Home Warta Nasional Khutbah Daerah Fragmen Ubudiyah Internasional Keislaman Sirah Nabawiyah Risalah Redaksi English Tafsir Opini Hikmah Obituari Video Nikah/Keluarga Tokoh Hikmah Arsip

Vaksinasi Baru 29 Persen, Satgas NU Desak Pemerintah Genjot Produksi Vaksin Dalam Negeri

Vaksinasi Baru 29 Persen, Satgas NU Desak Pemerintah Genjot Produksi Vaksin Dalam Negeri
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data vaksinasi Covid-19 per 30 Agustus 2021. Vaksin dosis pertama baru sejumlah 62.294.896 atau 29,91 persen dan dosis kedua sebanyak 35.314.460 atau 16,96 persen, dari total target vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720 orang. 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data vaksinasi Covid-19 per 30 Agustus 2021. Vaksin dosis pertama baru sejumlah 62.294.896 atau 29,91 persen dan dosis kedua sebanyak 35.314.460 atau 16,96 persen, dari total target vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720 orang. 

Jakarta, NU Online

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data vaksinasi Covid-19 per 30 Agustus 2021. Vaksin dosis pertama baru sejumlah 62.294.896 atau 29,91 persen dan dosis kedua sebanyak 35.314.460 atau 16,96 persen, dari total target vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720 orang.


Melihat angka vaksinasi Covid-19 yang masih jauh dari target itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Makky Zamzami mendesak pemerintah untuk menggenjot produksi vaksin dalam negeri.


Hal itu disampaikan sebagai respons dari pernyataan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI beberapa waktu lalu, bahwa herd immunity (kekebalan kelompok) tidak akan bisa tercapai, sehingga yang harus diutamakan adalah herd protection atau perlindungan diri sendiri. 


“Artinya, jika begitu maka strategi apa yang akan dikedepankan? Saya rasa, pemerintah memprioritaskan produksi vaksin dalam negeri itu yang harus digenjot. Karena ketika kita tidak bisa mencapai herd immunity secara nasional, maka minimal kita herd immunity kelompok atau regional,” tegas Makky.


Ia menjelaskan bahwa lingkaran kecil seperti pesantren atau daerah-daerah di tingkat kabupaten, kota, dan bahkan kecamatan mesti diprioritaskan untuk divaksinasi agar segera tercapai kekebalan secara regional. 


“Jangan kita berbicara secara nasional dulu karena mungkin nggak akan bisa tercapai. Tetapi kalau lokal, misalnya kabupaten yang sudah mencapai 70 persen vaksinasi, itu yang harus dikedepankan. Penghargaan-penghargaan ke daerah-daerah yang berupaya mengejar herd immunity dengan menggenjot vaksinasi harus diutamakan,” katanya.


Namun, Makky menjelaskan bahwa distribusi logistik vaksin masih menjadi kendala utama bagi banyak pesantren di Indonesia. Ia merincikan, masih ada 224 pesantren atau 120 ribu dosis vaksin pertama untuk pesantren yang belum terakomodasi vaksin beserta pelaksanaan vaksinasinya. 


Sedangkan saat ini, vaksinasi yang digencarkan baru menyasar ke 30 pesantren dengan 50 ribu dosis vaksin. Data tersebut merupakan jumlah pesantren yang mendaftar lewat Satgas Covid-19 PBNU. Ia juga mendesak pemerintah agar segera menyediakan vaksin sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi warga pesantren yang divaksinasi. 


“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri melakukan vaksinasi. NU siap mendistribusikan dan berkolaborasi dengan pesantren di setiap wilayah. Sediakan dosisnya, kita akan bergerak,” pungkas Makky.


Produksi vaksin dalam negeri


Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menuturkan bahwa pemerintah saat ini telah memiliki target untuk mandiri dalam produksi vaksin Covid-19. Bahkan, katanya, tidak hanya vaksin tetapi juga obat-obatan lainnya. Namun, Wapres tidak merincikan kapan target itu terlaksana.


“Pemerintah menargetkan pada masa mendatang, kita mampu memproduksi vaksin Covid-19 untuk kemandirian bangsa di bidang kesehatan masyarakat,” tutur Kiai Ma'ruf dalam acara peringatan Hari Lahir ke-8 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), pada Sabtu (28/8/2021) lalu. 


Wapres mendorong seluruh perguruan tinggi dan lembaga riset untuk dapat melakukan penelitian di bidang kesehatan. Menurutnya, hal itu dapat dilaksanakan melalui pola kemitraan dan kolaborasi dengan dunia usaha serta industri yang difasilitasi pemerintah.


“Saat ini sudah terdapat Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih karya anak bangsa yang sedang dikembangkan. Ini dilakukan untuk upaya kemandirian bangsa di bidang kesehatan masyarakat,” ujar Wapres.


Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad

Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya