IMG-LOGO
Fragmen

Mahbub Djunaidi dan KH As’ad Syamsul Arifin

Ahad 28 Juli 2019 10:15 WIB
Bagikan:
Mahbub Djunaidi dan KH As’ad Syamsul Arifin
Mahbub Djunaidi (Dok. NU Online)
Penulis masyhur kelahiran Jakarta yang dijuluki orang sebagai pendekar pena, H Mahbub Djunaidi (1933-1995) memiliki kedekatan khusus dengan tokoh besar NU asal Situbondo, Jawa Timur, KHR. As’ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syfi’iyah Asembagus. Lebih dari itu, Mahbub sepertinya ada ketaatan khusus kepada Kiai As’ad. 

Dalam sebuah tulisannya yang dimuat mingguan Eskponen yang terbit di Yogyakarta, edisi 13-7 April 1985, ia menulis artikel berjudul 'Lagi-lagi Situbondo'. 

“Buat orang Bandung seperti saya, kota Situbondo itu jauhnya bukan alang-kepalang. Membayangkannya saja sudah ngos-ngosan. Bayangkan dari: Surabaya saja mesti naik mobil 200 km di alam yang gersang, sungguh bukan main. Kalau bukan perlu benar, tak bakalan rasanya cukup tenaga sampai ke situ. Awak sudah terkulai sebelum berangkat,” ungkapnya di paragraf pertama tulisan itu. 

Di paragraf selanjutnya, Mahbub mengakui ia sudah puluhan kali untuk menemui Kiai As’ad. 

“Seperti sudah puluhan kali saya alami, tanggal 18 Maret lalu saya dapat tilpun dari Kiai As’ad Syamsul Arifin disuruh datang menemui beliau, secepatnya. Dari Surabaya, dianjurkan lewat Jember, jemput Kiai Ahmad Shiddiq dan bawa ke Situbondo.” 

Bagi Mahbub, telpon Kiai As’ad tersebut adalah perintah yang tak bisa dibantah. Karenanya, meskipun ngantuk, ia terbang ke Surabaya bersama seorang temannya, Syah Manaf. Sesampai di Jember, ia merasakan tubuhnya serasa digebukin. Saking ringseknya kelelahan. Maklum pada saat itu, Mahbub Djunaidi mengidap penyakit jantung setelah dua tahun dipenjara tanpa pengadilan bersama tokoh-tokoh lain, di antaranya Bung Tomo dan Ismail Suni. Pasal tuduhannya adalah subversif kepada pemerintahan Orde Baru. 

Penulis novel Dari Hari ke Hari dan Angin Musim ini, dalam tulisan lain mengungkap sosok Mustasyar Aam PBNU tersebut. Dari caranya ia bercerita, tampak memiliki kedekatan tersendiri.  

“Kepada saya, sang kiai ngobrol penuh jenaka tentang romantika masa mudanya. Kepada saya, kiai bicara perihal keadaan negara dan pikiran pemecahan masalah tingkat tinggi. Kepada saya, kiai mempersoalkan apa yang pernah ditulis Suzanne Keller dalam dia punya “Beyond the Rulling Class”-nya: pengelompokan elite golongan atas dengan segala akibatnya. Kepada saya, kiai menandaskan keblingeran Ayatullah Khomeini.”

Ungkapan Mahbub tersebut, menunjukkan horizon ilmu pengetahuan Kiai As’ad tidak hanya kitab kuning dan NU melulu, melainkan juga ilmu umum. Kiai As’ad mampu mengkritik tokoh-tokoh dunia waktu itu. 

Lanjutan tulisan tersebut, dengan menunjukkan kehebatan Kiai As’ad, sekaligus mengkritik Sutan Takdir Alisyahbana (STA). Seperti diketahui, STA menolak fondasi pendidikan nasional berdasrakan dari pesantren, tapi seharusnya dari Barat. Pendapat STA berlawanan dengan tokoh-tokoh senior seperti Soetomo, Tjindarbumi, Adinegoro, Sanusi Pane, dan Ki Hajar Dewantara. Silang pendapat mereka diabadikan dalam Polemik Kebudayaan yang didokumentasikan Achdiat Kartamihardja. 

Di sisi lain, tulisan Mahbub yang dimuat Tempo, 27 Februari 1982 ketika Orde Baru sedang giat-giatnya menganggap agama sebagai residu. Agama dalam hal ini, adalah kalangan Nahdliyin (pesantren). Kalangan penghambat dan beban pembangunan. 

Dengan tulisan itu pula, Mahbub sepertinya ingin menunjukkan kepada Orba bahwa kalangan pesantren itu pemahamannya tidak bisa dikatakan penghambat pembangunan. Lihatlah Kiai As’ad dengan pemikirannya. Mahbub menunjukkan bukti tersebut: 

“Dan kepada saya, Kiai As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo ini memikirkan cara bagaimana menerapkan teknologi madya kaum nelayan sepanjang lor Jawa dan seantero Madura dengan pulau-pulau yang tak sanggup saya hafal namanya. Jika ada waktu luang, baik juga Prof. Sutan Takdir Alisyahbana bertukar pandangan dengan beliau seraya santap capcay di rumah makan turis Pasirputih,” ujar Mahbub pada tulisan ”Di Suatu Masa, Sebuah Persoalan” tersebut. 

Hubungan Kiai As’ad dan Mahbub Djunaidi diakui Isfandiari, anak bungsu Mahbub. Kepada sebuah media online, Isfan menyampaikan kesaksian persentuhan ayahnya dengan kiai tersebut. 

“Paling teringat saat bertemu kali pertama dengan Kiai As’ad Syamsul Arifin di Situbondo, kiai kharismatik yang berselera humor tinggi, juga toleran. Ia pernah mengajak saya ke “gubuknya” di sudut pesantren yang saat itu sudah megah. Kediamannya hanya terdiri atas dipan dan perabot seadanya. Sangat sederhana. Saat itu saya saksi hidup persahabatan ayah dengan Kiai As’ad,” katanya. (Abdullah Alawi)
Bagikan:

Baca Juga

Ahad 28 Juli 2019 16:0 WIB
Pidato Gus Dur saat Mahbub Djunaidi Wafat
Pidato Gus Dur saat Mahbub Djunaidi Wafat
Mahbub Djunaidi (Historia)
KH Abdurrahman Wahid dan Mahbub Djunaidi merupakan dua sahabat. Karena Mahbub lebih tua, terpaut tujuh tahun, Gus Dur memanggilnya Kak Abu. Persahabatan keduanya merupakan lanjutan dari persahabatan ayah mereka berdua, yaitu KH Wahid Hasyim dan KH Moh. Djunaidi ketika mengurus NU dan Departemen Agama.

Gus Dur dan Mahbub, dua-duanya terampil menulis, pemikir, senang guyon, dan sama-sama aktivis NU.Karena sama-sama pemikir, keduanya kerap berbeda pandangan. Karena dua-duanya penulis pandangan masing-masing disampaikan di koran. Kadang ejek mengejek secara halus terjadi. Misalnya ketika Gus Dur memperkenalkan pesantren sebagai subkultur, Mahbub Djunaidi mengomentarinya bahwa istilah itu kurang cocok karena biasanya disematkan kepada kalangan hippies di Barat sana. 

Di kesempatan lain, dalam pengantar buku Gus Dur, Melawan dengan Lelucon, yang diterbitkan Tempo, Gus Dur menulis tentang Filipina. Dua hari kemudian, tulisannya ditebang Mahbub Djunaidi di Harian Kompas. Mahbub memang pernah menulis panjang tentang Filipina melalui buku Pergolakan Islam di Filipina. Di sisi lain, dibandingkan Gus Dur, Mahbub adalah orang koran yang mempunya banyak kliping data. 

Kabar tulisannya dihajar Mahbub Djunaidi disampaikan orang kepada Gus Dur. Bukan marah apalagi akan membalasnya, Gus Dur malah mengatakan, saya ngomong apa, dia (Mahbub) ngomong apa. Saya ke kanan, dia kiri. Begitu kira-kira. 

Di NU sendiri kedua sahabat ini sering berbeda pendapat. Misalnya soal khittah NU 1926. Jika Gus Dur tidak ada embel-embelnya, Mahbub Djunaidi menambahkannya, menjadi khittah plus. 

Ketika Mahbub Djunaidi meninggal, dia tak sempat datang bertakziah. Namun, pada hari keempat puluh, Gus Dur datang bersama Said Budairy, dan KH Yusuf Hasyim. Dalam kesempatan itu, Gus Dur berpidato, yang dimuat Harian Pikiran Rakyat. Berikut kutipan, pidato Gus Dur yang dikutip dari artikel milik Umar Said:

”Mahbub Djunaidi merupakan tokoh gerakan, pejuang ideologi, jurnalis, dan rekan bergaul yang kerapkali kocak alias lucu. Aset perjuangan Mahbub terhadap bangsa Indonesia cukup banyak dan tergolong besar. Dia memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rakyat kekinian dan di masa mendatang.  Ketika di masa Orde Lama, Mahbub yang waktu itu merupakan guru dan kakak saya di lingkungan anak-anak muda NU, sudah memikirkan tentang suatu masa kelak. Masa yang dipikirkannya dan dimaksudkannya ternyata menjadi kenyataan yakni Orde Baru. Mungkin, dan ini yang kita tidak tahu, ketika beliau masih hidup di masa Orde Baru, tentu sudah memikirkan kelak akan ada masa lain di Indonesia. Bukankah Allah SWT akan mempergilirkan masa. 

Menurut Umar Said, Gus Dur mengatakan, dengan tiadanya Mahbub Djunaidi, bangsa Indonesia sebenarnya kehilangan salah satu putra terbaiknya.  Diharapkannya kelak akan lahir “Mahbub-Mahbub” yang baru yang meneruskan cita-cita dan perjuangannya. Karena itulah, sebenarnya penghargaan yang wajar bagi Mahbub bukanlah sekedar piagam atau bintang jasa. Akan tetapi, peng hargaan dalam bentuk kesediaan segenap bangsa Indonesia melanjutkan pemikiran, cita-cita dan perjuangan almar hum semasa hidupnya. 

”Memang, Mahbub hingga kini tidak pernah menerima bintang jasa apa pun. Mungkin, ini karena kita merupakan suatu bangsa yang tidak bisa dan tidak terbiasa menghargai para pahlawannya. Mahbub sebenarnya layak dapat bintang. Sebagai tokoh jurnalis, dia cukup terkenal. Bahkan selanjutnya menjadi tokoh PWI. Karenanya, kalau waktu itu Mahbub mau ikut “bernyanyi” di masa awal Orde Baru, tentu dia bisa jadi Menpen. Bila dia jadi Menpen, insyaAllah, dia tidak akan terpeleset mengucapkan sesuatu”, ujar Gus Dur. 

“Ketika orang-orang di negeri ini berlomba-lomba mencari dan mempertahankan hidup dengan “cari muka” dan “berbuat tak karuan”, ungkap Gus Dur, “Mahbub justru menunjukkan kepolosan dan usahanya meraih kemajuan dalam hidup dengan ketulusan dan kejujuran. Banyak capaian yang diupayakan Mahbub yang tergolong penting dan besar bagi bangsa Indonesia (kutipan habis).” (Abdullah Alawi)
 
Sabtu 27 Juli 2019 12:15 WIB
Mahbub Djunaidi dan Kontroversi Khittah Plus NU
Mahbub Djunaidi dan Kontroversi Khittah Plus NU
H. Mahbub Djunaidi (Ilustrasi: NU Online)
Mahbub Djunaidi bukan hanya memiliki pemikiran tegas dan berkelas melalui tulisan-tulisannya yang tajam dan jenaka, tetapi pria kelahiran Jakarta, 27 Juli 1933 lalu ini juga memiliki kemampuan menerjemahkan konsep pemikiran ke dalam realitas praktis. Melalui kritiknya, Mahbub melihat bahwa Khittah NU 1926 belum bisa dijalankan oleh beberapa pengurus NU untuk melepaskan diri dari politik praktis sehingga melontarkan gagasan Khittah Plus NU.

Mahbub sendiri merupakan salah seorang tokoh perumus Khittah NU pada Munas Alim Ulama 1983 di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo. Ia juga tergabung dalam tim yang bertugas merumuskan konsep hubungan Islam dengan Pancasila.

KH Achmad Siddiq menegaskan bahwa Khittah NU tidak dirumuskan berdasarkan teori yang ada, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah berjalan di NU selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tujuan kembali ke khittah juga selain mengembalikan organisasi pada rel awal pendirian organisasi, kepentingan bangsa dalam setiap keputusan organisasi juga dijunjung tinggi karena pokok pikiran dalam rumusan khittah memuat unsur keagamaan, sosial-kemasyarakatan, kebangsaan, kepemimpinan ulama, dan keindonesiaan.

Naskah Khittah Nahdliyah KH Achmad Siddiq kemudian dioperasionalkan dan merumuskan perangkat kelembagaan yang dilakukan oleh para aktivis NU di antaranya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus). Bersama para aktivis lain macam H Mahbub Djunaidi, Fahmi D. Saifuddin, dan lain-lain, Gus Dur dan Gus Mus juga merumuskan naskah hubungan Islam dengan Pancasila pada momen Munas NU 1983 di Situbondo itu yang bersumber dari pemikiran dan pandangan KH Achmad Siddiq dan para kiai sepuh lain.

Menurut kesaksian Gus Mus, gagasan kembali ke khittah 1926 baru bisa diputuskan berkat pikiran-pikiran brilian sekaligus pribadi-pribadi bersih penuh kharisma dari kedua tokoh besar, KH Achmad Siddiq dan Gus Dur.  (KH Husein Muhammad, Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus, 2015)

Atas gagasan Khittah Plus NU yang digelindingkan oleh Mahbub Djunaidi, kedua tokoh besar (KH Achmad Siddiq dan Gus Dur) tidak sepenuhnya sepakat dengan pandangan tersebut. Sebab dalam perjalannya, Khittah Plus NU ini mengalami banyak tantangan. Tantangan terbesar adalah dari tokoh besar NU yang mencetuskan ide Khittah NU 1926 itu sendiri, yaitu KH. Ahmad Siddiq dan KH. Abdurrahman Wahid. (Lihat Eka Edi Setiawan, Mahbub Djunaidi dan Khittah Plus NU: Latar Belakang dan Pemikiran, 2018)

Khittah Plus NU adalah kritik atas Khittah NU 1926 yang dianggap oleh Mahbub tidak realistis dan strategis, karena menurutnya hanya menjadi bentuk slogan yang dalam realitas nyatanya tidak pernah ditaati secara penuh oleh para pengurus NU sendiri dan mengebiri kader NU dalam beraktivitas di dunia politik praktis untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Mahbub mensinyalir, meskipun isi dari Khittah Plus adalah meninggalkan politik praktis, hal tersebut tak akan serta merta bisa dilakukan oleh kader-kader NU yang ada di kepengurusan. Karena sesuai dengan catatan perjalanan sejarah di atas, kultur politik yang sudah melekat dalam tubuh NU tidak akan dapat luntur begitu saja. Oleh sebab itu, Mahbub melontarkan ide Khittah Plus NU yang dijadikan agenda pembahasan utama dalam Konbes NU pada tanggal 15-18 Nopember 1987 di Cilacap, Jawa Tengah.

Meskipun pada Konbes NU di Cilacap 1987 Mahbub tidak sedikit mendapat dukungan tentang Khittah Plus ini, tetap tidak bisa menandingi kharisma KH Abdurrahman Wahid yang dilindungi oleh KH Ahmad Siddiq dan KH Ali Maksum. Dengan kata lain, kelompok pendukung Khittah NU lebih banyak dari pada kubu pendukung Khittah Plus Mahbub.

Muhammad Rouf (2019) mencatat, walaupun Khittah Plus NU memantik kontroversi yang panas dalam tubuh NU, tetap memiliki nilai positif yang berimplikasi pada perumusan ideal menyangkut hubungan NU dengan politik. Atau dalam bahasa yang lain memberikan pedoman kepada seluruh kader NU dalam berpolitik, bahwa berpolitiknya warga NU adalah politik kebangsaan dan politik kenegaraan, bukan politik yang mementingkan kepentingan sempit individual.

Hal itu seperti yang ditegaskan oleh KH MA Sahal Mahfudh dalam Rapat Pleno PBNU pada 2013 di Wonosobo, Jawa Tengah. Praktik politik seperti itulah yang digagas oleh KH MA Sahal Mahfudh (2013) sebagai siyasah ‘aliyah samiyah (politik tingkat tinggi), bukan politik tingkat rendah (siyasah safilah).

Menurut Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah adalah porsi  partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan atai individu. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik.

Muara dari Khittah NU 1926 dan Khittah Plus NU ialah warga NU secara individu dipersilakan melaksanakan aktivitas politik dengan tidak membawa-bawa bendera organisasi NU. Aktivitas politik yang dilakukan oleh warga NU harus tetap pada prinsip dan tujuan kerakyatan, kebangsaan, dan etika. NU memandang bahwa politik hanya instrumen bukan ghayyah (tujuan). Jika politik dijadikan tujuan, maka yang terjadi penghalalan segala cara. (Fathoni)
Selasa 23 Juli 2019 9:10 WIB
23 Juli, Saat Presiden Gus Dur Dilengserkan secara Politis
23 Juli, Saat Presiden Gus Dur Dilengserkan secara Politis
KH Abdurrahman Wahid (Dok. Pojok Gus Dur)
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan secara politis oleh parlemen melalui Sidang Istimewa (SI) MPR RI pada 23 Juli 2001. Sebelum pelaksanaan sidang, Gus Dur melawan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden. Perlawanan tersebut bukan untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden, tetapi menolak langkah parlemen yang menurutnya inkonstitusional. Sejumlah tuduhan yang diarahkan kepadanya juga tidak terbukti secara hukum.

Kompas pada 1 Agustus 2001 melaporkan bahwa menjelang tengah malam pada tanggal 22 Juli 2001, Gus Dur sempat mengadakan pertemuan bersama salah seorang Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlawi dan tujuh ulama sepuh di Istana Negara.

Mereka menyampaikan kepada Gus Dur perihal kondisi politik mutakhir yang berujung pada rencana percepatan SI MPR keesokan harinya, yaitu pada 23 Juli 2001. Kondisi pertemuan di Istana Negara kala itu dilaporkan berlangsung khidmat dan penuh keharuan.

Gus Dur tak kuasa menahan air mata. Ia meminta maaf berkali-kali karena merasa tidak berterus terang kepada para ulama mengenai situasi politik yang dihadapinya. Dengan dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren, lewat tengah malam pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden.

Dekrit itu secara garis besar berisi penolakan terhadap keputusan Sidang Istimewa yang akan diselenggarakan beberapa jam mendatang oleh MPR yang dipimpin Amien Rais. Hingga saat ini tidak ada satu pun keputusan hukum yang memvonis Gus Dur melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan sejumlah orang, baik kasus Buloggate dan Bruneigate.

Tangis Gus Dur pecah bukan karena kelemahan dirinya menghadapi situasi politik saat itu, tetapi memikirkan para ulama dan pendukungnya yang mempunyai komitmen kuat untuknya. Bahkan di sejumlah daerah dengan tegas membentuk pasukan berani mati jika Gus Dur dilengserkan.

Gus Dur menahan ratusan ribu orang yang ingin berangkat ke Jakarta. Ia tidak mau ada kerusuhan dan pertumpahan sesama anak bangsa. Laporan Kompas menyebut bahwa 300.000 relawan berani mati siap berangkat ke Jakarta untuk membela Gus Dur dari upaya pelengseran oleh parlemen.

Namun, jauh-jauh hari Gus Dur menyambangi sejumlah ulama di beberapa pesantren. KH Muhammad Yusuf Chudlori Tegalrejo, Magelang dalam Gus! Sketsa Seorang Guru Bangsa (2017) mengungkapkan pesan Gus Dur berupa satu kalimat yang menurutnya terus terngiang di telinga, membekas di hati, dan tidak akan pernah hilang.

Gus Dur berkata, “Kalau tawakal, Anda berani dan layak hidup”. Pesan tersebut disampaikan Gus Dur kepada para kiai menjelang pelengseran dirinya sebagai presiden. Kalimat tersebut seperti diuji dan benar-benar jitu menjadi pembuktian bagi Gus Dur setelah lengser. Tawakal menjadi sumber kekuatan Gus Dur yang semakin berani menjalani kehidupannya untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Saat itu, dalam pertemuan dengan sejumlah ulama yang salah satunya terjadi pada peringatan 100 Tahun Berdirinya Pondok Pesantren Futuhiyah di Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Gus Dur berpesan agar ulama tidak terpancing amarahnya atas nama solidaritas umat Muslim.
 

Menurut dia, ulama seharusnya tidak boleh terlalu larut dalam politik. Dengan tegas, Gus Dur meminta ulama, kiai, dan santri di lingkungan NU untuk tidak pergi berunjuk rasa dan membuat kegaduhan di Jakarta. Sebaliknya, ia meminta agar segenap pendukungnya tetap meyakini kapabilitas pemerintah dalam menuntaskan persoalan politik.


"Sesama orang Islam itu bersaudara. Kenyataan ini harus dipahami bahwa tindakan kekerasan tidak menyelesaikan persoalan. Jika banyak warga NU ke Jakarta, kemudian membuat gegeran malah akan menambah keributan di Jakarta," ujar Gus Dur dilansir Tirto.

Pada kesempatan yang sama, Gus Dur juga berujar bahwa dirinya masih bisa mengatasi persoalan di ibu kota secara diplomatis. Ketua Umum Tanfidziyah PBNU (1984-1999) itu juga mengingatkan pentingnya solidaritas umat Muslim dalam tradisi pondok pesantren.

"Ada beda antara keras dan tegas. Ibarat pepatah nenek moyang, pohon tinggi harus berani menentang angin yang bertiup keras. Nanti kalau saya tidak lagi sanggup mengatasi persoalan itu, saya kan bisa bengok-bengok (teriak minta tolong) sama ulama. Ke mana lagi kalau tidak minta tolong ke ulama, itu kan juga tradisi orang pondok pesantren," tegas Gus Dur.

Romo Magnis merupakan salah seorang sahabat Gus Dur yang menyarankannya untuk mundur dari kursi presiden ketika dirinya didera politisasi kekuasaan dengan berbagai macam tuduhan tersebut. Namun, bukan Gus Dur namanya jika tidak mempunyai keteguhan pendirian. Apalagi posisi Gus Dur tidak terbukti bersalah secara hukum terhadap kasus yang menderanya.

Saat situasinya benar-benar diujung tanduk, Romo Magnis (2017) kala itu diminta sejumlah tokoh yang juga kawan-kawan Gus Dur untuk memberikan masukan dan pandangan untuknya mengenai situasi politik yang dihadapi. Empat minggu sebelum Gus Dur dilengserkan, delapan orang kawan mendatangi Gus Dur di istana.

Di istana ada putri Gus Dur yang senantiasa setia mendampingi ayahnya, Yenny Wahid. Romo Magnis berbicara apa adanya kepada Yenny bahwa Gus Dur sebaiknya mundur ketimbang diturunkan. Mendengar aspirasi tersebut, Yenny mewanti-wanti mungkin Gus Dur bakal marah. Tetapi Yenny tetap mempersilakan Romo Magnis dan kawan-kawan untuk menyampaikan langsung saran tersebut kepada Gus Dur.

Mendengar saran untuk mundur, ternyata Gus Dur tidak marah di tengah situasi yang serba panas kala itu. Dengan tenang Gus Dur menjelaskan kepada kawan-kawannya yang aktif di Forum Demokrasi mengapa dirinya tidak mau melakukan pengunduran diri. Intinya, apa yang dia lakukan benar. Justru DPR dan MPR-lah yang inkonstitusional.

Di tengah ketegangan politik yang menginginkannya untuk mengundurkan diri itu, Gus Dur justru sempat menanggapinya dengan humor: “Saya disuruh mundur? Maju saja dituntun?” kata Gus Dur disambut tawa renyah kawan-kawan yang mengelilinginya.

Dalam sejumlah kesempatan Gus Dur menyatakan bahwa persoalan yang menimpa dirinya merupakan murni persoalan politik kekuasaan yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang. Sebab secara hukum, Gus Dur tidak pernah terbukti bersalah sehingga upaya pelengseran dirinya merupakan tindakan inkonstitusional. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG