IMG-LOGO
Nasional

Fatayat NU Tegaskan Isu Perempuan dan Anak sebagai Perhatian Utama

Jumat 13 September 2019 21:4 WIB
Bagikan:
Fatayat NU Tegaskan Isu Perempuan dan Anak sebagai Perhatian Utama
Sekretaris Umum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah saat memberikan sambutan pada FGD yang diadakan organisasinya di Hotel A-One di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/9). (Foto: Husni Sahal/NUO)
Jakarta, NU Online
Isu-isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, termasuk pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak telah menjadi perhatian utama Fatayat Nahdlatul Ulama. Inilah yang dibahas pada Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘'Sinergi Pemuda dalam Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan' yang diselenggarakan organisasi badan otonom NU tersebut.
 
“Dan bicara soal perkawinan anak, berarti itu terkait dengan isu perlindungan anak yang juga menjadi perhatian kita,” kata Sekretaris Umum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah saat memberikan sambutan pada FGD yang diadakan organisasinya di Hotel A-One di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).
 
Menurut Margaret, data terkait perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data dari UNICEF, Indonesia menempati ranking ke-7 di dunia. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, perkawinan anak untuk usia 10-15 tahun sekitar 11 persen dan usia 16-18 tahun sekitar 32 persen.
 
“Jadi ini kemudian membuat kita mempunyai perhatian yang penuh karena di samping tingginya angka perkawinan anak, juga karena ada dampak negatif yang luar biasa, yang dialami oleh anak-anak yang melakukan perkawinan anak,” ucapnya.
 
Ia menyatakan bahwa terjadinya perkawinan anak dilatarbelakangi oleh berbagai hal, seperti pendidikan, sosial, dan budaya. Sementara dampaknya dirasakan oleh pelaku perkawinan anak, baik secara psikologis maupun kesehatan reproduksinya.
 
“Banyak angka perceraian pada perkawinan saat usia anak. Anak-anak belum siap membangun rumah tangga, kemudian harus berhadapan dengan usia muda yang pasangannya juga muda. Kemudian harus mengasuh anak di usia muda. Belum kondisi kesehatan reproduksinya, menjalani kehamilan, persalinan dan lain sebagainya,” paparnya.
 
FGD yang dimoderatori Ulfi Ulfiah ini dihadiri empat pembicara, yaitu Sekretaris LBM PBNU Ustadz H Sarmidi Husna, Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams, Kepala Subdit Kesehatan Usia Reproduksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) Lovely Daisy, dan Ketua KPAI Susanto.
 
Adapun peserta yang mengikuti diskusi ini berasal dari berbagai organisasi, seperti Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, PP Muslimat NU, Kopri PB PMII, PP IPPNU, Wanita Budhis Indonesua (WBI), MUI Bidang Perempuan dan Remaja, Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), PP Nasyiatul Aisiyah, dan PP Aisiyah.
 
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Muhammad Faizin
Bagikan:

Baca Juga

Jumat 13 September 2019 23:55 WIB
Ketum Fatayat NU: Generasi Berkualitas Lahir dari Orang Tua yang Unggul
Ketum Fatayat NU: Generasi Berkualitas Lahir dari Orang Tua yang Unggul
Ketum PP Fatayat NU Anggia Ermarini saat memberikan pengantar pada FGD di Hotel A-One di Kebun Sirih, Jakpus, Jumat (13/9). (Foto: NU Online/Husni Sahal)
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, Anggia Ermarini menegaskan pentingnya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas sesuai dengan cita-cita pemerintahan Jokowi lima periode mendatang. Untuk mewujudkan itu, perlu langkah-langkah sedini mungkin, yakni dimulai dengan membentuk rumah tangga yang berkualitas.
 
“Kita menariknya harus dari belakang, (yaitu) bagaimana menyiapkan generasi muda yang baik, yang berkualitas, (dengan cara) menyiapkan terlebih dahulu kualitas seorang ayah dan ibu agar menghasilkan generasi yang unggul pula,” kata Anggi saat memberikan sambutan pada (FGD) yang diadakan organisasinya di Hotel A-One di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Sehingga menurut Anggia, batas perkawinan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam pasal 7 yang kini masih di bahas di DPR menjadi salah satu persoalan yang menjadi perhatian pihaknya.
 
“Kita sangat menyadari bahwa perkawinan bukan hanya sekadar menghalalkan hubungan antar laki-laki dan perempuan, tetapi membangun sebuah rumah tangga, mengantarkan nilai-nilai (yang baik) dari orang tua ke anaknya, dari keluarga ke lingkungan dan seterusnya, (yang puncaknya) nilai-nilai itu bisa membangun negara,” paparnya.
 
Ia menyatakan bahwa banyaknya kasus, seperti kekerasan seksual, kemiskinan, dan stunting yang menimpa perempuan dan anak disebabkan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, belum matang dalam membangun rumah tangga.
 
“Mudah-mudahn dengan acara ini dapat masukan-masukan, terutama dalam konteks batas perkawinan anak untuk membantu kebijakan-kebiajakan yang bisa dilakukan negara, untuk bisa lebih menjawab lagi kebutuhan yang ada, sehingga tercipta generasi yang unggul,” ucapnya.
 
Sementara pengurus Fatayat NU yang lain, yang juga anggota DPR RI Hj Erma Siti Mukaromah menegaskan, pihaknya melalui parlemen akan terus memperjuangkan nasib perempuan dan anak. Apalagi, hasil pemilu legislatif 2019 yang lalu, anggota Fatayat NU yang lolos ke senayan sebanyak 7 orang.
 
FGD yang mengusung tema Sinergi Pemuda dalam Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan ini dimoderatori Ulfi Ulfiah dan dihadiri empat pembicara, yaitu Sekretaris LBM PBNU Ustadz H Sarmidi Husna, Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams, Kepala Subdit Kesehatan Usia Reproduksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) Lovely Daisy, dan Ketua KPAI Susanto.
 
Seusai FGD, kegiatan dilanjut dengan dialog dan penyusunan rekomendasi yang dipandu oleh Ai Maryati Solihah.
 
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Muhammad Faizin
Jumat 13 September 2019 20:0 WIB
Menggerakkan Nahdliyin di Mimika Ketika Kondisi Tidak Menentu
Menggerakkan Nahdliyin di Mimika Ketika Kondisi Tidak Menentu
Bazar Kuliner Nusantara oleh IPNU-IPPNU Ranting Wanagon SP2. (Foto: NU Online/Sugiarso)
Mimika, NU Online
Perjuangan dan khidmah kepada Nahdlatul Ulama memang harus dilaksanakan secara istiqamah, semangat pantang menyerah, dan keberanian menambil risiko.
 
Hal ini dirasakan oleh para penggerak dan pengurus NU di akar rumput di Kabupaten Mimika, Papua, khususnya Jamaah Istighatsah An-Nahdliyyah, yang kondisi keamannya dalam status mengkawatirkan. Menyambut tahun baru Islam 1441 H di tengah suasa tegang, nahdliyin Mimika tetap menggelar kegiatan.
 
Berikut catatan kontributor NU Online, Sugiarso dari Mimika. Surat elektronik baru bisa dikirim Jumat (13/9) karena adanya pembatasan penggunaan internet.
 
Sambut Tahun Baru
Kegiatan dimulai di Masjid Al-Ikhlas, Kampung Kadun Jaya, KM10 pada Sabtu (31/8), sebelum Maghrib dengan menggelar mujanat doa akhir tahun. Acara doa dipimpin oleh Mbah Saean, sesepuh NU dari Wonosari Jaya. 
 
Bakda Shalat Magrib Mbah Saean melanjutkan memimpin munajat doa awal tahun. “Alhamdulillah kita bisa mengakhiri dan mengawali tahun di tempat mulia, yakni di masjid. Semoga semua dosa kita tahun yang sudah lewat diampuni Alla dan tahun ini kita bisa beramal yang lebih baik,” katanya usai mengantarkan doa awal tahun.
 
Acara dilanjutkan dengan khataman bin nadhar edisi 4. Hadir dalam kegiatan ini, pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama SP2, jamaah Kampung Mwuare, dan dari Kota Timika. Khataman menggunakan mushaf per juz. Ada sebagian juz yang bisa dibaca oleh lebih dari satu orang, khususnya jamaah yang bacaannya belum lancar. Dalam khataman ini, sebagian jamaah membawa takir janur kuning untuk menyambut Muharram.
 
Bakda Isya acara dilanjutkan dengan istighotsah yang dipimpin oleh Ustadz H Fadlan, Ketua Perwakilan Metode Belajar Membaca Al-Qur’an An-Nahdliyyah Cabang Mimika dengan singkat namun khusyuk. 
 
“Kita baca singkat namun berupaya untuk khusyuk mengingat malam ini banyak acara yang bersamaan,” terangnya. Acara dilanjutkan dengan tausiyah oleh Ustadz Abdul Aziz utusan dari Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi Jawa Timur.
 
“Makna sirathal mustaqim itu bukan jalan yang lurus kenceng tanpa berkelok-kelok seprti jalan tol. Namun maksudnya kita berjalan di dalam dan mengikuti alur jalan. Jika jalannya belok kiri, ya belok kiri. Bukan lurus terus saja malah akhirnya keluar jalan dan menabrak sesuatu di luar jalan. Maknanya kita berjalan di dalam koriodor syariat dan tuntunan para salafus shaleh,” urai ustadz bujang yang membantu mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Mimika. 
 
Pembacaan permintaan doa dari para jamaah untuk berbagai macam hajat dibacakan oleh Ketua Pengurus Pondok Pesantren Darussalam Mimika, Sugiarso. 
 
“Alhamdulillah infak spontan malam ini yang terkumpul 1 juta lebih untuk kemakmuran masjid dan Pondok Darussalam,” terangnya saat mengumumkan hasil infak spontan. Selesai pembacaan doa jamaah dilanjutan dengan penyampaian hajat malam 1 Muharam. 
 
“Malam ini jamaah ada yang sedekah dalam bentuk takiran artinya panataning pikir atau penataan pikiran sebagai simbol permohonan semoga tahun baru ini pikiran kita menjadi lebih tertata, tidak semrawut,” urainya. 
 
Menurutnya, ada waktu bekerja, ibadah, ada waktu keluarga dan sebagainya. Takir dibungkus dengan janur kuning artinyasajatinin nur, yakni Rasulullah SAW. Janur berwarna kuning artinya cahaya atau luhur atau tenang.
 
“Semoga kehidupan kita di tahun baru menjadi cahaya orang lain, mendapatkan ketenangan dan keluhuran akhlak,” urai Sugiarso yang juga penggelut sastra dan budaya Jawa ini.
 
Acara doa dipimpin oleh Ustadz Hasan dari Kampung Mwuare dan ditutup dengan potong tumpeng oleh H Mansyur selaku wakil tuan rumah.
 
Banyak Kegiatan
Malam tahun baru juga diisi dengan pengesahan anggota baru Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa Mimika yang diadakan di halaman Masjid An-Nur, Soponyono, Kampung Wonosari Jaya. Dalam acara ini diisi dengan atraksi berpasangan dan kelompok para pedekar Pagar Nusa dan penyerahan sertifikat anggota oleh Ustadz Muhajir sebagai salah satu dewan guru Pagar Nusa Mimika.
 
Acara juga diisi dengan pengajian oleh Ustadz Hasyim Asy’ari dari Pesantren Darussalam Mimika, Kampung Mwuare. 
 
“Tugas Pagar Nusa adalah menjaga kiai, masyarakat, dan negara. Pagar Nusa adalah pagarnya Nusantara, pagar NKRI,” tegasnya. 
 
Menurutnya para muassis atau pendiri NU adalah pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional. “Kalian harus memperkuat pemahaman masalah NU agar kokoh dalam berpegangan kepada Aswaja An-Nahdliyah,” urainya.
 
Ahad (1/9) pagi atau satu Muharram, remaja NU yang tergabung dalam IPNU IPPNU Ranting Wanagon SP2 mengadakan kegiatan bazar kuliner nusantara. Momen ini untuk memanfaatkan kegiatan tabligh akbar warga Paguyuban Seruling Emas yang menghadirkan muballighah Mumpuni Handayayekti, pemegang Aksi Indosiar asal Cilacap. 
 
Tiga buah tenda kerucut dan dua buah tenda payung disiapkan untuk kegiatan bazar ini.
 
 
Pewarta: Sugiarso
Editor: Ibnu Nawawi
 
Jumat 13 September 2019 19:45 WIB
Fatayat NU Sikapi Putusan MK tentang Batas Usia Perkawinan
Fatayat NU Sikapi Putusan MK tentang Batas Usia Perkawinan
Sekum PP Fatayat NU, Margaret saat memberikan sambutan pada FGD di Hotel A-One, Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/9). (Foto: NU Online/Husni Sahal)
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Sinergi Pemuda dalam Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan'. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel A-One di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Diskusi itu dihadiri sejumlah pembicara, seperti Sekretaris LBM PBNU Ustadz H Sarmidi Husna, Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams, Kepala Subdit Kesehatan Usia Reproduksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) Lovely Daisy, dan Ketua KPAI Susanto.

Sekretaris PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah mengatakan bahwa organisasinya telah lama bersinergi dengan berbagai organisasi perempuan lintas iman menyoroti pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Kita sudah beberapa kali melakukan upaya, mendorong pasal ini (agar direvisi),” kata Margaret.

Upaya itu mulai menampakkan hasilnya ketika pada 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inkonstitusional. MK memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan.

“Kita memberikan apresiasi luar biasa kepada MK yang telah memberikan peluang itu untuk melakukan revisi terhadap pasal 7 yang (sekarang) dilempar ke DPR, dan hari ini masih dalam pembahasan di DPR,” ucapnya.

Menurutnya, meskipun DPR telah menyetujui ditetapkannya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun, untuk mencegah terjadinya fenomena perkawinan anak, ia mengaku perjuangannya belum selesai.

“Meskipun demikian, perjuangan ini belum usai. Masih banyak yang harus kita lakukan, pengawasan, Oleh karena itu kita harus tetap bergandengan tangan, sinergi,” ucapnya.

Langkah yang harus dilakukan setidaknya ada tiga hal. Pertama, selalu mengawal agar batas usia perkawinan minimal 19 tahun tidak berubah sampai benar-benar ditetapkan dalam UU. Kedua, terus mengupayakan agar tidak memberikan pasal-pasal yang berpeluang terjadinya perkawinan anak.

Ketiga, ketika nanti telah ditetapkan dalam UU, semua pihak bersama-sama mengawal sampai implementasinya, termasuk memberikan penguatan di masyarakat dan aparat terkait agar benar-benar terlaksana, sehingga tidak terjadi perkawinan anak.

“Melalui FGD ini, kita ingin bersama-sama menguatkan baik dari sisi pemikiran, gerak langkah sinergi kita bersama untuk terus mengawal, stop perkawinan anak di Indonesia,” harapnya.

Diskusi yang berlangsung sekitar tiga jam ini diikuti dari berbagai lembaga, seperti Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, PP Muslimat NU, Kopri PB PMII, PP IPPNU, Wanita Budhis Indonesua (WBI), MUI Bidang Perempuan dan Remaja,  Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), PP Nasyiatul Aisiyah, PP Aisiyah, dan dari Baha'i.

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Fathoni Ahmad
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG