Home Nasional Keislaman English Version Baru Fragmen Internasional Risalah Redaksi Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Pergunu Aceh Besar Dukung Belum Diberlakukannya Belajar Tatap Muka karena Covid-19

Pergunu Aceh Besar Dukung Belum Diberlakukannya Belajar Tatap Muka karena Covid-19
Ketua Perunu Aceh Besar, Tgk Khasanda mengatakan belajar tatap muka dihentikan untuk sementara, karena kasus Covid-19 di Aceh Besar bertambah. (Foto: istimewa)
Ketua Perunu Aceh Besar, Tgk Khasanda mengatakan belajar tatap muka dihentikan untuk sementara, karena kasus Covid-19 di Aceh Besar bertambah. (Foto: istimewa)

Aceh Besar, NU Online 
Pemerintah Aceh Besar belum memberlakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Hal itu berbuntut banyaknya pandangan masyarakat mengatakan tidak sesuai dan kurang tepat.

 

Ketua Pergunu Aceh Besar, Tgk Khasanda menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah terkait pandemi Covid-19 selalu berdasarkan musyawarah bersama para pemangku kepentingan untuk menghasilkan sebuah mufakat.

 

"Dalam musyawarah tersebut tentu sudah ada pertimbangan yang matang. Keputusan yang terbaik dilihat dari segala sisi efek yang akan timbul dari kebijakan tersebut. Sungguh tidak ada niat dari Pemerintah untuk mempersulit masyarakat, semua ada analisis, telaah bersama yang mendasar dari setiap kebijakan," kata Khasanda, Jumat (5/6).

 

Tgk Khasanda menambahkan belajar tatap muka dihentikan untuk sementara, karena kasus Covid-19 di Aceh Besar bertambah. Bukan berarti belajar dari rumah juga dihentikan, pasalnya siswa masih tetap belajar secara daring.


Jika pemerintah Aceh Besar terus mengizinkan belajar di sekolah biasa dalam kondisi kasus Covid-19 sementara angkanya semakin meningkat, dapat berujung disalahkannya Pemerintah karena tidak mengambil kebijakan yang bijaksana.

 

Ia juga menyinggung dibukanya kembali tempat wisata yang menurutnya berdasarkan musyawarah Forkopimda dan para pemangku kepentingan di Aceh Besar. "Sangat berbeda pembahasannya, beda bidangnya dan beda pula pertimbangannya," katanya.

 

Disampaikan, Pemerintah tidak hanya melihat dari sisi pengembangan objek wisatanya, tapi menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat yang hidup di sana. Banyak di antara mereka tidak punya pekerjaan lain selain berjualan di objek wisata.

 

"Semua kita tahu, dulu saat ditutup untuk para pedagang warung di beberapa objek wisata protes tidak karena merasa dirugikan," Tgk Khasanda menjelaskan.

 

Karena itu, menurutnya sebenarnya Pemerintah mengambil kebijakan yang terbaik, demi ekonomi masyarakat Aceh Besar. Pihak-pihak yang tidak berpikir tentang hal ini mungkin karena tidak paham kondisi pedagang warung di tempat wisata.


"Tidak ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, semua ada pertimbangan yang terbaik bagi masyarakat Aceh Besar," pungkasnya.

 

Kontributor: Helmi Abu Bakar
Editor: Kendi Setiawan

Posisi Bawah | Youtube NU Online