Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

NU Sekadau Kalbar: Pilkada Harus Jamin Keselamatan Warga

NU Sekadau Kalbar: Pilkada Harus Jamin Keselamatan Warga
Suasana diskusi virtual yang digelar PC GP Ansor Sekadau membincang persiapan Pilkada. (Foto: NU Online/Maulida)
Suasana diskusi virtual yang digelar PC GP Ansor Sekadau membincang persiapan Pilkada. (Foto: NU Online/Maulida)

Sekadau, NU Online
Tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada akan segera berlangsung. Ya, pada awal Desember, hajatan lima tahun bagi penentuan siapa pemimpin di masing-masing kabupaten dan kota serta provinsi di Tanah Air diselenggarakan serentak. 

 

Terkait hal tersebut, Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar diskusi daring bersama sejumlah kalangan. Kegiatan mengangkat tema ‘Menakar Maslahat dan Mafsadat di Tengah Jerat Pandemi Corona' dilakukan secara virtual, Senin (15/6).

 

“Kegiatan bertujuan mengedukasi masyarakat terutama kader Ansor Sekadau tentang pelaksanaan Pilkada 2020. Materi yang disampaikan menjadi penting mengingat tahapan Pilkada sempat ditunda karena Covid-19,” kata Ketua PC GP Ansor Sekadau, Maulida A Sidiq. 

 

Dijelaskannya, diskusi virtual juga sebagai bagian dari sosialisasi di internal dan juga masyarakat. Bahwa Ansor siap mengawal suksesnya Pilkada di Sekadau dan mendorong agar pelaksanaannya memperhatikan keselamatan warga.

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau, Drianus Saban dalam paparannya mengatakan Pilkada serentak khususnya di Sekadau akan dilaksanakan 9 Desember yang sebelumnya direncanakan 23 September 2020. Hal ini berdasarkan keputusan KPU RI bersama pemerintah.

 

"Kita akan memulai tahapan pada 15 Juni 2020. Tentu ini pemilihan yang sangat berbeda dan belum pernah kita lakukan karena tahapan dilaksanakan di tengah situasi Covid-19,” katanya. Maka ini perlu peran semua pihak bukan hanya penyelenggara namun juga perlu peran Ormas seperti GP Ansor mensosialisasikan kepada masyarakat, lanjutnya.

 

Di tengah situasi Covid-19 mulai dari persiapan penyelenggaraan sampai penyelenggaraan pemilihan akan memperhatikan protokol kesehatan. Karenanya KPU akan mengeluarkan peraturan tentang protokol kesehatan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.

 

"Terdekat seperti tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP, calon perseorangan dan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak harus dilakukan dengan protokol kesehatan,” jelasnya. 

 

Sementara Kabid Poldagri, Ormas, PK dan Wasnas Kesbangpol Sekadau, Hermanto menjelaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada. Hal ini berdasarkan rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri bahwa Pilkada 9 Desember tetap dilaksanakan.

 

“Mengingat roda pemerintahan di daerah harus berjalan karena berkaitan dengan kebijakan strategis terhadap pembangunan di suatu daerah,” katanya. 

 

Disampaikan bahwa pemerintahan harus tetap berjalan karena kalau sifatnya administratif bisa saja ditetapkan seorang penjabat bupati yang ditunjuk sementara waktu. 

 

“Namun jika berkaitan dengan kebijakan, maka harus ada pemimpin politik karena berkaitan dengan kemajuan suatu daerah," ujarnya.

 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Sekadau, Nursoleh mengatakan akan fokus mengawasi proses tahapan Pilkada. Ia menyebut meski di tengah pandemi Covid-19, namun pelaksanaanya harus dilakukan sesuai regulasi yang ada.

 

“Kami akan mengawal guna meningkatkan partisipasi pemilih yang telah ditargetkan yaitu sebesar 77.5 persen,” ungkapnya.

 

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sekadau, Abah Tohidin mengatakan NU secara konsisten dan seiring sejalan dengan pemerintah akan menyukseskan Pilkada. 
Menurutnya, soal kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat urgen terhadap kemajuan suatu daerah dan masyarakat. Namun dirinya menyebut bahwa semua pihak harus memastikan pelaksanannya bisa berjalan dengan baik demi kemaslahatan umat dari ancaman pandemi Covid-19.

 

"Kami mendorong stakeholder agar memastikan pelaksanaanya sesuai protokol kesehatan. Pemda melalui Gugus Tugas harus bisa memastikan penanganan wabah Covid-19 ditekan sedini mungkin agar Pilkada bukan menjadi klaster baru penyebaran virus menular," katanya.

 

Kegiatan yang dimoderatori Dicky Kusuma Atmaja tersebut juga diikuti badan otonom NU seperti Fatayat NU, IPNU dan IPPNU. 

 

Kontributor: Tambong Sudiyon/Maulida
Editor: Ibnu Nawawi

BNI Mobile