Home Nasional Keislaman English Version Baru Fragmen Internasional Risalah Redaksi Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Tindak Lanjut Bilateral, Indonesia dan Malaysia Jaga Komitmen Dukungan untuk Rohingya

Tindak Lanjut Bilateral, Indonesia dan Malaysia Jaga Komitmen Dukungan untuk Rohingya
Pengungsi Rohingya. (Foto: NU Online/Muchlishon)
Pengungsi Rohingya. (Foto: NU Online/Muchlishon)

Jakarta, NU Online

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan bilateral Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin di Istana Merdeka pada Jumat (5/2) lalu. Kedua negara tersebut sepakat menjaga komitmennya dalam mendukung Rohingya. 


Peneliti Minoritas Muslim di Asia Tenggara Ahmad Suaedy menyambut baik inisiatif Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Republik Indonesia untuk bersama-sama berkomitmen dalam mendukung Rohingya dan demokratisasi di Myanmar.


Menurutnya, kedua negara tersebut harus menggalang dukungan dari negara-negara lain di tingkat regional Asia Tenggara Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).


"Indonesia dan Malaysia perlu mengajak negara-negara ASEAN, negara-negara Pasifik, Timur Tengah sampai ke Eropa dan PBB untuk mendukung hak-hak minoritas, khususnya Rohingya," katanya kepada NU Online pada Ahad (7/2).


Ia menekankan bahwa minoritas di Myanmar tidak saja Rohingya dan masyarakat Muslim, tetapi banyak etnis dan penganut agama lain.


Suaedy menyampaikan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung hak-hak minoritas. Pertama, situasi darurat di negara tersebut cukup memprihatinkan mengingat keselamatan jiwa yang terancam dan kehidupan yang tidak stabil. Banyak orang hidup terlunta-lunta hingga diusir dari tanahnya.


Dalam hal itu, Indonesia, menurutnya, sudah cukup berperan. "Indonesia sudah mengambil perannya dengan baik dan perlu ditingkatkan," kata Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) itu.


Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perjuangan mereka mendapatkan hak kewarganegaraan. Meskipun ia sendiri mengatakan cukup sulit karena rezim militer yang tidak berpihak kepada mereka.


Ada kemungkinan perubahan konstitusi di masa-masa pergantian pemerintahan ini. Di sini, ia mengatakan perlu jaminan kewarganegaraan mereka dalam konstitusi itu.


Sebagai informasi, dalam konferensi pers, Presiden Joko Widodo bersama PM Malaysia Muhyiddin Yasin meminta kedua Menteri Luar Negeri untuk mengadakan pertemuan Menteri Luar Negeri tingkat ASEAN guna membicarakan persoalan itu secara lebih mendalam. Tak terkecuali isu Rohingya yang tidak boleh lepas dari perhatian kedua negara.


Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad

Posisi Bawah | Youtube NU Online