IMG-LOGO
Nasional

Gus Sholah: Tidak Perlu Istilah NKRI Bersyariah

Selasa 13 Agustus 2019 21:30 WIB
Bagikan:
Gus Sholah: Tidak Perlu Istilah NKRI Bersyariah
Gus Salahuddin Wahid
Jakarta, NU Online
Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan istilah NKRI Bersyariah yang muncul dalam kegiatan Ijtima Ulama IV di Hotel Lor Inn Sentul Hotel, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
 
Menanggapi istilah tersebut, Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur KH Salahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah punya pandangan sendiri. Menurutnya, di Indonesia tidak ada lagi istilah NKRI Syariah.
 
"NKRI bersyariah itu tidak ada," katanya dalam acara 'Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa', di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8).
 
Bagi Gus Sholah, istilah syariat dulu memang pernah dicatat dalam sejarah pada poin pertama dari Pancasila. Namun saat itu timbul gejolak dari beberapa kalangan dan akhirnya dihapus.
 
Saat itu, beberapa tokoh Islam ikut dalam musyawarah penghapusan ini. Di antaranya yaitu ayahnya sendiri KH A Wahid Hasyim. Keputusan tersebut diambil karena melihat kepentingan yang lebih besar yaitu persatuan Indonesia.
 
"Dahulu sila pertama 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.' Tujuh kata itu kemudian dicoret, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," tegasnya.
 
Adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menegaskan bahwa pernyataannya ini bukan berarti ia anti syariah Islam. Hanya saja, inti dari ajaran syariah diambil dan dijadikan undang-undang sehingga bisa digunakan secara umum.
 
"Jadi tidak ada juga istilah NKRI bersyariah. Bukan berarti kami juga anti syariah Islam, tidak. Di tataran Undang-Undang Dasar tidak ada syariah. Tapi di tataran Undang-Undang boleh, tidak ada masalah," ujar Gus Sholah.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan, inti dari ajaran syariah Islam banyak yang sudah diserap ke undang-undang. Seperti undang-undang perkawinan dan wakaf. Sehingga tak perlu lagi ada istilah NKRI syariah. Hal ini sudah berlangsung cukup lama hingga saat ini.
Hal ini melihat fakta bahwa tidak semua warga Indonesia beragama Islam.
 
Kemajemukan Indoensia menjadi suatu berkah yang harus dijaga oleh semua orang yang hidup di Indonesia.
 
"Syariah Islam jalan di Indonesia tanpa rumusan NKRI syariah. Jadi tidak perlu ada istilah itu," tandasnya. (Syarif Abdurrahman/Muiz
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 13 Agustus 2019 23:0 WIB
PB PMII: Kualitas Kader Jadi Prioritas PMII
PB PMII: Kualitas Kader Jadi Prioritas PMII
PC PMII Kota Mataram, NTB
Mataram, NU Online
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sabolah Al Kalamby mengungkapkan bahwa PMII secara nasional sudah menjelma menjadi organisasi paling besar di Indonesia.
 
"Saat ini PMII memiliki 230 Cabang. 17 cabang persiapan, cabang istimewa di luar negeri dan jutaan kader seluruh Indonesia," kata Mantan Ketum Cabang PMII Mataram 2012-2013 ini.
 
Hal itu diungkapan Sekjen PMII saat melantik Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Mataram di Hotel Graha Ayu Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (13/08).
 
Dikatakan, PMII harus menata diri untuk membangun keseimbangan antara kuantitas dan kualitas. "Mari kita tingkatkan kualitas SDM kader PMII melalui kaderisasi yang sudah diatur dalam organisasi kita," kata Sabolah sapaan akrabnya.
 
Lebih jauh dia menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor menyebutkan bahwa sebanyak 25 persen mahasiswa setuju dengan sistem khilafah.
 
"Bagi kita di PMII, itu adalah ancaman. Maka PMII bersama Cipayung untuk terus memastikan bahwa generasi kita terbebas dari paham radikalisme," katanya.
 
Ketua PKC PMII Bali Nusra Aziz Muslim meminta agar PC PMII Mataram fokus kaderisasi. "Mataram adalah contoh kaderisasi bagi cabang lain yang ada di NTB, apabila PMII Mataram lemah, maka cabang lain pun akan lemah," tandasnya.
 
Ketua Cabang PMII Kota Mataram Herman Jayadi mengajak Kader PMII Mataram terus mengembangkan potensi diri. Melalui potensi yang dimiliki oleh kader, PMII Mataram siap bersinergi dengan Pemkot Mataram.
 
"Kami PMII Mataram bersama OKP Cipayung Plus siap bersinergi untuk kemajuan Kota Mataram," kata Herman usai dilantik.
 
Kesiapan PMII Mataram untuk bersinergi dengan Pemkot Mataram bukan berarti PMII tidak akan memberikan kritik kepada Pemkot. "PMII bersama OKP akan tetap konsisten memberikan kritik yang konstruktif kepada Pemerintah Kota Mataram," tegasnya.
 
Hadir Asisten I Wali Kota Mataram, Lalu Martawang, Sekjen PB PMII Sabolah Al Kalamby, Ketua PCNU Fairuz Zabadi, Kopri PB PMII, Aisya Husna, Ketua Ikatan Alumni (IKA PMII) Kota Mataram sekaligus Sekretaris PPP NTB dan juga DPRD NTB terpilih Muhammad Akri.
 
Selian itu, hadir juga Ketua LTNNU NTB Suaeb Qury, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin.  Ketua Majelis Pembina Cabang PMII Mataram sekaligus Ketua IKADIN Kota Mataram, Irfan Suryadinata, Ketua PKC Bali Nusra, Aziz Muslim, serta Ratusan alumni dan kader PMII Mataram dan Ketua OKP Cipayung Plus  yang ada di lingkungan Kota Mataram. (Hadi/Muiz)
Selasa 13 Agustus 2019 22:30 WIB
Pengalaman Santri Tambakberas Saat di Jerman
Pengalaman Santri Tambakberas Saat di Jerman
Aikon Madda Arrafi (kanan)
Jombang, NU Online
Seorang santri asal Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur bernama Aikon Madda Arrafi (16) mendapat kesempatan belajar di Jerman selama satu tahun setelah mengikuti sekolah tamu atau student college.
 
Santri yang juga masih duduk di bangku madrasah, tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jombang ini mengaku memiliki banyak pengalaman selama belajar di sana (Jerman, red). Salah satunya ia hampir tidak mendengar suara adzan sama sekali.
 
Kondisi ini tidak sempat kebayang sebelumnya. "Alhamdulillah shock culture saya terbantu saat mondok, waktu di sana keadaan tak pernah dibayangkan, karena tidak ada suara adzan," ujarnya, Selasa (13/8).
 
Islam di tempat ia belajar masih terbilang minoritas. Tempat-tempat ibadah umat muslim juga masih minim. "Sebab Islam di sana minoritas," terang Aikon sapaan akrabnya.
 
Ia menambahkan, persepsi masyarakat di Jerman tentang Islam masih terpengaruh dengan pemahaman Islam yang ekstrim. Banyak masyarakat yang memandang Islam sebagai agama yang keras atau radikal. "Ada masjid yang dekat dengan tempat tinggal saya, tapi masih ada persepsi publik tentang bahaya ekstrimis," ungkapnya.
 
Meski begitu, nilai-niai dan sejumlah ajaran Islam yang didapat selama di Pesantren tetap ia terapkan sepanjang ia di Jerman. Ia mencoba 'melawan' pemahaman masyarakat Jerman terkait Islam selama ini.
 
"Meski di Jerman tak jarang masyarakat phobia dengan Islam yang berhaluan ekstrimis. Saya tetap menjalaninya dengan pola santri seperti sewaktu di Pondok," ucapnya. 
 
Aikon cukup senang akan kultur, budaya, serta ajaran Islam yang ada di Indonesia. Ia menilai Islam di Indonesia adalah Islam yang benar-benar tepat. Sesama umat, baik muslim atau non muslim tetap saling menghormati. Mereka berinteraksi dengan lepas tanpa dihantui rasa takut.
 
Pengasuh Pesantren Muhajirin 3, KH Abdul Latif berharap, Aikon bisa menceritakan pengalaman yang utuh dan dibagikan kepada para santri-santrinya, agar mereka para santri siap menghadapi segala tantangan di luar. 
 
Menurut pria yang kerap disapa Gus Latif ini, seorang santri memang harus siap berada di berbagai zona. Baik zona nyaman maupun zona tidak nyaman. 
 
"Santri-santri agar lebih giat dalam mengaji serta belajar agar menyiapkan bekal menghadapi tantangan ke depan. Insyaallah Aikon nanti bisa mengajak santri-santri untuk belajar tentang bahasa asing, agar santri bisa menghadapi tantangan," pungkasnya.
 
Untuk diketahui, Aikon adalah santri berasal dari Bogor. Ia merupakan anak dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor, Jawa Barat, Ifan Haryanto. (Syamsul Arifin/Muiz
Selasa 13 Agustus 2019 21:0 WIB
Banyak Korupsi di BUMN, Pengawasan dari Publik Sangat Penting
Banyak Korupsi di BUMN, Pengawasan dari Publik Sangat Penting
Ketua Direktur HICON dan Policy Strategies Hifdzil Alim (paling kanan).
Jakarta, NU Online
Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, beberapa nama yang menempati jabatan penting di BUMN tersandung kasus korupsi. Naman-nama tersebut di antaranya Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu, dan Direktur Utama (Dirut) PT PLN nonaktif Sofyan Basir tersandung kasus korupsi.
 
Direktur HICON dan Policy Strategies Hifdzil Alim menyatakan perlu adanya pengawasan dari publik terhadap BUMN untuk mengawasi sektor-sektor privat yang dibiayai oleh negara melalui penyertaan modal.
 
“(Pengawasan dari publik) Itu sangat penting. Misalnya masyarakat diberikan akses pengawasan ke BUMN, BUMD juga masyarakat juga diberikan laporan berkala, sehingga ketika pendapatan (pejabat) tinggi, berarti akses-akses pengawasan itu juga harus dibuka. Jadi omong kosong bagi saya, pendapatan tinggi, tetapi akses ditutup,” kata Hifdzil saat mengisi Diskusi Publik di Unusia Jakarta, Selasa (13/8). Dikusi ini mengusung tema BUMN dalam Lingkaran Korupsi.
 
Sebab, katanya, kasus korupsi yang menimpa para petinggi BUMN mematahkan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seorang pejabat, seharusnya semakin turun tingkat korupsinya. Untuk itu, sambungnya, dorongan pendapatan yang tinggi pada pejabat tidak lagi menjadi solusi yang efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. 
 
“Direksi, komisaris misalnya yang pendapatannya tinggi, tapi potensi korupsinya juga tinggi. (Ini) Karena pendapatannya tinggi itu berbanding lurus dengan situasi yang dihadapi. Karena pendapatan tinggi maka gaya hidupnya tinggi, seperti (penampilan ketika) harus bertemu pejabat,” katanya.
 
Selain itu, menurutnya, para petinggi BUMN juga terbebani karena adanya setoran (uang) kepada pihak-pihak tertentu saat pendaftaran di BUMN atau agar jabatannya aman.
 
“Misalnya pendapatan 150 juta, maka setoran bisa nyampe 40 persen, gaya hidupnya naik. Jadi sebetulnya dia tidak mendapatkan apa-apa,” ucapnya.
 
Ia menjelaskan, negara membentuk BUMN bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara, yang kemudian keuntungannya diperuntukkan bagi masyarakat. Namun sayangnya, yang terjadi dalam proses pemilihan seseorang untuk menempati jabatan tertentu, sepertinya tidak lepas dari kepentingan politik.
 
Padahal idealnya tidak boleh ada kepentingan politik untuk menentukan direksi atau komisaris, tapi harus murni kepentingan sosial dan ekonomi, sehingga tujuan negara membuat BUMN di sektor privat untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya yang kemudian dipruntukkan untuk rakyat itu bisa tercapai.
 
“Andai pun ada kepentingan politik, seharusnya dalam bagi-bagi kursi (hasil politik) tidak boleh lebih dari setengahnya. Misalnya, kalau ada jabatan direksi dibutuhkan 5 orang, maka bagi-bagi kursinya jangan sampai 4 dari politik, 1 profesional. Jangan begitu.  Mestinya ya yang bagi-bagi kursi 1, yang profesional 4,” terangnya. (Husni Sahal/Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG