IMG-LOGO
Opini

Sultan HB X dan Calon Suksesornya yang Perempuan

Ahad 28 Juli 2019 8:0 WIB
Bagikan:
Sultan HB X dan Calon Suksesornya yang Perempuan
Sri Sultan Hamengkubuwono X. Foto/Antara
Oleh Muhammad Ishom

Pada 30 April 2015 Sultan Hamengkubuwono (HB) X dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengeluarkan Sabda Raja yang antara lain berisi penghapusan gelar Khalifatullah. Lima hari setelah itu Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja berikutnya yakni mengganti nama putri sulungnya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Kedua sabda raja tersebut merupakan bagian dari cara bagaimana Sultan HB X mengatasi kegelisahannya menghadapi suksesi kepemimpinan pasca dirinya. 

Secara historis, Keraton Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam yang memiliki hubungan dengan Kesultanan Turki Utsmani sebagai pusat Khilafah Islamiyah hingga tahun 1922. Hubungan itu dapat dilihat antara lain dari gelar khalifatullah yang diberikan dan berlaku untuk raja-raja Mataram hingga Sultan HB X yang berkuasa saat ini. Implikasi dari gelar itu adalah sang raja harus memperhatikan hukum Islam atau yang dikenal dengan fiqih dalam sistem pemerintahannnya. 

Di sinilah permasalahannya. Fiqih klasik menolak perempuan menjadi pemimpin tertinggi. Sepanjang sejarah Islam, seorang khalifah adalah seorang laki-laki. Artinya Sultan HB X sulit untuk bisa menurunkan takhta kerajaanya kepada anaknya yang kesemuanya perempuan selama Keraton Yogyakarta masih memelihara gelar khalifatullah. 

Kegelishan Raja Henry VIII 
Meski tidak sama persis, kegelisahan Sultan HB X di atas mirip dengan kegelisahan Raja Henry VIII dari Kerajaan Inggris yang naik takhta pada tahun 1509. Raja Henry VIII gelisah ketika menyadari ia hanya memiliki anak satu-satunya—perempuan—bernama Mary I, buah perkawinannya dengan Catherine of Aragon. Di zaman itu tidak lazim menurunkan takhta kerajaan kepada anak perempuan. Sepanjang sejarahnya, Kerajaan Inggris belum pernah dipimpin oleh seorang Ratu yang berkuasa dan memerintah. 

Kegelisahan tersebut mendorong Raja Henry VIII menikah lagi dengan wanita lain untuk mendapatkan anak laki-laki. Ia ceraikan istri pertamanya, Catherine of Aragon, dan kemudian menikah lagi dengan Anne Boleyn. Keputusan ini tanpa restu dari Paus di Vatikan pada saat itu karena di dalam ajaran Kristen dilarang ada perceraian. Poligami juga dilarang.

Perkawinannya dengan Anne Boleyn ternyata juga tidak menurunkan anak laki-laki karena hanya menurunkan anak perempuan satu-satunya bernama Eizabeth I. Raja Henry VIII kemudian menikah lagi dengan Jane Seymour setelah sebelumnya ia menghukum mati Anne Boleyn karena selingkuh sebagai upayanya menurunkan seorang anak lakai-laki yang lahir dari rahimnya sendiri.

Perkawinan Henry VIII dengan Jane Seymour akhirnya menurunkan anak laki-laki yang diberi nama Edward VI. Edward VI inilah yang kemudian meneruskan takhta kerajaan sepeninggal Raja Henry VIII pada tahun 1547 meskipun usianya baru 9 tahun. Edward VI memegang tampuk kepemimpinan hanya selama enam tahun. Ia meninggal pada tahun 1553 dalam usia 15 tahun. 

Takhta kerajaan kemudian jatuh pada Mary I dan kemudian dilanjutkan oleh Elizabeth I. Pada masa Ratu Elizabeth I inilah Kerajaan Inggris mencapai masa keemasaanya. Dramawan terkenal, William Shakespeare, hidup di zaman ini. Kerajaan Inggris sekarang dipimpim oleh Ratu Elizabeth II yang berkuasa sejak 1952. 

Sultan HB X Menghargai Perempuan

Jika kita bandingkan cara bagaimana Sultan HB X dan Raja Henry VIII mengatasi kegelisahan masing-masing, maka apa yang dilakukan Sultan HB X lebih manusiawi daripada Raja Henry VIII. Ia hanya melepas gelar khalifatullah. Dari perspektif gender, Sultan HB X lebih menghargai perempuan karena tidak menceraikan istrinya. Ia juga tidak melakukan poligami untuk mendapatkan anak laki-laki. Hal ini sangat berbeda dengan Raja Henry VIII. Ia menceraikan istri-istrinya untuk mendapatkan anak laki-laki, bahkan ada yang dibunuhnya sebagaimana disebutkan di atas. 

Dari perspektif hukum, dihapusnya gelar khalifatullah oleh Sultan HB X tidak bertentangan dengan konstitusi di negeri ini, terlebih sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan judicial review pasal 18 ayat 1 huruf m Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY yang membuka peluang perempuan menjadi Gubernur DIY. Sebagai raja ia memiliki hak mengeluarkan Sabda Raja untuk merancang model kepemimpinan yang sama sekali baru. Selain itu, tentunya aneh jika sekarang sudah ada affirmative action di mana perempuan didorong untuk terlibat dalam urusan sosial, politik dan kebudayaan, tetapi masih ada aturan internal dalam Keraton Yogyakarta yang menghambat perempuan menjadi Ratu sekaligus Gubernur DI Yogyakarta. 

Oleh karena itu, Sabda Raja oleh Sultan HB X yang menghapus gelar khalifatullah dan kemudian mengangkat KGR Pembayun menjadi Putri Mahkota perlu diapresiasi terlepas dari munculnya sikap pro dan kontra secara internal. Penghapusan ini tidak berarti Keraton Yogyakarta tidak lagi Islam. Keraton tetap Islam sebagaimana ditegaskan Sultan HB X pada suatu kesempatan di depan para pimpinan media pada 16 Mei 2015. Hingga sekarang ini di tahun 2019 Sultan HB X masih memimpin Yogyakarta sebagai Raja sekaligus Gubernur DIY.
 
 
Penulis, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta.
 
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 24 Juli 2019 13:30 WIB
Arus Baru Budaya Ekonomi II
Memahami Konsep al-Ishlah ila Ma Huwal Ashlah KH Ma’ruf Amin
Memahami Konsep al-Ishlah ila Ma Huwal Ashlah KH Ma’ruf Amin
KH Ma'ruf Amin
Oleh Rokan Darsyah
KH Ma’ruf Amin mengajukan konsep al-ishlah ila ma huwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah, atau yang dapat diartikan sebagai upaya perbaikan ke arah yang lebih baik lagi dan seterusnya. Penyempurnaan dan perbaikan (improvement) merupakan intisari dari konsep ini yang kerap disampaikan Kiai Ma’ruf dalam safarinya belakangan ini. Cukup sering pada ceramahnya, Kiai Maruf menyampaikan perlu adanya perbaikan terus menerus dalam segala hal, yang ia sebut juga sebagai continual improvement
 
Konsep continual improvement disampaikan Kiai Maruf dalam rangka melengkapi kredo NU yang telah lama diamalkan di kalangan nahdliyin yang berbunyi “Almuhafazhah alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah (menjaga perihal lama yang baik dan mengadopsi gagasan baru yang lebih baik), yang terus mendorong untuk NU khususnya dan umat Islam umumnya untuk terus terbuka pada kebaruan dengan tetap menjaga nilai-nilai baik yang telah teruji. Kredo tersebut bersama 4 karakter utama ahlussunah wal jamaah yaitu at-tawassuth (sikap di tengah-tengan), at-tawazun (seimbang dalam segala hal), al-i'tidal (tegak lurus), dan tasamuh (toleransi), telah menjadikan warga nahdliyin sebagai muslim yang moderat serta siap untuk menghadapi segala tantangan zaman.
 
Kembali kepada al-ishlah ila ma huwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah, sesungguhnya konsep tersebut adalah sesuai dengan semangat zaman, zeithgeist, jika meminjam istilah Hegel seorang filsuf berpengaruh dari Jerman. Konsep continual improvement ini dipopulerkan oleh banyak organisasi yang mengikuti prinsip dan persyaratan dari standar sistem manajemen mutu ISO 9001 yang diterbitkan oleh ISO, organisasi internasional untuk standarisasi. Standar ISO 9001 pada mulanya diikuti penerapan persyaratannya oleh organisasi-organisasi di bidang manufaktur, yang kemudian diterima ke segala bidang usaha, dan kini banyak lembaga pelayanan publik juga turut mengadopsi dan berupaya memperoleh sertifikasi ISO 9001 sebagai bagian dari upaya mereka menghadapi tantangan zaman, terutama pada iklim kompetisi di bidang ekonomi antar negara kini yang berdampak luas pada bidang lainnya. 
 
Pada ISO 9001 sendiri, continual improvement tercatat sebagai persyaratan pada elemen 10, yang pada pokoknya tiap organisasi mesti menentukan peluang peningkatan, lalu bila terdapat ketidaksesuaian harus bereaksi, menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi, dan kemudian mengambil tindakan perbaikan agar ketidaksesuaian tersebut tidak terulang lagi. Peluang perbaikan juga bisa diambil dengan mengatasi tiap risiko-risiko yang teridentifikasi.  
 
Lantas pertanyaannya, apakah konsep tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Dengan rendah hati dan keterbatasan pemahaman penulis mengenai ilmu syariah, bahwa terdapat kaidah fiqih utama yang berbunyi   اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ    
yang kira-kira diartikan sebagai “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”. Dalam konteks fiqih muamalah maliyah, terdapat hadis yang telah tercantum pada considerans dalam Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 yaitu Hadis Mauquf Ibnu Mas'ud, yang berbunyi:
 
مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ 
 
"Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, baik pula di sisi Allah." (HR Ahmad, Musnad Ibn Hanbal, kitab: al-Muktsirin min al-Shabahah, bab: Musnad Abdullah Ibnu Mas'ud, No. 3418)
 
Perlu diketahui, bahwa beberapa lembaga besar keislaman di Indonesia kini seperti Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan LAZISNU telah menerapkan ISO 9001, hal ini bisa jadi contoh awal bahwa prinsip continual improvement tersebut telah dianggap baik oleh lembaga yang cukup representatif bagi umat Islam Indonesia. Dengan menimbang kaidah fiqih dan dalil di atas, dan dalam konteks arus baru budaya ekonomi, maka semangat perbaikan berkelanjutan tersebut memang mesti digalakkan pada tiap organisasi, dan jika perlu menjadi inspirasi untuk perbaikan kualitas diri bagi tiap individu.
 
Berikutnya, apakah tulisan ini sedang mengendors penerapan ISO pada umat Islam, khususnya di Indonesia dan warga nahdliyin? 
 
Merujuk pada Tim Büthe & Walter Mattli, kedua profesor di bidang politik ekonomi tersebut dalam buku mereka yang berjudul “The New Global Rulers: The Privatization of Regulation in the World Economy”(2011), menyatakan bahwa International Organization for Standardization (ISO) telah menjadi salah satu regulator swasta utama ( privat regulator) yang kini menjadi tangan hukum yang tak terlihat ( The Invisible Hand of Law ) yang mengatur dunia melalui pengaturan sistem ekonomi dengan cara pemberlakuan standarisasi berskala internasional. Hal ini tentu saja menjadi aspek tantangan selain aspek peluang yang telah diserap oleh konsep al-ishlah ila ma huwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah tadi, dan akan memicu diskusi selanjutnya mengenai upaya umat Islam Indonesia eksis dalam menghadapi perang ekonomi global kini.
 
Masalah lain yang perlu diperhatikan terkait budaya ekonomi Indonesia yaitu, mengenai budaya disiplin, komitmen dan etos kerja tinggi, respect, efektifitas, dan produktifitas. Ironinya, budaya tersebut secara nyata semakin hadir di masyarakat justru setelah adanya modernisasi budaya melalui penerapan standarisasi, termasuk ISO, di dunia ekonomi dan usaha di Indonesia. Hal ini bisa dibandingkan dengan posmodernitas dunia barat yang lahir justru setelah lelah dengan modernitas, dan posmodernitas tersebut menurut penulis direspon oleh ISO dengan adanya perkembangan ISO 9001 versi 2008 yang lebih mencerminkan semangat strukturalisme menjadi ISO 9001 versi 2015 yang memfasilitasi dan mengedepankan konteks organisasi (dapat diartikan sebagai semangat post strukturalis). Kontradiktifnya, konsep posmodernisme barat terlanjur tiba lebih cepat di Indonesia untuk diresepsi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya matang dalam modernisme.
 
Sebagai penutup, ada baiknya semangat konsep pribumisasi Islam di Indonesia melalui Islam Nusantara digunakan pula untuk pribumisasi konsep barat tersebut, termasuk ISO. Karena itu, adalah sudah baik bahwa konsep al-ishlah ila ma huwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah mesti diterapkan dengan tetap mengamalkan almuhafazhah alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah.
Wallahu a'lam
 
Penulis adalah Wakil Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta, aktif di bidang standarisasi dan hukum industri.
 
Rabu 24 Juli 2019 4:0 WIB
Mendesain Ulang Mata Pelajaran Agama
Mendesain Ulang Mata Pelajaran Agama
Suasana masa pengenalan sekolah.
Oleh Achmad Murtafi Haris
 
Ada ucapan Muhammad Abduh yang terkenal dan sering dijadikan kutipan. “Saya pergi ke Barat, saya melihat Islam di sana tapi tidak melihat Muslim. Saya pergi ke negara-negara Arab, saya melihat Muslim di sana tapi tidak melihat Islam”.
 
Ucapan ini adalah kritik dari sang inspirator pembaharuan Islam dunia asal Mesir terhadap kenyataan yang ada dalam kehidupan umat Islam yang justru tidak sesuai dengan syariat Islam. Sementara mereka yang di Eropa, yang notabene non-muslim, justru menjalankan apa yang diperintahkan oleh Islam.
 
Tentunya, hal dimaksud bukanlah dalam perkara ibadah (ritual) yang berisi tata cara beribadah kepada Allah atau seputar hablum minallah. Tapi muamalat, yaitu perkara duniawiah terkait hubungan manusia dengan manusia: hablum minannas.
 
Dalam hal ini, Islam mengajarkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Jika dilanggar, sang pelaku akan menerima konsekuensinya dan bisa berperkara di hadapan penegak hukum.
 
Di Barat pelanggaran hukum atau kriminalitas sangatlah rendah. Saking rendahnya sampai-sampai beberapa penjara di Belanda ditutup sehinggga memicu protes para sipir dan karyawan yang terancam menganggur karenanya.
 
Kesesuaian kehidupan Barat dengan syariat Islam juga dibuktikan oleh hasil penelitian Hossein Askari. Penelitian yang disponsori Islamicity Foundation yang berbasis di Amerika itu  mengungkap rangking negara yang paling islami di dunia. New Zealand, negara non-muslim, memperoleh skor tertinggi setidaknya dalam hal: menjauhi sistem keuangan ribawi, hak pendidikan, perlindungan hak milik dan hak binatang, anti korupsi dan pemberantasan kemiskinan.
 
Negara Muslim dengan skor tertinggi adalah Uni Emirat Arab, rangking 45. Sementara Amerika menduduki peringkat 23. Negara dengan skor terendah adalah Yaman, negara yang mana Islam sebagai agama resmi negara.
 
Pujian Abduh terhadap kehidupan Barat mengandung pesan ajakan agar ‘meniru’ Barat dalam menata kehidupan. Hal senada juga diucapkan oleh Prabowo Subianto, capres RI 2109. Dia  mengatakan dalam salah satu videonya, bahwa dirinya telah menemukan contoh sukses dalam mengelola negara dari Barat. Oleh karena itu, solusi bagi perbaikan kondisi yang ada adalah Westernisasi agar tercapai adil-makmur seperti yang telah mereka capai.
 
Dalam kaitan dengan isu hangat belakangan ini tentang penghapusan mata pelajaran agama di sekolah Indonesia, perlu menengok apa yang ada di Barat tentang hal tersebut. Hasil selancar internet menemukan bahwa kebanyakan sekolah menengah di Barat mengajarkan mata pelajaran (mapel) agama meski tidak wajib. Ada yang diprogramkan oleh pemerintah seperti di Finlandia yang mewajibkan mapel agama bagi siswa sekolah menengah pertama dan atas, dan ada yang dipasrahkan kepada institusi agama. Guru agama ada yang didanai oleh negara ada yang tidak.
 
Prancis termasuk yang tidak mendanai. Bagi yang belum dewasa agama ditentukan oleh orang tua. Sedangkan yang telah dewasa, di atas 17 tahun, menentukan sendiri. Sebagai pengganti, untuk mereka yang ateis, mapel agama diganti mapel etika atau filsafat. Sekolah menengah jurusan IPS, mapel agama diajarkan dalam bentuk religious studies atau kajian lintas agama dan bukan religious education yang fokus pembelajaran doktrin agama yang dipeluknya. Walhasil, Barat tidak mewajibkan tapi juga tidak melarangnya. Mereka banyak mempercayakan pembelajaran kepada organisasi keagamaan untuk menyuplai tenaga pengajar atau untuk ekstrakurikuler di luar sekolah. 
 
Jika Barat tidak mewajibkan mapel agama tapi berhasil membangun peradaban yang islami, apakah Indonesia juga sebaiknya demikian: Membebaskan siswa untuk mengikuti atau tidak mengikuti mapel agama? Jawabannya tidak bisa sama. Hal ini lantaran bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila dengan ketuhanan sebagai sila pertama. Artinya ada perbedaan bobot pandangan terhadap agama antara Barat dan Indonesia. Barat yang sekular memposisikan agama secara periferal, sementara Indonesia memposisikannya sentral. Dengan demikian mapel agama sulit dihapus dari kurikulum sekolah negeri. 
 
Sejauh ini mapel agama telah ada tapi tidak berbuah seperti yang diharapkan. Tawuran antar pelajar dan kenakalan remaja kerap terjadi. Sementara Barat yang mengekstrakurikuler mapel agama justru membuahkan sesuatu yang diinginkan agama. 
 
Mengapa hal ini terjadi? Dalam teori kesalehan (tentang menjadi orang baik), terdapat kesalehan relijius (religiouspiety) dan kesalehan sosial (socialpiety). Kesalehan relijius lebih pada perkara-perkara mahdlah atau perkara ritual yang Allah telah menetapkan tata caranya secara baku. Sementara kesalihan sosial lebih pada perkara-perkara hubungan kemasyarakatan yang tidak statis (ghairu mahdlah) yang terbuka peluang nalar untuk terlibat di situ. Sejauh hal itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka ia boleh. 
 
Ketidakwajiban pelajaran agama di Barat, menjadikan anak didik mengembangkan daya nalar (kognisi) dan olah rasa (afeksi) dalam menyikapi urusan antar manusia (hablum minannas).Tanpa harus diajarkan, mereka melalui interaksi sesama menjadi paham apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Keharusan menghargai orang lain dan larangan merugikan sesama (la dlarara wala dlirar) menjadi terasah di lapangan. Sikap anti terhadap aniaya (kezaliman) apalagi kekerasan terbentuk melalui pengalaman pergaulan tanpa harus diajarkan dalam mapel agama.
 
Kesalihan sosial tercipta dan terbentuk dalam diri anak didik secara alamiah dan berkesesuaian dengan nilai-nilai moral yang berlaku universal. Hal ini tidak berseberangan dengan ajaran Islam sebab kaidah dalam muamalat adalah boleh kecuali dilarang. Artinya akal ‘dikedepankan’sebelum dalil melarangnya. Biarlah pemangku pendidikan dan anak didik mengembangkan sendiri melalui nalar dan olah rasa. Mapel agama di Indonesia hendaknya mendorong hal ini dan tidak mendikte secara tekstualis. Mapel agama sebaiknya berisi materi tasawuf yang mendukung berkembangnya olah rasa secara mandiri.
 
Bagaimana dengan kesalehan relijius? Dalam hal ini telah ada banyak wadah lembaga keagamaan dan komunitas baik yang berbasis rumah ibadat seperti masjid dan gereja. Juga lembaga pendidikan agama seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), madrasah diniyah, kelompok pengajian dan majelis taklim. Selain lembaga keluarga yang merupakan madrasah atau sekolah pertama penanaman nilai agama dan pembiasaan ibadah. Bagi siswa yang berasal dari kalangan pemeluk agama yang awam tentang tatacara ibadah, mapel agama bisa mengisinya. 
 
Walhasil, mapel agama hendaknya mendorong terciptanya kesalihan sosial yang mendukung terciptanya harmoni dan eratnya kohesi sosial. Bukan sebaliknya, keberadaannya menimbulkan menguatnya perbedaan identitas sehingga berdampak tidak baik bagi pergaulan lintas agama. Suatu hal yang menjadi kekhawatiran Barat sedari awal terkait mapel agama. Di mana keberadaannya dikhawatirkan menimbulkan pemaksaan atas siswa untuk mengikuti mapel agama atau paham tertentu yang diadakan sekolah, sementara dia sendiri  tidak berminat. Bias-bias itulah yang lebih mengkhawatirkan Barat. Yaitu adanya kooptasi pemahaman keagamaan oleh sang pengajar dan hilangnya kebebasan beragama yang dilindungi oleh negara.
 
Penulis adalah dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Selasa 23 Juli 2019 22:30 WIB
Pemakzulan Presiden Gus Dur: Skenario Elite Politik
Pemakzulan Presiden Gus Dur: Skenario Elite Politik
KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Foto: The Jakarta Globe)
Oleh Virdika Rizky Utama
 
22 Juli 2001 tentara yang dipimpin RR show off power menentang rencana dekrit. Di sekitaran istana, Jalan Medan Merdeka,  Jakarta Pusat, puluhan ribu pendukung dan pengkritik Gus Dur membentuk blok. Rencananya, pukul 19.00 presiden akan membacakan dekrit. Namun hal itu ditunda lantaran presiden masih ingin mendengarkan beberapa pihak tentang perlu atau tidaknya dekrit. Sementara di parlemen, lawan politik sedang wait and see. Kalau Gus Dur keluarkan dekrit, mereka akan segera menggelar sidang istimewa untuk memakzulkan.
 
Tanggal 23 Juli 2001, pukul 01.00 dini hari, Gus Dur akhirnya mengeluarkan dekrit yang dibacakan oleh Yahya Cholil Staquf. Salah satu isi dekrit adalah bubarkan Golkar, karena dianggap bagian dari rezim lama yang membuat kekacauan baik politik maupun ekonomi.
 
Langkah Gus Dur sudah diantisipasi oleh Golkar dan sekutunya. Saat itu AT langsung mengirimkan surat ke ketua MA, BM untuk mengeluarkan fatwa bahwa tindakan Gus Dur inkonstitusional.
 
Menariknya, BM saat itu dekat dengan Golkar. Gus Dur sudah menentang dilantiknya BM menjadi Ketua MA. Tapi Gus Dur tak punya pilihan, calon lainnya M, juga dekat dengan Golkar. Inilah pertarungan politik Gus Dur sesungguhnya. Ia harus melawan kekuatan sisa Orde Baru yang masih kuat di segala lini pemerintahan. Mereka banyak menempatkan kaki untuk melemahkan Gus Dur.
 
Kita ke awal saat Gus Dur terpilih jadi Presiden. Gus Dur didukung hampir seluruh kekuatan yang ada di parlemen termasuk kekuatan lama. Oleh sebab itu, banyak yang ragu Gus Dur akan berani membersihkan rezim lama.
 
Kabinet Gus Dur merupakan hasil kompromi. Banyak yang kecewa tentunya. Tapi bukan berarti Gus Dur akan menyerah dan tersandera. Misal, AR tokoh reformasi saat itu meminta jatah Menkeu harus dari partainya. Tak tanggung, AR meminta FB sebagai Menkeu. Kalau tidak, ia akan menarik dukungan.
 
Gus Dur pintar, dia tahu FB ini korup bukan main dan juga bagian dari rezim lama. Ia menyetujui Menkeu dari partai AR, tapi Gus Dur yang memilih orangnya. Akhirnya BS jadi Menkeu.
 
Di Kantor Berita Antara, Gus Dur memecat PH. Ia dianggap sebagai bagian rezim lama. Dan memang tak dapat disangkal oleh PH sendiri. Awalnya PH terima dipecat, tapi dia akhirnya menuntut Gus Dur.
 
Gubernur BI juga tak luput dari pembersihan Gus Dur. SS saat itu dekat dengan Golkar, bahkan diduga terlibat korupsi Bank Bali. Tapi mendapat perlawanan dari Golkar. Akhirnya SS tetap menjadi Gubernur BI.
 
Gus Dur makin membuat jengkel partai-partai koalisi karena ia berani memecat Menteri LS dari PDIP dan JK dari Golkar. Tak tanggung-tanggung, Gus Dur menyebut dua orang itu terlibat KKN. Momen ini yang semakin membesarkan niat mereka untuk jatuhkan Gus Dur.
 
Masalahnya saat itu Gus Dur tak mau atau tak bisa membuktikan pernyataannya. Kritik saya, komunikasi politik Gus Dur agak buruk. Karena tak bisa membuktikan hal itu, dua kekuatan terbesar di DPR itu mencapai titik temu. PDIP melalui anak kosnya melakukan interpelasi bersama Golkar.
 
Di internal PDIP sendiri ada dinamika, anak kos dan kader lama berebut perhatian dan pengaruh M. Lambat tapi pasti anak kos berhasil meyakinkan M dan suaminya TK.
 
Interpelasi bergulir cepat karena ada kasus buloggate dan bruneigate. Saya punya dokumen bagaimana PDIP dan Golkar mengadakan rapat untuk melengserkan Gus Dur. Salah satunya di rumah AP dari PDIP, 22 Juni 2000. Rapat itu dihadiri Kapolri dan petingginya serta partai-partai yang sudah muak dengan Gus Dur. Rencana awal adalah memainkan interpelasi. Meyakinkan partai-partai di DPR untuk melemahkan Gus Dur. PKB akhirnya hanya berdiri sendiri mendukung Gus Dur.
 
Selain itu, manuver DPR terhadap Gus Dur adalah isu skandal buloggate dan bruneigate. Mereka memaksa Gus Dur untuk hadir di Pansus. Hadirnya Gus Dur akan semakin melemahkan legitimasi dan kepercayaan publik. Tak hanya di parlemen, AP, FB, PBS, AT juga meminta Kapolri untuk memanggil Gus Dur dan membuat kasusnya mengambang. Dengan begitu, Gus Dur akan menjadi bulan-bulanan media.
 
AP, AT dkk juga memanfaatkan gerakan mahasiswa untuk menekan Gus Dur. HMI melalui Ketumnya MF kepada saya mengakui hal itu. Mereka berjejaring dengan segala pihak anti-Gus Dur terutama tentara.
 
Di tentara, Gus Dur juga harus menghadapi kekuatan lama yakni W. Meski sudah dipecat, W masih banyak loyalis. Tentara pro-Gus Dur yakni AWK harus pontang panting hadapi ini.
 
Gus Dur ingin menjalankan amanat reformasi. Tentara kembali ke barak. Itu sejalan dengan AWK dan Gus Dur memanfaatkan jaringan Bondan Gunawan di tentara, seperti dalam bukunya BG.
 
Akibat dianggap mengintervensi tentara, Gus Dur dan Bondan diserang isu dokumen "Bulak Rantai". Suatu skenario untuk melemahkan tentara dan melakukan infiltrasi ke TNI.
 
Dalam dokumen rapat di rumah AP, ditulis bahwa dokumen "Bulak Rantai" itu rencana mereka yang berhasil. Gus Dur benar-benar kewalahan melawan sisa rezim lama.
 
Ada sebuah dokumen bocor yakni dokumen pembacaan situasi. Di sana ditulis lengkap rapat-rapat, siapa yg hadir, termasuk rencana tentara melakukan teror melalui serangkaian bom di Jakarta.
 
Begitu diteliti, jenis bom yang meledak spesifikasinya sama dengan apa yang ditulis di dokumen pembacaan situasi. Pada titik ini Gus Dur sudah kehilangan kendali di tentara.
 
Kembali ke parlemen, akhir Januari 2001 Gus Dur mendapat memorandum I. Ini adalah tahap selanjutnya untuk impeachment, ini diakui oleh FB saat saya wawancara. Menariknya, dua minggu sebelum memorandum I ada dokumen yang dibuat FB untuk AT. FB menyebut rencana mereka dengan nama ‘Semut Merah’. FB menulis itu adalah salah satu rencana dan menghabiskan dana sebesar 4T rupiah. Dana itu didukung oleh FM, bendahara Golkar dan BT, anak Suharto.
 
Sebagai pembalasan memorandum I, Gus Dur mulai mengejar dan mengadili seluruh kroni Suharto, terutama GKS dan FB. Tapi lagi-lagi terkendala karena kekuatan Orde Baru masih cukup besar.
 
Dekrit hanya langkah terakhir Gus Dur dari gagalnya melawan kekuatan lama. Politisi, tentara, beberapa organ mahasiswa, organisasi partai, dan paramiliter bersatu melawan Gus Dur.
 
Lantas bagaimana dengan M? Apa dia berperan. Ya, hanya blessing in disguise saja. TK dalam biografinya mengakui hal itu, tugas dia meyakinkan M.
 
Dalam surat FB ke AT, disebutkan bahwa M hanya alat sebelum nanti akan dijatuhkan pula. Tak hanya itu, FB menulis, mari kita rebut kejayaan kita yang direbut selama reformasi.
 
Gus Dur menjalankan politik tanpa kompromi, meski itu sangat janggal dalam politik praktis. Akibatnya, Gus Dur tak kuasa melawan kekuatan tersebut.
 
Setelah Gus Dur lengser, politik hanya sekadar bagi-bagi kue. Terutama kekuatan rezim Orde Baru yang masih bercokol baik di politik maupun ekonomi.
 
Banyak yang bilang, kalau dekrit itu atas desakan LSM dan teman-teman Gus Dur di Fordem. Tapi, Fordem bahkan menolak dekrit. Kalau pun dekrit, jangan bubarkan parlemen. Cukup bubarkan Golkar dan percepat pemilu. Kenapa demikian? agar kekuatan lama tak dapat melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan PBS menceritakan AT sudah terpojok dan bingung kalau Golkar dibubarkan.
 
Tapi sekali lagi, dekrit adalah ide Gus Dur bahkan pilihan diksinya juga dari Gus Dur. Dia tahu bahwa dia sudah kalah dan upaya terakhirnya ya hanya dengan dekrit.
 
Setelah impeachment, di media berkembang bahwa Gus Dur tak mau meninggalkan istana. Gus Dur bukannya tak mau, dia menunggu surat dari RT, RW, dan kelurahan setempat bahwa ia tak lagi akan tinggal di istana.
 
Pasca-Gus Dur lengser, kekuatan politik sebenarnya tak jauh berbeda. Aktor-aktornya pun masih sama dengan yang menjatuhkan Gus Dur.

 
Penulis adalah jurnalis. Saat ini menjadi peneliti di  Narasi.TV
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG