IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Habib Luthfi ke Banser: NKRI Harga Mati Tidak Main-main

Kamis 5 September 2019 21:30 WIB
Bagikan:
Habib Luthfi ke Banser: NKRI Harga Mati Tidak Main-main
Habib Luthfi di acara Ansor Kendal, Jateng
Kendal, NU Online
Rais 'Aam Idarah Aliyah Jamiyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) Habib Lthfi bin Yahya mengajak kepada Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk senantiasa merawat sejarah bagaimana negara ini didirikan oleh para pendahulu.
 
"Kepada kalianlah negara ini harus dirawat, hal ini sesuai amanah para pendiri untuk diisi dengan berbagai pembangunan fisk dan no fisik," tegasnya. 
 
Hal itu disampaikan Habib Luthfi bin Yahya yang juga Panglima Besar Banser saat mengisi taushiyah pada penutupan Kemah Kebangsaan yang dihelat Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kendal, Jawa Tengah  di Pesantren Darussalam, Meteseh, Boja, Kabupaten Kendal, Rabu (4/9) malam.
 
Menurutnya, sejarah merupakan ruh nasionalisme yang harus dipelajari oleh setiap generasi. Karena itu, sejarah sebagai obor nasionalisme jangan sampai terputus.
 
“Bagi kader Ansor dan Banser, NKRI harga mati itu tidak main-main. Tanamkan dan amalkan karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban,” ujar Habib Luthfi.
 
Usai memberikan taushiyah, Habib Luthfi memberikan ijazah khusus kepada para kader Ansor dan Banser yang telah berikrar setia pada NKRI.
 
Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen yang turut hadir berpesan agar seluruh kader Ansor dan Banser menjadi pelopor penebar semangat persatuan dan kesatuan.
 
"Ansor dan Banser harus jadi pelopor menebarkan semangat persatuan dan kesatuan di manapun kalian berada, apalagi saat ini tengah marak provokasi bernuansa SARA," tegasnya.
 
Putera dari kiai kharismatik KH Maimoen Zubair (alm) ini juga berharap, perang saudara di Suriah dan beberapa negara muslim dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat di tanah air agar tidak mudah termakan isu yang sengaja diciptakan untuk memecah belah.
 
"Kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan kepada negara dan sekaligus merekatkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.
 
Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal, KH Izzudin Abdussalam menuturkan, Kemah Kebangsaan dapat menjadi momentum bagi kader Ansor dan Banser untuk menguatkan kembali rasa cinta tanah air yang telah dicontohkan oleh ulama dan para kiai.
 
Ketua PC GP Ansor Kendal Muhammad Ulil Amri mengatakan, kegiatan kemah kebangsaan bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan sekaligus sebagai ajang konsolidasi seluruh jajaran pengurus.
 
Dijelaskan, kegiatan tingkat kabupaten ini diikuti kepala kesatuan dari 286 ranting di tingkat desa dan 20 anak cabang di tingkat kecamatan.
 
“Kami siap mengemban amanah dari ulama dan para kiai untuk terus berkhidmah menjaga keutuhan NKRI. Seluruh kepala kesatuan telah diinstruksikan untuk meneruskan kepada seluruh jajarannya menyikapi situasi kebangsaan terkini. Kami pastikan Ansor Kendal solid dan bergerak di bawah satu komando dari pimpinan pusat,” tuturnya. 
 
Kontributor: Samsul
Editor: Muiz
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 5 September 2019 19:30 WIB
Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dianggap Berhasil Jika Keuangan Negara Terselamatkan
Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dianggap Berhasil Jika Keuangan Negara Terselamatkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur Nurul Ghufron mengatakan, indikator keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi bukan pada seberapa banyak koruptor yang tertangkap, melainkan seberapa besar keuangan negara yang terselamatkan. (Husni Sahal/NU Online)
Jakarta, NU Online
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur Nurul Ghufron menjelaskan, kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah agar tidak terjadi kerugian pada keuangan negara.

Sehingga, kata Ghufron, indikator keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi bukan pada seberapa banyak koruptor yang tertangkap, melainkan seberapa besar keuangan negara yang terselamatkan.

“Baik (caranya) mau pemberantasan maupun pencegahan,” kata Ghuforn ketika menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) di Lantai 5, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (5/9). Diskusi tersebut mengusung tema ‘Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’.

Menurut Ghufron, kalau pencegahan lebih menguntungkan dalam mengembalikan keuangan negara, maka pencegahan harus lebih didahulukan dari pada cara lain. Hukum dibentuk oleh legislator memiliki tujuan.

“Kita berproses hukum itu tidak untuk main-main. Tidak untuk memenuhi Cipinang, tidak untuk memenuhi Lapas, tapi kalau menegakkan hukum untuk tindak pidana korupsi itu untuk melindungi dan mengembalikan kerugian negara,” ucapnya.

Oleh karena itu, katanya, tidak boleh memunculkan anggapan ‘jika hukum ditegakkan, maka 100 persen keuangan negara juga akan kembali kepada negara’. Sebab, terjadinya penegakan hukum tidak serta merta atau 100 persen keuangan negara kembali.

Ia mencontohkan kasus korupsi jembatan. Menurutnya, jika pun keuangan negara yang dikorupsi oleh koruptor itu bisa kembali, tapi tidak akan dapat mengembalikan kerugian waktu dan membuat jembatan bertahan lama.

“Itu tidak bisa terkembali secara full walaupun kemudian sudah OTT atau sudah dilapaskan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua P2N Irnanda Laksanawan juga menyoroti pentingnya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Ia menyatakan demikian karena dalam pandangannya, persoalan korupsi seperti sebuah tontonan melalui publikasi media.

“Bagaimana ke depan, korupsi bukan untuk dipertontonkan maupun dijebak pada saat mereka mengadakan hal yang salah, tetapi kalau bisa (yang harus dilakukan) lebih pada pencegahan,” kata Irnanda.

Diskusi yang dimoderatori Witjaksono ini juga dihadiri dua pembicara lain, yakni Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, dan Advokat Bambang Sri Pujo.
 
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Muchlishon
Kamis 5 September 2019 19:0 WIB
Tujuh Rekomendasi Wahid Foundation Terkait Temuan Pelanggaran Kemerdekaan Beragama
Tujuh Rekomendasi Wahid Foundation Terkait Temuan Pelanggaran Kemerdekaan Beragama
Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2018. (Ilustrasi: Abdul Rahmad Ahdori/NU Online)
Jakarta, NU Online
Wahid Foundation merekomendasikan tujuh poin kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas temuan pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2018. Rekomendasi tersebut dinilai penting dan harus disikapi agar praktik toleransi terwujud serta dapat mencegah adanya konflik di masyarakat. 

Tujuh poin penting rekomendasi yang diajukan Wahid Foundation itu antara lain: 

Pertama, mendesak presiden dan pemerintah pusat merealisasikan visi melawan intoleransi dengan mendorong berbagai kementerian dan lembaga negara melaksanakan pengarusutamaan toleransi dan jaminan perlindungan hak atas KBB dalam rencana pembangunan jangka menengah dan nasional IV 2020-2025.

Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah konkret dan permanen guna menyelesaikan warisan kasus lama dan baru terkait pelanggaran KBB.

Ketiga, mendesak pemerintah dan DPR memaksimalkan fungsi pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara lebih ketat terhadap pelaksanaan UU Pemerintah Daerah terkait kebijakan pemerintah-pemerintah daerah menangani isu-isu keagamaan.

Keempat, mendesak Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengarusutamakan pendidikan toleransi, moderasi, beragama dan penghormatan hak beragama dan berkeyakinan dalam kurikulum di berbagai tingkatan termasuk di berbagai ekstrakurikuler.

Kelima, mendesak pemerintah dan DPR merevisi atau mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif di tingkat pusat maupun daerah.
 

Keenam, mendesak pemerintah dan terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau berbagai kebijakan daerah bernuansa agama yang membatasi hak beragama dan diskriminatif.

Ketujuh, mendorong pemerintah pusat memberi apresiasi dan penghargaan kepada pemimpin daerah yang berhasil meningkatkan kualitas perlindungan hak atas KBB dan pelayanan publik non diskriminatif.

Selain tujuh rekomendasi tersebut, Direktur Utama Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid, memberikan beberapa catatan yang mesti disikapi oleh semua pihak. Diantaranya penyelesaian kasus jamaah Syiah di Sampang, Jawa Timur. 
 
“Seperti pemulihan jamaah Syiah di Sampang yang sampai sekarang anaknya masih sulit, hidup di pengungsian dan sebagainya,” ujarnya saat Peluncuran Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018 di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Sementara Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, mendesak agar pemerintah merevisi atau membatalkan peraturan daerah yang potensial melanggar kemerdekaan beragama/berkeyakinan. 

“Patokan kita adalah konstitusi. Konstitusi Pasal 28, 29 telah menegaskan negara punya kewajiban untuk melindungi kemerdekaan kebebasan setiap warga untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing,” ucapnya

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muchlishon
 
Kamis 5 September 2019 18:0 WIB
Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin Bahas Pemberantasan Korupsi
Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin Bahas Pemberantasan Korupsi
Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Foto: Husni Sahal/NU Online)
Jakarta, NU Online
Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lantai 5, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Diskusi yang dimoderatori Witjaksono ini menghadirkan empat pembicara, yakni Mantan Jam Pidum Noor Rochmad, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, dan Advokat, Bambang Sri Pujo. Namun, pada kesempatan itu, Noor Rochmad berhalangan hadir.

Sekretaris Jenderal P2N Chaerul Saleh Rasyid menyatakan bahwa pengusaha dan profesional dalam menjalankan profesionya memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Pengusaha, misalnya, mereka berupaya menghasilkan keuntungan secara maksimal.

“Itu sudah kaidah-kaidah bisnis,” ucapnya.

Namun, pada saat bersamaan, para pengusaha dalam menjalankan usahanya juga harus selalu berada di jalan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan negara maupun agama. Menurutnya, dalam konteks aturan agama, kejujuran menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam hal apa pun, termasuk dalam berbisnis.

Begitu pun dalam konteks aturan negara, pengusaha sudah selayaknya memiliki wawasan tentang hukum positif terkait bisnis, sehingga para pengusaha dalam menjalankan usahanya nyaman karena tidak menabrak aturan yang berlaku.

“(Pengusaha dan profesional) harus memperoleh informasi, masukan dari praktisi hukum, sehingga kawan-kawan yang berkumpul dalam perkumpulan ini dapat mengerti koridor-koridor mana yng boleh dan tidak boleh, sehingga tidak terjebak pada aturan yang itu pasal karet,” terang Saleh.

Pada kesempatan itu, P2N berharap, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengatasi persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia.

“Ke depan, calon-calon pimpinan KPK ini diharapkan dapat membangun Indonesia lebih baik,” ucapnya.

Dalam mewujudkan itu independensi, integritas, dan tidak diskriminatif dalam memerangi korupsi sangat dibutuhkan bagi pimpinan KPK. Ia menyatakan bahwa dalam sebuah lembaga penting seperti KPK ini rawan dipengaruhi oleh pihak-pihak luar.

“Dari semua profesi yang masuk nanti, P2N berharap 5 orang ini (pimpinan KPK) nantinya betul-betul sebagai representasi dari lembaga yang memang untuk kepentingan memberantas korupsi di Indonesia,” ucapnya.

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Abdullah Alawi
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG