IMG-LOGO
Nasional

DPR Harus Libatkan Masyarakat dalam Putuskan UU

Sabtu 5 Oktober 2019 22:0 WIB
Bagikan:
DPR Harus Libatkan Masyarakat dalam Putuskan UU
Ahmad Suaedy saat sambutan sebagai dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Jumat (29/3). (NU Online/Syakir NF)
Jakarta, NU Online
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 2019-2024 baru saja resmi diangkat sumpahnya pada awal Oktober lalu. Kompas merilis surveinya terkait kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR periode ini dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Namun, lebih dari setengah responden mengaku tidak yakin.
 
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Suaedy, anggota Ombudsman Republik Indonesia, mengingatkan agar para anggota dewan betul-betul sadar dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusannya.
 
"Ini harus ada kesadaran diri anggota DPR, ya misalnya disiplin mendengarkan masyarakat," katanya kepada NU Online saat ditemui usai menjadi panelis pada Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2019 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, pada Kamis (3/10).
 
Jadi sebenarnya, lanjutnya, RUU bisa dibahas secara terbuka kemudian ditetapkan. Karenanya, Suaedy menegaskan bahwa anggota dewan harus sengaja melibatkan masyarakat.
 
"Bukan hanya masyarakat yang menuntut kesempatan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara aktif," ujar Dekan Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.
 
Di samping itu, Puan Maharani sebagai Ketua DPR mengaku tidak akan melahirkan banyak Undang-Undang (UU). Baginya, yang penting adalah kualitas UU yang diputuskannya.
 
Melihat visi demikian, Suaedy setuju. Tetapi dengan catatan kualitas yang sesungguhnya pro dengan rakyat, antikorupsi, proteksi terhadap lingkungan, dan mengafirmasi terhadap daerah-daerah tertinggal.
 
"Saya setuju dengan itu kalau kualitasnya betul-betul misalnya anti-korupsi, anti-penebangan liar, proteksi terhadap lingkungan dan hutan, kemudian tentang afirmasi terhadap daerah-daerah dan kelompok-kelompok yang selama ini tertinggal, seperti Papua kemudian daerah-daerah pinggiran perbatasan dan lain sebagainya," jelasnya.
 
Prioritaskan Anti-korupsi
 
Suaedy juga menyampaikan bahwa ekonomi tetap tumbuh meskipun tidak pesat. Tetapi, ia melihat belum ada pemerataan. Hal itu tak sebanding dengan berbagai kerusakan dan korupsi.
 
"Saya kira harus diperhatikan itu. Kalau kualitas itu tidak memenuhi kriteria seperti itu, saya kira sulit ya. Ya, sudah secara kuantitas rendah, secara kualitas juga rendah. Ini masalah," katanya.
 
Jadi, ia menekankan pada tindakan anti-korupsi itu yang harus lebih progresif, tidak lagi defensif. Hal itu, menurutnya, bisa dilakukan dengan mengaktifkan kembali Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) agar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut.
 
"Sebenarnya ingin mengusulkan agar KPKPN itu dihidupkan lagi, LHKPN dihidupkan seperti KPK bisa secara aktif inisiatif menggeledah atau memeriksa kekayaan pejabat yang diduga tidak sesuai dengan penghasilan atau tidak sah dan hasilnya bisa dilaporkan kepada penegak hukum," jelasnya.
 
Selama ini, terangnya, ada KPN di KPK sifatnya hanya pasif, hanya memerintahkan orang untuk laporan. Namun setelah laporan tidak ada apa-apanya, tidak ada tindakan.
 
"Kalau ada ekonomi yang mungkin tidak sah tidak ada tindakan. Jadi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kalau ada kecurigaan harta yang tidak sah juga misalnya melalui lembaga keuangan," pungkasnya.
 
Pewarta: Syakir NF
Editor: Muhammad Faizin
Bagikan:

Baca Juga

Sabtu 5 Oktober 2019 20:0 WIB
Perkuliahan Online Lintas Kampus Inovasi di Era Digital
Perkuliahan Online Lintas Kampus Inovasi di Era Digital
Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Mamat S Burhanudin (Foto: NU Online/M Syakir NF)
Jakarta, NU Online
Perkembangan dunia digital yang begitu cepat menuntut berbagai perubahan, tak terkecuali dalam soal perkuliahan. Beberapa kampus mulai membuka kelas daring (online) dengan menggunakan sejumlah platform digital.
 
Mengingat hal tersebut, dalam forum Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2019, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Inayatillah mengusulkan agar Kementerian Agama membuka kelas lintas jurusan, fakultas, bahkan lintas kampus.
 
Menanggapi usulan tersebut, Mamat S Burhanuddin, Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), mengaku mendukung inovasi pembelajaran di wilayah PTKI tersebut.
 
"Saya kira itu bagian dari terobosan inovasi proses pembelajaran memanfaatkan teknologi informatika dan terobosan-terobosan itu dari Kementerian Agama kita sangat mendukung," katanya saat ditemui pada penutupan AICIS 2019 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Kamis (3/10).
 
Meskipun demikian, terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi tersebut masih belum mendapatkan dukungan regulasi. Tetapi, Mamat menegaskan bahwa regulasi itu akan terus mengikuti perkembangan dari tuntutan setiap kampus.
 
"Jadi, kita biarkan terlebih dahulu inovasi itu bergerak. Nanti setelah massif, kita akan carikan regulasinya," kata alumnus Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat itu.
 
Lebih lanjut, pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menggarisbawahi bahwa yang terpenting adalah proses pembelajaran itu tetap mengacu kepada mutu proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi.
 
"Jadi, jangan sampai proses pembelajaran itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Tetap mengikuti zaman, tetapi tetap mutu proses pembelajaran itu harus dijaga," katanya.
 
Proses pembelajaran di pendidikan tinggi keagamaan Kementerian Agama, menurutnya, tidak bisa hanya melulu dimulai kebijakannya dari atas ke bawah. Tetapi, menurutnya, perlu juga pertimbangan aspirasi yang berkembang di bawah. 
 
Sebab, lanjutnya, pendidikan agama proses pembelajarannya tidak hanya sekadar transfer of knowledge, memindahkan atau memberikan ilmu pengetahuan ke anak didik. Lebih dari itu, ada sebuah proses pendidikan yang membentuk mental dan moral. "Apalagi keagamaan yang di situ tidak hanya nalar, tetapi juga ada hati," ucapnya.
 
Menurut akademisi kelahiran Kuningan, Jawa Barat ini, proses pembinaan hati atau spiritualitas itu terkadang perlu tantangan tersendiri ketika itu harus dipenuhi proses pembelajarannya melalui teknologi di perguruan tinggi keagamaan, madrasah atau pesantren. "Terutama di perguruan tinggi keagamaan perlu ada mempertimbangkan itu penyadaran spiritualitas," pungkasnya.
 
Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan
Sabtu 5 Oktober 2019 19:15 WIB
Nahdliyin Jangan Terprovokasi Kelompok Takfiri
Nahdliyin Jangan Terprovokasi Kelompok Takfiri
Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Muhammad Abbas Billy Yachsyi Fuad Hasyim (Foto: NU Online/Muhammad Salim)
Garut, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Muhammad Abbas Billy Yachsyi Fuad Hasyim peringatkan umat Islam agar waspada terhadap kelompok takfiri, hal tersebut disampaikan dalam acara haul ke-45 KH Abdal Adzim bin Mad Nahri di Pesantren Sarongge Desa Cigintung Kecamatan Singajaya, Garut, Jawa Barat, Kamis (3/10).
 
Dalam tausyiahnya, KH Abbas menjelaskan bahwa kelompok takfiri bersembunyi dibalik ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai tameng. Karena tanpa hal tersebut, mereka tidak akan mendapatkan simpati dari masyarakat. 
 
"Sejak zaman Khulafaurrasyidin, kaum takfiri berani mengkafir-kafirkan sahabat Nabi, terutama sayidina Ali RA yang jelas termasuk calon ahli surga serta menantu Nabi Muhammad SAW," ujarnya.
 
Dijelaskan, kaum muslimin pada saat itu banyak terpengaruh terhadap doktrin tersebut, sehingga banyak kaum muslimin yang juga ikut mengkafirkan Sayidina Ali.
 
"Kelompok takfiri gunakan Al-Qur'an dan hadits sebagai tameng, terutama untuk mengambil simpati masyarakat. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, kaum takfiri doktrin masyarakat awam dengan Al-Qur'an dan hadits sebagai senjata, sehingga mereka ikut mengkafirkan Sayidina Ali pada saat itu," tegas KH Abbas
 
Selain itu, KH Abbas juga ingatkan kepada warga NU Singajaya agar jangan sampai membenci ulama NU, membenci pemerintah, TNI, dan Polri apalagi Banser karena propaganda kelompok takfiri melalui bendera HTI. Karena sejatinya kalimat tauhid diagungkan oleh warga NU melalui tahlil yang diucapkan, bukan dituliskan di bendera.
 
"Jangan sampai bapak dan ibu benci terhadap ulama NU, benci pada pemerintah, benci pada TNI dan Polri, apalagi pada Banser, karena mereka adalah penjaga NKRI. Apalagi dengan bendera HTI, karena sejatinya yang mengagungkan kalimat tauhid itu NU, karena setiap warga NU membaca tahlil saat wirid dan tahlilan, bukan dituliskan pada bendera," tuturnya.
 
"Jangankan ulama NU, Sayidina Ali RA yang jelas-jelas sahabat nabi dan termasuk Khulafaurrasyidin saja dikafirkan, apalagi ulama zaman sekarang. Jadi kita harus hati-hati dalam menerima doktrin agama karena dikhawatirkan berisi radikalisme," imbuhnya.
 
Kiai Abbas juga berpesan agar masyarakat masuk ke dalam NU atau kembali ke NU dan memahami NU secara holistik (menyeluruh). Karena tidak sedikit kiai, santri, dan masyarakat yang mengaku NU, walaupun secara keseharian mengamalkan dzikir, shalawat, qunut, dan lainnya. 
 
"Namun harakah (gerakan) dan fikrahnya (pemikiran) bertentangan dengan NU. Sehingga Allah akan mencabut keberkahannya dan disatukan dengan pengkhianat," tutupnya.
 
Terlihat dalam acara tersebut Wakil Ketua PWNU Jawa Barat KH Aceng Abdul Mujib Pengasuh Pesantren Safinatul Faizin Fauzan 2 KH Aceng Abun Sohibul Burhan, Pengasuh Pondok Pesantren Fauzan 1 sekaligus Rais Syuriah MWCNU Sukaresmi KH Aceng Muhammad Ali, Pengurus MWCNU Kecamatan Singajaya.
 
Hadir pula Kapolsek Kecamatan Singajaya Iptu Sahono, Kepala Desa Cigintung Dida, puluhan ajengan, pimpinan pesantren, alumni, dan ratusan masyarakat Garut dengan khidmat mengikuti acara haul sampai akhir.
 
Kontributor: Muhammad Salim
Editor: Abdul Muiz
Sabtu 5 Oktober 2019 18:30 WIB
Kepentingan Masyarakat Harus Jadi Pijakan Utama Pejabat
Kepentingan Masyarakat Harus Jadi Pijakan Utama Pejabat
Ngatawi al-Zastrouw, pengajar sosiologi di Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). (Foto: NU Online/ FB al-Zastrouw)

Jakarta, NU Online

Akhir-akhir ini banyak bermunculan insiden yang menimbulkan hegemoni. Peristiwa Papua, misalnya, yang belum juga selesai. Ada pula demonstrasi beberapa waktu lalu yang berakhir ricuh.

 

Hal tersebut lazim terjadi menjelang peristiwa penting negara mengingat dalam waktu dekat akan terjadi pelantikan presiden dan wakil presiden, serta penentuan dan pelantikan pejabat menteri.

 

“Menjelang proses yang monumental akan terjadi proses tarik menarik kepentingan, proses negosiasi tawar menawar untuk berebut akses di dalam kekuasaan,” ujar Ngatawi al-Zastrouw, pengajar sosiologi di Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, saat ditemui NU Online di kampus Unusia Jakarta, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Sabtu (5/10).

 

Pasalnya, menurut Zastrouw, hari-hari menjelang peristiwa tersebut merupakan momentum penting dalam menentukan ulang posisi dan memperoleh kursi. “Karena, ini momentum repositioning untuk memberikan bagi siapa saja untuk memperoleh posisi itu, adu kuat bagi pihak yang berkepentingan,” kata akademisi yang biasa mengenakan blangkon dalam setiap aktivitasnya itu.

 

Oleh karena itu, Zastrouw menegaskan bahwa tidak ada lain yang harus dilakukan oleh para pejabat saat ini kecuali dialog dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pijakan utamanya.

 

”Harus dialog, negosiasi secara baik, meletakkan kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat sebagai pijakan utama,” tegasnya.

 

Sebab, katanya, akses terbatas, tetapi banyak yang berebut. Sehingga jika tidak didudukkan dalam titik yang lebih luas, akhirnya akan terjadi konflik terus-menerus.

 

“Makanya harus ada kesadaran bagi semua pihak untuk mendudukan kepentingan bangsa ini sebagai pijakan, alas bersama,” jelasnya.

 

Setelah itu, lanjutnya, baru menyerahkan proses kepada mekanisme yang telah disepakati. Namun hal yang penting, semua kepentingan harus dicatat. Meski semuanya tidak terakomodir karena sumbernya yang terbatas.

 

“Kalau tidak terakomodir dalam kepentingan itu, bukan berarti ditinggalkan. Kesadaran ini yang harus dibangun oleh semua pihak,” ujarnya.

 

Kalau semuanya sudah diletakkan pada kepentingan bersama untuk memperjuangkan hal yang lebih besar dan lebih luas, terangnya, maka di manapun posisi itu tidak akan mempengaruhi peran berbagi kepada bangsa.

 

“Harus ada kesadaran orang yang sedang duduk yang bisa mendapatkan akses untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau individu. Artinya, harus ada mekanisme kontrol, cek, penyeimbang dari posisi-posisi ini,” katanya.

 

Tanpa hal tersebut, menurutnya, Indonesia akan menjadi bangsa yang hancur. Sebab, terjadinya penghancuran suatu bangsa itu ketika proses negosiasi dan proses rekonsiliasi tidak terbangun.

 

Pewarta: Syakir NF

Editor: Aryudi AR

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG