan Bit Media E-Solutions GmbH di Jakarta, Jumat (14/6). Terkait penandatangan tersebut, ia menyatakan, sebenarnya kerja sama tersebut merupakan lanjutan kerja sama Indonesia-Austria dalam mengembangkan Vocational Training Center (VTC).

Pada 1996, Pemerintah Austria melalui Kedutaan Besar Austria telah bekerjasama mengembangkan BLK Serang. Saat ini ada tiga BLK yang mendapat bantuan dari Austria dalam pengembangan BLK Maritim. "Nantinya di BLK tersebut kami mengembangkan BLK Maritim untuk menyiapkan SDM-SDM melalui pelatihan kerja yang sesuai dengan standar internasional," lanjut Bambang.   

Bambang menuturkan, dalam pelaksanaanya, pengembangan BLK Maritim terdiri dari empat komponen kerja utama, di antaranya konstruksi bangunan, pengadaan peralatan pelatihan, pengembangan program, dan pelatihan instruktur.   
"BBPLK Medan untuk bidang pariwisata dan joinery (perkayuan), BLK Serang pengelasan dan listrik, serta BLK Makassar khusus mesin kelautan, listrik, pengerjaan logam, pengerjaan serat kayu-kaca, dan pengelasan," terang Bambang.

Sementara itu, Duta Besar Austria, Helene Steinhäusl mengatakan penandatangan kontrak untuk mengembangkan BLK Maritim ini diharapkan dapat mempererat hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dengan Austria yang sudah lama terjalin.   

"Ini bentuk keseriusan kami untuk mendukung dan saling berbagi ilmu maupun pengalaman untuk mempersiapkan SDM yang andal dengan berbagai negara sahabat seperti Indonesia," ucap Helene.   

Ke depan, pemerintah Austria berencana memperluas bantuan ke BLK lainnya di Indonesia, salah satunya di Banyuwangi. (Red: Kendi Setiawan)
Ahad 16 Juni 2019 6:30 WIB
Hasil Penelitian UIN Sunan Ampel: Hati-hati Buka Portal Aswaja
Hasil Penelitian UIN Sunan Ampel: Hati-hati Buka Portal Aswaja
Surabaya, NU Online
Kegandrungan kaum Muslimin untuk belajar agama di internet demikian tinggi. Lewat gawai yang dimiliki, warga dengan mudah mengakses informasi termasuk persoalan keagamaan. Namun yang harus diketahui bahwa portal keagamaan yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja ternyata kebanyakan palsu.

Penegasan ini disampaikan H Ahmad Muhibbin Zuhri saat mengisi kajian di Masjid Abu Adenan, Perumahan Gunung Sari Indah, Karang Pilang, Surabaya, Sabtu (15/6).

“Saya pernah menugaskan mahasiswa pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk meneliti situs-situs berlabel Aswaja,” kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya, Jawa Timur tersebut.

Lantas bagaimana hasilnya? Ternyata sungguh mencengangkan. “Setidaknya ada 67 persen situs dengan nama Aswaja itu malah menjauhkan dari nilai-nilai Aswaja,” ungkap Direktur Museum Nahdlatul Ulama Surabaya tersebut.

Karenanya, H Muhibbin menyarankan kepada jamaah di Masjid Abu Adenan untuk lebih hati-hati. “Warga NU yang mempelajari agama tidak secara langsung melalui guru, ustadz dan kiai benar-benar harus hati-hati,” katanya. 

Dengan angka 67 persen situs internet dengan label Aswaja palsu, maka sudah saatnya menyadarkan semua kalangan akan ancaman serius tersebut. “Hanya ada 33 persen masuk kategori situs Aswaja. Itupun tak semuanya Aswaja An-Nahdliyah yang menjadi pedoman warga NU,” jelasnya.

Realita ini hendaknya menyadarkan berbagai kalangan khususnya pegiat NU dan Aswaja an-Nahdliyah untuk ekstra waspada kala membuka internet. “Inilah bahaya kalau belajar dari mbah Google. Karena nyatanya banyak situs palsu yang mendompleng nama Aswaja,” tandasnya 

Menurut H Muhibbin, kegandrungan belajar agama hendaknya lebih selektif agar tidak salah jalan. “Harus ada tempatnya dan gurunya agar tidak tersesat,” tegas Ketua Bidang Imarah Badan Pengelola Masjid Nasionl Al-Akbar Surabaya ini.

Pada kesempatan tersebut H Muhibbin juga menekankan pentingnya masjid-masjid NU bisa menjaga nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah. “Sebab banyak terjadi akhir-akhir ini masjid yang awalnya beramaliah Aswaja An-Nahdliyah berubah dengan ajaran paham radikal yang gemar mengafirkan dan membid’ahkan amaliah warga NU,” urainya.

Padahal sejumlah masjid itu awalnya didirikan oleh warga NU. Bahkan masjid dihibahkan untuk syiar NU. “Namun karena warga NU lebih senang shalat di rumah, akhirnya masjid dikuasai oleh orang lain dengan paham yang bertolak belakang dengan ajaran Aswaja An-Nahdliyah,” jelasnya.

Kondisi tersebut banyak terjadi di komplek perumahan. “Karena itu, saya mengapresiasi inisiatif takmir dan jamaah masjid Abu Adenan yang memproklamirkan masjid ini sebagai masjid yang berpedoman pada amaliah, ubudiyah dan i'tikadiyah Aswaja An-Nahdliyah,” pungkasnya. (Ibnu Nawawi)

Sabtu 15 Juni 2019 21:30 WIB
Lakpesdam: Salah Gunakan Medsos Rapuhkan Akhlak Bangsa
Lakpesdam: Salah Gunakan Medsos Rapuhkan Akhlak Bangsa
Sekretaris Lakpesdam PBNU, H Marzuki Wahid
Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) prihatin atas kondisi bangsa Indonesia yang semakin hari terlihat menyepelekan nilai-nilai akhlak. Padahal, misi agama Islam turun ke muka bumi tidak lain adalah menyempurnakan akhlak yang mulia.

Sekretaris Lakpesdam PBNU, H Marzuki Wahid mengatakan, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan komitmen masyarakat dalam menjaga norma-norma agama, hukum, dan sosial. Upaya itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Jangan ada lagi ujaran kebencian, penghinaan yang diutarakan di media sosial.

"Ya saya sangat prihatin dan sedih. Masyarakat sekarang sangat permisif menerima berita hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Ini akibat beberapa sebab. Di antaranya adalah fondasi akhlak yang rapuh," kata H Marzuki kepada NU Online, Sabtu (15/6).

Ia menuturkan, pengguna medsos yang mudah terpapar hoaks dan fitnah disebabkan oleh pemahaman agama yang masih minim. Memahami agama sebatas pengetahuan dan ritual. 

Dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar menyaring informasi yang diterima, jangan disebar terlebih dahulu apalagi percaya begitu saja. Khawatir informasi tersebut bermuatan fitnah dan mengandung narasi negatif. Ia menegaskan, di antara akhlak mulia adalah tidak berbohong dan terlibat fitnah atau hoaks.

"Di antara akhlak mulia adalah tidak berbohong alias selalu jujur, tidak memfitnah, tidak membenci yakni selalu mengasihi dan menyayangi, tidak melakukan kekerasan, tidak merusak, tidak memaki-maki, tidak dendam, dan sejenisnya," ucapnya.

Selain itu, lanjut Marzuki, salah satu penyebab rapuhnya akhlak anak bangsa adalah tidak bijak menggunakan media sosial. Tidak bisa membedakan mana berita bohong dan benar, berita yang mendidik dan tidak, dan mana medsos yang memuat ajaran agama yang benar dan mana medsos yang hanya memolitisasi agama.

"Nah, di sini perlu ada edukasi publik yang mencerahkan dan membebaskan. Agama harus menjadi teladan dan mampu mengubah kehidupan umat manusia menuju kesempurnaan akhlak yang mulia, yakni jujur, adil, ramah, penuh cinta kasih, bijak, dan maslahat," tuturnya.

Untuk mengantisipasi rapuhnya akhlak anak bangsa, kata tokoh muda NU ini, agamawan, ulama dan ustadz harus menjadi teladan akhlak mulia di tempat tinggalnya masing masing. Bukan sebaliknya, memprovokasi, melakukan kekerasan, melakukan ujaran kebencian,  menyebarkan kebohongan, dan melakukan fitnah.

"Fitnah dan bohong, apalagi provokasi melakukan kekerasan adalah tindakan kriminal dan melawan hukum. Oleh karena itu perlu ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku agar jera dan sebagai pendidkan publik," ucapnya.

Seperti diketahui, data Kementerian Komunikasi dan Informasi  RI menyebutkan, ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. 

Internet dan medsos salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat. Peristiwa inipun menjadi pemicu baru terjadinya perselisihan di masyarakat. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG