IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Ramai Isu Khilafah di Balaikota, Oknum PNS di Pemprov DKI Dicurigai Berafiliasi HTI

Rabu 26 Juni 2019 8:5 WIB
Bagikan:
Ramai Isu Khilafah di Balaikota, Oknum PNS di Pemprov DKI Dicurigai Berafiliasi HTI
Jakarta, NU Online
Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Selatan melakukan dugaan sementara adanya oknum PNS di Pemprov DKI Jakarta yang berafiliasi terhadap gerakan propaganda khilafah. Dalam waktu yang berdekatan belakangan ini, Kantor Balaikota di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, telah dua kali memancing polemik di media sosial yang berkaitan dengan kehadiran aktivis pro khilafah.

“Ini sudah yang kedua kalinya. Dalam waktu berdekatan juga berdasarkan pantauan kita. Patut diduga ada oknum-oknum PNS di Pemprov DKI Jakarta yang memang berafiliasi dengan HTI,” kata Ketua GP Ansor Jakarta Selatan H Sulthon Mu’minah kepada NU Online, Selasa (25/6) malam.

Kasatkoryon Banser Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Abdul Halim, mengatakan bahwa pemberian ruang bagi aktivis khilafah di Pemprov DKI Jakarta bertentangan dengan semangat bersih-bersih pemerintah pusat, kementerian seperti Kemenkeu, lembaga negara seperti KPK, dan BUMN dari eksklusifisme dan pengaruh ideologi radikal di kalangan aparat sipil negara.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana mengadakan kajian dengan mendatangkan Felix Siau, salah satu aktivis pengusung sistem khilafah, di Masjid Fatahillah, Kantor Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/6) siang. Pemprov DKI Jakarta kemudian membatalkan acara tersebut karena mendapatkan keberatan dari banyak pihak.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) di bawah Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar rapat pembahasan konten dan poster antikekerasan perempuan dan anak pada Jumat, 14 Juni 2019, di Gedung Dinas PPAPP Pemprov DKI Jakarta, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusmawati pada 12 Juni 2019 menyebutkan sebanyak 20 utusan dari pelbagai pihak. Dua dari 20 kelompok yang diundang berafiliasi kepada gerakan khilafah, yaitu Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis.

Rapat ini kemudian ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena menuai keberatan dan protes dari banyak pihak.

“Kita mengantisipasi paham-paham khilafah disebarkan dalam kajian tersebut. Ini penting agar menjadi atensi bagi kalangan Aswaja di seluruh lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” kata Sulthon.

Ketua GP Ansor Jakarta Selatan H Sulthon Mu’minah menyatakan penolakan keras pihaknya atas rencana Pemrov DKI Jakarta yang akan menghadirkan Felix Siau. Pasalnya, semua orang sudah mengerti bahwa Felix Siau merupakan salah seorang aktivis media sosial yang kencang mengampanyekan berdirinya sistem pemerintahan khilafah di Indonesia.

Sementara Kasatkorwil Banser DKI Jakarta Selatan Abdul Mupid mengeluarkan instruksi untuk seluruh anggota Banser di DKI Jakarta untuk merapatkan barisan di di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Nomor 65 A, Jakarta Pusat, Rabu pagi 26 Juni 2019 sebelum akhirnya menuju Kantor Balaikota.

“Instruksi ini dilakukan sebagai bentuk sikap atas beberapa kegiatan yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan aktivis teras HTI. Pemprov DKI tampaknya memberi ruang bagi aktivis propaganda khilafah,” kata Mupid. (Alhafiz K)
Tags:
Bagikan:
Rabu 26 Juni 2019 22:15 WIB
Jadwal Pemberangkatan Haji 2019 Maju Satu Hari
Jadwal Pemberangkatan Haji 2019 Maju Satu Hari
Ilustrasi (Saudi Gazette)
Jakarta, NU Online
Keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi tinggal menghitung hari. Bahkan, pemerintah memajukan jadwal keberangkatan para jemaah haji 2019 ke Tanah Suci. Dari semula pada 7 juli, maju menjadi 6 juli 2019.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan majunya jadwal keberangkatan membuat jemaah haji kloter awal harus masuk asrama pada 5 Juli 2019, dari jadwal semula 6 Juli.

"(Tanggal) 5 juli seluruh jemaah haji sudah masuk ke asrama, ke embarkasi dan keesokan harinya insyaallah mereka diberangkatkan ke Tanah Suci, Madinah secara berangsur-angsur, kemudian yang lain menyusul," jelasnya saat memberikan pembekalan kepada Media Center Haji 2019 di Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (25/06), sebagaimana dilansir situs resmi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

Seiring majunya keberangkatan kloter pertama ini, Menag memastikan jika seluruh layanan jemaah haji di Tanah Suci sudah siap. Mulai dari akomodasi, transportasi maupun katering sudah dipersiapkan dengan matang.

Hal yang masih dalam proses berkaitan dengan dokumen perjalanan para jemaah haji seperti paspor dan pengurusan visa.

"Jadi pengurusan paspor dan visa ini sedang berlangsung  sambil menunggu sebagian kecil jemaah haji kita yang melakukan pelunasan (pembayaran)," dia menambahkan.

Pemerintah menyiapkan kuota cadangan sebesar 5 persen yang pada akhirnya tak melunasi pembayaran biaya hajinya di tahun ini.

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan seluruh persiapan di Tanah Suci telah rampung. Sebanyak 1.108 petugas haji juga sudah menggelar simulasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. “Alhamdulillah persiapan di Tanah Suci saat ini sudah tuntas," kata Lukman 

Dia menjelaskan, seluruh hotel yang akan ditempati oleh jamaah haji, baik di Madinah maupun di Makkah telah siap.

"Juga katering untuk menyiapkan konsumsi juga transportasi, jadi praktis seluruh persiapan di tanah suci l, termasuk di Masyair, di Muzdalifah, di Mina, di Arafah itu sudah kita siapkan sebaik-baiknya," tutur dia.

Menurut dia, pihaknya fokus terhadap persiapan hajj di tanah air, khususnya terkait dengan penyelesaian dokumen-dokumen perjalanan seperti paspor dan visa.

"Sambil terus menunggu sebagian kecil saja jemaah kita yang belum melakukan pelunasan biaya haji, meskipun kita sudah menyiapkan 5 persen dari total kuota yang ada sebagai cadangan untuk mengantisipasi," ucapnya. (Red: Mahbib)

Rabu 26 Juni 2019 21:30 WIB
Jelang Putusan MK, PBNU Instruksikan Istighotsah dan Doa Bersama
Jelang Putusan MK, PBNU Instruksikan Istighotsah dan Doa Bersama
Instruksi PBNU terkait istighotsah jelang putusan MK.
Jakarta, NU Online
Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2019, Kamis (27/6) besok, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Lembaga dan Pengurus Badan Otonom NU se-Indonesia untuk melakukan istighotsah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara.   

Intruksi tersebut tertuang pada surat edaran nomor 3570/C.I.34/06/2019 yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU, HA Helmy Faishal Zaini. 

Surat yang dikeluarkan per-tanggal 26 Juni 2019 itu berisi instuksi kepada kader Nahdlatul Ulama untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara di mushola, masjid, pesantren, dan tempat terbuka yang memadai oleh masing masing pengurus NU di daerah pada Kamis dan Jumat, 27 dan 28 Juni 2019.

Selanjutnya, PBNU meminta waktu pelaksanaan dilakukan pukul 05.00 pagi hari waktu setempat sampai dengan selesai dengan melibatkan kalangan pondok pesantren dan warga NU di daerah masing masing. 

Seperti diketahui, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jumat (28/6). Namun, berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang dipercepat satu hari menjadi Kamis (27/6) besok. 

Informasi perubahan itu pun mengakibatkan suasana dan dinamika kebangsaan kembali menuai pro dan kontra. Meski jumlah yang kontra terbilang minim, namun masih ada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan menjurus pada perpecahan. 

PBNU berharap semua dinamika berjalan dengan baik dan tidak berdampak terhadap kerukunan dan persatuan sesama anak bangsa. PBNU menilai yang lebih penting dari diamika tersebut adalah membangun bangsa menjadi negara yang maju dan berperadaban. (Abdul Rahman Ahdori/Kendi Setiawan)
Rabu 26 Juni 2019 20:15 WIB
Menaker Dorong BPJS Ketenagakerjaan Optimalkan Pelayanan Kepesertaan
Menaker Dorong BPJS Ketenagakerjaan Optimalkan Pelayanan Kepesertaan
Menaker Hanif Dhakiri.
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus tingkatkan pelayanan yang optimal bagi kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Menaker dalam memberikan sambutannya di acara Halal bi Halal BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (26/6).

Di awal sambutannya, Hanif mengucapkan Selamat Hari Idul Fitri dan permohonan maafnya kepada seluruh jajaran Direksi beserta para pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya pribadi dan juga mewakili Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Ramadhan dan Idul Fitri kali ini menjadi berkah untuk kita semua, dan juga menjadi berkah bagi Indonesia yang sejahtera," kata Hanif.

Pada kesempatan ini Hanif menekankan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan jaminan sosial yang berkualitas. "Saya mendorong kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memastikan terlindunginya jaminan sosial bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali," ungkap Hanif.

Untuk menyiasatinya tersebut, Hanif memandang perlunya kajian pembelajaran secara mendalam maupun melakukan pembelajaran dengan Negara yang memiliki sistem jaminan sosial yang sudah maju.

Hanif juga menyoroti terkait kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan salah satunya yakni tentang tata kelola, dalam hal ini terkait dengan soal pelayanan didalam BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan kedepannya perlu untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, yang dalam hal ini terkait dengan soal pelayanan," ujar Hanif.

Hanif menyampaikan solusi untuk meningkatkan pelayanan yang baik, yakni dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal kepada perusahaan-perusahaan agar pelayanan bisa lebih cepat dan efektif.

Di akhir sambutannya, tak lupa Hanif mengucapkan apresiasi terhadap kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan, yang mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG