Home Warta Nasional Khutbah Daerah Fragmen Ubudiyah Internasional Keislaman Sirah Nabawiyah Risalah Redaksi English Tafsir Opini Hikmah Obituari Video Nikah/Keluarga Tokoh Hikmah Arsip

Rakernas Asosiasi Dosen Pergerakan Hasilkan 14 Rekomendasi untuk Pemerintah

Rakernas Asosiasi Dosen Pergerakan Hasilkan 14 Rekomendasi untuk Pemerintah
Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP) digelar di Aula University Training Centre (UTC) Universitas Negeri Jakarta (UNJ). (Foto: ADP)
Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP) digelar di Aula University Training Centre (UTC) Universitas Negeri Jakarta (UNJ). (Foto: ADP)

Jakarta, NU Online

Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP) digelar di Aula University Training Centre (UTC) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengusung tema SDM Dosen Unggul Menuju Indonesia Emas pada 26-28 Agustus 2021 lalu. Forum tersebut menghasilkan sebanyak 14 rekomendasi dan pernyataan sikap. 


“Asosiasi Dosen Pergerakan sebagai sebuah institusi yang keanggotaannya terdiri dari para akademisi sudah tentu merupakan pemangku kepentingan utama dalam proses mempersiapkan SDM Indonesia yang unggul. Untuk itu, sebagai langkah konkret ada 14 hal yang kami anggap penting untuk menjadi prioritas,” kata Ketua Umum ADP, Prof Abd Rahman Mas'ud, Senin (20/8) dalam keterangan tertulisnya.


Berikut empat belas rekomendasi hasil Rakernas Asosiasi Dosen Pergerakan:


1. Pentingnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai dasar, parameter dan tolok ukur dalam pencapaian tujuan nasional Bangsa Indonesia.

 

2. Agar Pemerintahan Presiden Joko Widodo konsisten menjalankan Visi khususnya yang termaktub dalam Impian Indonesia 2015-2085.


3. Meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk konsisten dalam melaksanakan visi kebudayaan 2025, dengan menempatkan Negara vis a vis Pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) sebagai agen utama dan penggerak utama dalam pencapaiannya, dengan melibatkan dan mendapatkan partisipasi dari Non Pemerintah di seluruh Indonesia.


4. Menekankan agar Pemerintahan RI harus menetapkan pedoman, utamanya untuk penyelenggara negara, agar visi, kebijakan, program dan kegiatannya dilaksanakan secara bertanggung jawab, konseptual, fokus dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat bagi upaya terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

 

5. Diperlukannya  mekanisme pengelolaan kemajemukan dan toleransi yang baik agar tidak menjadi negative factor dalam perjalanan Bangsa Indonesia.


6. Mendesak untuk melaksanakan empat pilar Visi Indonesia 2045 secara konsisten dan berkelanjutan, agar pelaksanaannya dapat dijadikan sebagai metode yang efektif dalam pencapaian tujuan nasional.

 

7. Memandang perlunya pemenuhan kebutuhan teknologi informasi, penyediaan broadband yang lebih memadai, dan mengurangi digital divide yang hari-hari ini masih dirasakan sebagai masalah oleh masyarakat, terutama masyarakat di tingkat daerah dan/ atau perdesaan. 


8. Meminta kepada semua pihak untuk memberikan perhatian kepada Sumberdaya Manusia Unggul Dosen sebagai pendidik di Perguruan Tinggi yang berkualitas dengan mencermati kecenderungan global, memberi ruang untuk adaptasi terhadap tren perubahan masa depan, adanya keberpihakan Pemerintah dalam hal Riset dan Inovasi, pemberian ruang komponen kualitas dosen, serta percepatan peningkatan SDM Unggul Dosen.


9. Proses pengetahuan bukanlah sebuah proses konsumsi semata; lebih dari itu, adalah proses produksi yang lebih mengedepankan cita rasa keindonesiaan yang diabadikan sepenuhnya untuk kesejahteraan manusia.

 

10. Pentingnya Pemerintah RI untuk tetap mengarusutamakan penanganan Covid-19 sebagai prioritas utama bagi upaya kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat Bangsa Indonesia dan melakukan penanganan dengan regulasi dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan moral bagi keberlangsungan Bangsa Indonesia.


11. Mendorong promosi dan affirmative action paham kebangsaan agar literasi Islam yang santun dan toleran berdasarakan paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang juga menekankan keramahan pada lingkungan (environmentally friendly), kesetaraan gender (gender equity), dan ramah generasi muda (youth friendly) tetap lestari dan mengakar kuat di Nusantara.

 

12. Mendorong semua pihak (pemerintah dan masyarakat/ ummat) untuk memelihara dan mengembangkan sikap wasathiyah, moderasi beragama, dalam mengekspresikan keyakinan agama-spiritual, nilai-nilai budaya yang dianut, dan pandangan dan sikap politik guna memelihara harmoni keragaman dan kesatuan  masyarakat Indonesia.


13. Menyerukan kepada semua pihak — pemerintah, masyarakat umum, komunitas akademik, serta dunia usaha dan dunia industri — berkolaborasi dan berkontribusi dalam peningkatan mutu dan transformasi dunia pendidikan pesantren (yang oleh sebagian pakar dipandang sebagai peaceful jihad, jihad damai mencerdaskan anak negeri) khususnya yang berkenaan dengan peningkatan mutu infrastruktur dan teknologi pembelajaran.


14. Mendorong semua pihak untuk terus meningkatkan dan mempromosikan literasi sebagai pijakan dasar pembangunan dan kesejahteraan manusia. Untuk itu, upaya massif edukasi publik, efektif literasi publik adalah suatu keniscayaan.untuk mengedepankan sikap yang santun dan smart di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian (hate speech, stereotyping).


Rekomendasi ini telah disepakati seluruh pengurus dan ditetapkan para pimpinan ADP yang diwakili oleh Ketua Umum, Prof Abd Rahman Mas'ud, Sekretaris Umum, Luthfi Hamidi, Ketua Majelis Penasehat, Prof KH Said Aqil Siroj, Ketua Majelis Petimbangan, Akhmad Muqowam dan Ketua Majelis Pakar, Prof Nur Syam.


Pewarta: Fathoni Ahmad

Editor: Kendi Setiawan

Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya