PBNU Ingatkan Pemerintah soal Peran Ormas Keagamaan Jaga Hubungan Sosial

PBNU Ingatkan Pemerintah soal Peran Ormas Keagamaan Jaga Hubungan Sosial
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan pemerintah tentang peran penting ormas keagamaan dalam menjalankan fungsi kohesi sosial (hubungan sosial). (Foto: NU Online/Muchlishon)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan pemerintah tentang peran penting ormas keagamaan dalam menjalankan fungsi kohesi sosial (hubungan sosial). (Foto: NU Online/Muchlishon)
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan pemerintah tentang peran penting ormas keagamaan dalam menjalankan fungsi kohesi sosial (hubungan sosial). Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) disebutnya telah berperan penting menjadi jangkar sosial yang merekatkan bangunan sosial sebagai infrastruktur pembangunan. 

“Tanpa keberadaan ormas-ormas keagamaan seperti NU, pemerintah akan kesulitan mengonsolidasikan masyarakat yang sangat majemuk seperti Indonesia ini,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada pada acara Refleksi 2019 dan Tausiyah Kebangsaan Nahdlatul Ulama Memasuki 2020 di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).

Menurut Kiai Said, fungsi pembangunan kohesi sosial ini tidak bisa diabaikan oleh siapa saja, terlebih jika menengok keadaan negara lain. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang mayoritas Muslim, mereka dilanda konflik yang parah se-usai Arab Spring, saling bertikai di antara sesama orang Islam. 

“Ini terjadi karena tidak adanya fungsi intermediasi yang dijalankan ormas-ormas keagamaan seperti di Indonesia,” ucap kiai yang juga Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan itu.

Ia menilai, di Indonesia tensi sosial bisa diredam secara berjenjang dari bawah hingga ke atas karena bekerjanya fungsi intermediasi yang dijalankan ormas-ormas keagamaan. Karena itu, ormas-ormas keagamaan ini harus menjadi tulang punggung pembangunan dan menjadi infrastruktur sosial yang menyangga kehidupan kebangsaan. 

“Ada sebagian kelompok orang yang tidak simpati kepada ormas agama dengan alasan agama ketika diorganisir maka mudah sekali menyebabkan konflik. Barangkali ada benarnya maksudnya, tapi itu ahistoris, bertentangan dengan sejarah Indonesia. Bangsa Indonesia sebelum lahir NKRI sudah terdiri dari kelompok-kelompok, grup sosial, yaitu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Mathlaul Anwar, NW (Nahdlatul Wathan), dan lain sebagainya,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kecanggihan teknokrasi dalam pemerintahan tidak akan banyak guna tanpa dukungan infrastruktur sosial yaitu kohesi dan harmoni sosial. Fungsi ini telah dijalankan secara optimal oleh ormas-ormas keagamaan. Tugas pemerintah adalah mengakselerasi kohesi vertikal melalui pemerataan distribusi kesejahteraan dan pemerataan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi yang berkeadilan. 

“Nahdlatul Ulama mendorong agar pemerintah fokus menjalankan program pemerataan dan memotong mata rantai ketimpangan,” jelasnya.

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Muchlishon
BNI Mobile