IMG-LOGO
Nasional

Perihal Perkawinan Sedarah Warga Sulsel, MUI: Haram dan Harus Dilarang

Selasa 2 Juli 2019 23:0 WIB
Bagikan:
Perihal Perkawinan Sedarah Warga Sulsel, MUI: Haram dan Harus Dilarang
Ilustrasi pernikahan (ist.)
Jakarta, NU Online
Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menegaskan, secara hukum pernikahan sedarah itu haram dan tidak boleh. Kata Kiai Cholil, keharaman pernikahan sedarah tercantum dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 23-24. 

“Surat an-Nisa ayat 23-24 inilah yang menjelaskan haramnya perempuan untuk dinikahi, termasuk adalah saudarinya atau saudara perempuannya,” kata Kiai Cholil kepada NU Online, Selasa (2/7).

Lebih dari itu, lanjut Kiai Cholil, perkawinan sedarah tetap haram meski bapaknya sendiri yang menjadi walinya. “Saya melihanya secara hukum jelas haram dan tidak boleh meskipun bapaknya sendiri wali, apalagi walinya orang lain,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, seorang warga Bulukumba, Sulawesi Selatan, Ansar (32) membawa kabur adiknya, Fitriani (20), ke Kalimantan. Di sana, keduanya kemudian melangsungkan pernikahan dengan diam-diam. Ansar meminta sepupunya, Samparaja, untuk menjadi wali nikahnya. Saat melangsungkan pernikahan dengan kakaknya itu, Fitriani dikabarkan telah hamil 4 bulan.

Kelakuan Ansar itu memantik kemarahan keluarganya yang ada di Bulukamba, Sulawesi Selatan. Bahkan, orang tua mereka sampai membuat pernyataan yang menyatakan bahwa keduanya tidak lagi diakui sebagai anak. 

Ansar juga diketahui sudah memiliki istri yang bernama Herfina. Herfina tidak terima dengan kelakuan suaminya itu. Ia kemudian melaporkan Ansar ke polisi dengan tuduhan perzinahan. 

Bagi Kiai Cholil, latar belakang atau motif orang tersebut menikahi adiknya sendiri harus diteliti dan didalami, terutama terkait dengan kejiwaannya. Apakah jiwa orang tersebut stabil atau tidak dan sadar atau tidak.

“Saya lebih melihat mengapa dia diam-diam dan cenderung memaksa, mungkin secara kejiwaan perlu diperiksa, perlu diteliti untuk yang sebarnya. Sehingga hukum bukan karena dia menikahnya, tapi mungkin ada ketidaksadaran dan ketidakstabilan jiwanya,” terangnya.

Menurut Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah Depok ini, praktik perkawinan sedarah seperti itu harus dilarang dan dicegah. Secara hukum, perkawinan seperti itu juga tidak sah sehingga keduanya harus dipisah.

“Harus dilarang. Bahasa hukumnya, batal demi hukum. Kalau disuruh cerai berarti pernah sah. Jadi gak sah sama sekali. Jadi ini batal demi hukum dan harus dilarang, harus dicegah oleh kita. Harus dipisah karena tidak sah secara hukum. Kalau berbuat di luar itu, berarti dia melanggar syariat hukum Islam yang tidak sah untuk dinikahi. Apalagi dia ngomongnya agamanya Islam,” urainya. (Muchlishon)
Bagikan:
Selasa 2 Juli 2019 23:30 WIB
Arab Saudi dan NU Bergandengan Tangan Perkuat Islam Moderat
Arab Saudi dan NU Bergandengan Tangan Perkuat Islam Moderat
Jakarta, NU Online
PBNU menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A. Abid Althagafi ke Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Pusat, Selasa (2/7). Ia diterima Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan beberapa pengurus syuriyah dan tanfidziyah di antaranya KH Nurul Yaqin Ishaq, Bendahara H Bina Suhendra, Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zaini, Ketua Robikin Emhas, H Eman Suryaman, H Umarsyah, dan Wakil Sekjen Ishfah Abidal Aziz. 

Di antara obrolan mereka adalah tentang fenomena kekerasan atas nama agama Islam terutama yang dilakukan ISIS, serta paham yang membidahkan kebiasaan umat Islam yang baik yang telah tumbuh berkembang di seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi’raj dan lain-lain. Selain itu kedua belah pihak juga menjajaki kerja sama dalam berbagai bidang seperti dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.  

Kiai Said dan dubes bercakap dengan bahasa Arab. Kiai Said sangat pasih dalam bahasa tersebut karena pernah tinggal di Arab Saudi selama 13 tahun saat menuntut ilmu sampai mendapat gelar doktor. 

“Hari ini, PBNU kedatangan tamu mulia. Beliau adalah diplomat ulung, diplomat senior yang langsung mendapat amanah dari Raja Salman Abdul Aziz agar memperkuat, meningkatkan hubungan Indonesia Saudi terkait kerja sama haji dan umrah, hubungan dagang, budaya, sosial. Mudah-mudahan Indonesia mendapat berkah dan kami sangat bangga gembira karena dubes Arab Saudi yang baru ini yang sangat terbuka, intelek, dan berpandangan sama dengan NU yaitu sama-sama berpandangan Islam washatiyah (moderat), itu akan jadi titik keberangkatan kita,” kata Kiai Said kepada awak media selepas pertemuan tersebut.  

Menurut Kiai Said, hari ini nama Islam rusak karena munculnya sekelompok Islam yang radikal, ekstremis, dan teroris. Oleh karena itu, Arab Saudi dan Indonesia, khususnya NU, akan bergandengan tangan memperbaiki Islam yang penuh rahmat, ramah, damai, cinta, penuh kasih sayang, kemanusiaan. 

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqofah Ciganjur ini menambahkan, orang yang mengaku agama Islam, dan melakukan kekerasan atas nama agamanya adalah bertentangan dengan Al-Qur'an. 

“Tidak boleh ada dakwah Islam dengan cara kekerasan, tapi dengan cara ramah dan damai,” pungkasnya. 

Setelah bertukar cenderamata Dubes Arab Saudi dan beberapa pengurus PBNU berfoto bersama di depan lukisan pendiri NU, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari di beranda ruangan Kiai Said. (Abdullah Alawi)

Selasa 2 Juli 2019 22:0 WIB
Workshop Kemenag Bahas Pentingnya RUU Pesantren
Workshop Kemenag Bahas Pentingnya RUU Pesantren
Pembukaan Workshop RUU Pesantren, Selasa (2/7)
Bogor, NU Online
Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menggelar Workshop RUU Pesantren; Arah, Tantangan, dan Impikasi. Kegiatan yang diikuti para pengasuh pesantren berlangsung di Hotel Sahira Butik Hotel, Bogor, Jawa Barat.

Dibuka Selasa (2/7) sore, Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Amsal Bakhtiar mengatakan RUU Pesantren merupakan gagasan yang disepakati oleh komisi VIII DPR, di mana hasilnya disepakati RUU yang dilanjutkan pembahasannya oleh DPR dan kemudian disahkan oleh pemerintah di awal tahun.

Para peserta diundang dalam workshop karena diperlukan kontribusi positif bagi RUU. "Karena jika disahkan oleh DPR maka itu akan menjadi  the poin of no return (tidak bisa kembali). Karena itu, workshop RUU ini harus dicermati dengan baik, agar hasil dari kegiatan ini merupakan sesuatu yang baik dan memajukkan bagi pesantren," kata Amsal.

Menurutnya tidak ada niat dibuatkannya RUU tersebut untuk mengucilkan pesantren, karena kontribusi pesantren sudah ratusan tahun bagi bangsa Indonesia yang beradab, berpendidikan, dan cerdas. RUU ini dibuat sebagai penghargaan bagi pesantren yang telah ikut berjuang memerdekakan Indonesia.

Selain itu, pesantren merupakan garda terdepan (back up) yang mempertahankan NKRI dari tangan Komunis di tahun 1965. Juga, pada masa transisi dari Orde Baru ke era Reformasi, pesantren telah mempengaruhi. "Oleh karena itu, kita ingin memposisikan pesantren yang sangat strategis, di tahun ke 74 kemerdekaan indonesia," lanjutnya.

Amsal mengatakan adanya tantangan pesantren sekarang adalah bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah perkembangan industri IT yang terjadi karena suatu goncangan yang hebat (distruption), banyak yang kemudian usaha-usaha yang mati total karena tidak mengikuti perkembangan IT.
 
"Goncangan inilah yang kemudian akan menghinggapi dunia pesantren. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara pesantren menghadapi era distruption tersebut, karena jikat tidak dilakukan pembenahan melalui IT, pesantren akan semakin tertinggal dengan dunia pendidikan lain," paparnya.

Adanya workshop ini, ungkap Amsal, juga menjadi salah satu wadah diskusi bagaimana kasus di atas dapat dihadapi oleh pesantren, yang kemudian nantinya dibuatkan rekomendasi untuk rapat Pleno DPR sebelum disahkan menjadi UU Pesantren.

Sementara itu, Kepala Bidang Litbang Pendidikan Keagamaan M Murtadho menambahkan posisi forum ini merupakan halaqoh yang diwakili oleh wilayah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Murtadho menyebutkan tantangan yang juga berdampak ke dunia pesantren, adalah bonus demografi 2030. Di mana Indonesia berada di titik puncak. "Jika santri tidak mempunyai kompetensi maka pesantren akan tertinggal," katanya. 

Selama ini banyak yang mengasumsikan pesantren sebagai tempat kumuh dan belum maju. "Harapannya dengan UU Pesantren, pemerintah dapat membantu persoalan tersebut," pungkasnya. (Kendi Setiawan)

Selasa 2 Juli 2019 20:45 WIB
Menaker Instruksikan Jajarannya Tingkatkan Kinerja di Tiga Sektor Prioritas
Menaker Instruksikan Jajarannya Tingkatkan Kinerja di Tiga Sektor Prioritas
Pelantikan administrator dan pengawas Kemnaker, Senin (1/7).
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri memerintahkan seluruh jajaran pegawai Kemnaker untuk meningkatkan kinerja tiga sektor prioritas, yakni pariwisata, industri manufaktur, dan ekonomi digital. 

Instruksi tersebut dilakukan untuk mendukung langkah pemerintah dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan di tiga dari enam sektor prioritas.

"Tiga sektor digaris bawahi. Artinya support dari seluruh kinerja Kemnaker dan unit-unitnya yang ada di daerah fokus ke pariwisata, industri manufaktur,dan digital ekonomi. Tiga sektor lainnya tentunya harus dikerjakan dengan porsi berbeda termasuk peningkatan skill pekerja migran Indonesia," ujar Hanif Dhakiri dalam sambutan pelantikan 40 orang pejabat administrator (eselon III) dan 86 pejabat pengawas (eselon IV) di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Senin (1/7).

Hanif Dhakiri mengatakan ketiga sektor prioritas tersebut merupakan hasil dari rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Senin (1/7) pagi. Kemnaker akan mengerahkan seluruh jajarannya hingga unit-unit di daerah untuk mendukung berjalannya investasi dan menghasilkan kontribusi yang positif.

"Kita harus sudah punya kemampuan untuk kordinasi dengan industri, konsolidasi dengan Pemda untuk bisa memastikan prioritas nasional ini bisa dijalankan di daerah-daerah," katanya.

Jaga Integritas

Hanif Dhakiri mengingatkan kepada 126 pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik untuk tetap menjaga integritas dan menghindarkan sikap aneh-aneh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Integritas itu wajib tak bisa ditawar-tawar, ini bicara keluarga bukan bicara siapa-siapa. Pikirkan keluarga kita, kita jaga integritas sebaik-baiknya. Apalagi yang mau pensiun, jangan sampai aneh-aneh, repot nanti kalau sudah pensiun. Sebab di masa pensiun kita ingin hidup tenang," kata Hanif.

Pesan kedua Menaker yakni agar memperkuat sinergi dan kordinasi, kerja sama antar unit, ego sektoral dan unit sektoral harus dibuang betul karena ego-ego ini akan menular. 

“Ketiga, bekerja dengan terobosan, terutama di bagian Program  Evaluasi dan Pelaporan (PEP). Kalau buat program, jangan dikit-dikit copy paste. Tolong Teman-temen PEP, gali ide-ide baru, hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, untuk benar-benar ada inovasi di Kemnaker ini. Kuncinya yang penting buka diri, buka pikiran dan saling membantu sama lain," kata Menaker Hanif.

Hanif Dhakiri menegaskan seluruh proses pelantikan kepada 126 pejabat eselon sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun tiga tujuan pelantikan tersebut yakni pertama untuk mengisi kekosongan jabatan karena sudah banyak yang pension. Kedua, memberikan kesempatan promosi bagi pegawai yang layak dipromosikan. 

Ketiga, untuk penyegaran mutasi karena ada yang sudah lama bercokol di suatu tempat.  "Semakin lama pejabat ngendon di suatu tempat maka akan terjadi rezimentasi. Rezimentasi ini membuat organisasi dan kaderisasi menjadi tidak berkembang," katanya. 

Hanif Dhakiri menilai pejabat administrator dan pejabat pengawas merupakan ujung tombak dari eksekusi kebijakan dan pelaksanan tugas di lapangan. Karena itu, selain bisa cepat menyesuaikan diri dengan bidang tugas dan jabatannya, sebagai ujung tombak harus mengikuti dengan garis kebijakan di atasnya. 

"Saya minta betul pejabat administrator dan pengawas bisa menjadi ujung tombak dalam seluruh eksekusi program Kemnaker dalam rangka menggenjot program SDM yang akan makin tampak dari sisi pembiayaan di tahun 2020 mendatang," kata Hanif Dhakiri. (Red: Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG