IMG-LOGO
Nasional

Aliansi Indonesia Damai Minta Pemerintah Tidak Abai terkait Korban Terorisme

Kamis 4 Juli 2019 8:0 WIB
Bagikan:
Aliansi Indonesia Damai Minta Pemerintah Tidak Abai terkait Korban Terorisme
kegiatan Short Course Penguatan Perspektif Korban dalam Peliputan Terorisme 2019
Jakarta, NU Online
Aliansi Indonesia Damai (Aida) meminta kepada pemerintah tidak abai kepada korban terorisme. Lembaga pemuda yang gencar mengampanyekan perdamaian tersebut menilai, sebagai warga negara, korban terorisme menjadi elemen yang paling banyak mendapat kepiluan hidup karena harus kehilangan orang-orang terkasihnya dengan cara yang mengenaskan. Sehingga, pemenuhan hak-hak sebagai anak bangsa tidak boleh dihiraukan.

Direktur Aida, Hasibullah Satrawi mengatakan, setelah melakukan pertemuan dengan beberapa korban bom bunuh diri, muncul berbagai kompleksitas persoalan. Menurut Hasib (sapaan akrabnya), selama ini korban tidak diberikan panggung yang cukup untuk menyampaikan kisah pilunya.

Sementara seluruh media fokus memberitakan pelaku dan pemangku kebijakan, belum lagi penanganan kasus hukum untuk korban terorisme tersebut masih banyak sekali yang menurutnya tidak sesuai.   

"Padahal di saat peristiwa terjadi, dan terbukti pelakunya mana aja.  Saat itu pula kehidupan korban sudah berubah, anak anak korban harus ditinggalkan, istrinya tidak ada lagi yang menafkahi, belum lagi korban luka-luka yang merasa kesakitan secara fisik, mereka menjerit," kata Hasib saat membuka kegiatan Short Course Penguatan Perspektif Korban dalam Peliputan Terorisme 2019 di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

Ia mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk kembali memperkuat kepedulian terhadap ratusan korban tindakan terorisme. Jangan sampai dosa anak adam diwariskan kepada anak cucu yang akan datang. "Pelan-pelan kami masuk dan tahu,  karena rupanya itu menjadi dosa adam yang diwariskan kepada anak cucunya. Karena negaranya-pun belum memberikan ruang khusus soal HAM," ujarnya.

Jika ditelusuri secara mendalam, pada undang-undang nomor 15 tahun 2013 yang dilatarbelakangi oleh adanya Bom Bali, dalam regulasi itu tertulis jelas bahwa korban terorisme mendapatkan hak kompensasi. Fakta di lapangan, kala itu, belum ada satupun korban yang mendapatkan haknya.

Seperti diketahui, sampai detik ini bangsa Indonesia masih menghadapi ancaman serangan teroris. Beberapa serangan teroris yang telah terjadi kerap mengambil korban masyarakat. Pada persoalan ini, prinsip tanggung jawab negara merupakan inti dari pemberian hak reparasi.

Bahkan lanjutnya, atas gencarnya peristiwa ini, beberapa tahun yang lalu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah menyusun prinsip dasar dan pedoman atas hak remedial dan reparasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. "Prinsip itu menyatakan ganti rugi secara efektif harus mencakup kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan jaminan non-repetisi," pungkasnya. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)
Bagikan:
Kamis 4 Juli 2019 23:55 WIB
Kementan Ajak Semua Lembaga Pemerintah Kampanyekan Biodesel B100
Kementan Ajak Semua Lembaga Pemerintah Kampanyekan Biodesel B100
Sukabumi, NU Online
Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia mengajak semua lembaga pemerintah untuk mengkampanyekan kembali Biodesel B100. Selain hemat, Kementan menilai bahan bakar B100 lebih murah dan ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak yang saat ini digunakan masyarakat.
 
Ajakan itu disampaikan Plt. Sekretariat Jenderal Kementan, Momon Rusmono, saat membuka kegiatan Pertemuan Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) di salah satu Hotel di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (4/7). Bakohumas merupakan forum insan kehumasan di berbagai lembaga negara termasuk humas lintas kementerian.  
 
"Sebagai insan kehumasan yang setiap harinya bergelut dengan berbagai permasalahan tentang pembangunan. Maka kita harus bisa mengekspos atau mempublikasikan program pembangunan dan hasil-hasilnya melalui berbagai saluran media, sehingga dapat diketahui dan diapresiasi oleh masyarakat luas," katanya di hadapan ratusan peserta.
 
Momon mengungkapkan, Badan Litbang Pertanian telah berhasil menciptakan satu inovasi yaitu bahan bakar alternatif Biodiesel B-100 yang dihasilkan dari bahan alami terbarukan seperti minyak nabati dan hewani.  Kementan kata Momon, secara resmi telah melakukan uji coba perdana produk Biodiesel B-100 pada 15 April 2019 lalu.
 
Uji coba tersebut pertama kali digunakan pada mobil-mobil dinas di Kementerian Pertanian. Dari uji coba tersebut, para pengendara mobil mengaku, selama dua bulan menggunakan B100 merasakan bahwa penggunaan B100 lebih hemat. Kualitasnya juga setara dengan dex yang biasa dibeli masyarakat di Pertamina.
 
"Sebelum berhasil mengembangkan B100, Kementerian Pertanian sudah mengembangkan Biodiesel B20 menuju B30 selama kurun waktu 2014-2018," ungkapnya.
 
Ia menjelaskan, perkembangan B20 di Indonesia cukup pesat, sehingga Kementan berkomitmen akan terus melanjutkan penelitian agar B100 dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengganti BBM.
 
"Biodiesel ini dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel," tuturnya.
 
Selama ini, ujar dia, biodiesel masih dicampur dengan bahan bakar minyak bumi, sementara minyak bumi harganya tinggi dan kapasitasnya kadang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  
 
Dengan pengembangan B100, biodiesel yang mengandung 100 persen bahan alami tanpa dicampur dengan BBM itu akan berdampak positif seperti  efisiensi penggunaan dan jarak tempuh.
 
"Satu liter B100 menempuh perjalanan hingga 13,4 km, sementara satu liter solar hanya mampu 9 kilo meter," paparnya.
 
Manfaat lain, B100 termasuk energi ramah lingkungan karena karbon monoksida (CO) pada biodiesel lebih rendah 48% dibanding solar. Projek B100 juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petani sawit, karena sawit Indonesia merupakan penyumbang devisa terbesar di Indonesia.
 
Hadir pada kegiatan itu, Panitia Penyelenggara sekaligus  Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri, Ketua Umum Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (Perteta) Desrial, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (P4) Syafaruddin Deden, dan pegiat humas dari seluruh lembaga negara dan Kementerian di Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait dengan hasil penelitian B100. Pada kesempatan itu pula,  seluruh peserta berdiskusi mengenai berbagai hal terkait dengan rencana pemerintah menggunakan b100 sebagai bahan bakar alternatif. (Abdul Rahman Ahdori)

Kamis 4 Juli 2019 21:30 WIB
Habib Luthfi: Pemahaman Kebangsaan Tidak Bisa Dilakukan Instan
Habib Luthfi: Pemahaman Kebangsaan Tidak Bisa Dilakukan Instan
Habib Luthfi bin Yahya, Pekalongan
Pekalongan, NU Online
Rais 'Aam Idarah Aliyah Jamiyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) Habib Muhammad Luthfi bin Yahya mengatakan, sebagai kader Nahdlatul Ulama, Ansor dan Banser harus peka dengan kondisi lingkungan masing-masing. 

"Hal ini sangat diperlukan, agar setiap saat terjadi sesuatu hal, Ansor Banser dengan cepat tanggap. Dalam bahasa awam, Ansor Banser harus paham teritorial di lingkungan masing-masing," tandasnya.

Hal tersebut disampaikan saat dirinya menyampaikan taushiyah kebangsaan di acara Halal bi Halal Ansor-Banser se-Kabupaten dan Kota Pekalongan yang berlangsung di Kanzus Sholawat Pekalongan, Rabu (3/7) malam.

Dikatakan, penguasaan pemahaman wilayah administratif itu penting, di samping juga tahu potensi daerah misal, masalah pertanian, pertambangan, perikanan, dan lain-lain. "Dan untuk mengetahui hal itu semua, tidak bisa dilakukan secara instan, semuanya ada proses dan butuh waktu," ujarnya.

Dikatakan Habib Luthfi yang juga Ketua Forum Ulama Sufi Dunia, berbagai potensi yang ada di Indonesia khususnya di lingkungan kita benar-benar harus diketahui. Hal ini penting, jika sewaktu-waktu terjadi perang dunia ketiga, bangsa Indonesia dengan cepat mengamankan.

"Ini benteng yang sangat luar biasa adanya NKRI dan kita mengatakan NKRI harga mati bukan latah karena kami yang sejati pemilik sah Republik Indonesia," tegasnya.

Indonesia tetap aman hingga saat ini menurut Habib Luthfi karena masih ada perekat yang namanya kiai dan ulama. Sejarah panjang perjuangan para ulama dan kiai menegakkan Merah Putih dan NKRI. Kekuatan sejarah inilah yang akan mewujudkan rasa nasionalisme.

"Kita tidak cukup hanya mengetahui Merah Putih setelah berkibar saja, akan tetapi juga dipelajari sejarah yang melatarbelakangi bagaimana Merah Putih bisa berkibar yang penuh pengorbanan jiwa, raga, hingga harta," pungkasnya. 

Sebelumnya juga disampaikan taushiyah kebangsaan oleh Ketua PCNU Kota Pekalongan, H Muhtarom, Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, dan Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto.

Acara Halal bi Halal sekaligus Peringatan HUT ke-73 Bhayangkara tahun 2019 juga dihadiri perwakilan Polres Pekalongan Kota, PW GP Ansor Jawa Tengah, Ketua PC GP Ansor Kota Pekalongan, M Sodiq, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pekalongan Azmi Fahmi dan 1500 anggota Ansor dan Banser se-Kabupaten dan Kota Pekalongan. (Muiz)  
Kamis 4 Juli 2019 19:45 WIB
PBNU Akan Putuskan Waktu dan Tempat Muktamar di Rapat Pleno
PBNU Akan Putuskan Waktu dan Tempat Muktamar di Rapat Pleno
Jakarta, NU Online 
Para pengurus PBNU mengadakan rapat gabungan antara syuriyah dan tanfidziyah di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (4/7). Di antara pembahasan rapat tersebut adalah muktamar ke-34 NU yang akan berlangsung tahun depan. 

Menurut Sekretaris Jenderal PBNU H Helmy Faishal Zaini, secara lebih khusus, untuk pembahasan muktamar NU akan dibahas terlebih dahulu pada Rapat Pleno 2019. 

“Oleh karena iu, pada rapat gabungan hari ini, PBNU memutuskan waktu dan tempatnya Rapat Pleno terlebih dahulu,”  katanya selepas rapat tersebut, di ruangannya, PBNU, Kamis (4/7) petang. 

Rapat gabungan ini, lanjutnya, memutuskan bahwa Rapat Pleno PBNU akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Purwakarta, Jawa Barat, pada 19-22 September. 

“Barulah pada Rapat Pleno tersebut akan dibahas segala hal yang terkait muktamar seperti tema, waktu dan tempat, tapi tidak hanya itu, kita akan membahas hal-hal lain juga, baik yang internal maupun eksternal. Yang internal misalnya mengevaluasi kinerja lembaga dan badan otonom, juga masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan,” jelasnya.  

Meski demikian, sambungnya, rapat gabungan tersebut telah membuat ancangan bahwa muktamar NU akan diselenggarakan pada September 2020.

Menurut dia, sampai saat ini ada lima daerah yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah muktamar NU, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Banten, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Di antara lima daerah tersebut, Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau belum pernah menjadi tempat muktamar. 

“Sumatera Selatan pernah menjadi tuan rumah, yaitu di Palembang pada tahun 1952, sementara Yogyakarta pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1989,” katanya. 

Lebih lanjut Helmy kembali menceritakan rapat gabungan tersebut. Selain memutuskan rapat pleno, juga melaporkan dan mengevaluasi kinerja para pengurus.

Rapat gabungan dihadiri Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Yahya C. Staquf,  pengurus syuriyah KH Zakki Mubarok, KH Ahmad Ishomuddin, dan lain-lain, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum KH Maksum Mahfoedz, Bendahara Umum Bina Suhendra, Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zaini, para ketua dan wakil sekretaris jenderal. (Abdullah Alawi)


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG