IMG-LOGO
Nasional

Cegah Perdagangan Anak, Gerakan Sosiokultural Harus Dioptimalkan

Selasa 30 Juli 2019 23:0 WIB
Bagikan:
Cegah Perdagangan Anak, Gerakan Sosiokultural Harus Dioptimalkan
Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah. (istimewa)
Jakarta, NU Online
Perdagangan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Tidak hanya antarkota, tetapi juga antarnegara. Anak-anak dikirim untuk mengisi ruang-ruang kerja seperti asisten rumah tangga (ART) dan sebagainya secara ilegal.
 
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, mengungkapkan, orang tua yang bermigrasi membuat anak-anak rentan dieksploitasi. Tak jarang juga, mereka yang pergi untuk memperbaiki kehidupan justru berakhir pada kematian.
 
"NTT (Nusa Tenggara Timur) menjadi lokus prioritas dalam pencegahan dan program pengawasan karena memang selalu berakhir dengan peti jenazah," katanya kepada NU Online pada Selasa (30/7).
 
Hal itu menjadi tantangan besar pemerintah hari ini. Karenanya, pemerintah memiliki rancangan aksi nasional meliputi berbagai kementerian terkait. Ai menilai, perdagangan anak banyak terjadi karena potensi sumber dayanya yang rendah mengingat keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan.
 
"Kalau saya mengamati ada rangkaian yang tidak terpisah antara orang yang bermigrasi mendapat uang banyak dengan kemampuan potensinya sumber dayanya," ujarnya.
 
Pendidikan yang rendah dengan keterampilan yang minim berbanding terbalik dengan animo mereka yang ingin secara cepat mengubah keadaan. Risiko-risiko yang ditimbulkan harus menjadi gerakan sosiokultural. 
 
Menurut Ai, tokoh agama juga memiliki peran pendampingan dalam mencegah perdagangan anak. Gerakan sosiokultural berjalan atas swadaya dan prakarsa masyarakat itu sendiri, tetapi hal itu masih kurang optimal. Untuk itu, gerakan-gerakan sosiokultural ini harus digarap dengan optimal.
 
"Akan tetapi sejauh mana menjadi gerakan local wisdom, jadi antibodi masyarakat sendiri. Mereka punya dukungan moral, etis, sakral, perintah keagamaan pasti sangat relevan. Sayangnya, hal tersebut belum terorganisasi dengan baik,” paparnya. 
 
Di samping itu, lanjutnya, aparat penegak hukum memandangnya bukan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, oknum petugas pemerintah turut membantu proses perdagangan anak, misalnya dengan memalsukan dokumen. 
 
“Malah beberapa ASN justru memalsukan dokumen," jelas aktivis Fatayat NU ini.
Dia menjelaskan, ada banyak kerugian yang bakal dialami orang yang diperdagangkan. Mulai dari bayaran yang rendah, keluarganya terlantar, hingga kematian. Belum lagi harus membayar orang yang menyelundupkannya.
 
Oleh karena itu, Ai menambahkan, persepsi aparat hukum harus diubah untuk membuat orang jera melakukan hal tersebut.
Pencegahan perdagangan anak
 
Pencegahan tentu lebih murah biayanya ketimbang penanganan. Hal ini bisa dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Ai menilai, keluarga merupakan ‘kawah candradimuka’ perlindungan anak.
 
"Karena kerentangan anak yang ditinggal orang tua bekeraja ia menderita kekerasan dan lain-lain," katanya.

Ia mendorong, orang tua sebisa mungkin harus mengontrol pergaulan anak serta memastikan pendidikannya berjalan dengan baik. Dengan itu, maka perdagangan anak akan bisa ditekan. "Pendidikan utuh maka ruang untuk bekerja ke luar negeri dan kota bisa diminimalisasi," jelasnya. (Syakir NF/Muchlishon)
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 30 Juli 2019 21:30 WIB
Pemda Diminta Berperan Bentuk Iklim Demokrasi Sehat di Jawa Barat
Pemda Diminta Berperan Bentuk Iklim Demokrasi Sehat di Jawa Barat
Bandung, NU Online
Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Titik Nurhayati meminta semua pihak ikut sert a membentuk iklim demokrasi yang sehat di kawasan Jawa Barat termasuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, demokrasi bukan hanya terkait Pemilihan Umum (Pemilu) melainkan siklus sehingga keberadaanya terus menerus berada di masyarakat. 

“Kita harus melihat Demokrasi itu sebagai siklus jadi tidak berhenti soal pemilu yang selesai tetapi siklus demokrasi memang terus-menerus, setelah terpilih.  Artinya yang dilakukan daerah adalah peran DPRD, peran pemerintah dalam mendukung iklim demokrasi dalam meminmalisir SARA soal kelompok minoritas dan sebagainya,” kata Titik yang juga kader muda NU ini, saat diminta tanggapan suasana kebangsaan Pasca Pemilu di Jawa Barat, Selasa (30/7).

Jawa Barat, kata Titik banyak disorot oleh kalangan aktivis demokrasi di Indonesia sebab tumbuh suburnya penyebaran hoaks. 

Sebagai antisipasinya, semua elemen harus mendorong nilai substansial dari setiap informasi yang berkembang di masyarakat. Hal itu menjadi kunci agar pemerintah sebagai pemangku kebijakan bisa lebih tenang menjalankan proses kebijakan tersebut. 

“Kalau informasi tentang pemerintah daerah positif, Pemda juga akan tenang menyelenggarakan proses kebijakan itu dengan maksimal. Misalnya mau bangun sekolah atau jembatan yang ramai soal isu pengannggarannya dulu,” ucapnya. 

Kemudian, misalnya Pemda akan membangun jembatan, lalu yang ramai di masyarakat soal siapa yang berperan, siapa yang bermain. Padahal ada banyak hal yang juga sesugguhnya penting dibahas misalnya kebermanfaatan fasilitas umum itu untuk siapa. 

Seperti diketahui, pada pesta demokrasi di Indonesia setiap tahunnya, Provinsi Jawa Barat kerap menjadi perhatian. Selain suasananya yang hangat, di kawasan Jawa Barat banyak ber munculan politik identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan seperti hoaks. 

Menurut, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tahun 2018 ada tiga daerah yang tingkat penerimaan informasi bohong atau hoaks sangat tinggi. Tiga daerah tersebut adalah Aceh, Jawa Barat, dan Banten.

LIPI ingin memotret tingkat intoleransi di sembilan provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. (Abdul Rahman Ahdori/Fathoni)
Selasa 30 Juli 2019 21:0 WIB
Kagum dengan Pesantren, Rombongan Dokter Asal Hongkong Kunjungi Tebuireng
Kagum dengan Pesantren, Rombongan Dokter Asal Hongkong Kunjungi Tebuireng
Rombongan tim medis dari Hongkong kunjungi Pesantren Tebuireng Jombang
Jombang, NU Online
Yayasan Medical Education Hongkong melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Puluhan tim dari Hongkong ini terdiri dari dokter, mahasiswa (Medical Education), serta pelajar.
 
"Tim yang datang ini sekitar tiga puluh peserta," kata Pengurus Pesantren Tebuireng bidang Protokoler Teuku Azwani, Senin (29/7).
 
Pihak Pesantren Tebuireng menyambut hangat kehadiran tamu dari Hongkong ini. Rombongan tersebut disambut oleh Mudir Pesantren Tebuireng H Lukman Hakim, Sekretaris Utama Pesantren Tebuireng H Abdul Ghofar, dan Bidang Pendidikan Pesantren Tebuireng dan penjamin mutu pendidikan Pesantren Tebuireng Kusnadi.
 
Pengurus pesantren yang didirikan oleh KH M Hasyim Asy'ari ini menyampaikan pemaparan terkait kepesantrenan dan pendidikan. Selanjutnya, para tamu ini terlibat diskusi terkait Islam dan pendidikan.
 
Penyampaian diskusi ini didampingi langsung oleh dr Jimmy yang bertugas menerjemahkan percakapan pihak Tebuireng ke bahasa Mandarin. dr Jimmy adalah dokter asli Hongkong yang sudah belajar bahasa Indonesia selama sembilan tahun di Konsulat Jendral Republik Indonesi (KJRI). Ia juga salah satu penasihat Rumah Sakit di Surabaya.
 
Dengan adanya kunjungan ini, Pihak Pesantren Tebuireng berharap ada kelanjutan kerja sama. Supaya mempermudah santri Tebuireng yang hendak kuliah, tukar pelajar, bahkan beasiswa di Hongkong.
 
"Setiap tahun di Hongkong ada Summer Break (libur hawa panas), dokter Jimmy mengajak dokter-dokter, guru-guru, dan sedikit murid-murid ke Indonesia untuk memberikan pengobatan gratis serta belajar di Pesantren Tebuireng," ungkapnya. 
 
Menurut Teuku Azwani, relasi antara dr Jimmy dengan Tebuireng itu sudah dekat. Setiap Jimmy ke Indonesia selalu mampir ke Tebuireng. Kali ini dokter yang hadir terdiri dari profesor khusus jantung, dokter mata, dokter lambung, dokter internis, dan dokter umum.
 
"dr Jimmy setahun bisa tiga sampai empat kali beliau mengajak dokter-dokter, mahasiswa Medical Education dan siswa ke Tebuireng untuk belajar tentang budaya Pesantren Tebuireng serta budaya Indonesia, juga pernah datang sendirian," ungkapnya.
 
Menurut Azwan, kunjungan kali ini belum mengadakan pengobatan gratis, karena pertengahan tahun ini masih banyak agenda di Pesantren Tebuireng.
 
Setelah pertemuan dengan pimpinan Tebuireng di meeting room Aula Yusuf Hasyim lantai 2, dr Jimmy beserta rombongan menuju Trensains untuk sharing tentang pentingnya kesehatan dengan para santri Trensains. "Semoga membawa berkah," pungkasnya. (Syarif Abdurahman/Muiz
Selasa 30 Juli 2019 20:45 WIB
Bangun Kesadaran Kritis Pemuda, Langkah Akhiri Politik Identitas
Bangun Kesadaran Kritis Pemuda, Langkah Akhiri Politik Identitas
Romo Benny Susetyo (tengah).
Jakarta, NU Online
Dunia politik Indonesia masih kuat diwarnai dengan politik identitas. Gagasan pembangunan yang dicanangkan tidak lagi menjadi perhatian. Hanya beberapa faktor latar belakang identitas personal yang menjadi patokan sehingga nirsubstansi. Tak ayal, kualitas orang ke depan tidak menjadi nilai yang penting. Sebab, kemampuan memanipulasi banyak orang dapat mengubah banyak hal.

Demikian dikatakan Romo Benny Susetyo, Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), saat dialog kepemudaan di Universitas Indonesia (UI), Gedung IASTH, Jalan Salemba Raya, Jakarta beberapa waktu lalu.

Keadaan semacam itu, lanjut Romo Benny, hanya menjadikan masyarakat sebagai objek dan korban belaka. Mereka tidak dilibatkan dalam sebuah pembangunan demi kemajuan negara dan bangsa. Wajah media sosial yang penuh coretan kebencian dan argumentasi irasional mau tidak mau harus dikonsumsi sebagai sajian setiap hari. Tapi anehnya, warganet menikmati dan ikut menyebarkannya.

Melihat fakta-fakta tersebut, Romo Benny berpendapat, pemuda harus tampil untuk memunculkan solusi konkret dalam mewujudkan cita-cita bersama menjalani hidup dengan aman, nyaman, dan tentram. 

Para pemuda harus keluar dari situasi demikian agar tidak terjebak dalam lingkaran rekayasa politik. Artinya, para pemuda harus cerdas dan selektif supaya memahami mana jebakan, ilusi, atau hanya dimanfaatkan saja oleh para politisi. Menurutnya, beberapa waktu ke depan pertarungan politik di negeri ini akan tetap diwarnai politik identitas. Menguatnya politik identitas akan membawa ‘konsekuensi emosional.’

Oleh karena itu, pria kelahiran Malang 50 tahun yang lalu itu meminta agar para pemuda harus dibangun kesadaran kritisnya untuk menghentikan gelombang politik identitas tersebut. “Ke depan memang, bagaimana anak muda harus membangun kesadaran kritis,” jelasnya pada diskusi yang digelar pada Rabu (24/7) itu.

Romo Beny mengungkapkan, hal tersebut harus ditularkan melalui komunitas-komunitas dengan keaktifannya menggelar kegiatan bagi kaula muda. “Bagaimana harus membangun komunitas yang membuat kegiatan masif di kalangan anak muda,” katanya.

Di samping itu, penulis buku Hancurnya Etika Politik itu juga mengungkapkan, merajut kebersamaan dan internalisasi nilai-nilai menjadi penting guna menghentikan politik identitas. Pasalnya, dua hal tersebut menahan masyarkat untuk menjadi agen yang menyalurkan kebencian.

Sementara itu, Founder Positive Movement, Inayah Wahid, yang juga menjadi narasumber mengungkapkan, peningkatan literasi menjadi hal penting yang harus dilakukan untuk mengakhiri persoalan tersebut. Selain itu, pengarusutamaan konten kreatif yang bersifat inklusif dan moderat juga menjadi hal yang tak kalah penting mengingat saat ini telah memasuki era digital. (Syakir NF/Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG