IMG-LOGO
Nasional

Guangdong Islamic Association Jelaskan Perkembangan Islam di China

Rabu 17 Juli 2019 19:15 WIB
Bagikan:
Guangdong Islamic Association Jelaskan Perkembangan Islam di China
Jakarta, NU Online
Guangdong Islamic Association Wang Yu Xia menceritakan bagaimana situasi keagamaan di Tiongkok. Menurutnya, perkembangan Islam di China kian membaik berbagai regulasi yang berpihak kepada Muslim pun telah diberlakukan sejak puluhan tahun yang lalu. 

Ia menuturkan kebebasan beragama di China mendapat respon positif dari pemerintah sehingga umat islam di China dapat beribadah secara tenang. Bahkan, di setiap kota telah terbentuk asosiasi umat Islam. 

“Pemerintah China mempersilahkan orang memilih keyakinannya masing-masing, hal itu tentu berpegang pada prinsip dasar keagamaan bahwa negara memiliki kebebasan menganut agama tertentu,” kata Wang Yu Xia saat menjadi pembicara bedah buku Islam Indonesia dan Islam China di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Umat Islam China lanjut Wang Yu Xia, hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dengan suasana kerukunan yang positif. Mereka hidup berkeluarga dengan berbagai aktivitas keagamaannya masing masing. 

Wang Yu Xia menceritakan bagaimana proses Islam masuk ke China ratusan tahun silam, kata dia, proses islamisasi China ada pengaruh besar orang Arab yang berdagang di China. Atas nilai sejarah itulah kemudian Islam China bisa berkembang dan bertahan di negeri Tirai Bambu tersebut. 

“Di sana ada tempat tempat halal, kambing sapi diproses secara halal, di sana ada perayaan hari raya Idul Fitri dengan tenang sama dengan negara lain,” tuturnya. 

Ia mengapresiasi terhadap PCINU Tiongkok yang mau menggali konsep islam di China kaitannya dengan Islam di Indonesia. Ia bersyukur buku itu bisa diluncurkan sehingga perkembangan Islam di China bisa diketahui oleh masyarakat lain. 

Seperti diketahui, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok menggelar Bedah Buku ‘Islam Indonesia dan Islam China’ di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Rabu (17/7). Kegiatan dalam rangka mendiskusikan bagaimana konsep Islam yang berkembang di Tiongkok dan hubungannya dengan konsep Islam Indonesia. Terutama Islam yang dikembangkan oleh kiai kiai NU. 

Hadir pada kegiatan itu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Perwakilan Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia Yahya Sutarya, Ketua PCINU Tiongkok Nurwidiyanto, dan sejumlah pengurus PBNU serta ratusan kader muda NU dari berbagai daerah. 

Sebagai pembedah antara lain, Rais Syuriah PCINU Tiongkok KH Imron Rosyadi, Guangdong Islamic Association Wang Yu Xia, Ketua Umum Persatuan Alumni Tiongkok untuk Indonesia (Perhati) Sugeng Rahardjo dan Jurnalis Kompas Iwan Santoso. 

Ketua PCINU Tiongkok Nurwidiyanto mengatakan buku tersebut disusun anak anak muda NU yang sedang belajar di Tiongkok, China. Ia menjelaskan, buku tersebut berbicara mengenai pengalaman keagamaan, keislaman, pendidikan sosial, budaya, politik, ekonomi dan perkembangan teknologi  di negeri tirai bambu. (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)

Bagikan:
Rabu 17 Juli 2019 23:30 WIB
Sarbumusi Minta Kapolri dan Kemenaker Selesaikan Pelanggaran PT Bangun Indoparalon Sukses
Sarbumusi Minta Kapolri dan Kemenaker Selesaikan Pelanggaran PT Bangun Indoparalon Sukses
Presiden DPP K Sabumusi NU, H Saiful Bahri Anshori (kanan)
Jakarta, NU Online
Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (K Sarbumusi NU) Syaiful Bahri Anshori mengecam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bangun Indoparalon Sukses (MPOIN) Jember Jawa Timur yang tidak membayar upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku tahun 2019 dan melakukan PHK kepada para pekerja.

"Perusahaan telah pelanggaran terhadap ketentuan UU.13/2003 Pasal 90 ayat 1 dan pasal 185 dan perusahaan telah melakukan PHK secara sewenang-wenang. Ini merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan," ungkap Syaiful, Rabu (17/7).

Dalam rilis yang diterima NU Online, Syaiful menjelaskan bahwa PT Bangun Indoparalon Sukses (MPOIN) juga telah melakukan pelanggaran berupa menghalang-halangi pendirian serikat buruh di perusahaan. 

"Kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia saya minta untuk segera menindaklanjuti dengan tegas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan seperti menghalang-halangi pendirian serikat buruh dan pelanggaran hubungan industrial," sambungnya.

Syaiful menduga sikap yang dilakukan oleh perusahaan di backup oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada Kapolri untuk menindak tegas oknum yang bermain di balik kasus pelanggaran yang dilakukan PT Bangun Indoparalon Sukses.

"Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk menindak dengan tegas kepada oknum kepolisian yang membackup pelanggaran yang dilakukan perusahaan PT Bangun Indoparalon Sukses (MPOIN) Jember dan juga untuk menindak dengan tegas pelanggaran Pidana Union Busting (pemberangusan serikat pekerja) melalui desk pidana Ketenagakerjaan di Polri," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI tersebut meminta kepada Komisi IX DPR RI untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pekerja dan pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan dengan nyata-nyata melakukan Union Busting dan penolakan keberadaan serikat pekerja oleh Perusahaan PT Bangun Indoparalon Sukses (MPOIN) Jember.

"Kita juga ingin komisi IX DPR RI turun tangan menyelesaikan kasus ini, agar tidak berlarut-larut kasusnya," tandasnya. 

Dikatakan, apa yang dilakukan K Sarbumusi NU merupakan bentuk perhatian dan perlindungan pekerja untuk mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. (Red: Muiz)
Rabu 17 Juli 2019 20:0 WIB
Kurangi Zat Kimia hingga 95 Persen, PBNU Minta Pemerintah Dukung Inovasi Tembakau Alternatif
Kurangi Zat Kimia hingga 95 Persen, PBNU Minta Pemerintah Dukung Inovasi Tembakau Alternatif
Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada pemerintah untuk merespon perkembangan inovasi produksi tembakau alternatif. Respon pemerintah penting untuk memfasilitasi proses produksi tembakau sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

“Pemerintah belum memberi jaminan hukum yang memadai baik untuk kepentingan perlindungan publik maupun dunia usaha yang memproduksi inovasi produk tembakau alternatif,” kata Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad seperti rilis yang diterima NU Online, Rabu (17/7). 

Pernyataan itu kata Rumadi sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) ALim Ulama dan Konferensi Besar NU pada akhir Februari 2019 lalu mengenai produk tembakau alternatif. 

“Produk tembakau alternatif merupakan hasil pengembangan dari inovasi teknologi di industri hasil tembakau (IHT). Produk ini, menurut riset ilmiah di negara maju, berpotensi mengurangi zat kimia berbahaya hingga 95 persen dibandingkan rokok konvensional,” tuturnya. 

PBNU menurut Rumadi mendukung penuh jika hal itu akan memunculkan kebermanfaatan untuk masyarakat. Dalam konteks fikih Islam, lanjut Rumadi, mengembangkan ilmu pengetahuan melalui inovasi teknologi yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat sangat dianjurkan. 

Jika terjadi tarik menarik antar pemangku kepentingan, Lakpesdam berharap pemerintah tidak ragu sebab regulasinya sudah tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 156 Tahun 2018 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

Dosen di Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini meyakini produk tembakau alternatif lebih banyak memberikan manfaat ketimbang keburukan (mudaratnya). Dalam hal ini PBNU tidak sembarangan, sebelumnya Lakpesdam telah melakukan kajian mendalam  itu bisa digali dari hasil kajian Lakpesdam melalui buku berjudul FikihTembakau – Kebijakan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia.

”Dari aspek ekonomi, hasil kajian juga menunjukkan bahwa kehadiran produk inovasi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan industri tembakau, terutama petani-petani dari kalangan NU,” tuturnya. 

Intinya, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya belum menanggapi serius terhadap produk tembakau alternatif. Hal ini terbukti dengan masih minimnya kajian-kajian ilmiah dan pusat-pusat penelitian. 

Perspektif pemerintah sampai saat ini masih terkait cukai dan kesehatan. Tetapi, paradigma untuk mengurangi risiko orang terhadap bahaya merokok belum juga dilakukan. 

“Oleh karena itu NU memandang penting riset-riset mengenai produk tembakau ini perlu dilakukan. Kedua, memastikan bahwa kalau dikembangkan produk tembakau alternatif ini perlu perlindungan yang kuat, serta diperlukan aturan yang mengatur penggunaan dan promosi hanya untuk perokok di atas usia 18 tahun, hal ini penting untuk melindungi generasi muda," ujar Rumadi. (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)

Rabu 17 Juli 2019 19:0 WIB
Pakar Tafsir Indonesia Sebut Pancasila sebagai Nilai yang Disepakati Bangsa
Pakar Tafsir Indonesia Sebut Pancasila sebagai Nilai yang Disepakati Bangsa
Jakarta, NU Online
Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Masing-masing bangsa atau yang biasa disebut umat juga memiliki nilai tersendiri yang bisa jadi tidak dimiliki oleh umat lainnya.

“Salah satu di antara ayat yang bicara umat bahwa setiap umat punya nilai,” terang Quraish Shihab, pakar tafsir Al-Qur’an Indonesia, saat Halal bi Halal dan Milad ke-47 Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (17/7).

Orang-orang Amerika, Eropa, ataupun China, ia mencontohkan, memiliki nilainya masing-masing. Orang Islam juga, katanya, mempunyai nilai tersendiri. Pun dengan bangsa Indonesia. Karenanya, terang guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, setiap orang harus menyesuaikan diri dan aktifitasnya dengan nilai-nilai yang ada dalam setiap umatnya.

“Nilai-nilai yang disepakati oleh bangsa ini adalah Pancasila. Itu yang harus digarisbawahi,” tegasnya.

Semua orang, menurutnya, dapat tertampung selama sejalan dengan nilai-nilai yang telah disepakati tersebut. Meskipun demikian, ia melarang memaki orang lain yang tidak sejalan.  “Jangan memaki orang walaupun tidak setuju dengan dia. Jangan memaki. Ajaran ini bukan untuk memaki,” tegasnya.

Menurutnya, boleh saja mengkritik pandangan orang lain yang berbeda tersebut. Tetapi harus dibarengi dengan rahmat dan kasih sayang. “Silakan tetapi kritik yang membangun yang penuh rahmat dan kasih sayang,” katanya.

Lebih lanjut, penulis buku Tafsir al-Misbah itu menjelaskan bahwa membicarakan rahmat kerap kali tak terlepas dari al-Qur’an surat al-Anbiya ayat 107, wa maa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat tersebut seringkali diterjemahkan dengan kami tidak mengutus engkau kecuali membawa rahmat bagi alam semesta. Menurutnya, terjemahan demikian salah. Pasalnya, semua merupakan rahmat itu sendiri.

Allah dan Nabi Muhammad merupakan rahmat itu sendiri. Nabi terakhir itu satu-satunya makhluk yang disebut sebagai rahim. “Beliau bukan membawa rahmat, tapi beliau itu rahmat,” katanya.

Karena Nabi Muhammad itu merupakan rahmat, maka semua dari dirinya merupakan rahmat, mulai dari ucapannya, perbuatannya, tindakannya, ajarannya, risalah yang dibawanya, hingga alam yang menerima ajarannya juga rahmat. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG