IMG-LOGO
Nasional

PBNU Sikapi Permendag 29/2019 yang Tiadakan Kewajiban Label Halal

Selasa 17 September 2019 7:25 WIB
Bagikan:
PBNU Sikapi Permendag 29/2019 yang Tiadakan Kewajiban Label Halal
Wakil Ketua Umum PBNU Mochammad Maksum Mahfoedz.
Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Umum PBNU, H Muhammad Maksum Mahfoedz menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang meniadakan kewajiban label halal dalam produk ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang dipasarkan di Indonesia, sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kebijakan tersebut, jika memang berlaku umum, tidak hanya tidak sensitif terhadap tatanan legal urusan pangan, tetapi sekaligus menyakiti hati kaum Muslim yang menjadi warga mayoritas di Indonesia.

Maksum mengatakan, kebijakan Pemerintah yang tidak peka terhadap SARA tersebut akan berpotensi besar menyakiti sekelompok pemeluk agama. Ketidakpekaaan tersebut karena Permendag tidak sensitif terhadap terhadap kebutuhan Muslim. Umat Islam saja, kata dia, jika memasuki pasar (berjualan), diwajibkan membawa (menjual) barang halal. Namun dengan peraturan itu, dipaksa menerima barang tidak halal.

“Kalo kebijakan pemerintah tidak sensitif SARA maka pada gilirannya pasti menyakiti sekelompok pemeluk agama dan potensial menimbulkan persoalan SARA yang lebih akut berikut segala implikasi politiknya,” kata Maksum, Senin (16/9).

Menurut pria yang juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) ini, persoalan produk halal selain menyangkut hukum agama, juga merupakan gaya hidup di mana masyarakat Muslim memerlukan gaya hidup halal. Karenanya, peniadaan label halal dinilai Maksum sebagai kebijakan bunuh diri.

Pentingnya produk halal, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia terlebih yang memang mayoritas Muslim. Di Indonesia, kata Maksum sebenarnya telah ada UU Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Amanatnya, adalah kewajiban bagi setiap penyelenggaraan pangan, minuman, kosmetik dan obat-obatann untuk mendapatkan dan menyertakan sertifikasi halal pada produk-produk yang diperdagangkan.

Soal jaminan produk halal, kata dia, juga bukan sebatas pada pelabelan, karena labelisasi adalah wajib menurut UU 33/2014. Kewajiban labelisasi pada produk yang dipasarkan di Indonesia, diperlukan untuk menjawab kebutuhan keamanan pangan bagi kaum Muslim.

“Kita ini mayoritas Muslim, yang kita perlukan adalah pencirian untuk yang haram karena di Indonesia itu akan lebih efisien. Berkenaan dengan jumlah barang yang relatif terbatas, UU JPH sudah diundangkan. Tentu wajib bagi kita menaatinya,” imbuh Pakar Teknologi Industri Pertanian ini.

Dengan demikian, munculnya Permendag 29/2019, jelas-jelas bertentangan dengan UU JPH. Masyarakat diwajibkan masuk pasar dengan labelisasi halal, namun bercampur produk asing yang tidak halal, dinilainya akan mengacaukan.

Ia menegaskan agar peraturan tersebut segera dicabut. “Sebelum rakyat banyak merasakan ada urusan SARA itu,” ujarnya.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang menghapuskan kewajiban pencantuman label halal didorong karena Indonesia mengalami kekalahan dalam sejumlah sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kementerian Perdagangan menyatakan, aturan ini diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap WTO akibat kekalahan Indonesia dalam sengketa perdagangan nomor DS484 dengan Brasil. Aturan baru ini menghapus kewajiban pencantuman label halal untuk produk impor yang dipasarkan di Indonesia.

Padahal, Brasil hanya mempersoalkan produk ayam dalam sengketa perdagangan bernomor kasus DS484. Akan tetapi, Permendag Nomor 29 Tahun 2019 berlaku untuk semua produk hewan dan turunannya.

Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Fathoni Ahmad
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 17 September 2019 21:0 WIB
GP Ansor Desak Pemerintah Ekstra Serius Tangani Karhutla
GP Ansor Desak Pemerintah Ekstra Serius Tangani Karhutla
Anggota Banser memadamkan kebakaran di Sumatera (Foto: NU Care-LAZISNU)
Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda GP Ansor Abdul Rochman meminta pemerintah untuk ekstra serius menangani karhutla yang terjadi di Indonesia. Upaya yang harus dilakukan pemerintah, berupa koordinasi semua lembaga dan bertindak taktis di lapangan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. 
 
"Perhatian sudah ditunjukkan Presiden yang memimpin secara langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan berkantor di Riau. Namun juga perlu ditindak mereka yang menjadi penyebab adanya karhutla. Siapa mereka? Saya yakin aparat sudah tahu para perusak lingkungan itu," tandas Adung, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa (17/9).
 
Kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja, menurut Adung, adalah tindakan perusakan bumi yang dilarang berdasarkan ajaran agama. 
"Ansor memiliki komitmen penuh untuk turut menjaga bumi. Kami siap bergabung bersama semua elemen untuk ikut menangani karhutla," tegas dia.
 
Kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin, 16 September 2019, pukul 16.00 WIB, sejumlah titik panas ditemukan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 513 titik, Kalimantan Barat (384), Kalimantan Selatan (178), Sumatera Selatan (115), Jambi (62), dan Riau sebanyak 58 titik.
 
Selain itu, asap akibat kebakaran hutan di beberapa titik sudah pada level yang berbahaya hingga membahayakan anak-anak dan ibu hamil. 
 
"Imbauan untuk menggunakan masker agar mengurangi dampak yang timbul agar dipatuhi oleh kita semua. Perlu dipikirkan juga untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, Ansor turut prihatin dan berduka atas kejadian ini," katanya.
 
Menurut Adung, kepastian layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla menjadi hal yang sangat penting selain penanganan titik api penyebab kebakaran. 
 
"Mengingat potensi karhutla yang masih tinggi karena musim kemarau, kami perintahkan kepada Ansor dan Banser untuk bahu membahu ikut menangani kebakaran hutan bersama aparat seperti yang dilakukan Satkorwil Banser Kalbar, Kalteng, Riau, Jambi, dan lainnya," kata Adung.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, Ansor dan Banser di Kalimantan Barat turut membantu memadamkan kebakaran hutan di Kaki Bukit Sedahu, Singkawang Kalimantan Barat. 
 
"Apa yang dilakukan Banser Satkorcab Singkawang pada bulan Agustus lalu bisa menjadi contoh dan ini merupakan instruksi agar Ansor di wilayah terdampak berperan aktif menangani karhutla," pungkas Adung.
 
Red: Kendi Setiawan
Selasa 17 September 2019 20:30 WIB
Indeks Persepsi Korupsi Sejalan dengan Tingkat Literasi
Indeks Persepsi Korupsi Sejalan dengan Tingkat Literasi
Bedah buku dan seminar nasional di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (17/9). (Foto: NU Online/Syakir)
Tangerang Selatan, NU Online
Korupsi di negeri ini sudah menjadi penyakit yang cukup akut. Terbukti dengan banyaknya kasus yang menjerat para pejabat, baik legislatif, eksekutif, maupun para penegak hukum, hingga swasta.
 
Bukti lainnya adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih rendah. Tahun 2018 masih di angka 38 meskipun naik satu tingkat dari tahun sebelumnya.
 
Maman Suherman, alumnus Kriminologi Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa rendahnya IPK Indonesia juga sejalan dengan rendahnya minat baca warganya.
 
Hal itu diungkapkan saat menjadi narasumber dalam bedah buku dan seminar nasional di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jalan Ir H Juanda No. 95, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/9).
 
Sebaliknya, negara-negara di Skandinavia, seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark merupakan negara dengan IPK tinggi yang juga sejalan dengan tingkat literasinya yang tinggi. Rata-rata IPK negara-negara tersebut berada di atas 80 hingga 90.
 
Tidak hanya itu, negara-negara yang berada di bagian utara Eropa itu juga menjadi negara paling bahagia menurut World Happiness Report. Sementara Indonesia berada di urutan ke-92 dari 156 negara.
 
“Siapa yang paling iqra’ mereka yang paling bahagia. Mereka literat, mereka bahagia, mereka persepsi korupsinya tinggi,” ujar pria kelahiran Makassar 54 tahun yang lalu itu.
 
Artinya, lanjut Maman, jika orang sangat literat, kemungkinan korupsinya rendah. “Kalau kamu sangat literat, gak akan korup,” ujarnya pada diskusi yang bertema Peran Perguruan Tinggi dalam Memerangi Korupsi di Indonesia: Telaah Sandi Komunikasi Korupsi itu.
 
Sementara itu, Guru Besar Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Faisal Bakti mengatakan bahwa laku korupsi kerap kali menggunakan cara penyembunyian sesuatu. 
 
“Orang yang korupsi menyembunyikan sesuatu. Jadi, ada udang di balik batu, sehingga muncul sandi-sandi, ingin maksudnya di balik itu,” ujarnya pada bedah buku Sandi Komunikasi Korupsi tersebut.
 
Laku demikian menurutnya sudah dilakoni oleh warga sejak sekolah mula. Pasalnya, beberapa pelajar melakukan tindakan mencontek. “Cikal bakal korupsi sudah terbangun di keluarga, di sekolah mencontek, terus-menerus,” ujar Wakil Rektor IV UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Musthofa Asrori
 
Selasa 17 September 2019 20:15 WIB
96 Persen Perusahaan yang Miliki PKB, Pekerjanya Bahagia
96 Persen Perusahaan yang Miliki PKB, Pekerjanya Bahagia
Menaker Hanif saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019-2021 antara Perusahaan dan Serikat Pekerja PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Toyota Astra Motor (TAM) di Jakarta, Senin (16/9) (Foto: Humas Kemnaker)
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mampu ciptakan kenyamanan, kebahagiaan, dan kepuasan dalam bekerja.
 
"Perusahaan yang memiliki PKB itu 96 persen pekerjanya merasa puas," kata Menaker Hanif, Selasa (17/9).
 
Menaker menjelaskan, rasa bahagia, nyaman, dan puas tersebut lahir karena adanya pengaturan yang jelas dalam PKB. Baik menyangkut hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, maupun pengaturan terkait penyelesaian perselisihan.
 
"Dengan begitu level of happiness mereka dalam bekerja juga meningkat. Ini karena diatur secara jelas dalam PKB di perusahaan," kata Menaker Hanif.
 
Selain itu, Menaker menjelaskan PKB juga berfungsi sebagai sarana atau alat hubungan industrial yang dapat dipegang ketika terjadi suatu perselisihan.
 
Namun begitu, Menaker mengingatkan dialog sosial jangan hanya dijadikan sebagai media komunikasi manakala ada perselisihan antar pihak saja. "Dialog sosial harus terus dilakukan secara intens dengan berbagai media dan sarana komunikasi, untuk memupuk hubungan industrial yang harmonis," jelas Menaker.
 
Apresiasi
 
Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen dan SP/SB PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Toyota Astra Motor (TAM) yang berhasil mewujudkan PKB ke-19 sejak perusahaan tersebut berdiri di Indonesia.
 
Capaian baik ini, ujarnya, diharapkan menjadi teladan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk menjadikan PKB dan dialog sosial sebagai budaya di lingkungan kerja.
 
"Ini suatu hal yang patut diapresiasi. Ketika hubungan industrial selalui didahului dengan dialog bipartit, itu akan lebih cepat dalam mencapai kesepakatan PKB," kata Menaker.
 
Presiden Direktur PT TMMIN, Warih Andang Tjahjono mengatakan PT TMMIN dan PT TAM berkomitmen untuk selalu memupuk hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di lingkungan kerjanya. "Kami selalu berkomitmen bahwa industrial relation itu seperti safety," terang Warih.
 
Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja PT TMMIN dan PT TAM guna meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan pekerja.
 
Sementara itu, Ketua Umum KSP LEM PT Toyota Astra Motor, Dadang Sudarno menyatakan pembuatan PKB Antara Manajemen Perusahaan dan SP/SB PT TMMIN dan PT TAM periode kali ini telah diawali dengan diskusi mengenai penerapan PKB periode sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kondisi ketenagakerjaan di masa depan.
 
"Kami yakin dengan konsep ini kami akan menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan kebahagiaan pekerja," tutupnya.
 
Editor: Kendi Setiawan
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG