Penolakan Aneksasi Tepi Barat oleh Israel Semakin Mengalir dari Berbagai Negara

Rencana Israel yang tetap hendak menganeksasi (mencaplok) wilayah Tepi Barat semakin mendapat tentangan dari berbagai negara. Setelah China dan Inggris, kini Qatar secara tegas dan terang-terangan menolak rencana Israel tersebut.
Rencana Israel yang tetap hendak menganeksasi (mencaplok) wilayah Tepi Barat semakin mendapat tentangan dari berbagai negara. Setelah China dan Inggris, kini Qatar secara tegas dan terang-terangan menolak rencana Israel tersebut.
Rencana Israel yang tetap hendak menganeksasi (mencaplok) wilayah Tepi Barat semakin mendapat tentangan dari berbagai negara. Setelah China dan Inggris, kini Qatar secara tegas dan terang-terangan menolak rencana Israel tersebut.

Jakarta, NU Online

Rencana Israel yang tetap hendak menganeksasi (mencaplok) wilayah Tepi Barat semakin mendapat tentangan dari berbagai negara. Setelah China dan Inggris, kini Qatar secara tegas dan terang-terangan menolak rencana Israel tersebut.


Pernyataan penolakan Qatar tersebut disampaikan ketika Menteri Luar Negeri Qatar, Muhammad bin Abdurrahman al-Thani melakukan pertemuan dengan pimpinan Hamas untuk membahas rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.


Dikutip dari kantor berita Anadolu, dalam pertemuan tersebut, Hamas dan Qatar sepakat menolak rencana kontroversial Israel. Al-Thani mengatakan Qatar akan melanjutkan pendekatan penolakan rencana Israel dan mendukung upaya untuk mewujudkan persatuan nasional di Palestina.


Sementara itu, dalam pertemuan yang dipimpin Perancis selaku Presiden Dewan Kemanan PBB Juni 2020 lalu, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan sikap dan pernyataan tegasnya.


“Pilihan ada ditangan kita (DK PBB), apakah akan berpihak kepada hukum internasional, atau menutup mata dan berpihak di sisi lain yang memperbolehkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional," ujar Retno dilansir kemlu.go.id.


“Sudah terlalu lama, rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM dan situasi kemanusiaan yang buruk.  Aneksasi Israel merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina," imbuh Retno.


Rencana aneksasi oleh Israel tersebut menuai protes dari berbagai negara yang tergabung di PBB. Wilayah Tepi Barat yang akan dicaplok ialah kawasan yang sudah berdiri permukiman Yahudi di Yerikho dan Lembah Yordania.


Gagasan aneksasi tersebut sudah diutarakan sejak kampanye pemilu Israel putaran ketiga. Atas rencana Israel itu, Sekjen PBB Antonio Guterres, berharap Israel mengurungkan niat untuk mencaplok sebagian kawasan Tepi Barat.


Pasalnya, hal itu bisa merusak peta damai solusi dua negara untuk mengakhiri konflik dengan Palestina dan melanggar hukum internasional.


"Pencaplokan tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga akan membuat kawasan (Timur Tengah) tidak stabil," kata Guterres dikutip Associated Press, Rabu (24/6) lalu.


Guterres meminta Israel mendengar desakan dari sejumlah negara untuk tidak melanjutkan rencana tersebut.


Menurut Guterres, pencaplokan bakal menghilangkan harapan perdamaian dan solusi dua negara, dimana Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan menjaga keamanan masing-masing negara.


"Saya berharap bukan hanya suara saya yang didengar, tetapi Israel juga mendengar desakan dari dunia dan pencaplokan itu tidak akan terjadi," ujar Guterres.


Sebagian besar negara menganggap permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional.


“Jika dilakukan, itu akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, termasuk melanggar Piagam PBB,” tegas Guterres.


Atas berbagai desakan tersebut, Israel menunda rencana aneksasi itu. Namun, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang selama ini aktif memberikan dukungan dan diplomasi bagi kemerdekaan Palestina dengan tegas mendesak agar Israel tidak hanya menunda, tetapi menghentikan aneksasi.


Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan, umat Islam di Indonesia terutama nahdliyin selalu mendukung sikap Palestina melawan serangan Israel yang kerap dilakukan. Apalagi menyangkut batas wilayah yang sudah menjadi hak masyarakat Palestina.


“PBNU selalu bersikap tidak berubah mengutuk yang namanya penyerobotan tanah walau satu jengkal, apalagi sampai satu wilayah,” kata Kiai Said usai menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun di Kantor PBNU 22 Juni 2020 lalu.


Saat itu, Dubes Zuhair al-Shun menyampaikan maksud tersebut saat menemui Kiai Said di Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Zuhair al-Shun menuturkan, tujuan menghadap Ketum PBNU semata untuk memperkuat hubungan PBNU dan Palestina sekaligus ingin mengundang Kiai Said menjadi pembicara pada pertemuan virtual serta menyampaikan pesan perdamaian.


Pewarta: Fathoni Ahmad

Editor: Muchlishon

BNI Mobile