IMG-LOGO
Internasional

Tiba di Mesir, 29 Mahasiswa Utusan PBNU Disambut NU dan Ansor Cabang Istimewa

Kamis 29 Agustus 2019 15:0 WIB
Bagikan:
Tiba di Mesir, 29 Mahasiswa Utusan PBNU Disambut NU dan Ansor Cabang Istimewa
PCINU dan GP Ansor Mesir menyambut mahasiswa dan mahasiswi yang mendapat beasiswa (Foto: IG PCINU Mesir)
Jakarta, NU Online
Sejumlah 29 mahasiswa, 15 laki-laki dan 14 perempuan, utusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kerjasama dengan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, sudah tiba di Mesir pada Rabu (28/8).

Tiba di Bandara Internasional Kairo, Mesir, mereka langsung disambut oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Mesir dan Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Gerakan Pemuda Ansor Mesir. Hal tersebut sudah disiapkan secara matang oleh Nahdliyin yang tinggal di Negeri Kinanah itu dengan membuat kepanitian penyambutan.

“PCINU Mesir bersama PC GP Ansor membentuk panitia penjemputan dan penyambutan yang juga bekerjasama dengan petugas di Buuts (tempat tinggal mahasiswa asing di Universitas Al-Azhar),” kata Ketua PCINU Mesir Muhammad Nora Burhanuddin kepada NU Online pada Rabu (28/8).

Lebih lanjut, mahasiswa Magister Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir itu mengungkapkan bahwa para mahasiswa baru utusan PBNU itu akan diikutkan pada kegiatan pengaderan PCINU Mesir.

“Kemudian kita nanti akan mengadakan Porspek, Pekan Orientasi dan Pembekalan Kader, NU Mesir 2019 yang rencananya diadakan awal bulan September,” jelas pria asal Lamongan itu. 

Acara tersebut, jelas Nora, dilakukan guna memberikan gambaran kepada mereka terhadap kehidupan sosiologis di Mesir. Selain itu, katanya, juga untuk menjaring minat dan bakat mereka sejak dini agar bisa menjadi kader yang loyal kepada NU Mesir nantinya.

“Ini sebagai amanat mereka atas keberhasilan mereka difasilitasi PBNU untuk mendapat beasiswa Al Azhar. Setiap kader NU memang seharusnya loyal dan aktif di kepengurusan NU,” tegasnya.

Nora meminta agar para kader NU yang baru saja menginjakkan kaki di Mesir guna mendalami lautan pengetahuan itu tetapi tidak melupakan kewajibannya untuk tetap berkhidmat kepada jamiyah NU.

“Belajarlah setinggi mungkin. Tapi jangan pernah lupa untuk khidmah di NU karena barokah akan didapatkan dari khidmah ini,” ujarnya. 

Sebab, langkah jauh itu semuanya dilakukan tentu saja untuk mewujudkan dan menjaga wasiat para kiai yang sudah mendirikan dan merawat NU. “Kita semua berjuang demi kejayaan NU sebagaimana itu wasiat para kyai muassis NU sejak dulu,” katanya.

Nora menyebut bahwa 29 mahasiswa baru itu akan tinggal di Madinatul Buuts al-Islamiyah, asrama mahasiswa asing milik Universitas Al-Azhar. Asrama tersebut terletak di daerah Abbaseah.
 
Pewarta: Syakir NF
Editor: Abdullah Alawi
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 29 Agustus 2019 16:0 WIB
Sajikan Daging Halal, Restoran Cepat Saji India Diboikot
Sajikan Daging Halal, Restoran Cepat Saji India Diboikot
halal (Ilustrasi: realhalal.uk)
New Delhi, NU Online
Kelompok sayap kanan Hindu India menyerukan untuk memboikot sebuah restoran cepat saji, McDonald, setelah waralaba terbesar di dunia itu mengumumkan di Twitter bahwa gerainya di seluruh  India menyediakan daging halal. Pernyataan itu mengundang kontroversi di jagat Twitter India.

“Semua restoran kami memiliki sertifikat halal, Anda bisa bertanya pada manager restoran untuk menunjukkan sertifikat untuk mengkonfirmasinya dan untuk kepuasan Anda," twit McDonald India ketika menjawab pertanyaan salah satu pelanggannya.

Namun demikian, jawaban tersebut malah membuat marah warganet India. Mereka kemudian menyerukan pemboikotan waralaba asal AS dengan menuliskan tagar #BoycottMcDonalds hingga menjadi trending di Twitter India.  

Diberitakan Aljazeera, Senin (26/8), banyak pihak yang mempertanyakan sikap restoran cepat saji tersebut yang menyediakan daging halal di India, mengingat 80 persen –dari 1,3 miliar- warga India adalah umat Hindu. Ajaran agama Hindu melarang mengkonsumsi daging sapi. Sertifikasi halal yang membolehkan penjualan daging sapi dianggap bertentangan dengan ajaran Hindu.

Perlu diketahu, di India restoran cepat saji asal AS tersebut tidak menyediakan daging sapi maupun babi. Mereka menyiapkan ikan, daging, dan berbagai pilihan vegetarian. 

Salah satu pengguna Twitter menuduh, keputusan restoran cepat saji tersebut dengan jelas menyerang kepercayaan agama Hindu. Pasalnya, ia mengkhianati umat Hindu yang mayoritas dan malah memenuhi tuntutan umat Muslim yang minoritas.

"Ini terang-terangan berniat menyerang kepercayaan Hindu. Di India 80 persen (penduduknya) adalah Hindu, dan ada 4 persen Jain, Sikh, dan Buddha sebagai tambahannya, tapi McDonald mengkhianati 84 persen hanya untuk menenangkan Muslim sebanyak 14 persen," tulis salah satu pengguna Twitter.

Meski demikian, tidak semua warga India non-Muslim yang terganggu dengan keputusan restoran cepat saji asal AS tersebut yang menyediakan daging halal. Sushmita, seorang peneliti asal New Delhi, mengatakan, dirinya tidak peduli apakah daging ayam yang dimakannya halal atau tidak.

Dari pada status kehalalannya, dia lebih peduli tentang bagaimana daging ayam yang dimakannya itu diproses, jumlah nutrisi, dan karsinogen yang terkandung di dalamnya. 

Beberapa aktivis India menilai, keputusan restoran cepat saji asal AS tersebut menjadi celah bagi kelompok sayap kanan untuk menyerang umat Muslim. Menurutnya, aksi boikot tersebut menjadi bentuk ekstrem untuk mengubah India menjadi negara Hindu. 

“Suasana ini benar-benar menggambarkan islamofobia yang ada di India sekarang, dan umat Hidup sayap kanan menggunakan setiap kesempatan untuk menyerang umat Islam," kata seorang aktivis yang berbasis di New Delhi, Shabnam Hashmi.

Pewarta: Muchlishon
Editor: Abdullah Alawi
 
Kamis 29 Agustus 2019 5:0 WIB
Gara-gara Medsos, Mahasiswa Harvard asal Palestina Ditolak Masuk AS
Gara-gara Medsos, Mahasiswa Harvard asal Palestina Ditolak Masuk AS
Foto: harvard.edu
Boston, NU Online
Petugas imigrasi Amerika Serikat (AS) menolak memberikan izin masuk kepada seorang calon mahasiswa Harvard University warga Palestina, Ismail B Ajjawi (17), meski dia sudah mendapatkan visa. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (23/8) lalu, ketika Ajjawi tiba di Bandara Internasional Logan, Boston, AS, untuk memulai studi di Harvard University, namun dia ditolak masuk wilayah AS oleh petugas imigrasi. 

Dikutip laman The Harvard Crimson, Selasa (28/8), Ajjawi mengaku ditahan dan ditanyai petugas imigrasi selama delapan jam ketika tiba di bandara. Sebelum akhirnya ia ditolak masuk karena komentar teman-temannya di media sosialnya.

Dia menceritakan, semula petugas imigrasi memerika handphone dan laptopnya selama lima jam. Setelah itu, seorang petugas imigrasi perempuan memintanya masuk ruangan dan berbicara kepadanya dengan nada tinggi.

Dikatakan Ajjawi, petugas imigrasi juga bertanya kepadanya perihal agama dan kegiatan keagamaan yang pernah dilakukannya di Lebanon. Dia adalah warga Palestina yang tinggal dan bersekolah di Tirus, Lebanon. 

Dalam pemeriksaan itu, petugas imigrasi menemukan komentar politik penentangan terhadap AS di media sosial Ajjawi. Dia menjelaskan, komentar-komentar itu dibuat oleh teman-temannya, dirinya tidak pernah membuatnya.

"Petugas itu mengatakan menemukan postingan politik orang lain di halaman teman saya di media sosial yang menentang Amerika Serikat,” kata Ajjawi dalam pernyataan tertulis kepada The Harvard Crimson.

“Saya menjawab bahwa saya tidak punya urusan dengan postingan seperti itu dan saya tidak suka (like), berbagi (share), dan mengomentarinya (comment). Saya juga katakan kepadanya bahwa saya seharusnya tidak bertanggung jawab atas apa yang diposkan orang lain,” lanjutnya.

Meski demikian, petugas imigrasi tetap membatalkan visa Ajjawi dan mendeportasinya untuk pulang kembali ke Lebanon.

Dilaporkan, saat ini pihak kampus tengah berupaya menyelesaikan kasus tersebut sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 3 September nanti. 

Kejadian yang menimpa Ajjawi jarang terjadi pada mahasiswa S1 di Harvard University. Namun pada 2017 lalu, ada empat mahasiswa S2 yang mengalami kejadian yang sama dengan Ajjawi, karena waktu itu Presiden AS Donald Trump mengeluarkan larangan perjalanan terhadap warga negara tertentu.

Setelah berbulan-bulan, mahasiswa S2 tersebut baru bisa masuk wilayah AS. Pihak kampus menghimbau agar mahasiswanya tersebut tidak meninggalkan AS selama masa kuliah. 

Pewarta: Muchlishon
Editor: Alhafiz Kurniawan
Rabu 28 Agustus 2019 23:10 WIB
Bangladesh Hapus ‘Kolom Status Perawan’ di Buku Nikah
Bangladesh Hapus ‘Kolom Status Perawan’ di Buku Nikah
Foto: Reuters
Dhaka, NU Online
Pengadilan Tinggi Bangladesh memutuskan untuk menghapus ‘kolom status perawan’ di buku nikah. Dengan demikian, perempuan Bangladesj tidak lagi perlu menyatakan status keperawanannya di buku nikah. 

Selama ini, sesuai hukum pernikahan Bangladesh, seorang calon pengantin perempuan diharuskan menuliskan statusnya di kolom perawan. Apakah dia masih masih perawan (kumari), janda, atau sudah bercerai. 

Beberapa waktu lalu Pengadilan Tinggi Bangladesh memerintahkan kepada pemerintah untuk mengganti ‘kata kumari (perawan)’ dengan ‘belum menikah.’ Pengadilan juga memutuskan agar calon penganti pria menuliskan statusnya; lanjang, duda, atau bercerai. 

Keputusan ini lahir setelah selama lima tahun terakhir aktivis perempuan mengajukan gugatan kepada pemerintah untuk menghapus status keperawanan calon mempelai perempuan di buku nikah. 

“Ini adalah keputusan yang memberi kami keyakinan bahwa kami dapat berjuang dan menciptakan lebih banyak perubahan bagi perempuan di masa depan," kata Ainun Nahar Siddiqua, salah satu dari dua advokat yang mengawal gugatan itu, dilansir Reuters, Selasa (27/8).

Sesuai dengan UU Perkawinan dan Perceraian Muslim Bangladesh yang disahkan pada 1974, formulir pernikahan juga mencantumkan ‘status perawan’ bagi perempuan. Sejak 2014, Siddiqua dan rekannya menuntuk pemerintah Bangladesh untuk mengubah formulir pernikahan tersebut.

Advokat dari Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) itu mengatakan, pihaknya kemudian mengajukan petisi untuk menggugat pemerintah Bangladesh agar menghapus kolom status perawan dalam buku.

“Kami mengajukan petisi tertulis karena mempertanyakan apakah seseorang perawan atau tidak itu bertentangan dengan hak privasi seseorang," jelasnya.

Pemerintah Bangladesh belum merespons putusan Pengadilan Tinggi tersebut hingga saat ini. Belum juga ada penjelasan apakah putusan ini akan diterapkan pemerintah atau tidak.

Salah satu petugas catatan sipil pernikahan di Dhaka, Muhammad Ali Akbar Sarker, mengapresiasi putuhan Pengadilan Tinggi tersebut. Dia mengaku, selama ini banyak yang bertanya kepadanya mengenai alasan perempuan harus menuliskan statusnya dan laki-laki tidak. Dengan putusan itu, dia berharap tidak akan ditanyai hal itu lagi.

"Saya banyak menyelenggarakan pernikahan di Dhaka. Sering ditanya terkait kenapa laki-laki bebas merahasiakan status. Sementara wanita tidak," kata Sarker.

Meski demikian, Sarker dan para penghulu lainnya di Dhaka masih menunggu keputusan Kementerian Hukum Bangladesh terkait dengan penghapusan status perawan dalam buku nikah tersebut.

Pewarta: Muchlishon
Editor: Alhafiz Kurniawan
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG