IMG-LOGO
Nasional

Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, PBNU: Harus Dilihat Aspek Urgensi dan Manfaatnya

Kamis 22 Agustus 2019 18:15 WIB
Bagikan:
Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, PBNU: Harus Dilihat Aspek Urgensi dan Manfaatnya
Ilustrasi Pulau Kalimantan. (IG: @jokowi)
Jakarta, NU Online 
Ketua PBNU Juri Ardiantoro mengatakan, secara umum, soal pemindahan ibu kota, negara harus melihat pada dua aspek penting, yakni urgensinya dan kemafaatannya. 

Juri menjelaskan, pertama, berdasarkan kajian pemerintah, terutama melalui Bappenas, pemindahan ibu kota negara jelas memiliki urgensinya. 

“Mengapa ibu kota harus pindah? Menurut saya, karena konsentrasi penduduk di Jawa, terutama Jakarta yang sangat padat. Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi oleh ruang yang cukup beserta daya dukung lainnya akan menjadi problem besar,” katanya di Jakarta, Kamis (22/8)

Kedua, distribusi ekonomi yang terkonsentrasi di Jawa membuat pembangunan akan cenderung jawasentris. Oleh karena itu, perlu dibangun pusat-pusat ekonomi baru yang memungkinkan pemerataan kegiatan ekonomi dan dampak keekonomiannya. 

Ketiga, ketersediaan lahan dan air menjadi isu yang krusial dalam perkembangan kota-kota di Jawa, terutama Jakarta. Padahal itu dua hal pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Keempat, Jawa itu rawan gempa dan bencana lainnya. Perlu di pikiran dampak jika gempa melanda ibu kota yang memiliki kepadatan  penduduk dan pusat-pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi masyarakat. 

“Belum lagi seperti soal urbanisasi, beban Jakarta dan daya dukungnya yang sudah sangat kritis. Itulah mengapa ide, gagasan bahkan sudah nyaris menjadi kebijakan pemerintah harus disambut baik untuk semata menyelamatkan kepentingan yang lebih luas,” jelasnya. 

Bagian kedua, menurut Juri, pemindahan ibu kota negara dilihat dari aspek kemanfaatannya. Pemindahan ibu kota bukan saja akan bisa menyelesaikan problem-problem yang menjadi urgensi di atas, tetapi juga akan membuat wajah kemajuan Indonesia menjadi lebih merata, tidak terkonsentrasi di Jawa, khususnya Jakarta. 

Selain itu, lanjutnya, pemindahan ibu kota akan mengurangi  dampak-dampak negatif yang diderita masyarakat  Jakarta selama ini, seperti soal banjir, karena pengendalian bisa maksimal, kemudian kemacetan, polusi udara, dan lain-lain.

Media-media daring hari ini memberitakan bahwa pemerintah telah memutuskan pemindahan ibu kota negara, yakni ke Kalimantan Timur (Kaltim). Terkait hal itu, menurut Juri, berdasarkan dari studi pemerintah menunjukan kalimantan merupakan tempat yang paling realistis. 

“Dan wilayah ini sudah menjadi incaran sejak Bung Karno,” pungkasnya. 
 
 
Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 22 Agustus 2019 23:0 WIB
Rais 'Aam PBNU: NU Sumsel Harus Hidup Semua 
Rais 'Aam PBNU: NU Sumsel Harus Hidup Semua 
Rais 'Aam PBNU, KH Miftachl Akhyar (tiga dari kiri)
Palembang, NU Online
Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Miftachul Akhyar  bersilaturahim bersama jajaran pengurus cabang, pengurus wilayah dan kader NU di Sumatera Selatan. Pertemuan digelar di Gedung PWNU di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (21/8) kemarin.
 
Pengasuh Pesantren Miftachus Sunnah di Surabaya ini hadir di Palembang bersama jajaran pengurus PBNU antara lain, KH Miftah Fakih, KH Nurul Yaqin, dan KH Mujib Qulyubi dalam agenda memenuhi undangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan yang menggelar Bahtsul Masail Diniyah.  
 
Dalam pesannya, Kiai Miftachul Akhyar menginginkan NU di Sumatera Selatan teguh pendirian dalam mengurus NU. Terutama kemandirian organisasi harus diutamakan misalnya dengan terus menghidupkan semua lembaga yang ada.
 
"Saya berharap semua bisa istiqamah dan itu harus ditunjang seluruh perangkat NU yakni lembaga dan badan otonomnya harus hidup semua," katanya saat melakukan pertemuan.
 
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menuturkan, sebagai kader NU dirinya bersyukur masih bisa mendapatkan wejangan dari para kiai. Ia pun menginginkan NU dapat bersinergi dengan Pemprov Sumsel untuk menguatkan peran kerukunan umat beragama di kawasan maritim tersebut.
 
"Saya juga mengapresiasi kegiatan pertemuan dan kegiatan bahtsul masail ini dan hasilnya dapat disosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.
 
Ketua PWNU Sumsel Kiai Heri Candra mengatakan akan terus memperkuat seluruh jajaran di NU Sumsel baik di level PW maupun PC. Ia mengaku akan terus memperkuat keilmuan kader-kader NU dengan membuat berbagai pertemuan yang mengarah pada kajian-kajian keagamaan dan kebangsaan.
 
"Misalnya, kemarin telah dibahas Bahtsul Masail soal dakwah provokatif, masalah itu diangkat karena sudah banyak yang mengeluh dan menyoroti terkait khatib yang memasukan materi dakwahnya bernuansa provokatif," tandasnya. 
 
Menurut dia, persoalan ini serius untuk dibahas karena ada kelompok tertentu yang sengaja menciptakan perpecahan. Jangan sampai masalah tersebut memperparah dinamika yang ada.
 
"Kenapa masalah ini dibahas, karena banyak masyarakat terprovokasi dan mengakibatkan perpecahan di kalangan umat islam," katanya. 
 
Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muiz
Kamis 22 Agustus 2019 21:45 WIB
Diskusi Pemuda di Jakarta Bahas Urgensi Legalitas Ormas
Diskusi Pemuda di Jakarta Bahas Urgensi Legalitas Ormas
Kongkow Kebangsaan bertajuk Urgensi Legalitas Ormas untuk Keutuhan NKRI di Upnormal Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Jakarta, NU Online
Puluhan pemuda yang tergabung dalam Lembaga Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LKPM) Rumah Kebangsaan menggelar kegiatan Kongkow Kebangsaan bertajuk Urgensi Legalitas Ormas untuk Keutuhan NKRI di Upnormal Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
 
Kegiatan itu diadakan sebagai respons atas berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia terutama informasi yang menyebut ada ormas di Indonesia yang dinilai tidak menjadikan Pancasila sebagai asas dan ideologinya. 
 
Pengamat politik yang juga Dosen di UNJ, Dianta Sebayang, menuturkan jika yang dibicarakan penting atau tidak legalitas Ormas di Indonesia, tentu penting. Dengan begitu maka Ormas tersebut secara hukum diakui eksistensinya oleh negara. 
 
Hal yang jauh lebih harus diperhatikan, ujar dia, adalah bagaimana NKRI masih tetap utuh ketika berbagai ormas hidup dan berkembang di Indonesia. Bahwa, ormas harus sepakat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 
"Sehingga ormas tersebut dapat menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana ormas itu dan kita sebagai bangsa harus sesuai dengan Pancasila, kita ini negara hukum bukan negara agama. Satu-satunya negara yang mengakui adanya Tuhan adalah Indonesia karena berdasarkan Pancasila. Pada sila pertama Ketuhan yang Maha Esa, itu maksudnya kita diindikasikan bahwa warga negara dapat mnjalanjakan keyakinan masing-masing," ujarnya. 
 
Selain itu, menurut mantan Komisioner Bawaslu ini, ormas harus adil dan beradab bedasarkan sila kedua. Jika tidak adil dan menunjukan adab maka ormas tersebut sudah harus dievaluasi karena tidak sesuai. 
 
"Sekarang ada ormas (melakukan) sweeping, itu beradab atau tidak," katanya. 
 
Sementara itu, Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, Daniel Zuchron menjelaskan, perbedaan pandangan antar-ormas tentu diperbolehkan. Namun, pemerintah harus bersikap ketika ada ormas yang mengancam perpecahan dan kerukunan sesama anak bangsa. 
 
Soal dinamika kebangsaan yang terus memanas, ujar dia, tidak perlu direspons terlalu berlebihan. Secara hukum ormas di Indonesia tidak akan bisa mengubah sistem pemerintahan di Indonesia. 
 
"Tapi kan itu tertulis, kenyataan di lapangan berbeda. Tinggal sikap pemerintah, jika ada ormas yang terlalu parah akan memperkeruh, laksanakan Undang-Undang. Tapi jangan langsung ditangkap juga harus dilakukan pendekatan," ungkapnya.
 
Selain Dianta Sebayang dan Daniel Zuchron, hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi tersebut redaktur NU Online, Ahmad Rozali. 
 
Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Kendi Setiawan
Kamis 22 Agustus 2019 21:0 WIB
Kisah Seorang Kiai Shalati Mayit Non-Muslim
Kisah Seorang Kiai Shalati Mayit Non-Muslim
Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) KH Bukhori Muslim.
Jakarta, NU Online
Hubungan antaragama selalu dijaga dengan baik oleh para kiai NU. Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) KH Bukhori Muslim menceritakan seorang kiai yang begitu akrab dengan seorang Tionghoa yang beragama Kristen.

“Ada seorang kiai kampung punya pesantren punya tetangga seorang Chinese agamanya Kristen., tetapi luar biasa akrab dan baik sekali,” katanya mengawali ceritanya pada Diskusi Publik bertema The First Abrahamic Circle: Understanding Interfaith at The Grasroots di Gedung Mayapada Tower 1 lantai 19, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (22/8).

Ia, katanya, selalu membeli semen dan pasir ke tetangganya tersebut mengingat dialah yang berjualan material di dekatnya. Saking akrabnya, anak seorang Tionghoa itu juga begitu akrab dengan sang kiai.

Suatu ketika, lanjutnya, tetangganya tersebut meninggal. Anaknya sering melihat jika ada tetangganya yang meninggal, selalu minta didoakan dan dishalatkan oleh kiai tersebut. Karenanya, ia meminta kepada kiai tersebut untuk mendoakan dan menshalatkannya.
 
“Kiai, Bapak saya meninggal. Tolong doakan dan dishalatkan,” katanya menceritakan.

Meskipun berbeda agama, tetapi kedekatan mereka membuatnya tak canggung. Kiai tersebut pun menyanggupi dan memanggil santri-santrinya untuk menyalatkannya. “Tetapi ia panggil santri-santrinya. Ayo kita ke rumah tetangga. Kita shalatin tetangga,” ujarnya.

Santri pun dibuat bingung. Mereka memikirkan hukum menshalatkan mayit orang kafir. Pikiran demikian pun langsung diputus oleh sang kiai dengan pernyataan. “Ayo, kita shalat. Shalatnya shalat Ashar. Empat rakaat pakai ruku pakai sujud,” katanya.

Laku demikian, katanya, merupakan langkah penting sebagai bentuk penghormatan para kiai terhadap tetangga. “Ini karena menghormati tetangga. Inilah yang perlu dikembangkan sekarang,” tegas pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Dalam dunia ini, manusia diwajibkan untuk saling mengenal satu sama lain. Perbedaan sudah merupakan keniscayaan yang tidak dapat dibantah. “Orang ini urusannya dunia urusannya harus taaruf, harus mengenal. Allah menciptakan manusia tidak sama, agamanya tidak sama, tetapi Allah perintahkan untuk saling mengenal, saling menghormati, membangun peradaban,” jelasnya.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar sangat inklusif, terbuka untuk semua kalangan. “Di NU mau agamanya apa, dateng ke pesantren ayo gak papa,” terangnya.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat memberikan sumbangsih penting dalam mempersatukan umat di dunia. “Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa ke sana, untuk menciptakan persatuan dunia, saling menghormati,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pendiri FPCI Dino Pati Djalal, Kepala Pusat Studi Al-Qur’an H Muchlis M Hanafi. Hadir pula para peserta The First Abrahamic Circle, yakni pengajar di Jagar Arsy World Civilization Boarding School, BSD, Tangerang Selatan, Banten Ustaz Oji Fahrurroji; Rabbi Eliot Baskin dari Sinagog Emanuel Denver, Colorado, Amerika Serikat, dan Pendeta Ryhan Prasad dari Gereja Khandallah Presbyterian, Wellington, Selandia Baru.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Fathoni Ahmad
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG