Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Tak Libatkan Masyarakat, Pemerintah Cenderung Jalan Sendiri Hadapi Covid-19

Tak Libatkan Masyarakat, Pemerintah Cenderung Jalan Sendiri Hadapi Covid-19
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (sebelah kiri) bersama Ketua Satgas Covid-19 DPR RI, Sufi Dasco Ahmad di gedung PBNU (Foto: NU Online/Rahman)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (sebelah kiri) bersama Ketua Satgas Covid-19 DPR RI, Sufi Dasco Ahmad di gedung PBNU (Foto: NU Online/Rahman)

Jakarta, NU Online
Hampir tiga bulan penuh wabah Covid-19 menyerang masyarakat Indonesia. Jumlah kasus positif pun terus mengalami kenaikan, dalam satu hari kasus positif Covid-19 bisa mencapai angka 500-sampai 900 orang. Ketakutan dan kebingungan dalam benak masyarakat terlihat jelas akibat kebijakan pemerintah yang mencla-mencle dan jalan sendiri.


Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj  mengkritik sikap pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Ia menuturkan, sampai saat ini masyarakat dibiarkan bergerak sendiri menghadapi Covid-19, termasuk di dalamnya adalah Nahdlatul Ulama. Tidak ada sentuhan dari pemerintah, apakah itu dalam bentuk kolaborasi atau dukungan lain yang mendorong menurunnya angka positif Covid-19.


“Pemerintah jalan sendiri, tidak mau mengajak civil society. Padahal insyaallah jaringan kita sampai anak ranting. Setiap kabupaten/kota ada pengurus NU-nya, meskipun di daerah minoritas muslim di sana ada pengurus cabang NU. Tidak ada kerjasama pemerintah,” kata Kiai Said saat menerima kunjungan Satuan Tugas (Satgas) Peduli Covid-19 DPR RI di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).


Kiai Said menambahkan, jelas pemerintah terlihat gugup menghadapi Covid-19, hal itu terbukti dari buruknya koordinasi antar lembaga pemerintah. Padahal, ujarnya, pelibatan masyarakat dalam melawan Covid-19 dapat mempercepat pengusiran Covid-19 dari bumi pertiwi ini.


“Pemerintah gugup gagap, berangkat ketidak mampuan tetapi berupaya supaya mampu. Tidak ada koordinasi, kelihatan sekali simpang siur,” tutur pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan ini.


Belum lagi, lanjutnya, kebijakan pemerintah yang memancing terjadinya keributan di masyarakat seperti kebijakan melonggarkan mal tapi di sisi lain tidak membuka tempat ibadah.


“Kebijakan tersebut tidak adil,” tegas alumnus Ummol Qurro University Saudi Arabia tersebut.


Di tempat yang sama, Ketua Satgas Covid-19 DPR RI,  Sufi Dasco Ahmad menyadari terdapat banyak persoalan di internal pemerintah terkait kebijakan yang telah dan akan diberlakukan untuk menghalau penyebaran virus yang mematikan tersebut. Karena itu pula,  pihaknya berkeliling untuk menjaring aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk di dalamnya ormas keagamaan Nahdlatul Ulama.


“Misalkan soal new normal, persiapannya tidak saling terkoordinasi dengan baik. Itu yang menjadi catatan kami, kebijakan new normalnya bagus tapi bagaimana implementasinya dan persiapannya,” kata dia.


Pewarta : Abdul Rahman Ahdori
Editor : Aryudi AR

 

BNI Mobile