Komisi IX DPR Dukung Pemerintah Lakukan Rapid Test

Komisi IX DPR Dukung Pemerintah Lakukan Rapid Test
Rapid test penting agar ada percepatan tes massal bagi sebanyak mungkin warga yang bisa diklasifikasi dari zona kawasan. Nantinya hasil rapid test bisa dilanjutkan dengan swab test untuk tindak lanjut penelitian di laboratorium, sekaligus penanganan pasien lebih lanjut. (ilustrasi)
Rapid test penting agar ada percepatan tes massal bagi sebanyak mungkin warga yang bisa diklasifikasi dari zona kawasan. Nantinya hasil rapid test bisa dilanjutkan dengan swab test untuk tindak lanjut penelitian di laboratorium, sekaligus penanganan pasien lebih lanjut. (ilustrasi)
Jakarta, NU Online
Anggota DPR komisi IX Muchamad Nabil Haroen menyatakan dukungannya atas keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat rapid test dan swab test, serta memperkuat lembaga riset bidang kesehatan.
 
"Saya mendukung instruksi Presiden Joko Widodo untuk percepatan rapid test dan swab test," kata Nabil, Selasa (7/4).
 
Menurut Nabil, Rapid test penting agar ada percepatan tes massal bagi sebanyak mungkin warga yang bisa diklasifikasi dari zona kawasan. Nantinya hasil rapid test bisa dilanjutkan dengan swab test untuk tindak lanjut penelitian di laboratorium, sekaligus penanganan pasien lebih lanjut. 
 
Nabil menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara dengan presentase tes paling rendah jika dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Data terakhir dari Worldmeter menunjukan bahwa pemerintah Indonesia melakukan tes terhadap 13.186 warga dengan jumlah kasus 2.738. Namun, hanya ada 46 tes Covid19 dari setiap 1 juta orang.
 
"Ini jelas fakta yang harus dibuka untuk pembelajaran dan kewaspadaan, bukan ditutupi," ucap pria yang juga Ketua Umum PP Pagar Nusa NU itu.
 
Pria yang kerap disapa Gus Nabil ini juga menyoroti pemberlakukan status PSBB di DKI Jakarta. Ia mendorong agar status tersebut disusul dengan koordinasi strategis dengan kawasan Tangerang Selatan, Bogor, dan Bekasi.
 
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat terhadap Provinsi Banten dan Jawa Barat penting karena pekerja di Jakarta tidak hanya berasal dari ibu kota, melainkan juga berasal dari wilayah penyangga dari Tangsel, Bogor, dan Bekasi. 
 
"Saya berharap, ada dukungan dari Presiden atau Kementrian terkait untuk koordinasi teknis dalam komunikasi antar Provinsi. Jika beban hanya ada di Kementrian Kesehatan, saya kira nanti akan overlapping karena banyak beban kerjanya. Jadi, harus ada detail skema yang bisa dipahami masing-masing kepala daerah," terangnya.
 
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan harapannya kepada Badan Intelijen Negara (BIN) supaya pemodelan terkait Covid-19 dan data-datanya bisa diakses publik. Menurutnya, sejumlah negara telah melalukan kerja sama pemodelan  dengan institusi riset kampus sehingga bisa langsung dipublikasikan. 
 
"Jangan sampai modelling Covid-19 jadi misterius dan hanya menjadi isu politik. Seharusnya kita memberi ruang bagi periset dan ilmu pengetahuan untuk mengedukasi publik, sekaligus mendukung rencana kebijakan strategis pemerintah," pungkasnya.
 
 
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Kendi Setiawan
BNI Mobile