IMG-LOGO
Internasional

5 Ribu Kamp Rohingya Hancur Akibat Hujan Deras

Senin 15 Juli 2019 16:0 WIB
Bagikan:
5 Ribu Kamp Rohingya Hancur Akibat Hujan Deras
Kamp Pengungsi Rohingya (Istimewa)
Cox’s Bazar, NU Online
Ribuan gubuk yang menjadi tempat tinggal pengungsi Rohingya di kamp pengungsian di distrik Cox’s Bazar, Bangladesh, hancur akibat hujan lebat yang menerjang wilayah tersebut. Setidaknya, ada 10 orang yang meninggal dalam insiden tersebut.

Dilaporkan AFP, Senin (15/7), Badan Meteorologi Bangladesh menyebut, sejak 2 Juli lalu wilayah distrik Cox’s Bazar dilanda hujan deras dengan curah hujan mencapai 58,5 cm. Cox’s Bazar merupakan lokasi pengungsian bagi 1 juta warga Rohingya yang melarikan diri dari operasi militer Myanmar di wilayah Rakhine 2 tahun lalu. 

Menurut juru bicara Organisasi Migrasi Internasional (IOM), hujan deras tersebut menyebabkan longsor di komplek kamp pengungsian Rohingya. Sebagaimana diketahui, banyak kamp-kamp pengungsian Rohingya berdiri di lereng-lerang bukit yang rapuh. Kondisi semakin buruk karena kamp pengungsia hanya terbuat dari bambu dan terpal saja. IOM merinci, ada sekitar 4.889 kamp pengungsi yang hancur setelah terkena bencana longsor.

Sesuai laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak April lalu lebih dari 200 longsor terjadi di komplek pengungsian pengungsi Rohingya. Kejadian ini juga berdampak kepada para pengungsi lainnya di Cox’s Bazar. Penyaluran logistik dan aktivitas mereka menjadi terganggu.

Hujan deras yang menyebabkan longsor dan banjir menjadi momok tahunan bagi para pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp pengungsian Cox’s Bazar. Pada 2017 saja, sedikitnya 170 orang meninggal akibat hujan deras. Geografis tanah yang berbukit-bukit dan banyaknya hutan yang digunduli membuat longsor semakin sering terjadi di wilayah pengungsian Rohingya. 

Sekitar 750 ribu Muslim Rohingya telah meninggalkan kampung halamannya di Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar pada 25 Agustus 2017 lalu setelah tentara Myanmar melakukan operasi militer di wilayah tersebut. Mereka kemudian mengungsi ke beberapa wilayah di perbatasan Bangladesh.

PBB menilai, apa yang dilakukan Myanmar sebagai upaya untuk pembersihan etnis atau genosida. Namun demikian, pemerintah Myanmar menolak penilaian itu. Mereka berdalih, operasi militer tersebut adalah dimaksudkan sebagai upaya untuk memerangi kelompok ekstremisme dan terorisme. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Ahad 14 Juli 2019 16:0 WIB
Mereka yang Mengecam dan Membela China Terkait Kamp Muslim Uighur
Mereka yang Mengecam dan Membela China Terkait Kamp Muslim Uighur
Ilustrasi Muslim Uighur (Reuters)
Jakarta, NU Online
Sebanyak 22 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Mereka mendesak China agar menghentikan penahanan massal Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. 

Mereka menyampaikan kecamannya itu melalui surat yang dikirim kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet, dan Presiden Dewan HAM PBB, Coly Seck. Dalam surat itu, 22 negara tersebut mengatakan kepada China agar menegakkan hukumnya sendiri dan kewajiban internasional. Selain itu, China didesak untuk menghentikan kesewenang-wenangannya terhadap minoritas Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang serta mengizinkan kebebasan beragama.

Menurut laporan The New York Times, Kamis (12/7), surat tersebut dikirim ke PBB pada Senin lalu dan dirilis ke publik pada Rabu. Surat tersebut ditandatangani oleh para Duta Besar untuk PBB dari 22 negara, termasuk diantaranya Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Selandia Baru, Kanada, dan Australia.

“Kekhawatiran tentang laporan-laporan kredibel soal penahanan sewenang-wenang. Juga meluasnya pengawasan dan pembatasan, khususnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang,” demikian kutipan surat tersebut.

37 negara membela China

Para Duta Besar untuk PBB dari 37 negara merespons balik surat tersebut. Mereka juga merilis surat yang intinya membela perlakuan China terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Bahkan, mereka memuji China dalam hal penegakan hak asasi manusia (HAM). 

“Kami mencatat bahwa terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang," demikian isi surat tersebut, sebagaimana dikutip dari laman AFP, Sabtu (13/7).

Diantara negara yang menandatangi surat pembelaan terhadap perlakuan China atas Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang adalah Rusia, Arab Saudi, Korea Utara, Aljazair, dan Nigeria. Kemudian Zimbabwe, Filipina, Myanmar, dan lain-lainnya.

Sementara itu, pemerintah China mengakatan kalau surat yang ditandatangani 22 negara tersebut sebagai fitnah. China juga menyebut, surat itu berisi tuduhan yang tidak berdasar. “Ini adalah politisasi publik atas isu-isu hak asasi manusia dan secara ceroboh mencampuri urusan dalam negeri China," juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang di Beijing, ilansir AFP, Kamis (11/7).

Tahun 2018 lalu, salah satu anggota Komite Penghapusan Diskriminasi Rasional PBB, Gary McDougall mengungkapkan, sekitar 2 juta warga Muslim Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya diwajibkan menjalani indoktrinasi di sebuah kamp politik di Xinjiang. 

“(China) telah mengubah wilayah otonomi Uighur menjadi sebuah penampungan raksasa rahasia, semacam sebuah zona tanpa hak asasi,” kata McDougall, dikutip dari lama Reuters, Sabtu (11/8/2018).

Sebulan setelahnya, lembaga hak asasi manusia yang bermarkas di New York, Human Right Watch, mengeluarkan sebuah laporan yang menguatkan tuduhan PBB tersebut di atas.  Sebagaimana dikutip Reuters, Senin (10/9/2018), Human Right Watch melaporkan, sebagian besar minoritas Muslim Uighur di Xinjiang China mengalami penahanan sewenang-wenang. Mereka juga menghadapi pembatasan harian terhadap praktik keagamaan dan ‘indoktrinasi politik paksa.’

Otoritas China berulang kali menolak tuduhan tersebut. China menjelaskan, orang-orang tersebut sedang menjalani ‘pendidikan ulang’ dan pendidikan vokasi setelah terpapar paham ekstremisme. Wakil Direktur Jenderal United Front Work Department Komite Sentral CPC, Hu Lianhe, mengatakan, pihak berwenang di wilayah Xinjiang melindungi penuh hak setiap warga secara setara.

“Argumen bahwa satu juta orang ditahan di pusat-pusat pendidikan ulang sepenuhnya tidak benar,” kata Hu, dilansir laman Reuters, Senin (13/8/2018).

Hal senada disampaikan Duta Besar China untuk Indonesia, Xioa Qian. Qian menegaskan, semua masyarakat China dari berbagai suku –termasuk Uighur- memiliki kebebasan dalam beragama. Menurutnya, persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme. 

“Tapi demikian masih ada segelintir oknum yang berencana memisahkan Xinjiang dari Tiongkok dengan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan terorisme,” kata Dubes Qian melalui penerjemahnya, ketika berkunjung ke Kantor PBNU, Jakarta pada Senin, 24 Desember 2018 lalu. (Red: Muchlishon)
Ahad 14 Juli 2019 14:0 WIB
Nama-nama yang Dilarang Digunakan di Arab Saudi
Nama-nama yang Dilarang Digunakan di Arab Saudi
Ilustrasi Bendera Arab Saudi (widewallpapershd)
Jakarta, NU Online
Ada 51 nama yang dilarang dipakai di Arab Saudi. Hal ini berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi pada 2014 silam. Pada saat itu, Menteri Dalam Negeri Saudi mengumumkan bahwa para orang tua tidak boleh lagi memberi nama anak mereka dengan ‘51 nama yang dilarang tersebut.’

Merujuk laman Saudi Gazette yang dikutip NU Online, Ahad (14/7), berikut nama-nama yang dilarang digunakan di Saudi: Malak, Abdul Ati, Abdul Nasser, Abdul Mosleh, Nabi, Nabiya, Emir, Somu, Al-Mamlaka, Malika, Mamlaka, Tabaraka, Nardeen, Maya, Linda, Randa, Basmalah, Tuleen, dan Arm.

Kemudian Nareej, Rital, Als, Sandi, Rama, Maleen, Eleen, Alas, Ainar, Loran, Malkiteena, Lareen, Kibriyal, Laureen, Binyameen, Narees, Yara, Sitaf, Aileen, Loland, Tilaj, Barah, Abdul Nabi, Abdul Rasool, Jibreel, Abdul Mo’een, Abrar, Milak, Aiman, Bayan, Baseel, dan Rilam.

Menariknya, beberapa nama yang dilarang dipakai di Saudi tersebut justru malah banyak dipakai di Indonesia, bahkan menjadi sangat populer. Misalnya, Maya, Sandi, Linda, Aiman, Amir, dan Malika. Nama-nama ini tentu tidak asing di telinga masyarakat Indonesia.

Lantas apa yang mendasari pemerintah Saudi melarang warganya menggunakan nama-nama tersebut? Merujuk laman Gulfnews, 13 Maret 2014, Kementerian Dalam Negeri Saudi menjelaskan, nama-nama tersebut dilarang dipakai karena berkaitan dengan kerajaan (royalty), ‘nama asing’, dan nama yang dianggap sebagai hujatan. 

Nama-nama itu juga dilarang karena tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya dan agama Kerajaan, asing, dan ‘tidak pantas.’ Singkatnya, nama-nama yang dilarang tersebut bisa dikelompokkan ke dalam tiga hal; menyinggung agama, berafiliasi dengan kerajaan, dan non-Islam atau non-Arab.

Meski demikian, ada nama-nama yang tidak masuk ke dalam tiga kategori di atas. Misalnya, nama Binyamin dan Abdul Naser. Dalam Islam, Binyamin diyakini sebagai putra dari Nabi Yakub as., namun juga nama dari Perdana Menteri Israel. Sementara Abdul Naser, dia dipilih dilarang mungkin karena hubungannya dengan Gamal Abdul Naser, pemimpin nasionalis terkenal dari Mesir yang berselisih dengan Arab Saudi. 

Nama Abdul Hussain dan Abdul Nabi memiliki arti yang tidak sesuai dengan Islam. Abdul Hussain adalah nama umum di kalangan Syiah. Sementara Abdul Nabi bermakna budak atau pemuja nabi atau rasul. Jika ingin tetap menggunakan nama Abdul, maka setelahnya harus diikuti dengan salah satu dari 99 asma Allah.

Sementara nama Sumuw (yang mulia), Malek (raja), Malika (ratu), al-Mamlaka (kerajaan) dilarang karena berkaitan dengan kerajaan. Sedangkan Linda, Maya, Rama, dan Sandi dilarang karena dianggap nama asing.

Perlu diketahui, larangan penggunaan nama-nama tertentu bukan hanya berlaku di Saudi, Selandia Baru dan Swedia juga menerapkan kebijakan yang sama. Mengutip laman edition.cnn, 1 Mei 2013, pemerintah Selandia Baru melarang warganya menggunakan nama ‘Lucifer’, ‘4Real’, dan ‘Majesty.’ 

Sementara nama ‘Ikea’, ‘Veranda, dan ‘Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116’ (dibaca Albin) dilarang dipakai di Swedia. (Red: Muchlishon)
Sabtu 13 Juli 2019 13:30 WIB
Usai Lebaran, NU Western Australia Buka Pengajian Rutin
Usai Lebaran, NU Western Australia Buka Pengajian Rutin

Australia, NU Online
Setelah cukup lama vakum usai liburan lebaran, NU Western Australia kembali menggeliat dengan menggelar pengajian. Pengajian sekaligus halal bi halal dan silaturrahim tersebut dihadiri Professor Raihani, ahli pendidikan Islam dari UIN Riau, yang juga membimbing beberapa mahasiswa Pascasarjana Indonesia di University of Western Australia (UWA).

Pengajian tersebut digelar Jumat (12/7) malam di kawasan Maddington, Perth, tepatnya di kediaman Pak Nono, warga NU setempat. Para sesepuh NU Perth, Ustadz Imam Jalil, Dody Adibrata,  Ketua NU Western Australia, Ridwan Al-Makassary, dan 50-an Nahdliyin berkumpul di rumah tersebut untuk silaturrahim dan menyimak pengajian.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Imam Jalil menjelaskan betapa pentingnya sosok ulama yang merupakan pewaris para nabi. Sebagai pemimpin, ulama mempunyai sifat yang cukup mulia, yaitu belas kasih, dan gampang memberikan maaf.

“Salah satu sifat ulama adalah mudah memaafkan,” ucapnya.

Ustadz Imam jalil lalu merujuk pada cerita tentang kesabaran Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh-musuhnya. Salah satunya ketika beliau berada di Thoif. Nabi Muhammad diperlakukan sedemikian kasar oleh warga setempat,  namun laih-alih membalas, beliau malah berdoa agar mereka mendapat  hidayah Allah.

“Kesabaran dan jiwa pemaaf jangan sampai hilang dari kita, umat Islam,” tuturnya.

Di bagian lain, tokoh asal Aceh yang menghabiskan separuh hidupnya di Perth tersebut, menekankan pentingnya orang tua untuk menunjukkan suri teladan bagi anak-anaknya di tengah melubernya akses informasi yang berpotensi meruntuhkan budaya agamis akibat berita hoaks.

“Contohlah Nabi Muhammad dalam mendidik putera-puterinya,” serunya.

Sementara itu, Koordinator Diskusi dan Kajian NU Perth, Ridwan al-Makassary  menyatakan peran para agamawan, khususnya ulama, sangatlah penting di era ‘seribu kebenaran’ ini. Menurutnya, saat ini terjadi perang ‘kebenaran’ yang ditandai dengan klaim-klaim semua pihak yang masing-masing merasa paling benar.

Di sisi lain, maraknya ulama-ulama karbitan yang tidak memahami pengetahuan agama secara utuh dan banyak berdakwah di dunia media sosial, telah melahirkan keresahan di kalangan umat. Bahkan di antara mereka –karena pengetahuannya yang sempit-- terperangkap dalam jaring kelompok Islam transnasional.

“Itu semua menimbulkan keresahan umat, karena ideologi yang mereka usung  adalah khilafah atau memperjuangkan negara Islam. Di situ peran ulama sangat diperlukan untuk memberikan pencerahan,” terangnya sebagaimana rilis yang diterima NU Online.

Pengajian tersebut adalah yang perdana, dan selanjutnya digelar rutin setiap bulan. Pengajian itu  digelar oleh Majelis Pengajian Perth (MPP) yang didirikan oleh Professor Raihani sewaktu melakukan riset dan tinggal cukup lama di Perth  sebagai fellow research.

Acara tersebut juga sekaligus sebagai syukuran atas syukuran keberangkatan tuan rumah (Pak Nono dan istri) untuk menunaikan  ibadah haji tahun ini. (Aryudi AR)


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG