IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Sekjen Kemenag: Calon Ilmuwan Muslim Harus Pintar dan Benar

Kamis 15 Agustus 2019 12:30 WIB
Bagikan:
Sekjen Kemenag: Calon Ilmuwan Muslim Harus Pintar dan Benar
Pembukaan KSM di Mataram, NTB
Mataram, NU Online
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemterian Agama (Kemenag) RI, Prof Nur Kholis Setiawan menyampaikan, dalam 10 tahun terakhir berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan internasional, sedang terjadi peralihan kekuatan dari barat ke timur.
 
Ia mengatakan, sedang terjadi pergeseran kekuatan, di mana Indonesia ke depan akan menjadi kekuatan dunia. Untuk itu ia mengingatkan para peserta Kompetisi Sains Madrasah (KSM) sebagai calon pemimpin masa depan.
 
"Maka perlu intelektual, tidak cukup pintar, tapi juga benar, tidak cukup benar, tapi juga pintar. Maka penting pintar dan benar," katanya.
 
Hal itu disampaikan Sekjen Kemenag RI di hadapan ribuan siswa dan santri se-NTB yang hadir pada pembukaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat Provinsi NTB di lapangan umum Sangkareang, Kota Mataram. Rabu (14/08) siang. 
 
KSM ini kata dia, dilaksanakan sejak 2008, dan diinisiasi guna memberikan yang terbaik, juga memberikan ruang nalar kritis berbasis keagamaan kepada para siswa dan santri di seluruh tanah air. 
 
Disebutkan Prof Nur Kholis, ada lima karakter yang harus dimiliki oleh para siswa, santri dan alumni madrasah, yaitu tawaddu, tanwim, nidha, al, dan proporsional. 
 
Kepala Kanwil Kemenag NTB H Nasarudin mengatakan, penyelenggaraan KSM ini sangat meriah. "Dalam catatan sejarah, baru kali ini penyelenggaraan kegiatan Kemenag di NTB semeriah ini," ujarnya.
 
Ia berharap pelaksanaan KSM ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi siswa-siswi, untuk berjuang dengan penuh semangat sesuai dengan lomba dan bidang masing-masing.
 
Nasruddin mengajak para peserta kompetisi untuk mengutamakan kejujuran, kesantunan, dan mewujudkan madrasah hebat bermartabat. 
 
Ketua Panitia pelaksana H Zamroni Aziz menuturkan, acara KSM ini diawali dengan pawai karnaval. Pawai dilepas di Islamic Center, diikuti para peserta kabupaten/kota yang menggunakan busana dan menampilkan budaya adat masing-masing.
 
"Karena agama dan budaya di madrasah tidak bisa dipisahkan," ujar Ketua GP Ansor NTB ini.  
 
Ia menambahkan, kegiatan KSM ini akan berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 14-15 Agustus 2019 di beberapa titik. Dan penutupan acara akan dilangsungkan di MAN 1 Mataram.
 
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Pemprov NTB, Wali Kota Mataram TGH Ahyar Abduh, Bupati Lombak Barat H Fauzan Khalid, Bupati Lombok Utara TGH Najmul Akhyar, para Kepala Kemenag Kab/kota se NTB dan seluruh para guru dan siswa Madrasah se-NTB. (Hadi/Muiz)
 
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 15 Agustus 2019 23:2 WIB
PBNU Sayangkan Pemerintah Belum Terbitkan PP Penyandang Disabilitas
PBNU Sayangkan Pemerintah Belum Terbitkan PP Penyandang Disabilitas
Ketua PBNU KH Imam Aziz.
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki paradigma baru dalam melihat, menangani, dan melayani penyandang disabilitas.
 
Hal itu berbeda denga UU sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dinilai memunculkan paradigma yang merendahkan.

"Paradigma (UU) 2016 itu sudah paradigma hak asasi manusia di mana negara harus memenuhi, memproteksi melindungi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas itu," kata Ketua PBNU KH Imam Aziz pada acara penandatanganan nota kesepahaman (Mou) antara PBNU dan Ditjen Bimas Islam Kemenag di Gedung Kementerian Agama Jalan Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Menurutnya, UU penyandang disabilitas yang baru ini seharusnya dapat menjadi petunjuk bagi seluruh kementerian dan lembaga negara, sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, terproteksi, dan dimajukan.
 
Namun, katanya menyayangkan, setalh dua tahun diundangkan, pemerintah belum menerbitkan sejumlah aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) atas UU itu.

“Sayangnya, PP-nya saja belum terbit sampai sekarang,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menyayangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah mengurangi jumlah PP dari sebelumnya yang mencapai belasan, kini tinggal 7 PP.

“Sekarang masih berupa RPP, masih rancangan. Jadi satu pun belum ada yang ditindaklanjuti,” ucapnya.

Ia mendesak agar setidaknya, PP tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) segera diterbitkan karena PP ini akan menyambungkan antar lembaga dan kementerian dalam memproteksi penyandang disabilitas.

“Ini nanti akan bisa mewujudkan apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang terbaik dan memberi apa yang disebut promosi, proteksi, dan kemajuan bagi hak asasi kelompok penyandang disabilitas ini,” terangnya.

Penandatangan nota kesepahaman dilakukan oleh KH Imam Azizi dan Direktur Jenderal Bimas Islam H Muhammadiyah Amin. Turut menyaksikan kesepatan tersebut, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Ditjen Bimas Islam Kemenag, H Muhammad Agus Salim, Wakil Sekjen PBNU H Ulil Abshar Hadrawi, dan Sekretaris LBM PBNU H Sarmidi Husna. (Husni Sahal/Fathoni)
Kamis 15 Agustus 2019 22:30 WIB
Akademisi NU Optimis Indonesia Berdaulat Pangan
Akademisi NU Optimis Indonesia Berdaulat Pangan
Presiden Jokowi mencoba alsintan yang berbasis teknologi 4.0, yaitu atonomous tractor.
Jakarta, NU Online
Dosen Teknologi Agroindustri Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Adrinoviarini, optimis Indonesia telah menjadi negara berdaulat pangan. Hal itu bukan sekedar isapan jempol karena melihat peluang pertanian Indonesia yang sangat besar. Apalagi  pemerintah telah berupaya sekeras mungkin untuk mewujudkannya. Sebagai hasil dari seluruh pemangku kebijakan telah bersinergi menyelesaikan persoalan pangan di Indonesia. 
 
“Semua pihak bersinergi dalam menjaga persoalan pangan ini, cita-cita Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat secara pangan (food sovereignty) melalui produksi lokal untuk pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik sesuai budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan segera terwujud,” katanya kepada NU Online, Selasa (13/8). 
 
Ia menuturkan, kondisi pertanian di Indonesia kian membaik, terutama lahan petani yang terus terhindar dari kebakaran hutan. Menurut Adri jika hal ini terus dijaga maka pengolahan kawasan pertanian terus mengalami penyuburan.   
 
Adrinoviarini mengatakan, rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) per provinsi di Indonesia yang diterbitkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. 
 
Keyakinannya itu juga didasari dari kinerja Pemerintahan Jokowi yang gencar memperhatikan dunia pertanian seperti mengajak para petani untuk kembali mengolah kawasan pertanian tanpa membakar dan berbagai bantuan alat pertanian dan mekanisasi yang digulirkan oleh Kementerian Pertanian.
 
“Semua pihak menginginkan praktik-praktik kebakaran lahan karena pembukaan lahan tersebut tidak dilakukan lagi. Selama ini masih banyak pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan, cara ini memberikan dampak pada sustainable development dari beberapa kriteria yaitu social inclusion (aspek sosial), economic growth (pertumbuhan ekonomi) dan, terutama pada environmental protection (aspek lingkungan),” ucapnya. 
 
Tentu, lanjut Adri hal itu menjadi stimulan bagi petani untuk melaksanakan pertanian modern yang ramah lingkungan. Mengingat dalam pertanian tanaman pangan, selain penggunaan bibit yang baik, tingkat produktivitas ditentukan oleh penggunaan teknologi, baik dalam penanaman, pemanenan, maupun pengolahan pancapanen. Menyadari hal itu, Kementan terus mendorong penggunaan berbagai macam teknologi dalam pertanian. Tujuannya, kedaulatan pangan bisa terjaga.
 
Sebelumnya, Kementan terus mengalakan program pertanian 4.0 yang digiatkan dengan menyalurkan menyalurkan bantuan alsintan kurang lebih 350 ribu unit, terdiri dari traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air, rice transplanter, cooper, cultivator, exavator, hand sprayer, implemen alat tanam jagung dan alat tanam jagung semi manual.
 
Sementara pada tahun 2015 alsintan yang disalurkan sebanyak 54.083 unit, tahun 2016 sebanyak 148.832 unit, tahun 2017 sebanyak 82.560 unit, dan pada tahun 2018 sebanyak 112.525 unit. Alsintan tersebut telah diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani, UPJA dan brigade alsintan. 
 
 
Pewarta : Abdul Rahman Ahdori
Editor     : Zunus Muhammad
Kamis 15 Agustus 2019 20:50 WIB
Akses Bagi Penyandang Disabilitas di Istiqlal adalah Revolusi Fiqih dan Kebudayaan
Akses Bagi Penyandang Disabilitas di Istiqlal adalah Revolusi Fiqih dan Kebudayaan
Para penyandang disabilitas shalat idul adha di shaf terdepan di Masjid Istiqlal Jakarta, Ahad (11/8) lalu.
Jakarta, NU Online
Anggota Tim Penulis Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, Bahrul Fuad, menganggap Masjid Istiqlal Jakarta yang memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan shalat Idul Adha dengan membawa alat bantunya, merupakan peristiwa revolusioner dalam hal fiqih dan kebudayaan.

"Ini sebuah gerakan revolusioner. Artinya, satu dalam hal fiqih, dak yang kedua dalam hal kebudayaan," kata  pria yang kerap disapa Cak Fuad ini kepada NU Online, Rabu (14/8) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

Menurut Cak Fuad, selama ini, anggapan yang muncul tentang kursi atau tongkat yang digunakan penyandang disabilitas adalah sebagai barang yang najis, sehingga jika mau melaksanakan shalat di masjid, alat bantu penyandang disabilitas tersebut tidak boleh masuk ke masjid.

“Sehingga sering kali teman-teman difabel pengguna kursi roda, pengguna tongkat, dia harus meninggalkan alat-alatnya di luar masjid dan juga pengguna tongkat itu dia harus meninggalkan tongkat-tongkat itu di luar masjid, dan dia harus masuk ke masjid dengan merangkak,” ucapnya.

Namun, pada pelaksanaan shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal kemarin, kursi roda bisa masuk ke dalam masjid, bahkan berada di shaf terdepan berjejer dengan pejabat VIV.

“Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa selama ini belum pernah terjadi orang shalat dengan menggunakan kursi roda. Kalau kursi biasa kan umum disediakan masjid, tapi ini kursi roda digunakan orang dari rumah, lewat jalan, kemudain wudlu dan masuk ke dalam masjid dan di atas karpet. Nah ini kan sesuatu yang belum terjadi selama ini,” terangnya.

Persoalan lain, sambung pria yang tengah mengambil Program Doktoral Departemen Sosiologi Universitas Indonesia ini, terjadi pada penyandang tuna rungu, yang ketika shalat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha belum pernah mendengarkan isi khutbah.

Menurutnya, selama ini penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang sakit, sehingga pendekatan yang dipakai dalam fiqih adalah rukhsah (keringanan), yakni tuna rungu tetap sah shalatnya, meskipun tidak bisa mendengarkan khutbah. Namun, ia menilai, penyandang tuna rungu juga penting untuk mendengarkan khutbah.

“Disabilitas tuna rungu belum pernah kalau khutbah bisa mengikuti isinya secara penuh, tapi kemarin di Istiqlal, panitia menyediakan layar besar dua kemudian disebar dengan layar TV LCD. Itu yang isinya pertama adalah gambar khotib dan satunya juru Bahasa isyarat. Teman-teman semua merasa gembira. Jadi ini adalah sebuah revolusi dalam hal fiqih,” terangnya.

Sementara revolusi dalam hal kebudayan, katanya, terjadinya interaksi penyandang disabilitas dengan masyarakat yang lain secara biasa. Penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai manusia yang harus diberi belas kasihan.

“Mereka (penyandang disabilitas) dibiarkan saja, wajar-wajar saja, karena memang kami dipandang sebagai anggota masyarakat yang punya hak yang sama. Ini saya pikir mengubah kebudayaan kita berinteraksi secara setara,” ucapnya.

Sementara sebelumnya, menurut pria kelahiran Kediri, Jawa Timur ini, stigma negatif muncul dari masyarakat bahwa penyandang disabilitas perlu dibelaskasihani dan di dalam strata masyarakat pun menempati kelompok yang termarjinalkan. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG