IMG-LOGO
Nasional

Kiai Afifuddin: KH Achmad Siddiq yang Menyelaraskan Ideologi Pancasila dan Agama Islam

Senin 26 Agustus 2019 0:0 WIB
Bagikan:
Kiai Afifuddin: KH Achmad Siddiq yang Menyelaraskan Ideologi Pancasila dan Agama Islam
Kiai Afif (tengah)

Jember, NU Online

 

Sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama turut beperan besar dalam  membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran serta NU telah ditunjukkan sejak jaman perjuangan merebut kemerdekan Indonesia, dengan terlibat melawan penjajah. Demikian pula dalam era setelah kemerdekaan, NU juga terlibat aktif mengisi kemerdekaan melalui keterlibatanya dalam pembangunan bangsa.

 

“NU turut berjuang, baik dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan  kemerdekaan, dan hingga mengisi kemerdekaan,” ungkap Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, KH Afifuddin Muhajir saat menjadi narasumber dalam Seminar Pengusulan KH Achmad Siddiq dan Letkol Moch Sroedji Sebagai Pahlawan Nasional di Pendopo Wahyawibawagraha, Jember, Ahad (25/8).

 

KH Afifuddin menjelaskan, setidaknya, ada tiga peran NU yang paling utama; pertama, NU sebagai benteng aqidah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), kedua, NU sebagai pengawal moral bangsa Indonesia, dan ketiga, NU sebagai penyanggah (pilar) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Kiai Afif, demikian paggilan akrabnya, menekankan bahwa KH Achmad Siddiq berperan besar dalam menunjukkan peran NU sebagai pilar bangsa. “Di point ketiga ini, peran KH Achmad Siddiq sangat luar biasa melalui ajaran-ajarannya," ungkapnya.

 

Dikatakannya, gagasan dan pemikiran Kiai Achmad, sapaan akrabnya, terkait dengan Pancasila dan NKRI begitu besar dengan cara menjembatani antara ideologi Pancasila dan keyakinan Agama Islam. “Kiai Achmad, berhasil meyakinkan NU dan umat Islam bahwa Pancasila itu tidak bertentangan, bahkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Sehingga akhirnya umat Islam menerima Pancasila sebagai azas tunggal,” jelasnya.

 

Kiai Afifuddin berharap agar Kiai Achmad dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sebab, gelar tersebut mempunyai maksud untuk memberikan teladan pada generasi muda sekaligus untuk meneruskan sejarah. “Agar pemikirannya terkait dengan soal kebangsaan bisa lestari," ungkapnya.

 

Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember, Akhmad Taufiq menegaskan bahwa seminar tersebut merupakan tindak lanjut dari pengajuan pengusulan pahlawan nasional terhadap Kiai Achmad Siddiq dan Letkol Moch Sroedji. “(Seminar) ini adalah bagian dari syarat kelengkapan untuk mengajukan beliau untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” ucapnya.

 

Menurutnya, hingga saat ini capaian pengajuan gelar pahlawan  nasional memang untuk keduanya sudah mencapai 80 persen. Semua persyaratan terus diupayakan untuk dipenuhi sampai akhirnya tuntas. “Kita berharap tidak begitu lama lagi, semuanya sudah kelar,” harapnya.

 

Pewarta: Aryudi AR

Editor: Ahmad Rozali

Bagikan:
Ahad 25 Agustus 2019 23:46 WIB
Di Pesantren Tebuireng, Ditjen Pendis Beberkan Tantangan Pendidikan Islam
Di Pesantren Tebuireng, Ditjen Pendis Beberkan Tantangan Pendidikan Islam
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI Kamaruddin Amin
Jombang, NU Online 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI Kamaruddin Amin dalam ceramah seminar Memadukan Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur , menjelaskan bahwa saat ini pembinaan karakter diantara tantangan pendidikan di Indonesia. Dan pesantren merupakan menjadi katalisator atau kunci utama untuk menjawabnya.

“Pembinaan karakter adalah salah satu tantangan pendidikan Indonesia yang merupakan the newly emerging capacities, atau kapasitas baru yang sedang dibutuhkan, baru muncul, ini yang harus kita pastikan. Dan pembinaan karakter ini yang sedang kita kita perjuangkan dan sesungguhnya Pesantren distingsinya disini,” kata Kamaruddin saat mengisi rangakaian 120 tahun lahirnya Ponpes Tebuireng, di Gedung KH Yusuf Hasyim, Ahad (25/8). 

Tantangan berikutnya adalah madrasah di beberapa negara Muslim sebagaian masih dianggap sebagai tempat tumbuh dan kembang tindakan yang tidak moderat. Hal ini berbeda dengan kondisi madrasah di Indonesia yang sangat besar dan paling modern di dunia. Lembaga pendidikan Madrasah labih dari 80 ribu lembaga, dengan siswanya yang mencapai hampi 10 ribu siswa. 

Sedangkan jumlah pondok pesantren tidak kurang 28 ribu, dengan jumlah santri mencapai 4 juta lebih. Ditambah perguruan tinggi yang medekati seribu kampus. 

“Santri yang usia anak-anak saja di pondok pesantren lebih dari tujuh jutaan, ini  paling besar di dunia. Maka karekter keberagaman Indonesia, dipengaruhi tradisi keilmuan di pendidkan Islam,” tukasnya

Pesantren lanjut guru besar bidang hadis dan ilmu hadis ini menjelaskan bahwa, pesantren sejatinya punya kekhasan ketimbang pendidikan nasional. Yaitu tentang integritas dan karakter. Ia mempunyai jiwa kemandirian dan rasa ingin tahu. “di pesantren juga dikembangkan bahkan critical thinking, sekarang Pesantren juga sudah mulai bergeser dan seterusnya yang tadinya apa kata kiai, sekarang pesantren kearah positif, atau mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, ini tantangan pendidikan Indonesia kedepan,” paparnya.

Pendis, lanjut Kamaruddin, saat ini pihak Kemenag secara terus-menerus melakukan perbaikan. Termasuk kompetensi kompetisi dan literasi Information and Communication Technology (ICT) yang saat ini masih menjadi kelemahan secara umum, “dan saya kira ini tantangan kita, kita identifikasi dan ini yang harus kita berikan afirmasi, kita berikan endorsment untuk memastikan bahwa pendidikan Islam, Madrasah, perguruan tinggi, bahkan juga pondok pesantren harus memiliki interaksi di bidang ICT. Literasi digital,”terang Kamaruddin. 

Tantangan berikutnya ialah, diabad 21 ini kemampuan kemampuan kognitif seperti kemampuan membaca, menghafal, menulis, matematika, dan sains.  Karena hal itu tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan dan untuk mengantisipasi perkembangan abad 21, yang suka dan cepat atau lambat pasti akan dihadapi. 

Dihadapan para tokoh pendidikan, guru, ustad, siswa dan santri yang hadir, Kamaruddin mengingatkan bahwa peran penting adalah guru. Tantangan di Indonesia yang sesungguhnya dan kunci berada di guru pendidikan. Sebab, guru dituntut tidah sekedar menciptakan orang pintar, “tapi untuk mentransformasi, merubah, bukan hanya kemampuan kognitifnya tapi pendidikan adalah instrumen untuk transformasi-transformasi karakter budaya sikap dan sepenuhnya bisa dimainkan oleh guru,” terangnya.

Sebab, jika guru sebagaimana robot bekerja, maka ia tidak akan bisa membentuk karakter seseorang dan tidak bisa mentransformasi kepribadian peserta didik, “di China, robot pintar tida bisa apa-apa dalam membentuk karakter. tantangan kita adalah bukan hanya mencetak alih-alih komputer yang bisa menciptakan artifisial intelegensia. Tapi juga harus bisa mencetak anak-anak bangsa yang bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh artifisial. 

“Tantangannya ke depan adalah bagaimana agar sama-sama memiliki kesadaran kolektif kolektif awareness bahwa tugas kita bukan untuk mencerdaskan anak-anak kita saja tapi bagaimana kita mentransformasi mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertaqwa pribadi-pribadi yang berintegritas pribadi pribadi yang disiplin pribadi yang kreatif pribadi yang memiliki rasa ingin tahu pribadi yang terus bersemangat pribadi yang terus menghargai orang lain dan selesai tugas kita semua,” pungkas Kamaruddin.

Editor: Abdullah Alawi
 
Ahad 25 Agustus 2019 21:34 WIB
Ada yang Berusaha Adu Domba Banser dengan Rakyat Papua
Ada yang Berusaha Adu Domba Banser dengan Rakyat Papua
Tanda pagar (Ilustrasi: testemplatecb.blogspot.com)
Jakarta, NU Online 
Di media sosial Twitter, sedang terjadi perbincangan hangat (trending topic) #BUBARKANBANSER. Ketika NU Online menelusuri tagar itu, ternyata berawal dari tujuh tuntutan masyarakat Papua, yakni poin ketiga. Tujuh tuntutan itu, sebagaimana diberitakan beberapa media daring, disampaikan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai. Belakangan, ada berita daring lain bahwa Yorrys membantah berita yang menyangkutkan dirinya itu. namun, tagar itu terlanjur melambung tinggi.

Menurut berita-berita daring itu, tujuh tuntutan tersebut berawal dari kasus penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pertengahan bulan ini, yang dampaknya meluas ke berbagai daerah. Terjadi beragam aksi di beberapa daerah Papua yang menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas kejadian itu.  

“Kalau soal pembubaran Banser: betul itu masyarakat Sorong yang minta?” tanya Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ketika dihubungi NU Online, Ahad (25/8) malam. 

Pria yang disapa Gus Yaqut itu tak percaya tuntutan itu murni dari masyarakat Sorong sebab selama ini Banser dan masyarakat Papua bersahabat. 

“Bahkan saat ormas lain menyerbu asrama mahasiswa Papua (di Surabaya), Banser yang kemudian menjaga asrama mereka,” katanya lagi. 

Karena itulah, akun WCC JAWA BARAT @wahhabicc_jabar mengomentari tagar yang sedang melambung tinggi itu: 

“Apa yang menjadikan BANSER DIFITNAH saat ini sampai ada tagar agar banser dibubarkan? SIMPEL JAWABANNYA : KARENA #BanserUntukNegeri & MEREKA GERAH! Silahkan yang setuju RETWEET dan sertakan tagar spt yg kami ketik. Terimaksih....” tulisnya. 

Senada dengan akun itu, Gus Yaqut di akun Twitternya menganggap tagar tersebut sebagai bentuk mengadu domba Banser yang tidak terlibat dalam masalah dengan rakyat Papua. Menurut dia, upaya adu domba itu akan sia-sia saja. Siapa pun yang mengharapkannya akan kecewa.  

“Mau adu domba rakyat Papua dan Banser? Siap2 kecewa deh klean..! #BanseruntukNegeri,” cuit pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah ini. 

Gus Yaqut yakin, Banser di mana pun berada tidak akan terpancing dengan tagar fitnah dan pengadu domba itu.

“Banser itu terlatih. Setiap tindakannya pasti terukur. Mereka tidak akan terpancing. Sebelum ada komando, mereka tidak akan bertindak,” pungkasnya. 

Setelah tagar itu muncul, menyusul kemudian #BanserUntukNegeri yang mengimbanginya sebagai bentuk dukungan kepada Banser. 

Pewarta: Abdullah Alawi
 
Ahad 25 Agustus 2019 21:30 WIB
Apresiasi Hadirnya Kartu Tani, Akademisi NU Harap Petani Terlindungi
Apresiasi Hadirnya Kartu Tani, Akademisi NU Harap Petani Terlindungi
Dosen Teknologi Agroindustri Unusia Jakarta, Adrinoviarini
Jakarta, NU Online
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus berinovasi mengembangkan sistem pertanian. Upaya itu dilakukan Kementan dengan meluncurkan Kartu Tani. 
 
Kehadiran kartu yang didesain berupa ATM tersebut bertujuan agar kehidupan petani di Indonesia semakin sejahtera dan leluasa menjual hasil panen. 
 
Dosen Teknologi Agroindustri Universitas Nahdlatul Ulama (Unusia) Jakarta, Adrinoviarini mengapresiasi langkah pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar hadirnya kartu tersebut dibarengi dengan komitmen pemerintah untuk memproteksi petani di Indonesia. Misalnya, dengan mendorong masyarakat untuk merubah cara pandangnya kepada petani.

“Kenapa sih (petani) harus dilindungi? karena dia yang memproduksi pangan untuk kita. Kalau semuanya  tidak mau jadi petani siapa yang memproduksi pangan, jadi harus ada proteksi pemerintah untuk melindungi kita, di Negara-negara lain juga petani di proteksi," tandasnya.
 
Dikatakan, petani itu dibilang tulang punggung iya, tapi di kita, kalau misalnya hasil panennya dijual dengan harga yang tinggi semua orang teriak, sementara semua orang kita mengaku sepakat dorong pemerintah sejahterakan petani.
 
Alumni Fakultas Pertanian UGM ini menjelaskan, salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan para petani antara lain langka dan mahalnya pupuk. Menurutnya, petani di masyarakat ada dua golongan pertama mereka yang menjadikan kegiatan tani sebagai mata pencaharian utama kedua mereka yang berwirausaha di bidang pertanian. 
 
Menurut Rini, yang menjadi korban pada masalah tersebut adalah petani yang menggantungkan hidupnya dengan bertani. Makanya ia bersyukur ada pemerintah telah berupaya membuar Kartu Tani, dengan begitu bantuan pemerintah bisa tepat sasaran. 
 
“Dengan kartu tani, petani yang menjadikan kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian yang utama jelas terbantu. Ini loh petani yang memang mata pencaharian dia petani bukan pengusaha tani,” tuturnya kepada NU Online di Kampus Unusia Jakarta, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8) kemarin. 

Selain itu, ia mengusulkan pemerintah untuk terus berusaha memotong mata rantai distribusi hasil panen. Selama ini, petani harus melewati beberapa tahapan agar hasil pertaniannya bisa terjual dan dinikmati para konsumen. Saat ini petani di Indonesia masih menggunakan mata rantai yang panjang, antara lain petani harus ke tengkulak terlebih dahulu, setelah itu barulah tengkulak ke pasar, dari pasar barulah sampai di penjual, dari penjual ke pembeli. 
 
“Ini rantainya panjang, ini berimbas dengan harga,” katanya. 
 
Ia mengajukan kepada Kementan untuk bekerja sama dengan situs penjualan online seperti Tokopedia, Shopee, dan situs penjualan lain yang bisa menyediakan produk pertanian. Dengan hadirnya kartu tani kata dia bisa mempercepat proses itu sehingga para petani bisa menjual dagangannya ke penjual secara langsung melalui situs belanja online. 
 
“Karena sekarang sedang digalakkan juga revolusi industri 4.0, dan kita juga sudah punya banyak perusahaan jual beli online yang menjual hasil tani,” ucapnya.  

Sebelumnya, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy menjelaskan manfaat hadirnya Kartu Tani. 
 
Menurut dia, Kartu Tani berguna untuk kepastian memperoleh pupuk, menjual hasil pertanian tanpa perantara, memudahkan pembayaran kredit usaha, dan memudahkan mendapatkan bantuan sosial. 
 
Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muiz
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG