IMG-LOGO
Internasional

Selesaikan Konflik, NU Afghanistan Dorong Diplomasi Islam Nusantara

Selasa 18 Juni 2019 12:50 WIB
Bagikan:
Selesaikan Konflik, NU Afghanistan Dorong Diplomasi Islam Nusantara
NU Afghanistan (VOA Indonesia)
Jakarta, NU Online
Konflik saudara berkepanjangan di negeri Afghanistan mendorong para ulama lokal berpikir keras untuk menyelesaikannya. Langkah awal yang dilakukan mereka ialah berkunjung ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta pada tahun 2013 silam.

Para ulama Afghanistan tersebut terinspirasi dari pola pemikiran dan gerakan yang dilakukan oleh NU di Indonesia dalam mewujudkan perdamaian, merajut keberagaman Indonesia sekaligus merawatnya, bahkan dalam dalam skala internasional.

Dari beberapa kunjungan tersebut, setahun kemudian yaitu pada Juni 2014 mereka resmi membentuk Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA).

Pada tahun 2016 lalu, tercatat NU Afganistan sudah mempunyai kepengurusan di 22 provinsi yang melibatkan lebih dari 6000 ulama berkebangsaan asli Afganistan dari berbagai kelompok dan faksi. Kini NUA sedang mengupayakan pengembangan NU di 34 provinsi di Afghanistan.

NU Afganistan terpisah sama sekali secara struktural dari PBNU, tak seperti Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) yang tersebar di mancanegara. Para ulama moderat Afganistan "mencangkok" NU dari Indonesia untuk mempercepat proses perdamaian di sana.

Secara umum, Indonesia telah menegaskan komitmen untuk ikut mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, salah satunya lewat diplomasi Islam Nusantara yang diwujudkan oleh Nadhlatul Ulama.

Konflik berkepanjangan di Afghanistan tidak saja menelan korban jiwa dan luka-luka serta hancurnya infrastruktur, tetapi juga runtuhnya kepercayaan pada sesama, saudara sebangsanya sendiri.

Berbagai upaya dilakukan untuk mempertemukan kelompok-kelompok yang bertikai tersebut, termasuk yang diupayakan Nadhlatul Ulama sebagai salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia.

Lewat konsep Islam Nusantara, yang merupakan perwujudan praktik Islam moderat, toleran dan tidak menggunakan kekerasan.

Diwartakan VOA Indonesia, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Asia Pasifik & Afrika di Kementerian Luar Negeri Indonesia Arifi Saiman mengatakan, Afghanistan merupakan lesson learned atau contoh model bagaimana Nadhatul Ulama menjadi perekat di antara kelompok dan suku di sana.

“Pengalaman selama ini, kumpul di satu forum yang sama sangat sulit. Tetapi lewat kepengurusan NU Afghanistan mereka bisa akur. Ini membuktikan bahwa konflik bisa diredam jika alat peredamnya pas dengan situasi,” ungkap Saiman, Selasa (18/6).

Ia menambahkan, ada prinsip-prinsip NU yang disetujui dan jadi dasar dalam NUA itu, seperti bersikap moderat, menentang radikalisme, mengedepankan rekonsiliasi dan toleransi.

“Ini menjadi pintu masuk utama. Mungkin dianggap sepele, tapi dampaknya signifikan,” jelasnya. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Selasa 18 Juni 2019 18:35 WIB
Menaker Pimpin Delegasi Indonesia dalam Konferensi Perburuhan Internasional di Swiss
Menaker Pimpin Delegasi Indonesia dalam Konferensi Perburuhan Internasional di Swiss
Jenewa, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri memimpin Delegasi Indonesia dalam rangkaian acara Konferensi Perburuhan Internasional atau Internasional Labor Conference (ILC) ke-108 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Menaker Hanif mengatakan Pemerintah Indonesia mendukung penyelenggaraan ILC ke-108 ini sebagai sarana meningkatkan komitmen dan kerja sama bidang ketenagakerjaan di antara negara-negara anggota International Labour Organization (ILO). 

"Perbaikan dan peningkatan pembangunan ketenagakerjaan serta perjuangan kepentingan Indonesia di dunia internasional harus dimanfaatkan secara optimal melalui kegiatan ILC ke-108 ini," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Jenewa, Senin (17/6).

ILC ke-108 ini diagendakan berlangsung dari tanggal 10 hingga 21 Juni 2019 yang dihadiri oleh perwakilan delegasi dari 187 negara anggota ILO dan 5.700 jumlah delegasi.

Pertemuan-pertemuan dalam ILC yang digelar setiap tahun secara rutin ini melibatkan unsur tripartit dari masing-masing negara yang terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB).

Pertemuan ILC ke-108 mengusung tema utama yaitu Centenary Session on Work for a Brighter Future telah dibuka secara resmi pada tanggal 10 Juni 2019. Sidang ILC ini didahului dengan pertemuan masing-masing unsur tripartit kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama untuk mencari terobosan dan solusi dalam menangani berbagai isu dan tantangan ketenagakerjaan yang tengah terjadi.

Pada Sidang ILC tahun ini, delegasi Indonesia dipimpin Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. Pada tahun ini delegasi dari unsur pemerintah hadir dan terlibat aktif dengan melakukan penyampaian pendapat Pemerintah Indonesia dalam empat komite pembahasan yaitu Standard Setting Committee on Violence and Harassment in the World of Work, Committee of the Whole, Committee on the Application of Standars, dan Thematic Forums.

Komite pertama adalah Standard Setting Committee yang membahas tentang standar ketenagakerjaan internasional baru tentang ending violence and harassment in the world of work. Standar ini memiliki tujuan untuk memastikan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja dan menjamin perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dari kekerasan dan pelecehan seksual. 

"Diharapkan dapat diadopsi menjadi suatu standar ketenagakerjaan baru baik berupa rekomendasi dan atau konvensi mengenai penghentian kekerasan dan pelecehan di tempat kerja," kata Hanif.

Kedua, Committee of the Whole yang membahas draft ILO Centenary Declaration yang memberikan arahan bagi ILO dalam menyusun pekerjaan masa depan (future of work).

Ketiga, yaitu Committee on the Application of Standards yang membahas laporan penerapan konvensi tahun 2018 termasuk laporan Committee of Expert on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) tahun 2018, dan General survey atas unratified convention tahun 2018. Selain itu, pembahasan individual case (kasus ketenagakerjaan yang menjadi fokus ILO) dari beberapa negara.

"Pada tahun ini Indonesia tidak termasuk dalam negara yang dibahas dalam individual case. Hal ini merupakan suatu capaian akibat dialog sosial yang baik antara pemerintah, SP/SB, dan organisasi pengusaha," kata Hanif.

Keempat, Forum Tematik yaitu membahas isu-isu pekerjaan di masa depan antara lain bersama-sama untuk masa depan yang lebih cerah bagi pekerja anak; kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif atas hak untuk berunding bersama-sama: suatu landasan kerja layak; pekerjaan dan keterampilan untuk masa depan yang lebih cerah; menjamin transisi yang berkelanjutan sepanjang hidup; jalur teknologi untuk pekerjaan yang layak; multilaterisme untuk masa depan pekerjaan yang adil; dan bisnis untuk kerja layak.

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa Menaker Hanif dijadwalkan akan menyampaikan pidato resmi pada 18 Juni 2019 mendatang dihadapan semua pimpinan delegasi negara-negara anggota ILO. Selain itu, Menaker Hanif juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara untuk membahas berbagai hal dan upaya peningkatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. 

"Delegasi Indonesia berkomitmen melaksanakan tugas secara optimal dengan mengikuti persidangan secara seksama dan dapat memberikan usulan dan masukan yang konstruktif untuk kepentingan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya dan internasional pada umumnya," kata Putri. (Red: Kendi Setiawan)
Selasa 18 Juni 2019 15:15 WIB
PCINU Jepang Bimbing Warga Finlandia Masuk Islam di Masjid Nusantara
PCINU Jepang Bimbing Warga Finlandia Masuk Islam di Masjid Nusantara
Jakarta, NU Online
Jukka Antero Kautonen datang bersama calon istrinya Sarah Sabrina di Masjid Nusantara Akihabara, Tokyo, Jepang pada Senin (17/6). Jukka berikrar masuk Islam di masjid yang baru diresmikan pada 28 April 2019 lalu itu.

Muhammad Anwar, penanggung jawab Masjid Nusantara, menuturkan bahwa Imam Besar Masjid Nusantara Dadang Jaelani membimbing langsung pria asal Finlandia itu melafalkan syahadat di depan para saksi.

"Tadi dibimbing Imam Besar Masjid Nusantara Bapak Dadang Jaelani," katanya kepada NU Online.

Menurut penuturan Jukka dan Sarah, kata Anwar, pria kelahiran September 1968 itu sebelumnya sudah berikrar mengucapkan syahadat di masjid lain. Namun, belum mendapatkan sertifikat resmi perpindahan agamanya.

Karenanya, keduanya mendatangi Masjid Nusantara guna mendapatkan sertifikat resmi kemualafannya. "Sudah bersyahadat di masjid lain tp tidak dapat sertifikat maka mereka datang ke Masjid Nusantara untuk bersyahadat lagi," katanya.

Anwar menjelaskan bahwa Masjid Nusantara berhak menerbitkan sertifikat tersebut secara resmi melalui Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Jepang. Hal itu mengingat organisasi PCINU Jepang telah terdaftar resmi di pemerintahan Jepang.

"Kami mengeluarkan sertifikat karena NU Jepang sudah resmi dan berbadan hukum di Negara Jepang," ujar pria yang juga Ketua Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jepang itu.

Kedua sejoli itu, kata Anwar, akan menikah di Indonesia mengingat istrinya berasal dari Jakarta, Indonesia. "Mereka bilang akan nikah di Indonesia," katanya.

Di Negeri Sakura, perempuan kelahiran Jakarta 36 tahun yang lalu itu berprofesi sebagai pekerja kantoran.

Anwar juga menyampaikan bahwa sejak diresmikan pada akhir April lalu, sudah ada empat orang yang masuk Islam di masjid yang terletak sekitar 4 km dari Istana Kekaisaran Tokyo itu.

"Bulan pertama diresmikan satu orang, bulan kedua dua orang, dan ini bulan ketiga baru satu orang. Jadi total empat orang," pungkas Nahdliyin yang sudah cukup lama tinggal di negeri yang kini baru dipimpin oleh Kaisar Naruhito itu. (Syakir NF/Fathoni)
Selasa 18 Juni 2019 9:39 WIB
Morsi Meninggal, Ini Kiprahnya dalam Pemilu Pertama Mesir
Morsi Meninggal, Ini Kiprahnya dalam Pemilu Pertama Mesir
Mohamed Morsi (umuseke)
Jakarta, NU Online
Presiden Mesir 2012-2013 Mohamed Morsi meninggal dunia setelah menghadapi sidang pengadilannya pada Senin (17/6) di Kairo, Mesir. Tidak ada sebab resmi meninggalnya presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis itu. Namun, kritikus menyalahkan kondisi buruk di penjara yang selama kurang lebih enam tahun didekamnya menjadi biang kematiannya.

Morsi terpilih sebagai presiden Mesir setelah berhasil meraup 51,7 persen suara saat Pemilu pertama kali berlangsung di Negeri Kinanah itu. Ia mengalahkan Ahmed Shafik yang memperoleh 48,3 persen suara saja.

Belum genap dua tahun memimpin negeri itu, hanya setahun lebih sedikit, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2013, Mursi harus menerima kenyataan ia digulingkan oleh Menteri Pertahanannya, Abdel Fatah el-Sisi yang kini menjadi Presiden Mesir. Gelombang besar demo kembali mengalir sejak dua bulan sebelumnya.

Trias Kuncahyono dalam Tahrir Square, Jantung Revolusi Mesir, mencatat bahwa ada jutaan orang yang meneriakkan tuntutan agar presiden pertama Mesir yang berasal dari sipil itu mundur dalam waktu 48 jam. Mereka tersebar di berbagai tempat seperti Tahrir Square, Giza, Ismailiya, istana Presiden di Heliopolis, Aleksandria, dan Port Said pada tanggal 30 Juni 2013.

Saat memberhentikan paksa presiden, militer juga membekukan konstitusi sekaligus mengangkat Ketua Mahkamah Konstitusi Tertinggi Mesir Adly Mansour untuk melanjutkan kepemimpinan Mesir sementara.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2010-2015 H As'ad Said Ali menyampaikan bahwa Morsi dipaksa turun dari jabatannya karena memaksakan UUD baru. "Ia memaksakan UUD baru yang hanya didukung rakyat dalam referendum kurang dari 50 persen suara," tulis As’ad lewat Facebooknya.

Referendum pun, katanya, diboikot karena dianggap bersifat fundamentalistis dan sektarian. Bahkan, lanjutnya, kaum Salafi yang sebelumnya mendukung presiden mencabut dukungannya. "Dan pemerintah Saudi mendukung kudeta militer. Demikian pula, Amerika Serikat yang mendukung kudeta militer tersebut," katanya.

Dari peristiwa tersebut, ia menyampaikan dua pelajaran penting bagi dunia politik. Pertama, aspirasi seluruh rakyat, menurutnya, harus diserap secara penuh tanpa pandang bulu. "Ketika berkuasa serap seluruh aspirasi rakyat meskipun tidak seagama atau tidak satu partai," katanya.

Kedua, biasanya Barat menolak segenap bentuk kudeta mana pun. Namun, dalam kasus Morsi yang juga Ketua Ikhwanul Muslimin Mesir, Barat langsung mendukung kudeta. "Padahal ketika proses pencapresan Arab Saudi dan Amerika Serikat mendukung Mursi," katanya. (Syakir NF/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG