IMG-LOGO
Nasional

Gus Yahya: Perusuh Demokrasi Harus Diberantas

Rabu 26 Juni 2019 20:0 WIB
Bagikan:
Gus Yahya: Perusuh Demokrasi Harus Diberantas
Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf
Jakarta, NU Online
Katib Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf, atau biasa disapa Gus Yahya menyayangkan adanya kelompok yang menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Menurut Gus Yahya, sudah bukan saatnya lagi melakukan aksi jalanan yang menjurus kepada perpecahan sesama anak bangsa. Sebab, agenda demokrasi terkait gugatan hasil Pilpres 2019 sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya menduga, kelompok ini merupakan pihak-pihak yang tidak memiliki niat baik untuk berpartisipasi pada agenda demokrasi di Indonesia. Artinya, mereka memiliki niatan lain terkait dengan sistem bernegara yang ada di negara ini,” kata Gus Yahya.

Putra KH Cholil Bisri ini meminta kepada pihak terkait, dalam hal ini aparat keamanan dan penegak hukum, untuk memberantas kelompok tersebut. Sebab, mereka terbukti tidak tertib hukum, merusak tatanan sosial, dan harmonisasi masyarakat. Bahkan, kelompok itu kerap merundung siapapun yang menolak keinginan kelompok tersebut.

“Kita tahu, kelompok yang ngotot itu selama ini biasa berperilaku bully. Mereka rajin mem-bully siapapun yang tidak menuruti kemauan mereka. Karena pernah berhasil dengan cara itu, mereka jadi kecanduan. Sejak awal, mereka memang tidak punya niat berpartisipasi dalam demokrasi. Mereka terus saja mencari kesempatan,” kata Gus Yahya kepada NU Online, Rabu (26/6) siang.

Gus Yahya menuturkan, kelompok yang masih melakukan upaya kerusuhan di sekitar gedung MK diduga kuat sebagai kelompok yang berideologi anti Pancasila dan preman bayaran pihak tertentu.

Cara memberantas kelompok itu, kata Gus Yahya, dengan menegakkan hukum secara tegas dan imparsial. Kemudian, masyarakat yang menginginkan terpeliharanya kehidupan berbangsa dan bernegara harus tertib dan harmonis. “Harus bersatu mengucilkan kelompok pem-bully ini dari seluruh ruang publik,” tegasnya.

Ia mengimbau kepada seluruh warga NU dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan konsolidasi agar aktif melakukan pembinaan kerukunan di masyarakat. Selain itu, siapapun warga yang berselisih karena beda pilihan harus dirangkul kembali.

“Mengapa demikian? Karena, Nahdlatul Ulama dalam posisi yang sempurna. Yaitu, sebagai katalisator pembangunan peradaban Indonesia di masa depan,” pungkas Gus Yahya. (A Rahman Ahdori/Musthofa Asrori)


Bagikan:
Rabu 26 Juni 2019 22:15 WIB
Jadwal Pemberangkatan Haji 2019 Maju Satu Hari
Jadwal Pemberangkatan Haji 2019 Maju Satu Hari
Ilustrasi (Saudi Gazette)
Jakarta, NU Online
Keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi tinggal menghitung hari. Bahkan, pemerintah memajukan jadwal keberangkatan para jemaah haji 2019 ke Tanah Suci. Dari semula pada 7 juli, maju menjadi 6 juli 2019.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan majunya jadwal keberangkatan membuat jemaah haji kloter awal harus masuk asrama pada 5 Juli 2019, dari jadwal semula 6 Juli.

"(Tanggal) 5 juli seluruh jemaah haji sudah masuk ke asrama, ke embarkasi dan keesokan harinya insyaallah mereka diberangkatkan ke Tanah Suci, Madinah secara berangsur-angsur, kemudian yang lain menyusul," jelasnya saat memberikan pembekalan kepada Media Center Haji 2019 di Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (25/06), sebagaimana dilansir situs resmi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

Seiring majunya keberangkatan kloter pertama ini, Menag memastikan jika seluruh layanan jemaah haji di Tanah Suci sudah siap. Mulai dari akomodasi, transportasi maupun katering sudah dipersiapkan dengan matang.

Hal yang masih dalam proses berkaitan dengan dokumen perjalanan para jemaah haji seperti paspor dan pengurusan visa.

"Jadi pengurusan paspor dan visa ini sedang berlangsung  sambil menunggu sebagian kecil jemaah haji kita yang melakukan pelunasan (pembayaran)," dia menambahkan.

Pemerintah menyiapkan kuota cadangan sebesar 5 persen yang pada akhirnya tak melunasi pembayaran biaya hajinya di tahun ini.

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan seluruh persiapan di Tanah Suci telah rampung. Sebanyak 1.108 petugas haji juga sudah menggelar simulasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. “Alhamdulillah persiapan di Tanah Suci saat ini sudah tuntas," kata Lukman 

Dia menjelaskan, seluruh hotel yang akan ditempati oleh jamaah haji, baik di Madinah maupun di Makkah telah siap.

"Juga katering untuk menyiapkan konsumsi juga transportasi, jadi praktis seluruh persiapan di tanah suci l, termasuk di Masyair, di Muzdalifah, di Mina, di Arafah itu sudah kita siapkan sebaik-baiknya," tutur dia.

Menurut dia, pihaknya fokus terhadap persiapan hajj di tanah air, khususnya terkait dengan penyelesaian dokumen-dokumen perjalanan seperti paspor dan visa.

"Sambil terus menunggu sebagian kecil saja jemaah kita yang belum melakukan pelunasan biaya haji, meskipun kita sudah menyiapkan 5 persen dari total kuota yang ada sebagai cadangan untuk mengantisipasi," ucapnya. (Red: Mahbib)

Rabu 26 Juni 2019 21:30 WIB
Jelang Putusan MK, PBNU Instruksikan Istighotsah dan Doa Bersama
Jelang Putusan MK, PBNU Instruksikan Istighotsah dan Doa Bersama
Instruksi PBNU terkait istighotsah jelang putusan MK.
Jakarta, NU Online
Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2019, Kamis (27/6) besok, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Lembaga dan Pengurus Badan Otonom NU se-Indonesia untuk melakukan istighotsah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara.   

Intruksi tersebut tertuang pada surat edaran nomor 3570/C.I.34/06/2019 yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU, HA Helmy Faishal Zaini. 

Surat yang dikeluarkan per-tanggal 26 Juni 2019 itu berisi instuksi kepada kader Nahdlatul Ulama untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara di mushola, masjid, pesantren, dan tempat terbuka yang memadai oleh masing masing pengurus NU di daerah pada Kamis dan Jumat, 27 dan 28 Juni 2019.

Selanjutnya, PBNU meminta waktu pelaksanaan dilakukan pukul 05.00 pagi hari waktu setempat sampai dengan selesai dengan melibatkan kalangan pondok pesantren dan warga NU di daerah masing masing. 

Seperti diketahui, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jumat (28/6). Namun, berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang dipercepat satu hari menjadi Kamis (27/6) besok. 

Informasi perubahan itu pun mengakibatkan suasana dan dinamika kebangsaan kembali menuai pro dan kontra. Meski jumlah yang kontra terbilang minim, namun masih ada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan menjurus pada perpecahan. 

PBNU berharap semua dinamika berjalan dengan baik dan tidak berdampak terhadap kerukunan dan persatuan sesama anak bangsa. PBNU menilai yang lebih penting dari diamika tersebut adalah membangun bangsa menjadi negara yang maju dan berperadaban. (Abdul Rahman Ahdori/Kendi Setiawan)
Rabu 26 Juni 2019 20:15 WIB
Menaker Dorong BPJS Ketenagakerjaan Optimalkan Pelayanan Kepesertaan
Menaker Dorong BPJS Ketenagakerjaan Optimalkan Pelayanan Kepesertaan
Menaker Hanif Dhakiri.
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus tingkatkan pelayanan yang optimal bagi kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Menaker dalam memberikan sambutannya di acara Halal bi Halal BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (26/6).

Di awal sambutannya, Hanif mengucapkan Selamat Hari Idul Fitri dan permohonan maafnya kepada seluruh jajaran Direksi beserta para pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya pribadi dan juga mewakili Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Ramadhan dan Idul Fitri kali ini menjadi berkah untuk kita semua, dan juga menjadi berkah bagi Indonesia yang sejahtera," kata Hanif.

Pada kesempatan ini Hanif menekankan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan jaminan sosial yang berkualitas. "Saya mendorong kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memastikan terlindunginya jaminan sosial bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali," ungkap Hanif.

Untuk menyiasatinya tersebut, Hanif memandang perlunya kajian pembelajaran secara mendalam maupun melakukan pembelajaran dengan Negara yang memiliki sistem jaminan sosial yang sudah maju.

Hanif juga menyoroti terkait kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan salah satunya yakni tentang tata kelola, dalam hal ini terkait dengan soal pelayanan didalam BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan kedepannya perlu untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, yang dalam hal ini terkait dengan soal pelayanan," ujar Hanif.

Hanif menyampaikan solusi untuk meningkatkan pelayanan yang baik, yakni dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal kepada perusahaan-perusahaan agar pelayanan bisa lebih cepat dan efektif.

Di akhir sambutannya, tak lupa Hanif mengucapkan apresiasi terhadap kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan, yang mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG