IMG-LOGO
Opini

Makna Hijrah dari Masa Kenabian ke Era Media Sosial (Bagian 1)

Senin 2 September 2019 9:15 WIB
Bagikan:
Makna Hijrah dari Masa Kenabian ke Era Media Sosial (Bagian 1)
Ilustrasi: pixabay
Oleh Ahmad Makki
 
Hijrah menjadi istilah yang banyak diperbincangkan di kalangan komunitas Muslim Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belakangan. Di Indonesia secara tradisional frasa “hijrah” umumnya hanya muncul pada momentum tertentu. Biasanya di sekitar perayaan tahun baru Hijriyah. Tapi belakangan istilah tersebut beredar sehari-sehari menjadi bagian dari leksikon masyarakat umum, terutama di media sosial.

Tulisan ini berupaya untuk menelusuri pemaknaan hijrah dari masa ke masa dalam ruang lingkup historiografi Islam. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya istilah hijrah selalu dimaknai beragam oleh tokoh atau komunitas tertentu. Ada yang memaknainya secara abstrak sebagai sebuah tuntutan moral, tapi ada juga yang merumuskan hijrah secara politis untuk semboyan perlawanan. Kelompok teroris ISIS bahkan memakai hijrah sebagai semboyan rekrutmennya.

Istilah “hijrah” sendiri diserap dari bahasa Arab “hajara” yang berarti “memutuskan”  (Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir, [Yogyakarta, Pustaka Progressif: 1984], halaman 1489). Ia juga bisa berarti berpisah atau meninggalkan. Dalam konteks sejarah penyebaran Islam, istilah ini dipakai untuk merujuk peristiwa migrasi komunitas Muslim dari Makkah ke kota lain. Wacana hijrah dalam doktrin Islam bermula dari peristiwa sejarah, migrasi komunitas Muslim di Kota Makkah menuju Kota Yatsrib pada 622 M. (R Marom, Research Approach in the Research of early Islam: the Hijrah in Western historiography, [tanpa catatan kota, Jama'a: 2017], halaman vii).

Hijrah kemudian berkembang menjadi wacana untuk memperbaiki diri atau untuk mengimani ajaran Islam, lewat penyebutannya di dalam Al-Qur’an:

“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah.” (Surat An-Nisa ayat 89, dalam Website Al-Quran Kementerian Agama, n.d.).

Meski begitu, dalam Al-Qur’an wacana hijrah tidak melulu diasosiasikan sebagai perpindahan agama. Ia bahkan tetap bersifat imperatif bagi orang-orang yang telah beriman. Di sini wacana hijrah kerap diidentikkan dengan wacana jihad. (Alhafiz Kurniawan, Pengertian Hijrah dan Jihad, [Jakarta, nu.or.id: 2018], https://www.nu.or.id/post/read/87747/pengertian-hijrah-dan-jihad).
 

Wacana jihad pada konteks itu sering dikaitkan sebagai perjuangan fisik melawan kelompok Quraisy yang menjadi musuh besar kelompok muslim di era Nabi Muhammad. Hijrah dan jihad yang pengertiannya saling beririsan digambarkan seperti tingkatan selanjutnya dari keimanan:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Alanfal: 72, dalam (Website Al-Qur’an Kementerian Agama, n.d.).

Pascahijrah ke Yatsrib dan menjadikannya sebagai basis dakwah selama 10 tahun, Nabi Muhammad bersama kelompok muslim kembali ke kota Mekah dalam sebuah peristiwa terkenal yang disebut Fathu Makkah (penaklukkan Mekah), di mana komunitas muslim berhasil menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah. (R. A. Gabriel, Muhammad: Islam’s first great general (campaigns and commanders series), [Oklahoma, University of Oklahoma Press: 2007], halaman 172).

Menariknya, Nabi sempat mendeklarasikan bahwa tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah (As-Suyuthi: 1996, dalam Alhafiz Kurniawan: 2018). Karena saat itu keadaan Mekah telah aman bagi komunitas Muslim. Pernyataan tersebut bisa dengan mudah membuat kita menyimpulkan bahwa penyebutan hijrah di sini merujuk pada peristiwa historis sebelumnya.

Meski begitu As-Shuyuti (1996, dalam Alhafiz Kurniawan: 2018) menyebutkan bahwa ada dua pandangan di kalangan ulama tentang pernyataan tersebut. Pertama, hijrah tidak diperintahkan lagi karena Mekah sudah menjadi tempat yang aman bagi komunitas Muslim. Kedua, setelah Fathu Makkah yang menjamin keamanan komunitas muslim, tidak ada lagi hijrah yang keutamaannya melebihi praktik hijrah sebelum Fathu Makkah. Setidaknya pendapat kedua mengisyaratkan bahwa peristiwa hijrah bukan hanya dimaknai secara material sebagai migrasi, tapi melibatkan ranking kedudukan hamba di mata Tuhan.

Secara kontekstual, perjalanan Hijrah dan jihad adalah peristiwa berat dan berbahaya, melibatkan aktivitas menempuh jarak lebih dari 450 km. sambil menghindari kuntitan lawan, serta membutuhkan ongkos tidak sedikit (J. Iqbal, Planning in the Islamic tradition: the case of hijrah expedition, [tanpa catatan kota, Insight : 2009], halaman 37-68). Prasyarat tersebut tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Pada umumnya yang berpartisipasi dalam Hijrah ke Yatsrib adalah orang-orang yang memiliki kecukupan materi, yang mayoritas lelaki. 

Jika Hijrah dan jihad memiliki bobot keistimewaan yang signifikan, bagaimana dengan sebagian kelompok muslim yang tidak bisa berpartisipasi? Pertanyaan ini tampaknya menjadi kegelisahan di kalangan perempuan muslim ketika itu. Ini terlihat ketika Aisyah, istri Nabi Muhammad, menanyakan cara kaum perempuan bisa ikut berjihad. Nabi menjawab bahwa mereka bisa menunaikan haji mabrur sebagai jihad paling utama (Bukhari, dalam Alhafiz Kurniawan: 2018). 

Tentang riwayat tersebut, Ibnu Bathtal (dalam Alhafiz Kurniawan: 2018) menerangkan bahwa hijrah adalah perintah wajib di masa-masa awal Islam bagi pemeluk Islam karena jumlah mereka yang sedikit dan keperluan mereka untuk bergabung dan berkonsolidasi. Ketika Mekkah sudah ditaklukkan maka gugurlah kewajiban hijrah. Haji menjadi amal yang lebih utama karena jihad dalam pengertian perang fisik tak lagi diperlukan.

Demikian pada era di sekitar Nabi Muhammad, pemaknaan wacana hijrah pada awalnya terkait dengan peristiwa historis Hijrah dan kebutuhan melakukan jihad secara fisik menghadapi atau menghindari ancaman. Ketika kondisi membaik dan bentuk aksi fisik sudah tidak diperlukan, hijrah dimaknai sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah. (bersambung…)
 

Ahmad Makki, Praktisi Media Digital, Kandidat Master Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia
Bagikan:

Baca Juga

Senin 2 September 2019 12:0 WIB
Mengimplementasikan Ajaran Sosial Religius Sunan Drajat
Mengimplementasikan Ajaran Sosial Religius Sunan Drajat
Makam Sunan Drajat. (via Kang Rudi)
Oleh Wahyu Eka Setyawan

Angka kemiskinan di Indonesia yang baru-baru ini diributkan banyak praktisi hingga akademisi, menjadi satu data yang menggambarkan realitas kekinian. Di mana memang cukup susah menempatkan kemiskinan dalam suatu hal yang baku. Tetapi di sini penulis ingin mengutip data yang disediakan oleh BPS, sebagai ilustrasi awal untuk menuju abstraksi tentang kemiskinan.

Pemerintah Indonesia melalui BPS menyebutkan jika angka kemiskinan di Indonesia telah menurun, dari angka 9.66 persen di tahun 2018 menjadi 9.41 persen di tahun 2019. Kategori miskin ini dikategorikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah 400-500 ribu rupiah per bulan, menurut BPS itu sudah sesuai dengan standar ekstrem kemiskinan Bank Dunia.

Di Jawa Timur sendiri tercatat kemiskinan berada di angka 10.85 persen di tahun 2018, dengan sebaran kemiskinan di perdesaan sebesar 15.2 persen, lalu di perkotaan sebesar 6.9 persen. Laju kemiskinan yang berhasil diturunkan masih dikisaran angka 72 ribu jiwa dari 39,29 juta total penduduk, jika mengacu pada data sensus penduduk BPS di tahun 2017. 

Lebih spesifik kita akan menuju tiga kabupaten di wilayah pesisir utara yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya, yakni Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Berbicara tentang kemiskinan berdasarkan survei nasional BPS di tahun 2018, angka kemiskinan di Bojonegoro berada di angka 13.36 persen atau berada di kisaran angka 163.940 jiwa. Sementara di Tuban sendiri berada di angka 15.31 persen atau ada sekitar 196.000 jiwa, lalu di Lamongan angka kemiskinan berada di kisaran angka 14.42 persen atau ada sekitar 171.38 jiwa.

Kemiskinan di wilayah tersebut menjadi bukti, bahwa tugas utama umarah dan ulama sebagai penggerak umat ialah, turut serta memikirkan bagaimana kemiskinan ini bisa direduksi dan dieliminasi. Jika merujuk pada pemikiran Gus Dur tentang Al-Masholih Ar-Raiyah yang merupakan konsep kemaslahatan umat, di mana kesejahteraan adalah kunci menuju kehidupan yang sentosa. Tenang dalam menjalankan kehidupan keluarga, sosial dan religius, tanpa ada sedikitpun distraksi, itulah hakikat dari kesentosaan itu sendiri.

Ajaran Sosial-Religius Sunan Drajat

Raden Qosim atau familiar dikenal dengan sebutan Sunan Drajat merupakan anak kedua dari Sunan Ampel (Raden Rahmat). Beliau berdakwah di wilayah pesisir utara pulau Jawa, lebih spesifik di wilayah pesisir utara Lamongan, namun lebih dari itu ajarannya pun menyebar hingga di seluruh wilayah pulau Jawa. Sunan Drajat dikenal sebagai Wali Songo yang memiliki ajaran sosial-religius tinggi, dan tercatat bisa mengentaskan wilayah sekitar pantai utara terutama Paciran dari kemiskinan. Ajaran sosial-religius yang ia implementasikan menjadi nilai tersendiri jika kita telaah lebih dalam, sebagai bagian dari tadabur atas realitas yang ada.

Sunan Drajat dalam beberapa literatur memiliki beberapa ajaran yang dapat dikatakan erat kaitannya dengan ajaran tasawuf, karena memiliki kedalaman makna dan implikasi. Baik dalam kebatinan maupun yang berkorelasi dengan sisi realitas. Diskursus ajaran sosial-religius Sunan Drajat inilah yang seharusnya dielaborasi dan diimplementasikan dalam konteks terkini. Sebagai satu konstruksi filosofis yang realistis dalam upaya untuk mereduksi kemiskinan itu sendiri. Paling tidak dijadikan satu pijakan bergerak karena lillahi ta’ala, atau berdasarkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah.

Sunan Drajat dengan nilai-nilai luhur ajaran yang dimilikinya, memiliki satu sisi menarik dalam ajarannya terkait sebuah ajakan untuk berbuat yang terbaik untuk umat. Catur Piwulang yang merupakan pitutur atau pesan-pesan luhur Sunan Drajat, merupakan salah satu ajaran sang sunan yang masih teridentifikasi dan telah diterjemahkan dalam berbagai perspektif. Namun secara harfiah dasar Catur Piwulang memiliki muatan atau isi kurang lebih sebagai berikut:

1. Wenehono teken marang wong kang wuto (berilah tongkat pada orang yang buta).
2. Wenohono pangan marang wong kang kaliren (berilah makan pada orang yang kelaparan).
3. Wenohono sandang marang wong kang wudo (berilah pakaian pada orang yang telanjang).
4. Wenohono payung marang wong kang kawudanan (berilah payung pada orang yang kehujanan).

Catur Piwulang dalam Konteks Terkini

Berangkat dari ajaran sosial-religius yang terekam dalam catur piwulang sebagai ajaran adiluhung Sunan Drajat. Maka dalam konteks kekinian dapat direlasikan dalam beberapa realitas, terutama nilai-nilai filosofis sebagai pijakan yang impementatif. Wenehono teken marang wong kang wuto atau berikanlah tongkat kepada orang buta. Secara sosial terkini makna tersebut sangat sesuai dengan situasi dan kondisi faktual, di mana kemiskinan menjadi satu problem yang memang harus diatasi bersama. 

Dalam situasi ini seorang yang pandai harus mampu memberikan pencerahan berupa penyebaran pengetahuan, baik dalam konteks kritik atas kebijakan atau alternatif-alternatif yang bisa disajikan untuk menanggulangi kemiskinan itu sendiri. Misal gagasan terkait pelatihan untuk usaha kecil dan menengah, khususnya di level rumah tangga perdesaan. Mencerahkan terkait tata guna serta tata kelola lahan, ketimpangan dan strategi terkait untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri.

Wenehono pangan marang wong kang kaliren, berikanlah makan kepada orang kelaparan. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah makan dan minum. Tugas dari umara atau pemimpin di sini ialah senantiasa mengedepankan pangan dari umat itu sendiri. Berangkat dari problem seperti ketimpangan lahan, rusaknya lingkungan akibat dari tata kelola yang keliru mengakibatkan semakin terancamnya kebutuhan pangan. 

Sebab itu maka dalam menentukan tata kelola sudah seharusnya melibatkan umat, kondisi lingkungan hidup dan fokus mengedepankan kebutuhan umat seperti pangan. Wenehono sandang marang wong kang wudo, berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Makna dari hal ini ialah orang-orang kaya tidak boleh tamak dan rakus, harus ingat bahwa harta adalah titipan Allah semata. Maka mereka harus adil dan tidak boleh secara serampangan mengambil hak-hak orang miskin dan lemah.

Wenehono payung marang wong kawudanan, berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Kita dipaksa agar selalu ingat bahwa hidup tidak sendiri, harus saling melindungi dan menghargai satu sama lainnya. Seorang pemimpin atau orang pandai harus mampu memayungi dan meneduhkan bagi orang membutuhkan. Ia harus mampu mendengarkan umat serta lingkungan hidupnya dan tidak menghianati umat itu sendiri. Semua yang ada di dunia merupakan titipan, manusia sebagai khalifah fil ardh harus bijak dan mementingkan umat itu sendiri. 

Kemiskinan salah satu penyebabnya ialah ketidaksinkronan antara kebijakan serta ketidakpekaan umara pada umatnya. Tidak mau mendengar, tidak mau mengedepankan kepentingan umat dan egois. Ajaran Sunan Drajat jika dikontektualisasikan sebagaimana cara pandang penulis, maka akan menjadi salah satu pengingat dan pedoman, bagaimana menjadi umara yang baik, serta menjadi dasar berpijak bagi umat, bagaimana seharusnya bersikap. Semua hal tersebut merupakan bagian dari istiqomah demi terwujudnya maslahah al-ammah atau kebaikan untuk semua orang.
 
 
Penulis adalah alumnus Psikologi Universitas Airlangga yang kini menempuh pendidikan lanjutan di bidang politik, Nahdliyin Muda
Sabtu 31 Agustus 2019 2:0 WIB
Melihat Papua dengan Dua ‘Lensa’ Alfiyah ibn Malik
Melihat Papua dengan Dua ‘Lensa’ Alfiyah ibn Malik
Oleh M. Fayad Hazami
 
Indonesia bagian timur kini sedang menjadi perbincangan hangat di seantero tanah air. Jika biasanya program Waktu Indonesia Timur di NET yang mampu menyorot perhatian publik dengan lawakan-lawakan khas dari para personelnya seperti Abdur, Arie Kriting, Yewen dan teman-teman komika lainnya yang sama berasal dari timur, sekarang justru gejolak panas di tanah Papua-lah yang menyita perhatian. Pemicunya, peristiwa penggerebekan Asrama Papua yang terjadi di Surabaya tepat sehari sebelum hari kemerdekaan, Jumat (16/8).

Dilansir CNN Indonesia, kronologi kerjadian bermula saat aparat dengan salah satu ormas Islam melakukan pengepungan asrama yang dihuni oleh mahasiswa-mahasiswa asal Papua karena diduga adanya perusakan bendera Merah Putih. Pengepungan terus berlanjut, hingga pada Sabtu (17/8). Aparat menggerebek dan menahan 43 mahasiswa yang ada di dalam, setelah sebelumnya terus-menerus memaksa mereka keluar dengan diiringi makian bernada rasis.

Kejadian ini sungguh sangat disayangkan. Di saat seharusnya kita mengisi hari kemerdekaan dengan lebih meresapi makna Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara, para oknum justru memperkeruh suasana dengan isu rasialisme. Memanggil saudara sebangsa-setanah air dengan panggilan ‘monyet’ hanya karena memiliki warna kulit yang berbeda jelas merupakan tindakan terkutuk. 

Tindakan rasisme sebenarnya bukan hal baru di kalangan umat manusia. Tercatat, perbuatan merasa bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul ini pertama kali terjadi di dunia adalah saat iblis menolak perintah Allah swt. untuk bersujud kepada Nabi Adam a.s. Dikisahkan, penolakan itu didasari perasaan jumawa iblis dengan merasa dirinya lebih mulia karena terbuat dari api, dibanding manusia yang hanya tercipta dari tanah.

Allah swt. berfirman dalam Al-Qur’an surat al-A’raf ayat 12, “’Apakah yang menghalangimu bersujud (kepada Adam) ketika kuperintahkan kepadamu?’ Iblis menjawab, ‘Kami lebih baik daripada dia: Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia Kau ciptakan dari tanah’.” Tentunya semua tahu apa yang selanjutnya terjadi, Allah swt. murka lalu mengeluarkan iblis dari surga.

Saya jadi teringat dengan salah satu bait Alfiyah ibn Malik, sebuah kitab karya Syekh Muhammad ibn Malik al-Andalusi tentang tata bahasa Arab. Nazam tersebut berbunyi, wa fi khtiyarin laa yajiul munfashil idza taatta an yajial munfashil, berarti “dalam situasi normal (tidak darurat), tidak diperbolehkan membuat dlomir munfasil, selagi masih bisa menempatkan dlomir muttasil.”

Bila diresapi lebih dalam, bait tersebut tidak cukup berhenti pada penjelasan nahwiyah saja. Jika kita maknai lebih dalam, nazam itu juga mengandung nilai-nilai filosofis semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.

Saya melihat ada tiga kata kunci dalam bait yang perlu kita ambil makna filosofisnya, yaitu ikhtiyar, munfashil, dan muttashil. Kata ikhtiyar merupakan antonim dari ‘darurat’, maka bisa kita artikan juga sebagi situasi aman dan tentram yang tidak memaksa untuk bertindak semena-mena. Munfashil dan muttashil yang dimaksud dalam bait sebenarnya adalah istilah bagi nama sebuah dlomir (kata ganti). Munfashil adalah dlomir yang bentuknya terpisah dan terpecah dari fiil-nya, sedangkan muttashil adalah dlomir yang menyatu dengan fiil-nya.

Namun, dalam makna yang lebih jauh, kita maknai munfashil sebagai simbol perpecahan, dan muttasil sebagai simbol persatuan. Bila sudah begitu, bait di atas memberi pelajaran kepada kita bahwa dalam situasi Indonesia yang tenang dan damai seperti saat ini, janganlah menebar permusuhan yang bisa memecah belah bangsa. Selagi masih bisa berdamai dan bermusyawarah untuk menanamkan nilai-nilai persatuan, untuk apa kita terpecah?!”

Selain nazam itu, melihat kasus itu juga ingatan saya merujuk pada satu bait nazam Alfiyah lainnya tentang alamat i’rab, farfa’ bidlammin wansiban fathan wa jur, kasran kazikrullahi ‘abdahu yasur. Dijelaskan bahwa alamat asal i’rab rofa adalah dlommah, alamat i’rab nashab adalah fathah, dan alamat asal i’rab jar adalah kasroh. 

Secara bahasa, rofa berarti luhur dan dlommah berarti kumpul dan bersatu, sementara nashab berarti tegak dan fathah berarti terbuka, sedangkan jar berarti ‘rendah’ dan kasroh berarti ‘pecah’. Maka melalui nazam ini, kita pun diingatkan bahwa bila Indonesia ingin menjadi bangsa yang luhur (rofa’), maka dibutuhkan dlammah, yakni berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah. Hal itu menjadi harga mati yang tak dapat ditawar. Untuk dapat tegak berdiri sebagai bangsa yang kokoh, Indonesia juga butuh fathah, keterbukaan. Indonesia sudah begitu inklusiv dengan menerima berbagai kalangan tanpa memandang suku, bahasa, ras. Semunya bersatu dalam bingkai Indonesia. Sebaliknya, bila Indonesia terus menerus terpecah belah (kasroh) hanya karena perbedaan, maka bangsa ini pun akan semakin rendah (jar) derajatnya.

Oleh karena itu, melalui dua nazam Alfiyah ibnu Malik itu, kita diingatkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia tanpa memandang ras, suku, ataupun bahasa. Sedari dulu, kita sudah dikenal sebagai bangsa majemuk yang sekaligus inklusif. Kerajaan-kerajaan Nusantara meskipun berlandaskan agama, tetapi terbuka dengan pemeluk agama yang berlainan dengan agama resmi kerajaannya.

Sejak dulu, para pendiri bangsa kita sudah bersepakat bahwa Papua merupakan bagian dari negeri ini. Kesepakatan ini harus kita jaga dan pertahankan bersama dengan memperlakukannya sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Kita tentu ingat jikapun kita tak seagama, kita masih bersaudara dalam kenegaraan yang disebut oleh KH Ahmad Shiddiq, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 1984-1991, sebagai ukhuwah wathaniyah.
 
 
Penulis adalah ustadz di Buntet Pesantren, Cirebon
Jumat 30 Agustus 2019 15:30 WIB
Gus Dur dan Bintang Kejora
Gus Dur dan Bintang Kejora
KH Abdurrahman Wahid. (Dok. Pojok Gus Dur)
Oleh Fathoni Ahmad

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menjadi konsensus kebangsaan para pendiri bangsa (founding fathers) dengan mendasarkan diri pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Kesepakatan ini bukan bim salabim, melainkan berangkat dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam upayanya melepaskan diri dari belenggu penjajahan (kolonialisme).

Seluruh komponen bangsa bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Sebab itu, jika ujug-ujug (tiba-tiba) ada sekelompok orang dengan identitas tertentu ingin mengubah dasar negara, bisa dikatakan orang-orang tersebut tidak memahami betul proses perjuangan rakyat Indonesia. Logika sederhananya, jika dahulu para nenek moyang mengorbankan jiwa raga untuk masa depan generasi berikutnya, maka generasi penerusnya dipastikan akan menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah kemajemukannya.

Tantangan suatu bangsa ialah konflik, baik karena kepentingan kultural maupun kepentingan politik. Apalagi jika melihat melimpahnya kemajemukan Indonesia yang menempati posisi teratas dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Sekali terjadi konflik, seketika itu akan dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendelegitimasi eksistensi negara.

Apalagi ditambah liarnya informasi di media sosial. Jika tidak bisa memverifikasi informasi dengan baik, maka seseorang termakan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Sebab itu, setiap konflik yang ada hendaknya dihadapi dengan prinsip kebangsaan (wathaniyyah) dengan rasionalitas yang memadai, bukan dengan menggadaikan emosionalitas.

Beberapa minggu terkahir bangsa Indonesia kembali diuji dengan kasus kekerasan yang menimpa beberapa mahasiswa Papua di Surabaya. Kasus ini bak bola salju yang menimbulkan aksi rusuh di Manokwari dan terakhir ricuh di Kota Jayapura. Bahkan, sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat Papua dengan tak malunya mengibarkan bendera bintang kejora yang selama ini dipakai sebagai bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di depan Istana Negara Jakarta. Aksi tersebut sebagai bukti bahwa setiap konflik yang terjadi akan dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Setiap terjadi konflik yang menyangkut Papua, ada yang harus diperhatikan, baik oleh rakyat Papuanya sendiri maupun rakyat Indonesia secara umum. Persoalan kemakmuran dan kesejahteraan memang harus terus didorong untuk masyarakat Papua, namun Papua juga harus memahami bahwa dahulu para pejuang telah bekerja keras untuk membebaskan Irian Barat (Papua) dari belenggu kolonialisme Belanda.
 
Hingga pada akhirnya, Papua berhasil dikembalikan ke pangkuan Republik Indonesia. Jadi tidak perlu membuat aksi dengan mengibarkan bendera bintang kejora yang selama ini menjadi simbol kelompok OPM.

Adapun untuk rakyat Indonesia secara umum, sampai kapan pun Papua menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Soal aksi pengibaran bendera bintang kejora memang harus diusut setuntas-tuntas oleh aparat yang berwenang.
 
Melihat Papua, rakyat Indonesia bisa belajar dari pendekatan yang dilakukan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI.
 
Diceritakan Muhammad AS Hikam dalam Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013), ketika itu Wiranto masih menjabat Menko Polkam dan melapor ke Pak Presiden terkait pengibaran bendera OPM, Bintang Kejora.

“Bapak Presiden, kami laporkan di Papua ada pengibaran bendera Bintang Kejora,” ujar Wiranto melapor.

Mendengar laporan tersebut, kemudian Gus Dur bertanya, “Apa masih ada bendera Merah Putihnya?” tanya Gus Dur.
 
“Ada hanya satu, tinggi,” ujar Wiranto sigap.

Mendengar jawaban itu, Gus Dur kemudian menjawab, “Ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul,” ujar Gus Dur santai.

“Tapi Bapak Presiden, ini sangat berbahaya,” sergah Wiranto.

Gus Dur pun menjawab, “Pikiran Bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul! Sepak bola saja banyak benderanya!” ucap Gus Dur.

Gus Dur (2007) yang sudah tidak lagi jadi Presiden, kembali menyebut alasannya memperbolehkan bendera Bintang Kejora berkibar. Gus Dur menganggap bendera Bintang Kejora hanya bendera kultural warga Papua. “Bintang kejora bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri,” kata Gus Dur kepada wartawan.

Gus Dur, yang saat menjabat presiden mengabulkan permintaan masyarakat Irian Jaya (waktu itu) untuk menggunakan sebutan Papua, justru menuding polisi dan TNI tidak berpikir mendalam ketika melarang pengibaran bendera Bintang Kejora. “Ketika polisi melarang, tidak dipikir mendalam, (tim) sepak bola saja punya bendera sendiri. Kita tak perlu ngotot sesuatu yang tak benar,” katanya.

Menurut Franz Magnis Suseno, sahabat Gus Dur di Forum Demokrasi, pemberian nama Papua pada Irian Jaya dan pemberian izin pengibaran bendera Bintang Kejora bukan tanda Gus Dur meremehkan terhadap Indonesia. Hal itu justru sebaliknya, Gus Dur mau membantu orang-orang Papua untuk bisa menghayati Ke-Indonesiaan dari dalam.

“Gus Dur percaya pada Orang Papua. bahwa itulah cara untuk merebut hati suatu masyarakat yang puluhan tahun merasa tersinggung, tidak dihormati, dan bahkan dihina. Karena itu orang-orang Papua mencintai Gus Dur,” ujar Franz Magnis dalam kata pengantar buku karangan Muhammad AS Hikam, berjudul Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita (2013).

Ahmad Suaedy yang menulis buku Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001, menduga mengapa Gus Dur menggunakan alasan bahasa Arab dan tradisi Jawa dalam menyelesaikan konflik Papua? Gus Dur mencoba ‘menenangkan’ hati orang-orang Islam dan orang-orang Jawa yang berpotensi melakukan protes.

Perhatian Gus Dur terhadap konflik vertikal dan kedekatannya dengan para eksponen, yang oleh pemerintah pusat disebut separatis, sebenarnya bukan hanya di Indonesia, melainkan juga kepada negara-negara tetangga, seperti di Pattani, Thailand Selatan dan di Mindanao, Filipina Selatan.

Gus Dur tidak hanya memfasilitasi dialog dan mencari jalan damai, tetapi juga mendampingi mereka sebagai sahabat dan saudara, tanpa memprovokasi dan melanggar etika hubungan antar-negara. Karena Gus Dur juga terlibatk aktif mewujudkan perdamaian bangsa-bangsa di dunia yang terlibat konflik.

Gus Dur menempatkan dua konflik vertikal di Papua sebagai isu kewarganegaraan. Prinsip utama kewarganegaraan adalah kesetaraan. Pendekatan yang dilakukan Gus Dur adalah dialog langsung. Melakukan penguatan masyarakat sipil. Melakukan berbagai pertemuan. Membangun kesepakatan, sampai pada titik nol derajat, yang berarti tidak ada tuntutan.

Dengan pendekatan personal yang begitu kuat, Gus Dur mengakomodasi penyebutan nama Papua. Sebelumnya, siapa saja yang menyebut Papua akan dianggap separatis. Pemerintah memberi nama Irian Jaya, sementara masyarakat inginnya Papua, karena Papua itulah nama yang sudah lama ada. Pengembalian nama Papua oleh Gus Dur berjalan tanpa syarat, tanpa konsensus apapun, langsung saja dibolehkan untuk menyebut nama Papua.
 

Penulis adalah Redaktur NU Online
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG