IMG-LOGO
Daerah

Saat ini Terjadi 'Obesitas' Administrasi yang Bebani Guru


Senin 25 November 2019 12:00 WIB
Bagikan:
Saat ini Terjadi 'Obesitas' Administrasi yang Bebani Guru
Ketua PC Pergunu Jombang, H Syamsul Arifin. (Foto: Istimewa)
Jombang, NU Online
Masalah guru sampai dengan saat ini masih sama, yakni terkait administrasi yang terlalu banyak. Tak jarang soal administrasi ini membebani para guru dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik. Bahkan bisa dikatakan beban administrasi tersebut sudah obesitas.
 
"Sampai saat ini terjadi obesitas administrasi, meski demikian kami tetap berusaha untuk (menjalankan) itu semua," kata Ketua Pimpinan Cabang (PC) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jombang, Jawa Timur, H Syamsul Arifin kepada NU Online, Senin (25/11).
 
Pemerintah hendaknya bisa mulai memangkas administrasi guru agar lebih bisa fokus mendidik. Pasalnya, hingga kini sebagian guru belum maksimal melaksanakan proses belajar mengajarnya di dalam kelas, lantaran beban administrasi yang demikian banyak.
 
Mereka perlu membagi antara mengerjakan tuntutan administrasi sekaligus juga tugas mengajarnya.
 
"Bila mungkin harus bisa disederhanakan tanpa menghilangkan esensi yang ada. Administrasi yang terlalu banyak dampaknya guru akan sibuk dengan administrasi sehingga implementasinya di kelas juga kurang maksimal," jelas pria yang juga seorang dosen ini.
 
Obesitas administrasi seringkali dialami guru pada Kurikulum 2013, karena kerap terjadi pergantian peraturan menteri (Permen). Hal ini menuntut guru bisa cepat beradaptasi dengan peraturan-peraturan baru yang diterapkan. Meski terkadang sebagian guru belum bisa beradaptasi dengan segera. Kondisi ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi perkembangan dunia pendidikan.
 
"Kurikulum yang bertubi-tubi berubah dengan perangkatnya yang otomatis juga berubah. Adaptasinya ada yang cepat ada yang lambat. Kurikulum 2013 itu sudah berapa kali terjadi perubahan Permen dan menuntut adaptasi guru," ujarnya.
 
Di samping itu, masalah lain yang dihadapi guru adalah kurang meratanya informasi soal pendidikan. Perubahan peraturan dalam pendidikan terkadang masih belum bisa diserap oleh semua guru, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah atau madrasah pedesaan atau pelosok. Kondisi demikian juga menjadi hambatan tersendiri bagi percepatan adaptasi guru terhadap regulasi pendidikan yang ada.
 
"Kemudian juga kurang meratanya akses informasi dan sosialisasi terkait itu kayaknya juga banyak terjadi di sekolah-sekolah," ucapnya.
 
Untuk itu ia meminta pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mulai memperhatikan situasi tersebut dengan menggencarkan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di pedesaan 
 
"Secara internal Pergunu dan Ma’arif dalam hal ini sangat dibutuhkan. Sisi lain dari pemegang kebijakan, seperti Kemenag dan Dinas Pendidikan harus bisa efektif terkait sosialisasi ini," pungkasnya.
 
Pewarta: Syamsul Arifin
Editor: Muhammad Faizin
Bagikan:

Baca Juga

IMG
IMG